Semoga bermanfaat :) Tolong jangan mengupload file ini kembali yaa, jika ingin mengupload kembali, copy url dan sertakan akun ini sebagai sumber ^^ Terima kasih

1. Robert A Dahl (1986) : “suatu sistem
politik dimana para anggotanya saling
memandang antara yang satu dengan yang
lainnya sebagai orang-orang yang sama
dipandang dari segi politik dan mereka itu
secara bersama adalah berdaulat dan
memiliki segala kemampuan, sumber daya,
Demok
rasi Kratos =
pemerintahan
Demos = rakyat
Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang
menempatkan rakyat sebagai pemegang peranan oenting dalam
menentukan kebijakan disuatu negara.

2. Kondisi menguntungkan tersebut muncul ketika
seseorang atau kelompok orang merasa terlalu
didominnasi oleh seseorang atau kelompok lain.
Muncul logika persamaan
Timbul partisipasi demokratis
Demokr
asi
primitif
Sebelum ditemukan di Yunani Kuno, demokrasi telah muncul ditempat
dimana terdapat kondisi yang menguntungkan bagi munculnya demokrasi.

3. Robert A. Dahl mengatakan, secara historis demokrasi digunakan pada
dua corak khusus rezim :
Pertama,
negara kota
yang lebih
demokratis.
Kedua, negara
bangsa yang
relatif
demokratis.
Berusaha untuk
mendemokratisasikan
pemerintahan.
Poliarkhi (sistem
kekuasaan minoritas yang
terbuka, kompratif dan
pluralistik).

4. Setiap orang memiliki kedaulatan masing-masing dengan
memilih para wakil melalui pemilihan umum untuk
mewakilinya dalam pemerintahan.
Hak- hak dasar individu adalah bersifat mutlak, maka
kebijakan pada wakil harus sangat memperhatikan hak-hak
individu dan kepentingan semua orang.
2 ciri utama
demokrasi
Sebuah parlemen nasional yang terdiri
dari para wakil yang telah dipilih
Pemerintahan setempat (lokal) yang
dipilih rakyat yang pada akhirnya tunduk
pada pemerintahan nasional.

5. Lima indikator proses politik yang berlangsung demokratis.
1. Partisipasi efektif : setiap orang punya kesempatan yang
sama dan efektif untuk mengemukakan pendapatnya.
2. Persamaan suara : setiap anggota berkesempatan sama
dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara
harus dihitung sama.
3. Pemahaman yang cerah : dalam batas waktu tertentu
setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama dan
efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan dan
konsekuesnsi-konsekuensi yang mungkin.
4. Pengawasan agenda : setiap orang berkesempatan untuk
memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang
dibahas dalam agenda. Berbagai kebijakan selalu terbuka
untuk dapat diubah oleh para anggotanya.
5. Pencakupan orang dewasa : semua atau paling tidak

6. 1. Pengontrolan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan
secara konstutusional diberikan kepada para pejabat yang terpilih.
2. Melalui pemilihan yang teliti dan jujur para pejabat dipilih tanpa
paksaan.
3. Semua orang dewasa secara praktis mempunyai hak untuk memilih
dalam pemilihan pejabat pemerintahan.
4. Semua orang dewasa secara praktis juga mempunyai hak untuk
mencalonkan diri dalam pemerintahan.
5. Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman
hukum yang berat mengenai berbagai persoalan politik, termasuk
mengkritisi para pejabat, sistem pemerintahan, ideologi yang berlaku
dan tatanan sosi-ekonomi.
6. Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi
alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum.
7. Warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk suatu
lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk
partai politik.
Kriteria yang mesti terwujud dalam
suatu sistem demokratis:

7. Untuk mewujudkan kualitas kultural, perlu pemupukan kesadaran nilai demokrasi
melalui proses penyadaran atas kemakmuran dan pendidikan yang merata
J.W Schoorl “makin makmur ekonomi rakyat, makin besar kemungkinan rakyat
berpegang pada demokrasi”
Maurice Duverger “demokrasi hanya mungkin dikembangkan didalam masyarakat
yang telah mengalami perkembangan teknologi dan ekonomi.
Melihat hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi.
1. Demokrasi membantu dalam mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang
kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan
dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya.
4. Demokrasi melindungi orang-orang yang berkaitan dengan kepentingan pokok
mereka. Demokrasi melindungi kesempatan dan kebebasan untuk memilih,
membentuk kehidupan menurut tujuan, pilihan, perasaan, nilai dan keyakinan, lebih
baik dibandingkan dengan sistem politik alternatif manapun.
5. Hanya pemerintahan demokratis yang memberi kesempatan untuk menentukan
nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan demokratis yang memberi kesempatan yang sebesar-besarnya
untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membentuk perkembangan manusia lebih dari pada alternatif lain yang
memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang membantu perkembangan kadar

8. 1. Penekanan yang berlebihan terhadap pemilihan umum.
Menghasilkan hal-hal yang lebih substansial dalam proses
demokrasi, yaitu akuntabilitas.
2. Kegagalan demokrasi representatif. Banyak wakil rakyat membuat
keputusan yang melawan kehendak mayoritas.
3. Dibeberapa negara tingkat partisipasi masyarakat telah menurun
atau memudarnya daya tarik demokrasi dimata warga negara.
Sikap skeptis ini muncul karna dalam pemahaman mereka, elit
politik yang dipilih melalui pemilihan umum lebih
memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompoknya, akibatnya
tidak begitu peduli dengan pemilihan umum
4. Kebebasan dan persamaan telah tereduksi. Ketidaksamaan
ekonomi mendorong terjadinya ketidaksamaan politik, sehingga
akses warga negara dalam memengaruhi kebijakan publik yang
menentukan kehidupan mereka juga terbatas.
Tantangan dari keunggulan-keunggulan demokrasi

10. Berdasarkan
cara
menyampaika
n pendapat :
Demokrasi tak
langsung/perwakilan:
melalui wakil rakyat
yang dipilih melalui
pemilu.
Demokrasi langsung :
rakyat diikutsertakan
dalam proses
pengambilang
keputusan untuk
menjalankan kebijakan
pemerintahan.
Demokrasi perwakilan
dengan sistem pengawasan
langsung dari rakyat : rakyat
memilih wakilnya, tetapi
wakil rakyat diawasi rakyat
melalui dan inisiatif rakyat.
Referendum wajib : saat perubahan atau
pembentukan dalam UUD atau UU.
Referendum tidak wajib : setelah rancangan
undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat
mengusulkan referendum.
Referendum konsultatif : Pemerintah meminta
pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang
berkaitan dengan permasalah tersebut.

11. Demokra
si
berdasar
kan titik
perhatian
atau
prioritasn
ya :
Demokrasi formal : menempatkan semua orang dalam
kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa
mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi
kebebasan yang luas sehingga disebut juga demokrasi
liberal.
Demokrasi material : memandang manusia mempunyai
kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga
persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.
Demokrasi campuran : demokrasi ini berupaya
menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan
menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

12. Demokrasi
liberal :
memperikan
kebebsasan
yang luas pada
individu.tindaka
n sewenang-
wenang
pemerintah
terhadap
warganya
dihindari.
Pemerintah
Demokrasi
rakyat atau
demokrasi
proletar :
demokrasi ini
bertujuan
mensejahterahka
n rakyat. Semua
warga negara
mempunyai
persamaan dalam
hukum dan

13. Demokrasi berdasarkan wewenang
dan hubungan antar alat
kelengkapan negara :
Demokrasi sistem
parlementer
Demokrasi sistem
pemisahan/pembagian
kekuasaan (presidensial)
Ciri-ciri pemerintahan sistem presidensial :
a. Negara dikepalai Presiden
b. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan
berdasarkan kedaulatan yang dipilih
melalui badan perwakilan.
c. Presiden mempunyai kekuasaan
mengangkat dan memberhentikan
menteri.
d. Menteri tidak bertanggung jawab kepada
DPR, melainkan kepada presiden.
e. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan
yang sama sebagai lembaga negara dan
tidak dapat saling membubarkan.
Ciri-ciri pemerintahan parlementer :
a. DPR lebih kuar dari pemerintah
b. Menteri bertanggung jawab pada DPR
c. Program kebijaksanaan kabinet
disesuaikan dengan tujuan politik
anggota parlemen.
d. Kedudukan kepala negara sebagai
simbol tidak dapat diganggu gugat.

15. Hal yang menentukan berlakunya sistem
demokrasi ialah ada atau tidaknya asas-asas
demokrasi, yaitu :
1. Pengakuan hak-hak asasi manusia
sebagai penghargaan terhadap martabat
manusia dengan tidak melupakan
kepentingan umum
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat
kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat
tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa
pemerintahan yang demokrasi.
Demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value), yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadlinan

16. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2.Dewan perwakilan rakyat
3.Organisasi politik
4.Pers dan media massa yang bebas untuk
menyatakan pendapat
5.Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-
hak asasi dan mempertahankan keadilan.
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, perlu
diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:
Demokrasiliberal menjunjung
hak-hak asasi
warganegaranya, bahkan
diatas kepentingan umum.
Demokrasipancasila
menjamin hak-hak asasi
warganegaranya namun dalam
rangka mencapai kepentingan
umum.

17. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi dapat
ditunjukan dengan tingkat partisipasi
rakyat pendukungnya. Perlunya partisipasi
yang timbul karena adanya kesadaran dan
pengertian terhadap hak dan kewajibannya
serta bagaimana Pancasila dan UUD 195
dapat dilaksanakan secara murni dan
konsekuen.
Ciri-ciri demokrasi :
1. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
2. Kepentingan bersama lebih penting dari kepentingan individu.
3. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk kepentingan rakyat.
4. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

18. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

19. 4 macam demokrasi yang pernah
diterapkan dalam kehidupan
ketatanegaraan Indonesia :
Demokrasi
liberal
(parlementer)
Demokrasi
terpimpin
Demokrasi
orde baru
Demokrasi
masa
reformasi

20. Masa berlakunya UUD 1945, RIS 1949, dan UUDS 1950. Berakhir
pada tanggal 5 Juli 1959 (berlakunya kembali UUD 1945)
Pada masa ini politik dan pemerintahan tidak stabil karna
1. Sering berganti kabinet yang bertugas sebagai pelaksana
pemerintah. Hal ini terjadi karena kedudukan kabinet berada
di bawah DPR (Parlemen) dan keberadaannya sangat
bergantung pada dukungan DPR.
2. Perbedaan pendapat yang mendasar antara partai politik saat
itu. Contohnya terdapat dua kubu, yang stu ingin
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, yang satu
lagi ingin kembali kepada Piagam Jakarta.
Maka demokrasi ini diganti dengan Demokrasi Terpimpin sejak 5
Juli 1959.
Demokrasi Parlementer (Liberal)

21. Demokrasi terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Hal ini berarti yang menjadi
landasan demokrasi adalah sila keempat Pancasila.
Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat
dominan dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam
mengontrol pemerintahan.
Demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 195 serta budaya bangsa
Indonesia, namun dalam praktiknya, konsep-konsep
tersebut tidak direalisasikan dan menyimpang dari
nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.
Demokrasi Pancasila Terpimpin

22.  Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial
budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari
kepentingan sosial. Demokrasi Pancasila berlandaskan dari sila-sila Pancasila.
 Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila
Cirinya adalah bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Menurut S.Pamudji,
aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila adalah:
1. Aspek formal : mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk perwakilannya.
2. Aspek materil : aspek mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat
dan martabat manusia.
3. Aspek normatif : aspek mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah untuk
mencapai tujuan kenegaraan.
4. Aspek optatif : mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai. Terciptanya negara
hukum, kesejahteraan, dan kebudayaan.
5. Aspek organisasi : mempersoalkan organiasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi
Pancasila.
6. Aspek kejiwaan : semangat para penyelenggara negara dan pemimpin
pemerintahan.
Demokrasi Pancasila Pada Orde Baru

23. 1. Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil.
2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil.
3. Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan.
4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menteri-menteri gubernur diangkat jadi MPR
8. Menciutkan jumlah partai politik dan mengatasi kesepatan partisipasi politik rakyat
9. Adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan / pembatalan
surat izin usaha perdagangan.
Penyimpangan penguasa orde baru, khususnya berkaitan
dengan demokrasi Pancasila :

24.  Orde reformasi ini merupakan konsensus (kesepakatan) untuk
mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Bidang
tersebut adalah politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga
bidang tersebut harus dilakukan sekaligus, karena saling berkaitan.
 Menurut Huntington (Chaedar,1998) reformasi berarti perubahan yang
mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata,
termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat.
Demokrasi Reformasi
 Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa dan
berhasil mengubah, menambah dan mencabut ketetapan MPR
sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, serta
ditetapkan juga beberapa ketetapan MPR yang mengatur menteri baru.
Ditetapkannya undang-undang organik yang berkaitan dengan
kehidupan berdemokratis:
a. Undang-undang bidang politik
b. Undang-undang tentang otonomi daerah
c. Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat
dimuka umum.

26. Gandal dan Finn (1992:2) diperlukan pendidikan demokrasi yang
baik yang memungkinkan warganegara mengerti, menghargai
kesempatan, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang
demokratis. Pendidikan demokrasi juga harus menghasilkan
warganegara yang berpendirian teguh, mandiri.
Winataputra (2005:15) adalah upaya sistematis yang dilakukan
negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegara
agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan
konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan
perannya dalam masyarakat
Tilaar (1999: 156-157) pentingnya pendidikan demokrasi bagi
warganegara, yang memungkinkan setiap warga negera dapat
belajar demokrasi melalui praktik kehidupan demokrasis, dan untuk
membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang baik
dimasa mendatang (learning democracy, in democracy and for
democracy).

27. 1. Perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-bentuk demokrasi.
2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi
bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan
dan praktik diberbagai belahan bumi dalam kurun waktu.
3. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah
demokrasi dinegaranya untuk dapat menjawab persoalan kekuatan dan kelemahan
demokrasi yag ada dinegaranya dan berbagai kurun waktu,
4. Tersedianya kesempatan bagi sisea untuk memahami kondisi demokrasi yang
diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga siswa memiliki wawasan yang luas
tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks
Gandal dan Finn (1992:4-5) menyarankan dikembangkannya
model school based democracy education.

28. Sanusi (1998:3) menegaskan perlu
dikembangannya berbagai kecerdasan untuk
mendukung pelaksanaan demokrasi,
khususnya Indonesia yang mencakup:
Kecerdasan
ruhaniyah
Kecerdasan
membahasakan dan
mengkomunikasikanya
Kecerdasan
membuat keputusan
dan memecahkan
masalahKecerdasan
menimbang
Kecerdasan
emosional
Kecerdasan
aqliyah
Kecerdasan
naqliyah