Perjanjian sewa gedung antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu untuk pelaksanaan Diklat PIM IV ASN Kota Palu selama 28 hari mulai 16 April 2018 hingga 8 Agustus 2018 dengan biaya sewa Rp185.700.000.

1. PERJANJIAN SEWA GEDUNG
Nomor : 01/ADM/II/2011
Berkenaan dengan
DIKLAT PIM IV ASN KOTA PALU DI GEDUNG
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
(BADAN DIKLAT)
Antara
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (BADAN DIKLAT)
Dengan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PALU
Periode Sewa: 16/04/2018 s/d 08/08/2018

2. SURAT PERJANJIAN SEWA
GEDUNG
Perjanjian sewa Gedung untuk pelaksanaan Diklat PIM IV bagi ASN Kota Palu
dilangsungkan di Kota Palu pada tanggal 16/04/2018, oleh dan antara :
1. Nama : NURAFIAH LAMUKA, S.Sos
NIP. : 19791220 200604 2 013
Instansi : Badan Diklat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Instnasi : Jl. S. Parman No.67, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu
Untuk selanjutnya dalam perjanjian Sewa ini disebut sebagai “Pihak
Pengelola/Penyedia Jasa”.
2. Nama : MIRANTI WULANDARI, S.STP., M.Si
NIP. : 19860515 200602 2 001
Instnasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Palu
Alamat Instansi : Balaikota Selatan No. 1 Blok C Lt. II Palu
Untuk selanjutnya dalam sewa menyewa ini disebut sebagai “Pihak Penyewa”.
Pihak Pengelola dengan ini menyatakan setuju untuk menyewakan kepada Pihak
Penyewa dan Pihak Penyewa menyatakan setuju untuk menyewa dari Pihak Pengelola
berupa: Ruang Aula, Ruang Makan dan Asrama/Kamar yang merupakan bagian dari
bangunan induk Badan Diklat Daerah Provinsi Sulawesi.
Perjanjian sewa tersebut dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan-ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
Jangka Waktu
(1) Perjanjian sewa Gedung ini dilangsungkan untuk jangka waktu 28 Hari dengan
sistem ON-OFF selama 4 (empat bulan), terhitung sejak tanggal 16/04/2018
sampai dengan 08/08/2018 (“masa sewa”);
(2) Jika Pihak “Penyewa” bermaksud memperpanjang masa sewa sesuai
dengan keadaan yang ada, maka Pihak “Penyewa” akan memberi tahu Pihak
“Pengelola” secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa ini
dengan jangka waktu dan ketentuan yang disetujui bersama.
(3) Semua persyaratan dan kondisi yang tertera dalam perjanjian Sewa Menyewa ini,
secara otomatis akan berlaku dalam periode perpanjangan dan jika diperlukan
kondisi-kondisi dalam perjanjian Sewa tersebut bisa ditambahkan atau dihilangkan
dengan persetujuan kedua belah pihak.

3. Pasal 2
Biaya Sewa
(1) Biaya sewa yang dikenakan sebesar Rp. 185.700.000,- (Seratus Delapan
Puluh Lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk biaya pemeliharaan
bangunan (building service charge), biaya air, dan listrik.
(2) Harga Penyewaan gedung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagi berikut :
I. Ruang Pertemuan
1. Ruang Aula = Rp. 500.000,- /Hari
2. Ruang Makan = Rp. 150.000,- /Hari
II. Asrama Tempat Penginapan
1. Asrama/Kamar = Rp. 250.000,- /Hari
Pasal 3
Cara Pembayaran
(1) Biaya Sewa Rp. 185.700.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima juta Tujuh Ratus
Ribu Rupiah) akan dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
(2) Pembayaran biaya sewa dilakukan dengan cara tunai (cash).
(3) Bukti pembayaran biaya sewa ke Pihak “Pengelola” akan menggunakan
kuitansi/Tanda Terima resmi dari Pihak “Pengelola” yang diatur dalam Perjanjian
sewa menyewa ini.
Pasal 4
Jaminan
(1) Pihak “Pengelola” menjamin bahwa dia adalah pengelola yang sah dari
Unit tersebut dan selama Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung. Pihak
“Penyewa” tidak akan mendapat gangguan dari pihak lain yang mengaku
mempunyai hak atau turut mempunyai hak secara bersama atas pengelolaan
bangunan tersebut. Oleh karena itu Pihak “Pengelola” membebaskan Pihak
“Penyewa” dari segala tuntutan yang mungkin timbul berhubungan dengan
pengelolaan bangunan Diklat tersebut;
(2) Pihak “Pengelola” menjamin Pihak “Penyewa” bahwa selama Masa Sewa,
Pihak “Penyewa” diperkenankan menempati Bagian Bangunan secara sah;
(3) Perjanjian Sewa Gedung ini tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena Pihak
“Pengelola” meninggal dunia dan/atau terjadi pergantian pengelola dari Unit
tersebut kepada pihak lain selama Masa Sewa berlangsung. Pengelola yang baru
akan terikat pada semua ketentuan-ketentuan yang ada dan melekat pada
penyewaan gedung tersebut.

4. Pasal 5
Force Majeure
(1) Pihak “Pengelola” berkewajiban untuk mengganti dan memperbaiki sarana
dan prasarana Diklat atas biaya dan pengeluarannya sendiri, jika terjadi kerusakan
dan/atau kehilangan yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi,
badai atau bencana alam lainnya, atau huru hara;
(2) Pihak “Penyewa” tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada semua ataupun
sebagian fasilitas yang ada di gedung Diklat tersebut yang disebabkan oleh
kebakaran, gempa bumi, badai atau bencana alam lainnya, atau huru hara;
(3) Jika berdasarkan pertimbangan Pihak “Penyewa” kondisi bangunan menjadi tidak
layak huni atau menjadi musnah karena kebakaran, gempa bumi, badai atau
bencana alam lainnya, maka Pihak “Penyewa” dapat mengakhiri Perjanjian Sewa
Menyewa, dan dengan demikian Pihak “Penyewa” berhak atas jumlah biaya
sisa sewa yang belum terpakai sebagaimana tercantum dalam pasal 1553 dari
Kitab Undang Undang.
Pasal 6
Hak Untuk Memasuki Unit oleh
Pihak Pengelola
(1) Pihak Pengelola diperbolehkan memasuki Bagian Bangunan Diklat yang disewakan
setelah mendapat ijin dari Pihak “Penyewa”.
(2) Untuk ketertiban dan kenyamanan selama proses pembelajaran Pihak “Pengelola”
harus menjaga agar tidak mengganggu privasi Pihak “Penyewa”;
(3) Pihak “Pengelola” juga diperbolehkan untuk memasuki Unit tersebut tanpa
pemberitahuan kepada Pihak Penyewa terlebih dahulu, jika ada keperluan
keamanan yang mendesak seperti: terjadinya kebakaran, pencurian, dan lain-lain.
Pasal 7
Pengakhiran
(1) Perjanjian ini berakhir demi hukum dalam hal kejadian berakhirnya Masa Sewa.
(2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum tanggal Pengakhiran Sewa dalam hal salah
satu pihak melakukan pelanggaran atas isi Perjanjian Sewa Menyewa ini dan tidak
dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah
tanggal pihak yang menderita kerugian memberikan peringatan tertulis kepada
pihak yang melanggar.
(3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266
Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran dari
Perjanjian ini.

5. Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
(1) Jika terjadi perselisihan dalam hubungan sewa menyewa ini, kedua belah pihak
setuju untuk mencari jalan keluar dengan musyawarah;
(2) Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka
kedua belah pihak dalam hal ini setuju dan bersepakat untuk menyerahkannya
kepada pengadilan;
(3) Perjanjian Sewa Menyewa ini merujuk pada hukum yang berlaku di Republik
Indonesia.
Pasal 9
Tentang Keseluruhan Perjanjian
Sewa Gedung
(1) Perjanjian Sewa Gedung ini yang ada merupakan satu kesatuan yang
menyeluruh yang mengikat kedua belah pihak;
(2) Semua perubahan dan/atau penambahan dalam Perjanjian Sewa Gedung ini
harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
(3) Hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Sewa Gedung ini akan
diselesaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
(4) Sebagai bukti kedua belah pihak akan mematuhi dan melaksanakan kondisi
yang tercantum dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak menanda
tangani Perjanjian Sewa Gedung ini pada tanggal / bulan / tahun sebagaimana
tertera di awal Perjanjian ini.
Perjanjian Sewa Gedung ini dibuat dan disetujui dengan niat baik dari Pihak
“Pengelola” dan Pihak “Penyewa”.
Pihak Pengelola,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Sulawesi Tengah,
NURAFIAH LAMUKA, S.Sos
NIP. 19791220 200604 2 013
Pihak Penyewa,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Palu,
MIRANTI WULANDARI, S.STP., M.Si
NIP. 19860515 200602 2 001