Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Permukiman

1. Denpasar, 10– 11 September 2014
Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan Air Limbah
Permukiman
Workshop Bantuan Teknis Pengelolaan
Pengembangan Instalasi Lumpur Tinja
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. 2
Visi Pengelolaan Air Limbah Permukiman

3. 3
Penduduk Indonesia
dengan Akses terhadap Sanitasi yang Layak

4. 4
Pendekatan Pengelolaan
Air Limbah Permukiman
Berbasis Masyarakat Berbasis Institusi
Pendekatan
Skala
Penanganan
Pengembangan PS pelayanan kota
berdasarkan demand responsive
Pembangunan
prasarana dan
sarana air limbah
mendukung
kerjasama antar
kota/daerah
dalam melindungi
pencemaran
badan air
 Kota metropolitan & besar :
sewerage
 Kota sedang/kecil: off site sistem
terpadu – fokus pada pelayanan
IPLT (on site management)
 Kota/kawasan lama: Shallow/small
bore sewer atau sewerage skala
kawasan, terpadu dengan PS
pelayanan kota mendukung
revitalisasi kota lama
 Kota/kawasan baru:
 Pembangunan sistem sewerage
untuk kawasan RSH
 Mendorong pembangunan sistem
sewerage untuk kota baru
Prokasih dan
sejenisnya
(one river one
management)
1.Pro poor
2.Kawasan kumuh &
rawan sanitasi
1. Desa :
Model CLTS
 On-site
2. Kumuh
perkotaan
Model
SANIMAS
 Off-site skala
kecil

5. Komponen Pengolahan Air Limbah Setempat
Unit Pengolahan
Setempat
INSTALASI
PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA
(IPLT)
Unit Pengolahan Setempat :
o Tangki septik  paling banyak
digunakan di Indonesia
o Sanimas
o IPAL Kawasan
Unit Pengangkut :
oTruk tinja
oMotor tinja
Unit Pengolahan Lumpur Tinja
terdiri dari:
oPengolahan primer: Tangki
Imhoff, SSC
oPengolahan sekunder: sistem
kolam/lagoon, oxidation ditch
oPengering Lumpur
Unit Pengangkut

6. Permasalahan Pengelolaan Lumpur Tinja
di Indonesia
 Terdapat 134 IPLT di seluruh Indonesia
 Sebanyak 37 diantaranya direhabilitasi antara Tahun 2006 – 2013
 Sebanyak 9 diantaranya dibangun antara Tahun 2006 – 2013
 Sebanyak 10% berfungsi secara optimal, sisanya masih belum berfungsi/ beroperasi
secara optimal, disebabkan:
₋ Keterbatasan biaya operasional dan pemeliharaan
₋ Ketidakjelasan institusi pengelola air limbah di daerah
₋ Kerusakan fisik bangunan IPLT (faktor usia bangunan)
₋ Minimnya lumpur tinja yang masuk karena:
• Tangki septik yang tidak memenuhi syarat SNI (tidak kedap air)
• Lumpur tinja yang langsung dibuang ke sungai/tempat lain
• Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyedotan tangki septik

7. Kebijakan dan Strategi Sektor Air Limbah yang
Mendukung Optimalisasi IPLT
PERMEN PU 16 tahun 2008
1.Peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah
• Sarana IPLT terbangun digunakan dengan optimal
• Biaya O&M tersedia
2.Peningkatan peran serta masyarakat
• Peningkatan kualitas tangki septik individu sesuai SNI
• Penyedotan tangki septik berkala bekerja sama dengan swasta
• Pengoperasian truk tinja milik swasta
3.Pengembangan perangkat peraturan perundangan
• Peraturan tentang tarif penyedotan tangki septik
• Peraturan tentang penyedotan tangki septik secara rutin (minimal 2 tahun sekali)
4.Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil
• Pembentukan lembaga pengelola IPLT
• Pendataan penyedotan tangki septik secara rutin
• Pemantauan untuk mencegah pembuangan lumpur secara ilegal
5.Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan
• Pengoperasian truk tinja milik swasta

8. Rencana Tindak Pengelolaan Lumpur Tinja
di Indonesia
1. Rehabilitasi dan revitalisasi serta ekstensifikasi sistem yang ada
2. Sosialisasi, kampanye, dan pendampingan kepada Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat serta insentif bagi dunia usaha yang
berpartisipasi
3. Mendorong diterbitkannya Perda di tingkat Kabupaten/Kota
tentang Pengelolaan Air Limbah
4. Pelatihan dan pendampingan kepada Pemda serta mendorong
terbentuknya unit pengelola
5. Dana stimulan serta mendorong peningkatan dan fasilitasi
kerjasama pemerintah dan swasta

9. 9
Terima Kasih

10. 9
Terima Kasih