1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan
menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM–
Nasional) dan bersifat indikatif. Dikarenakan adanya penataan organisasi di
lingkungan DJA, maka disusunlah revisi Renstra Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) Tahun 2005–2009 untuk mengakomodir perubahan organisasi di lingkungan
DJA.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2),
setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah
sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat
berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran.
Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan
penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium term expenditure
framework/MTEF), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan
penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting).
Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan
anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses
perencanaan dan penganggaran.
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut,
khususnya pasal 12 ayat (2) telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20
1

2. Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pasal 14 ayat (6) telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA–KL). Dalam pasal 1 butir
9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) beserta
penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tersebut di atas
disebutkan bahwa rencana kerja kementerian negara/lembaga periode 1 (satu)
tahun yang dituangkan dalam RKA–KL merupakan penjabaran dari RKP dan
Renstra–KL. Dengan demikian dalam tahap implementasinya fungsi Renstra–KL
menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga (Renja–KL), dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA–KL) sebagai lampiran Nota Keuangan dalam rangka
mengantarkan RUU APBN.
B. Tugas dan Fungsi DJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan, di lingkungan Departemen Keuangan telah dibentuk kembali Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, DJA mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.01/2008 tersebut, DJA menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
penganggaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang
penganggaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
2

3. C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, susunan organisasi DJA terdiri
dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Direktorat Anggaran I;
4. Direktorat Anggaran II;
5. Direktorat Anggaran III;
6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Direktorat Sistem Penganggaran
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran nampak pada bagan
berikut:
3

4. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Direktorat Jenderal
Anggaran
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat Direktorat
Penyusunan Direktorat Direktorat Sistem
Anggaran I Direktorat Direktorat Penganggaran
Anggaran Penerimaan
Pendapatan dan Anggaran II Anggaran III
Negara Bukan
Belanja Negara Pajak
4

5. D. Profil Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan
kegiatan DJA. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Anggaran per 28 Februari 2009
sebanyak 712 orang (termasuk pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada
instansi di luar DJA) dengan klasifikaksi sebagai berikut :
I. Berdasarkan golongan
No. Golongan 2007 2008 2009
1. Golongan I 2 1 1
2. Golongan II 146 150 150
3. Golongan III 503 502 503
4. Golongan IV 54 59 58
TOTAL 705 712 712
II. Berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan 2007 2008 2009
1. SD 2 2 2
2. SLTP 2 1 1
3. SLTA 124 134 134
4. Sarjana Muda/DIII 134 107 84
5. Sarjana (S1) 289 284 304
6. Master (S2) 149 179 180
7. Doktor (S3) 5 5 5
TOTAL 705 712 712
5

6. E. Sarana dan Prasarana
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu organisasi Departemen
Keuangan menempati gedung kantor yang terletak di Jl. Senen Raya Gedung
Sutikno Slamet Jakarta Pusat.
6

7. BAB II
VISI DAN MISI
A. Visi
Visi DJA adalah menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel,
transparan dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di
bidang penganggaran.
B. Misi
Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJA mengemban dan melaksanakan
tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik.
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, DJA menetapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan
sustainable;
2. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara serta pengamanan
keuangan negara untuk menjaga kesinambungan fiskal berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas;
3. Mewujudkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dengan
mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan
masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas unsur pendukung.
7

8. BAB III
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi DJA
adalah sebagai berikut :
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Optimalisasi PNBP sebagai sumber penerimaan dalam negeri menghadapi
kendala :
1. Adanya kecenderungan penurunan produksi minyak dan gas bumi yang
disebabkan terutama oleh faktor alam dan kurangnya investasi baru di
bidang eksplorasi potensi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas
bumi;
2. Masih terdapat tunggakan terhadap kewajiban PNBP oleh usaha
pertambangan sehingga penerimaan SDA pertambangan umum menjadi
kurang optimal;
3. Masih tingginya kegiatan pembalakan liar (illegal logging) yang
mengakibatkan penurunan potensi PNBP kehutanan;
4. Risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena faktor
kinerja BUMN dan makro ekonomi;
5. Belum akuratnya penetapan target dan penyuunan pagu penggunaan PNBP
oleh Kementerian Negara/Lembaga;
6. Masih terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang memungut PNBP tanpa
ada dasar hukumnya (belum dituangkan atau ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah);
7. Penetapan target dan pelaporan realisasi PNBP belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Penggunaan dana PNBP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
penggunaan PNBP, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan
PNBP;
9. Kurang tegasnya sanksi di bidang PNBP;
10. Kurangnya koordinasi dalam penetapan target PNBP dan pagu anggaran
serta revisinya sehingga menimbulkan keterlambatan proses penyusunan
target maupun pagu penggunaannya dikarenakan banyaknya Satuan Kerja.
8

9. II. Belanja Pemerintah Pusat
Efisiensi dan tepat sasaran merupakan kata kunci dalam pengelolaan
pengeluaran negara baik belanja pusat maupun belanja transfer ke daerah.
Identifikasi permasalahan terhadap pengeluaran negara sebagai berikut :
1. Komposisi dan struktur belanja negara yang belum sehat dimana ruang
gerak fiskal pemerintah yang sangat terbatas, diantaranya seperti :
a. Pemenuhan amanat konstitusi 20% APBN untuk anggaran
pendidikan;
b. Besarnya belanja wajib yang harus dialokasikan Pemerintah (non
discretionary) yang antara lain meliputi belanja pegawai, subsidi, dan
pembayaran bunga utang yang menyebabkan alokasi untuk belanja
yang bersifat investasi menjadi sangat terbatas.
c. Penetapan jumlah belanja (terutama belanja wajib/non
discretionary) masih banyak bersifat incremental.
d. Belanja yang belum sepenuhnya direncanakan secara terprogram
untuk kesinambungan pembangunan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagai salah satu produk dari Reformasi Pengelolaan Keuangan
Negara, diharapkan dapat menjawab berbagai kelemahan sistem
penganggaran yang meliputi anggaran terpadu (unified budget),
anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan
kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure
framework). Akan tetapi penerapan sistem tersebut masih mengalami
kendala, diantaranya dalam bidang penganggaran yaitu :
a. Sistem informasi penganggaran yang terpadu dan komprehensif
belum sepenuhnya terbangun;
b. Kurangnya pemahaman tentang proses penganggaran dan
keterlambatan Kementerian/Lembaga dalam menyampaikan RKA-KL
dan data dukungnya mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan
RKA-KL;
c. Masih terdapat usulan penyediaan dana yang bersifat sangat segera
untuk dialokasikan tanpa melalui proses penelaahan terlebih dahulu
serta kurang/belum dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan
sehingga dikhawatirkan akan menjadi temuan BPK;
9

10. d. Belum adanya ketentuan khusus yang mengatur pemanfaatan pos
pengeluaran Negara yang berasal dari Bagian Anggaran Perhitungan
dan Pembiayaan (BAPP) sehingga pembebanan anggaran untuk
kegiatan tertentu dalam suatu pos sulit untuk dicari pembenarannya
serta kurangnya pemahaman pengguna dana BAPP atas kewabjiban
pembuatan laporan keuangan BAPP.
3. Subsidi yang belum tepat sasaran, diantaranya seperti :
a. Masih terdapat penyalahgunaan penyaluran subsidi;
b. Masih terdapat subsidi yang diterima oleh pihak-pihak yang tidak
seharusnya menerima;
c. Koordinasi antara instansi terkait yang menangani kebijakan subsidi
belum sepenuhnya terbangun;
d. Semakin besarnya jumlah subsidi BBM akibat melonjaknya harga
minyak mentah dunia, sehingga mengurangi kemampuan
pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat;
e. Perubahan harga minyak mentah dunia tidak dapat diprediksi,
sehingga sulit memperkirakan besarnya alokasi subsidi BBM secara
tepat dan akurat.
10

11. BAB IV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Sesuai dengan RPJM Nasional Tahun 2004-2009 dalam kerangka stabilitas
ekonomi makro, sasaran pembangunan nasional adalah terpeliharanya stabilitas
ekonomi makro akan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunan
nasional, baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
A. Fokus Strategi
1. Fokus strategi di bidang pendapatan negara pada prinsipnya diarahkan pada
peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan
melakukan perbaikan regulasi. Penyempurnaan regulasi PNBP tidak hanya
dilakukan terhadap pola penetapan tarif dan pemberian insentif lainnya,
tetapi juga dari sisi pengelolaan dan pelaporan. Oleh karena itu,
pengembangan IT dan penyempurnaan sistem administrasi mutlak
diperlukan.
2. Fokus strategi di bidang belanja negara diarahkan pada peningkatan
efektivitas dan efisisiensi belanja negara agar tercapai alokasi belanja yang
tepat sasaran dan berkeadilan sosial, yaitu melalui :
a. Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien
Pencapaian efisiensi besar artinya bagi upaya perluasan jangkauan
alokasi belanja pemerintah dalam membiayai keperluan pemberian layanan
publik. Dengan peningkatan/perluasan capaian target ini, upaya percepatan
peningkatan pertumbuhan, penguatan stabilitas perekonomian, serta
peningkatan pemerataan pendapatan dapat tercapai.
Dari sisi administrasi, upaya efisiensi belanja juga dilakukan
melakukan pemantapan pelaksanaan unifikasi anggaran (unified budget),
penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting) dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka
pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure
Framework/MTEF).
11

12. b. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil
Perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas
program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja
pemerintah (RKP), seperti alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan.
Perencanaan dan alokasi anggaran, khususnya belanja Pemerintah Pusat,
disusun dalam kerangka penyusunan penganggaran terpadu (unified budget)
secara konsisten.
Perencanaan dan alokasi anggaran diawali dengan penyusunan
perhitungan dasar anggaran (baseline budget) sesuai dengan kebutuhan
belanja pemerintah pusat yang rasional. Untuk itu, akurasi, kelengkapan,
dan komprehensitas data dan model perencanaan dan alokasi anggaran yang
kredibel menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan perencanaan
dan alokasi anggaran secara tepat dan adil. Selanjutnya, dilakukan
penyusunan langkah-langkah kebijakan (policy measure) dengan
memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap belanja Pemerintah Pusat
secara keseluruhan, defisit, dan pembiayaan anggaran.
Langkah-langkah dalam kaitannya dengan penajaman prioritas alokasi
anggaran yang tepat sasaran dan adil meliputi penetapan kebijakan :
(i) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dalam batas kemampuan
keuangan negara;
(ii) peningkatan efisiensi belanja barang dan jasa; dan
(iii) pengurangan secara bertahap subsidi yang tidak langsung menyentuh
kepentingan rakyat miskin.
Khusus terkait dengan mekanisme perhitungan dasar anggaran
(baseline budget) berkenaan dengan perencanaan dan alokasi anggaran
untuk keperluan pemerintah daerah, penajaman prioritas dilakukan melalui :
(i) pengembangan dan peningkatan kualitas database; dan
(ii) penetapan besaran alokasi dengan mempertimbangkan besaran-
besaran pendapatan dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Pengembangan Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja suatu
organisasi adalah tersedianya SDM yang potensial yang memiliki komitmen,
kompetensi, karakter dan keberanian dalam pelaksanaan tugasnya.
12

13. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan
pengetahuan yang mendalam (hardskill), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh
sikap perilaku yang dimiliki oleh pegawai dalam menghadapi pekerjaan
(softskill). Karena itu, pengembangan kualitas pegawai memegang peranan
yang penting dalam pengelolaan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan pegawai.
Sejalan dengan berkembangnya suatu organisasi, pegawai merupakan
faktor utama dan penentu yang menjadi subyek pelaku perubahan (agent of
change) sekaligus sebagai obyek yang harus dikelola secara benar,
terencana, dan komprehensif. Faktor manusia tidak hanya dituntut untuk
memproses perubahan, tetapi harus juga turut berproses dalam perubahan.
Sebagai agent of change, SDM dituntut memiliki kemampuan yang
memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian,
maupun profesionalitas. Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan setiap
bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran DJA sebagai pelaksana
sebagian tugas Departemen Keuangan di bidang perencanaan anggaran.
Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan organisasi perlu dilakukan proses
penyiapan SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan (kemampuan,
keterampilan, keahlian, dan profesionalitas). Langkah yang perlu dilakukan
untuk menyiapkan SDM yang berkualitas adalah dengan menyandingkan
peta kompetensi SDM yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan.
Untuk meningkatkan kedisplinan SDM di lingkungan DJA, telah
dilakukan otomasi absensi yaitu dengan penggunaan handkey untuk para
pejabat dan pegawai di lingkungan DJA serta telah disusun Kode Etik bagi
para pejabat dan pegawai di lingkungan DJA, sehingga diharapkan dengan
adanya kedua alat tersebut kedisiplinan pegawai di lingkungan DJA dapat
meningkat sehingga akan mendukung pencapaian sasaran yang diharapkan.
2. Sumber Daya Informasi
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan teknologi
informasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas DJA. Informasi
anggaran memiliki peran strategis dalam rangka mendukung perumusan
kebijakan fiskal. Kendala yang dihadapi DJA dalam pengembangan teknologi
informasi adalah :
13

14. 1. belum adanya sistem informasi penganggaran yang terpadu dan
komprehensif;
2. belum adanya database anggaran yang handal dan up to date;
3. belum sempurnanya penyajian informasi anggaran yang sistemik dan
berkelanjutan.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menjawab tantangan
agar teknologi informasi DJA dapat dikembangkan untuk menunjang
pelaksanaan tugas DJA. Upaya yang telah dan sedang dilaksanakan adalah
pengembangan Sistem Informasi Manajemen APBN, pengembangan sistem
informasi kepegawaian, dan sistem informasi persuratan serta pembangunan
SIM yang akan menunjang pelaksanaan tugas DJA.
3. Sumber Daya Organisasi
DJA sebagai sebuah unit organisasi yang melaksanakan sebagian
tugas Departemen Keuangan, terus melakukan evaluasi internal yang
ditujukan kepada upaya perubahan menuju perbaikan agar dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi DJA dibangun berdasarkan 4
(empat) komponen utama yaitu budaya kerja, model kepemimpinan,
keselarasan tugas dan fungsi, dan pola diseminasi pengetahuan dalam
organisasi.
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, DJA sebagai unit
organisasi yang melaksanakan sebagian tugas Departemen Keuangan telah
melakukan berbagai perubahan untuk mendukung program reformasi
birokrasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan, yaitu dengan cara :
1. Melakukan reorganisasi dengan membentuk Direktorat Sistem
Penganggaran yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk
pengembangan sistem penganggaran.
2. Menyusun dan mengevaluasi Uraian Jabatan (Urjab) dan melakukan Job
Analysis untuk menentukan grading masing-masing jabatan serta
menyusun dan mengevaluasi Standard Operating Procedure (SOP).
Sampai saat ini sejak digulirkannya Reformasi Birokrasi, DJA telah
menyusun 235 SOP yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Dari 235 SOP yang disusun, ditetapkan 5 (lima) SOP
unggulan (quick win) DJA, yaitu :
14

15. a. Pelayanan penyelesaian lampiran Perpres tentang Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat;
b. Pelayanan penyelesaian revisi SAPSK (APBN-P);
c. Pelayanan penyelesaian Standar Biaya Khusus;
d. Penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP pada
Kementerian/Lembaga untuk RAPBN Tahun Anggaran yang akan
datang atau Revisi target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN-P
Tahun Anggaran Berjalan;
a. Penyusunan konsep RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP atau Revisi
yang berlaku pada Kementerian/Lembaga.
3. Selain itu, untuk mendukung upaya reformasi telah disusun Balance
Scored Card (BSC) sebagai penjabaran dari BSC Departemen Keuangan
sampai tingkat eselon II, dan akan dilanjutkan untuk tingkat eselon III.
15

16. BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DJA
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk
jangka menengah (2005-2009), DJA menetapkan Program DJA sebanyak 5 (lima)
program, yaitu :
I. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan
mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat
dengan kegiatan pokok :
1. Pengkajian kebijakan/analisis tentang tarif, obyek dan subyek atas bea PNBP
2. Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP
II. Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
Program ini bertujuan untuk mendukung langkah konsolidasi fiskal dalam
rangka menjaga kesinambungan fiskal, termasuk di dalamnya pengelolaan
kekayaan negara dengan kegiatan pokok :
1. Pengelolaan dan pengendalian anggaran;
2. Peningkatan perencanaan kebijakan APBN;
3. Pengkajian kebijakan/analisis di bidang belanja negara.
III. Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
sistem penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dengan kegiatan pokok
penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang
penganggaran.
IV. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dengan kegiatan
pokok :
1. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan;
2. Pemeliharaan operasional dan perkantoran;
3. Pembinaan/penyusunan program , rencana kerja dan anggaran;
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung;
5. Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi;
6. Rehabilitasi/peningkatan/renovasi gedung/laboratorium/perpustakaan.
V. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan pokok :
1. Pengembangan SDM;
2. Administrasi kepegawaian.
16