Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi

1. FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
20111
CreAted By : KeL. 5

2.  Agnes
 Arif Rahman
 Ike Hanisyah
 Sri Mulyani
 Silberius Petrus
 Wahyu Firmansyah
 Wildan H.F
 Zainal Mutaqin

3. otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh

daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam
rangka desentralisasi.
Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan
pendeglasian wewenang dan tanggung jawab dan
mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi.
Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan
Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom,
meliputi 3 daerah, yaitu:
1. Daerah provinsi
2. Daerah kebupaten, dan
3. Daerah kota

4. Mahfud MD (2000:66) menyatakan bahwa
desentralisasi merupakan penyerahan wewenang
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari
kebijakan, perencanaan, sampai pada
implementasinya dan pembiyaan dalam rangka
demokrasi.

5.  Kondisi Politik Dan Otonomi Daerah
Sebelum Era Reformasi
 Mengkrtisi UU Nomor 32 Tahun 2004
 Pengaruh Globalisasi Terhadap
Otonomi Daerah
 Dinasti Politik Lokal

6.  Politik kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
era orde baru, lahir dari latar belakang kondisi poltik
era sebelumnya (orde lama) di mana era tersebut lahir
UU No.18 Tahun 1965. Undang-undang ini belum
sempat di laksanakan karena terjadi pemberontakan G
30 SPKI
 Ketika orde baru berlalu, tidak dapat di sangkal bahwa
kondisi politik dan penyelengaraan otonomi daerah
berada dalam kondisi yang menunjukkan berbagai
kelemahan yang sangat prinsipil.

7.  Kondisi yang berlangsung lama seperti saat ini
ternyata ikut menghambat pelaksanaan UU No.22
Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No.
32 Tahun 2004, karena ternyata prilaku-prilaku lama
masih tampak dan hal ini jelas tidak kondusif untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local
teruyama menghadapi tantangan global yang memilki
daya yang kuat di dalam masyarakat yang kuat serta
punya system nilai dan melembaga dalam lingkup
mendunia (mondial).

8.  Urgensi dan Problematika Pemekaran Derah
 Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah
format pengaturan politik dalam penataan hubungan
pusatndan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah
melahirkan suatu komitmen bersama antara
pemerintahan pusat dan daerah untuk menetapkan
bahwa otonomi daerah merupakan format pengaturan
politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konsep
Negara Kesatuan RI.

9.  Masalah di antaranya yaitu:
 Dengan adanya dukungan formal melalui UU No.32 Tahun
2004, muncul kecenderungan banyaknya daerah-daerah yang
minta di mekarkan, padahal di tinjau khusunya dari syarat
teknis (kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan
Hankam) tidaklah begitu mendukung.
 Dalam kaitan ini dengan pembentukan dan pemetaan wilayah
kepualauan ini menjadi beberapa kawasan khusus, terdapat
beberapa problem yanng di hadapi, yaitu:
 Terbatasnya sarana dan prasana daerah
(perhubungan, telekonomunikasi, pendidikan, kesehatan, jalan,
kesejahteraan, pelabuhan, dan lain-lain).
 Rawan terhadap masalah-masalah penyelundupan barang
narkoba, uang palsu
 Jalur pergerakkan terorisme

10. • Khususnya persyaratan teknis sebagaimana dalam UU
No.32 Tahun 2004 dari daerah yang akan di mekarkan
harus benar-benar dikaji dan diteliti serta di
pertimbangkan secara mendalam
• Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai hal-hal pemekaran wilayah sebagaimana di
maksudkan dalam ketentuan perundngan-
undangan, dengan segala implikasinya.
• Perlu memberikan kesempatan/akses kepada
masyarakat untuk mengumatakan pendapatannya
mengenai pemekaran suatu wilayah.

11.  Khusus pengembangan wilayah
kepualauan/perbatasan, di perlukan pembangunan
infrastruktur perekonomian, pendidikan, kesehatan,
air barsih, perhubungan, dan telekomuikasi. Perlu
peralatan pendeteksi dini terjadinya bencana.
 Perlu penerapan Menejemen Pemerintah Khusus di
wilayah kepulauan/perbatasan, seperti pemeberian
kewenangan khusus dari bupati kepada camat atau
kepala desa untuk dapat segera menangani urusan-
urusan tetentu, karena krakteristik daerah kepulauan
sangat berbeda dengan wilayah daratan.

12.  pertama, perubahan relasi utara-selatan mendatangkan tututan
bagi penigkatan kualitas posisi tawar-menawar politik.
Implikasinya Negara harus berada dalam posisi kuat, guna
melakuka tawar-menawar dalam aspek politik, ekonomi , yang
tentunya harus didukung oleh kapabilatas pemerintahan dan
legitimasi kekuasaan oleh rakyat
 Kedua, pengalamn orde baru memberikan petunjuk tentang
adanya kekuatan politik dan ekonomi yang cenderung dimiliki
oleh segilintir kelompok elite politik, birokrat, dan kolongmerat
dengan dukungan militer baik secar personal maupun institusi.
Hal ini menimbulkan dampak traumatis, bahwa negara kuat
dengan dukung an kekuatan ploitik dan birokrat di bidang
pemerintahan, kekuatan ekonomi oleh kolongmerat besar dan
intervensi secara politis-ideologi oleh militer dalam segmentasi
kehidupan social, ekonomi, dan politik nasional.

13. Pengaruh problem sebagaimana uraian tadi, sangat
jelas pengaruhnya besar terhadap perkembangan
daerah baik sebagai kesatuan wilayah maupun
kesatuan masyarakat dengan seluruh aspeknya yang
meliputi ekonomi, social, dan budaya.

14. Sejarah politik lokal terbagi dalam beberapa tahapan
masa, yaitu: penjajahan kolonial Belanda; penjajahan
kolonial Jepang; pasca kemerdekaan tahun 1945;
Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949;
Demokrasi Parlementer; Demokrasi Terpimpin; Orde
Baru; dan Pasca Orde Baru. Peristiwa-peristiwa
bersejarah menandai hadirnya politik lokal di
Indonesia.

15. Dinasti politik
Indonesia
berkembang ke
arah dinasti
kah??

16.  Ketika walikota atau
bupati tidak bisa lagi
mencalonkan diri karena
sudah dua
periode, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah, maka istrinyalah
yang mencalonkan diri.

17.  Sri Suryawidati (Ida), istri Bupati Bantul, DI
Yogyakarta, Idham Samawi; Titik, istri Bupati
Sukoharjo, Jawa Tengah, Bambang Riyanto; dan Widya
Kandi Susanti, istri Hendy Boedoro, Bupati
Kendal, Jateng. Adalah buktinya.

18.  Dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi
berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab,
otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah
untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya
sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari
pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi,
maka akan berdampak positif pada pembangunan
daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara.
Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara
otomatis dapat memajukan pembangunan nasional

19. Terimakasih…
