CB group 5

1. OTONOMI DAERAH
CB Kewarganegaraan

2. Kelompok 5
Jihan Safira Noza (2001563901)
Leonardo Cavien (2001541056)
Nicolas Antonio (2001537134)
Nur Fitryani (2001562634)
Novi Christiany (2001543093)
Syarihan U Alhabsyi (2001589320)

3.  Video

4.  otonomi daerah :
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

5.  Desentralisasi
Berdasarkan bentuk Berdasarkan diskresi
Desentralisasi administrasi Dekosentrasi
Desentralisasi politik Delegasi
Desentralisasi keuangan Devolusi
Desentralisasi ekonomi Transfer tanggung jawab

6. • keterbukaan politik, partisipasi dan toleransi
• Meningkatkan representasi politik kelompok sosial
• lebih dekat dengan warga masyarakat
• Meningkatkan kreativitas, inovasi kebutuhan publik dan kualitas
pembangunan wilayah
• Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat
• Manfaat otonomi daerah

7. • beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan /
kondisi lokal
• Mendorong berkembangnya bentuk kerja
sama
• Mendorong keterlibatan berbagai aktor, dalam
implementasi kebijakan publik
Dr. Rik Van Berkel

8.  Otonomi daerah di indonesia
Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI
Jakarta antara lain:
 1. Berkedudukan sebagai Ibu kota NKRI
 2. Daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota NKRI dan
sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
 3. Berperan sebagai Ibu kota NKRI yang memiliki
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab
tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai
tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional.
 4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota
administrasi dan kabupaten administrasi.

9.  Kerangka Konstitusi
Menurut undang udang no.22/1999
 secara normatif drpd adalah satu-satunya representif
masyarakat karena di pilih langsung oleh rakyat
 semua basis kekuasaan drpd adalah sesuai dengan
pilihan rakyat

10. Secara fungsional posisi DRPD dan kepala daerah sama.
Kekuasaan anatara legislatif
dan eksekutif menjadi setara
dengan adanya desentralisasi.

11.  Tujuan otonomi daerah
1. Memberikan kekuasaan legislatif untuk menginisiasi dan
menyebarluaskan uu dan pp, menyetujui anggaran, dan
menciptakan institusi demokrasi baru
2. Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta
menyediakan pelayan bagi mereka sendiri
3. Otonomi daerah dapat menjamin bahwa kepentingan dan
kebutuhan warga tidak dikorbankan

12.  Praktek Otonomi Daerah
Para peneliti memusatkan perhatian kepada DPRD dan Kepala Daerah.
 Arellano Collongan, otonomi
daerah telah melahirkan praktek
kekuasaan yang akuntabel,
transparan dan responsif.
 Menurut John Pierson,
eksklusi sosial tidak kondusif
untuk melahirkan pembangunan
yang aspiratif, transparan,
dan adil bagi masyarakat.
 Menurut penelitian John F McCarthy,
bahwa terjadi kolusi dalam penyusunan
RAPBD dengan imbalan proyek bernilai
jutaan rupiah. Lalu beliau meperkirakan
60 anggota DPRD terlibat dalam
kecurangan di usaha kayu untuk menguntungkan diri sendiri.
• Penelitian dari Myrna
Eibdhoven di Mentawai
menunjukan bahwa
banyak politikus lokal
mendirikan perusahaan
kontraktor mereka
sendiri agar mereka bisa
ikut menikmati uang
yang dialokasi untuk
proyek pembangunan.
Lalu praktek kolusif juga
terjadi dalam prosedur
seleksi pegawai negeri
sipil.

13.  Kesimpulan
• Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan
pemerintah pusat kepada daerah.
• Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman
daerah.
Dampak positif otonomi daerah adalah setiap daerah bisa memaksimalkan
potensi masing-masing karena daerah tersebut mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu agar pemerintah
daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang
dimiliki oleh daerah tersebut.