3. PANDUAN PERENCANAAN DESA
MENUJU LEWU MAMANGUN
Tim Penulis
Fatkhurohman, Kisworo Dwi Cahyono,
Lilik Sugiarti, Yuliana Nona Sambidang
Kontributor
Abri, Herie Susanto, Kartika Musdeni
Editor
Evy S.Suryatmana, Immanuel Salomo Abel
Ilustrator
Yayak Yatmaka
Tata Letak
Eko Mulyantono
Diterbitkan sebagai rangkaian kegiatan
Sustainable Lowland Use through Innovative Community based
Environmental management Systems (SLUICES)-project
CARE International Indonesia
Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI)
Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI)
Pendukung Dana
European Commission (EC)
Maret, 2010
4. i
KATA PENGANTAR
Panduan Perencanaan Desa ini dikembangkan karena adanya kebutuhan
di lapangan, baik yang dirasakan oleh masyarakat langsung, pemerintah
maupun lembaga-lembaga pendamping masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Kapuas.
Panduan ini akan mengisi ketiadaan modul perencanaan desa partisipatif
yang sederhana untuk diaplikasikan di desa-desa di Kabupaten Kapuas
juga kabupaten lainnya yang sedang merencanakan penyusunan RPJMDes
secara partisipatif. Pengembangan buku panduan ini didasarkan atas
pengalaman di beberapa desa di Kabupaten Kapuas, referensi beberapa
perencanaan partisipatif di berbagai tempat, dan tentu saja atas dasar
ketentuan regulasi yang berlaku.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
tentang Pedoman Perencanaan Desa, dan Surat Edaran Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Bappenas menjadi alur penyusunan panduan
ini, yang secara garis besar terdiri atas: Profil Desa, Penyusunan Visi dan
Misi Desa, Pengkajian Desa, Penyusunan Strategi Desa, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa, dan pelembagaan atau pembuatan
Peraturan Desa tentang RPJMDes.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah
menyumpangkan pengalaman, pandangan, dan pemikirannya tentang
perencanaan desa partisipatif. Khususnya kepada masyarakat desa
dampingan SLUICES-project di Eks UPT Lamunti yang banyak memberi
pembelajaran yang partisipatif dan inspiratif khususnya dalam hal
ketekunan, mulai dari tidak adanya dokumen hingga dapat menghasilkan
dokumen-dokumen perencanaan desa secara lengkap.
Terima kasih kami sampaikan khusus kepada Fatkhurohman (CARE
Indonesia), Yuliana Nona (YCI), Lilik (YCI) dan Kisworo (YCHI) atas tulisan-
tulisannya hingga tersusunnya buku panduan ini. Juga kepada Kartika
Musdeni (PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas), Abri (BOS Mawas),
dan Dedi Siswanto (YCI) atas kontribusinya yang turut memperkaya buku
panduan ini.
5. ii
Terimakasih kami sampaikan kepada Community Facilitator (CF) SLUICES-
project yang berpartisipasi dalam uji coba pemahaman buku panduan
ini pada tanggal 25-26 Februari 2010. Juga kepada peserta diskusi yang
berpartisipasi memberi masukan untuk melengkapi buku panduan ini
pada tanggal 6 Maret 2010 di Kuala Kapuas. Selain itu juga kami sampaikan
terima kasih kepada masyarakat di Desa .... Kecamatan Mantangai, Desa ...
Kecamatan Kapuas Murung, dan Desa ... Kecamatan Basarang yang telah
berpartisipasi dalam uji media pra peluncuran buku ini.
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak pemerintah
Kabupaten Kapuas, khususnya kepada Drs.Edy Lukman Hakim, MM (Kepala
BPMD Kabupaten Kapuas 2009), Drs. Perly H. Sangen M.Si (Kepala BPMD
Kabupaten Kapuas sekarang) dan Ir.Herson B.Aden, MSi (Kepala Bappeda
Kabupaten Kapuas) yang antusias menerapkan perencanaan partisipatif
mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sehingga mendukung
penerbitan buku panduan ini.
Akhir kata, buku ini bukanlah panduan yang wajib diikuti langkah demi
langkah. Buku panduan ini hanya memberikan arahan garis besar yang
pada prakteknya tetap fleskibel menyesuaikan dengan kondisi desa yang
sedang menyusunan perencanaan desa.
Maret 2010
Tess Bayombong
Country Director
CARE Internatioanal Indonesia
Kata PengantarK
6. KATA SAMBUTAN
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendekatan perencanaan di
Indonesia dilakukan dengan memadukan perencanan bawah-atas dan atas-
bawah, serta partisipatif – teknokratis dan politik.
Perencanaan dengan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah/Desa adalah proses penyusunan rencana, karena
rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah/Desa.
Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan
dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak (stakeholders) yang berkepentingan terhadap
pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-
atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Perencanaan tersebut disepakati bersama dalam musrenbang jangka
menengah, dan keterpaduan rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-
atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan bertingkat mulai dari Musrenbang Desa setiap tahunnya.
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa perencanaan desa yang melibatkan
lembaga kemasyarakatan akan memberikan nilai tambah dalam proses
Musrenbang tahunan dan juga perencanaan-perencanaan di atasnya.
Seperti kata pepatah,“gundukan pasir tak akan menjulang tinggi tanpa
memperlebar dasarnya”, karenanya ekonomi kerakyatan dan Kabupaten
Kapuas yang AMANAH (Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh) hanya
akan tercapai jika desa-desanya memiliki modal dasar berupa perencanaan
desa yang partisipatif.
BUPATI KABUPATEN KAPUAS
iv
7. v
Sambutan Bupati
Untuk desa sendiri, RPJMDes bermanfaat dalam memberikan arah
tujuan desa dalam lima tahun, yang dapat mengurangi ketidakpastian,
meningkatkan efisiensi sumber daya, dan masih banyak lagi manfaat
lainnya
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan
masyarakat di desa-desa dampingan SLUICES yang telah memberikan
kontribusi dalam pengalaman, pandangan, dan pemikirannya selama
program berjalan hingga tersusunnya buku panduan ini.
Terimakasih juga saya sampaikan pada tim SLUICES (kemitraan CARE
International Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia dan Yayasan
Cakrawala Hijau Indonesia) atas inisiasi penyusunan buku panduan ini. Juga
kepada PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas dan BOS Mawas atas
kontribusinya. Serta kepada European Commision sebagai penyandang
dana awal sehingga dapat diterbitkannya buku panduan ini. Kiranya ini
dapat menjadi contoh yang baik dan dapat dilanjutkan oleh lembaga
pendamping lainnya dalam menyempurnakan buku“Panduan Perencanaan
Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”
Kuala Kapuas, Maret 2010
BUPATI KAPUAS
Ir.H.MUHAMMAD MAWARDI, MM
8. Daftar Isi
Kata Pengantar ....................................................................... i
Kata Sambutan ........................................................................ iv
Daftar Isi .................................................................................. vi
Daftar Istilah ........................................................................... x
Pendahuluan ........................................................................... 1
Apa itu Perencanaan? ......................................................... 2•
Apa itu Desa? .................................................................. 8•
Apa itu Perencanan Desa ? ................................................ 10•
Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan Perencanaan•
Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”? ..... 17
Pemandu ............................................................................... 21
Apa dan Siapa Pemandu? .............................................................. 22•
Apa itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)? ............................... 26•
Apa itu PRA itu? ................................................................................... 33•
Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu? ....................... 36•
Perencanaan Desa ................................................................ 39
Apa itu Perencanaan Desa? ........................................................... 40•
Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa? ..................................... 42•
Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa? ........................... 43•
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 57
Apa itu RPJMDes? ............................................................................ 58•
Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan? ......................... 59•
Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan? .................... 63•
Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan? .................. 80•
Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan•
RPJMDes? ................................................................................... 83
•
•
•
•
•
•
Perenca
•
•
•
R
•
•
•
•
vii
9. Daftar Isi
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) ............................... 87
Apa itu RKPDes? .................................................................................. 88•
Apa itu Musrenbangdes Tahunan? .............................................. 92•
Bagaimana Proses Pelaksanaan Musrenbangdes? ................ 96•
Siapa yang Ikut dalam Pelaksanaan Musrenbangdes? ......... 99•
Apa Isi Dokumen RKPDes? ............................................................. 104•
Keuangan dan Kekayaan Desa ........................................................ 105
Apa itu Keuangan Desa? .................................................................. 106•
Apa itu APBDes? .................................................................................. 107•
Apa itu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagaimana Sejarahnya? 111•
Apa itu Kekayaan Desa? .................................................................. 116•
Peraturan Perundangan Desa ......................................................... 119
Apa itu Peraturan Perundangan Desa? ...................................... 120•
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ............................................... 125
Apa itu Monitoring dan Evaluasi ? ................................................ 126•
Apa itu Pengendalian dan Pelaporan dalam Perencanaan•
Desa? ..................................................................................................... 129
Bagaimana Cara Melakukan Monitoring dan Evaluasi? ........ 133•
Apa itu Indikator Kinerja/Pencapaian? ....................................... 135•
Penutup ................................................................................. 139
Lampiran ....................................................................................... 147
Contoh Bagan Proses Perencanaan Desa ............................ 149•
Contoh Alat PRA untuk Membantu Kajian Desa ............... 181•
Contoh Modul Penyusunan Perencanaan Desa ................. 213•
Contoh Dokumen RKP ............................................................... 245•
Sumber Rujukan ............................................................. 269
•
•
•
•
Peratura
D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor
•
•
•
•
P
S
viii
10. Daftar Istilah dan Singkatan
ADD : Alokasi Dana Desa, merupakan dana dari Pemerintah
Kabupaten kepada desa definitif untuk melaksanakan
pembangunan dan menjalankan pemerintahan desa
akuntabel : dapat dihitung
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan
penganggaran belanja dan pendapatan desa yang
dibuat oleh pemerintahan desa dan disetujui BPD
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berada di
tingkat Provinsi dan Kabupaten
bottom up : Istilah untuk program yang berasal dari pengalaman
masyarakat dan diturunkan dalam bentuk pengajuan
pekerjaan pembangunan. Secara harfiah berarti
bawah-atas
BPMD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BUMDesa : Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu
upaya desa untuk mencari dana pembangunan dan
operasional pemerintahan
CARE : Lembaga non-Pemerintah Internasional, berkantor
pusat di Jakarta
data sekunder : Data yang didapatkan dari data yang sudah ada
sebelumnya (tidak diambil langsung oleh pencari data
di tingkat lapangan)
dominasi : penguasaan oleh pihak yg lebih kuat thd yg lebih
lemah
DURKPDes : Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa
Eks-PLG : Lokasi bekas Proyek Lahan Gambut sejuta hektar
FGD : Focus Group Discussion, merupakan format diskusi
kelompok dalam skala kecil (kelompok interres). FGD
seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara
lebih mendalam dan terfokus. Hasil diskusi kelompok
ini dibawa ke dalam diskusi umum atau pleno di
dalam forum lengkap.
Daftar Istilah
x
11. Good governance : Tata pemerintahan yang baik
hibah : Bantuan dari pihak luar yang tidak bersifat pinjaman
dan mengikat
individu : pribadi, orang perorang
instrumen : alat yg dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu
implementasi : Pelaksanaan, penerapan
klausal : Bagian dari sebuah dokumen resmi yang menyatakan
bahwa sesuatu harus atau tidak boleh dilakukan
kreteria : ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan
sesuatu;
KMPK : Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran
Lewu Mamangun : Berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti Desa
Membangun, ”bukan membangun desa, bukan pula
membangun di desa”
LK : Lembaga Kemasyarakatan, merupakan kelompok
masyarakat yang menjadi pemandu dalam menyusun
perencanaan desa partisipatif, sejalan dengan
aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga
Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan
desa. Berbeda dengan LKMD di era Orde Baru, ketua
LK ini tidak dirangkap oleh Kepala Desa
LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, di era Orde
Baru jabatan ketua LKMD dirangkap oleh Kepala Desa.
LPMD : Lembaga Pelayanan Masyarakat Desa
Master Plan : Rencana Induk, perencanaan tingkat Provinsi yang
menjadi rekomendasi pelaksanaan pembangunan
daerah
metodologi : Cara atau prosedur yang dilakukan untuk melakukan
aktifitas tertentu
MISI : tugas yg dirasakan orang sbg suatu kewajiban untuk
melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dsb
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
partisipatif : perihal turut berperan serta dl suatu kegiatan;
keikutsertaan; peran serta;
pasif : bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif
Daftar IstilahD
xi
12. P3A : Perkumpulan Petani Pemakai Air
Perdes : Peraturan Desa, merupakan peraturan yang berlaku di
tingkat desa
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,
merupakan program Pemerintah untuk memajukan
pedesaan
PP : Peraturan Pemerintah
PRA : Participatory Rural Appraisal yaitu metodologi
pendekatan masyarakat yang menekankan pada
upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengkajian kondisi lingkungan pedesaan
Pra Musrenbang : Kegiatan perankingan skala prioritas untuk kemudian
dibawa ke Musrenbang
Profil desa : Informasi mengenai desa yang mencakup jumlah
penduduk, tingkat pendidikan, inventaris bangunan
yang ada, dll
RAPBDes : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Rembug Desa : Musrenbangdes, penetapan visi/misi desa adn
perencanaan pembangunan 5 tahun
Renja : Rencana Kerja
Renstra : Rencana Strategi, merupakan rencana lima tahun
yang merupakan rencana aksi sebagai penjabaran
RPJMD
RKP : Rencana Kerja Pembangunan atau Rencana Kerja
(Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan,
merupakan penjabaran RPJMDes dalam 1 tahun masa
perencanaan
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun
RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau
Rencana Strategis dengan masa rencana 5 tahun
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Daftar Istilah
xiixii
13. xiii
RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dengan
masa rencana 20 tahun
RPK : Regu Pengendali Kebakaran
RTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
SiIPA : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
sistematika : Cara atau prosedur yang seharusnya untuk mencapai
efisiensi dan memenuhi permintaan peraturan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLUICES : Program kemitraan antara CARE International
Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia, Yayasan
Cakrawala Hijau Indonesia, berlokasi kerja di 9 desa
transmigrasi Lamunti
Supradesa : Tingkatan di atas Desa, misalnya: Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
transparan : tembus pandang; tidak terbatas pd orang tertentu
saja; terbuka
top down : Istilah untuk program yang diturunkan pimpinan
lembaga kepada pelaksana atau masyarakat. Secara
harfiah berarti atas-bawah
triangulasi : Penganekaragaman keanggotaan tim (keragaman
latar belakang profesi, pengalaman, latar belakang
pendidikan, dan lain-lain), penganekaragaman
sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin,
usia ataupun data sekunder, pendampingan dari
kegiatan lain, dll), termasuk juga dengan adanya
keragaman teknik
UKM : Usaha Kecil dan Menengah
VISI : pandangan atau wawasan ke depan
Yayasan BOS : Yayasan Borneo Orang utan Survival, berada di
Kabupaten Kapuas sejak 2005 dengan lokasi kerja di
Kecamatan Mantangai dan Timpah
YCHI : Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, berpusat di
Banjarbaru
YCI : Yayasan Cakrawala Indonesia, berpusat di Palangka
Raya
Daftar IstilahD
14. PENDAHULUAN
* Apa Itu Perencanaan?
* Apa Itu Desa?
* Apa Itu Perencanaan Desa ?
* Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan
Perencanaan Desa Menuju Lewu Mamangun di
Kabupaten Kapuas”?
*
*
*
*
15. APA ITU PERENCANAAN?
Terdapat banyak sekali definisi perencanaan. Salah satu definisi
perencanaan adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : ”perencanaan adalah
suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”
Perencanaan dapat mempunyai arti dan makna mulai dari kehidupan
individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok masyarakat, sampai
kepada lingkup masyarakat yang lebih luas seperti desa, wilayah, negara,
atau bahkan antar negara. Arti dan makna perencanaan rupanya memang
tergantung kepada sudut pandang kepentingan dan masalah yang
bersangkutan. Tetapi dari sudut manapun perencanaan itu didefinisikan,
akan terdapat unsur-unsur yang memberikan arti dan makna yang sama,
yaitu bahwa perencanaan merupakan kegiatan merumuskan keinginan dan
PENDAHULUAN
2
P
16. cita-cita yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang. Jadi
dalam hal ini akan selalu terkandung unsur-unsur yang terdiri dari :
a. Unsur keinginan, cita-cita
b. Unsur tujuan dan motivasi
c. Unsur sumber daya (alam, manusia, modal, dan informasi)
d. Unsur efektif dan efisien; dan
e. Unsur ruang dan waktu
Definisi dari satu pihak akan berbeda dengan pengertian yang disampaikan
oleh pihak lain. Satu pihak akan beranggapan bahwa menyusun
perencanaan adalah pekerjan besar dan rumit, sementara ada pula pihak
yang berpandangan bahwa menyusun perencanaan itu tak lebih hanya
isapan jempol atau omong kosong belaka. Namun, banyak pihak selalu
menganggap bahwa dengan perencanaan, suatu kegiatan akan dapat
dilaksanakan lebih baik daripada tanpa perencanaan sama sekali.
Bagaimana Mengklasifikasikan Jenis Perencanaan Wilayah?
Paling tidak, secara mudah ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan untuk
mengklasifikasikan jenis-jenis perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah
dapat dibedakan berdasarkan wilayah administrasi, masa perencanaan, dan
bentuk perencanaan itu sendiri.
Berdasarkan wilayah administrasi, perencanaan antara lain dapat dibedakan
menjadi perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan
perencanaan desa.
Berdasarkan masa perencanaan, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis rencana
yang meliputi :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan masa rencana
PENDAHULUAN
3
17. 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana
Strategis dengan masa rencana 5 tahun; dan
3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) atau Rencana Kerja (Renja) atau
Rencana Pembangunan Tahunan.
Pemerintahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki
ketiga jenis perencanaan tersebut. Sedangkan pada tingkat Kementerian/
Lembaga (KL) ada rencana jangka menengah yang disebut Rencana
Strategis (Renstra) KL dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja
(Renja) KL. Pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan hanya mengenal
Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Sementara di desa hanya mengenal
perencanaan jangka menengah yang disebut dengan RPJMDes untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes untuk Rencana
Kerja Pembangunan Desa.
Jenis perencanaan seperti RPJP, RPJM atau Renstra dan RKP atau Renja
adalah jenis perencanaan wilayah yang tidak bersifat keruangan/spasial. Ada
jenis perencanaan lain yang menitikberatkan pada aspek keruangan/spasial
yang disebut sebagai Rencana Tata Ruang. Banyak cara untuk membagi lagi
jenis Rencana Tata Ruang, salah satunya adalah pembagian berdasarkan
wilayah administrasi yang kemudian memunculkan istilah RTRWN untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWP untuk Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan RTRWK yang merupakan kependekan dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Bagaimana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa dan Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB)? RTRW Desa tidak banyak dikenal, dan
yang dikenal adalah tata guna lahan dan itu sebaiknya menjadi satu
dalam RPJMDes/RKPDes. Demikan pula halnya dengan perencanaan
PENDAHULUAN
4
P
18. penanggulangan bencana sebaiknya disatukan dalam RPJMDes dan rencana
aksinya direncanakan dalam RKPDes.
Apa Pendekatan Perencanaan yang Digunakan Di Indonesia?
Indonesia adalah negara yang besar, terdiri atas puluhan provinsi, ratusan
kabupaten, ribuan kecamatan dan ratusan ribu desa/kelurahan. Oleh
karena itu pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan
adalah pendekatan terpadu.
Memadukan perencanaan
pembangunan daerah ke
satu sistem perencanaan
pembangunan nasional dan
perencanaan pembangunan
desa menjadi bagian terpadu
dengan sistem perencanaan
pembangunan daerah. Secara
keseluruhan keterpaduan
tersebut dilaksanakan dengan
rangkaian pendekatan
perencanaan sebagai berikut :
1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-Bawah (Top-Down); Dan
5. Bawah-Atas (Bottom-Up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah/
PENDAHULUAN
5
19. Kepala Desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah/Kepala
Desa. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah/
Kepala Desa pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan
dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan
pendekatan atas-bawah dan, bawah-
atas dalam perencanaan dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah
dan bawah-atas diselaraskan
melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)
yang dilaksanakan mulai dari desa,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
sampai ke tingkat nasional.
Apa Tahapan Perencanaan Wilayah
Secara Umum?
Secara umum proses perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat)
tahapan yakni:
PENDAHULUAN
6
P
20. 1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; Dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Buku ini lebih menitikberatkan pada proses perencanaan di desa
khususnya tentang penyusunan RPJMDes. Penyusunan RPJMDes dipilih
karena beberapa alasan antara lain:
1. RPJMDes adalah masukan utama dalam pelaksanaan Musrenbangdes
Tahunan, dan Musrenbangdes sendiri merupakan awal pelaksanaan
Musrenbang di kecamatan, dan seterusnya hingga tingkat nasional;
2. Pada saat pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang hanya
dilaksanakan 1 (satu) hari, ruang/kesempatan masyarakat untuk
berpartisipasi sangat terbatas. Dengan adanya RPJMDes kesempatan
partisipasi masyarakat semakin terbuka dan kualitas Musrenbangdes
dapat lebih ditingkatkan;
3. Desa-desa di Kabupaten Kapuas banyak yang tidak memiliki
RPJMDes;
4. Desa tidak mengenal perencanaan jangka panjang sehingga rencana
jangka menengah (RPJMDes) adalah dasar perencanaan utama yang
perlu ditingkatkan untuk mendukung ”good governance”atau tata
pemerintahan yang baik ;
5. Desa mengalami perubahan yang dinamis, antara lain menyangkut
penganggaran (Alokasi Dana Desa) yang pemanfaatannya perlu
dilandasi dengan perencanaan yang partisipatif.
PENDAHULUAN
7
21. APA ITU DESA?
Sejak reformasi di akhir tahun 1990-an, desa ikut berubah dengan cepat.
Di era Orde Baru, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada zaman sebelum Reformasi itu, semua bentuk pemerintah terkecil
disebut desa. Sejak Reformasi bergulir, ada pilihan untuk menggunakan
nama selain desa, seperti Lewu di Kalteng, Kampung di Papua, Gampong
di Aceh, Nagari di Padang, dan sebagainya. Arti desa pun sudah bergeser
menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Desa di masa depan akan menjadi lebih mandiri, hal ini tampak pada
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Rekomendasi No.7 yang
menyatakan,“sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan
kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal
yang mengarah pada pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi,
kabupaten/kota, desa/nagari/marga dan sebagainya”.
Rintisan menuju kemandirian desa tersebut secara umum tercermin pada
tiga isu utama desa, yakni : (1) Kewenangan Desa; (2) Keuangan Desa;
dan (3) Perencanaan Desa. Kewenangan desa secara umum masih sangat
PENDAHULUAN
8
P
22. terbatas. Sebagian besar desa juga memiliki keterbatasan keuangan
bahkan sebagian besar masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD).
Selain itu, dari aspek perencanaan, sebagian besar desa tidak memiliki
perencanaan jangka menengah, juga tidak dilengkapi dengan rencana
jangka pendek.
Jika isu tentang kewenangan dan keuangan desa lebih tergantung pada
daerah (kabupaten/kota), isu perencanaan desa menjadi penting karena
pengembangannya dapat dilakukan secara aktif dari desa. Sumber daya
manusia untuk melakukan perencanaan jangka menengah desa juga
cukup memadai, termasuk dengan adanya lembaga-lembaga pendamping
yang melakukan kegiatannya di desa.
PENDAHULUAN
9
23. Perencanaan jangka menengah desa bukan saja dapat memberikan arah
penggunaan keuangan desa dan modal dasar bagi pembagian kewenangan
dari daerah ke desa, tetapi juga dapat meningkatkan perencanaan umum
di tingkat Supradesa (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional),
karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah
masukan utama dalam Musrenbang Tahunan di desa. Musrenbang Desa itu
sendiri merupakan awal dari Musrenbang-Musrenbang di Supradesa.
APA ITU PERENCANAAN DESA?
Perencanaan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam
batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan,
dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Sebagaimana perencanaan yang dilakukan di tingkat daerah dan nasional,
pada perencanaan di tingkat desa juga akan mengikuti siklus : (1)
penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan
rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Pada beberapa tahap tersebut akan sangat terkait dengan aspek
keuangan desa. Misalnya pada tahap penyusunan rencana perlu untuk
mempertimbangkan keuangan yang ada, termasuk mempertimbangkan
kecenderungan-kecenderungan yang terkait dengan aspek pendanaan
tersebut.
Perencanaan desa dan keuangan desa (penganggaran) bagaikan sekeping
mata uang yang berarti satu bagian tidak dapat dipisahkan dari bagian
lainnya. Perencanaan desa tanpa dilandasi dukungan keuangan yang
memadai akan sia-sia. Demikian pula sebesar apapun dana dan kekayaan
PENDAHULUAN
10
P
24. desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) akan tidak terarah pemanfatannya
atau tidak akuntabel jika tidak dibekali dengan perencanaan desa yang
partisipatif. Oleh karena itu, rencana seharusnya disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan. Konsistensi tersebut dapat berjalan dengan
baik jika dasar-dasar perencanaan itu, seperti misalnya pemberdayaan,
partisipasi, dan akuntabel, dipraktekkan dengan baik pula.
Secara umum, perencanaan desa berdasarkan urutan pembuatan dan masa
perencanaan, terdiri atas dua jenis :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes
disepakati dalam Musrenbang RPJMDes dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa; dan
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa (Permendagri No.32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa)
Secara umum, proses perencanaan desa dilakukan dengan penyusunan
RJMDes yang ditetapkan dalam Musrenbang Jangka Menengah, kemudian
RPJMDes tersebut dijadikan bahan masukan utama dalam penyusunan
RKPDes pada Musrenbang Tahunan. Dalam kerangka seperti itu, tujuan
yang ada pada RPJMDes bersifat lebih umum, sementara tujuan dalam
penyusunan RKPDes bersifat lebih detail.
Dari kesepakatan yang ada, secara khusus RKPDes yang sudah ditetapkan
ini, desa kemudian menetapkan Rancangan APBDes paling lambat satu
bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan.
Apa Tujuan Perencanaan Desa?
Tujuan dari perencanaan desa adalah sebagai berikut:
PENDAHULUAN
11
25. 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan di desa.
Tujuan tersebut dapat dicapai jika prinsip dasar perencanaan desa
khususnya partisipasi warga diterapkan mulai dari penyusunan rencana,
penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi
pelaksanaan.
Bagaimana Proses Perencanaan Desa?
Membicarakan perencanaan desa tak akan lepas dari pembicaraan tentang
RPJMDes dan RKPDes, karena keduanya merupakan bentuk perencanaan di
desa. RPJMDes merupakan perencanaan desa jangka menengah dan RKPDes
merupakan rencana desa jangka pendek. Proses penyusunan RPJMDes
dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa, jadi proses itu dilakukan sekitar
6 (enam) tahun sekali. Sementara itu RKPDes akan dilakukan setiap tahun,
sebagai aksi yang lebih rinci dari RPJMDes.
a. RPJMDes
RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun
yang antara lain berisi tentang profil desa, termasuk sejarah desa dan
kecenderungan yang ada; visi, misi dan program kegiatan indikatif; indikator
untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan
peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah.
PENDAHULUAN
12
P
26. Pemerintah desa wajib menyusun RPJMDes yang dalam penyusunannya
pemerintah desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Rencana
jangka menengah ini disepakati dalam Musrenbang RMJPDes atau
“Musrenbangdes Jangka Menengah”, dan kesepakatan tersebut ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Desa.
Langkah yang cukup panjang dalam penyusunan perencanaan jangka
menengah desa itu sangatlah penting, karena RPJMDes bukan hanya
menjadi dasar perencanaan di desa dan supradesa setiap tahun, tetapi juga
dapat menjadi ajang partisipasi masyarakat secara terbuka dan akuntabel.
Pada satu sisi banyak pihak berpendapat bahwa perencanaan seperti itu
melelahkan dan sulit, tetapi sebetulnya masa depan desa akan jauh lebih
PENDAHULUAN
13
27. sulit lagi jika tanpa perencanaan, termasuk jika tidak memiliki rencana
jangka menengah.“Gagal merencanakan sama dengan merencanakan
kegagalan”.
Untuk mengurangi kegagalan tersebut, dalam penyusunan rencana jangka
menengah desa, hal pertama yang harus dilakukan setelah melakukan
kajian data sekunder adalah merancang tujuan (visi dan misi) desa terlebih
dahulu. Kajian data sekunder akan memberikan
dasar perencanaan yang berkesinambungan,
sementara visi misi desa akan menjadi tujuan
bersama yang mengarahkan gerak langkah
masyarakat yang ada di desa tersebut.
b. RKPDes dan Rencana APBDes
Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKPDes) adalah dokumen
perencanaan desa untuk
periode 1 (satu) tahun yang
ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Desa dan merupakan
penjabaran dari RPJMDes.
RKPDes antara lain memuat
kegiatan rancangan kerangka keuangan
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja
dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan cara mendorong
partisipasi masyarakat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan RPJM-Desa.
PENDAHULUAN
14
P
28. Sebagian besar desa belum memiliki RPJMDes dan belum memiliki RKPDes.
Sehingga proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali dilakukan
bersama-sama, setelah sebelumnya dilakukan kajian desa secara detil
dengan menggunakan metodologi PRA (Participatory Rural Appraisal)
dengan alat-alat kajian desa yang partisipatif.
Jika desa sudah memiliki RPJMDes, kajian desa tentu dapat dilakukan
dengan lebih sederhana, yaitu: cukup memadukan arahan yang ada di
dalam RPJMDes; realisasi kegiatan yang sedang berjalan; rencana kegiatan;
dan rencana pendanaan. Semuanya disesuaikan dengan aspirasi masyarakat
yang berkembang pada saat Pra Musrenbangdes atau Musrenbangdes itu
sendiri.
Walaupun masih usulan, karena sifatnya bukan lagi progam tetapi sudah
menjadi suatu usulan kegiatan/proyek, maka sebaiknya DURKPDes disusun
sebagai suatu dokumen yang lengkap termasuk tujuan dan hubungannya
dengan program dalam RPJMDes, deskripsi target sasaran, rencana
pembiayaannya dan indikator pemantauan yang lebih detil.
Jika pada program-program yang ada di RPJMDes bersifat masih indikatif,
maka pada RKPDes sifatnya akan lebih detil dalam bentuk kegiatan/proyek.
RKPDes yang lebih detil dan dalam kaitannya dengan pemantauan, perlu
menerapkan pendekatan SMART.
SMART berasal dari bahasa Inggris yang artinya ”cerdas, pintar atau bijak”.
Tetapi yang dimaksud SMART disini adalah singkatan dari ”Specific,
Measurable, Achievable, Realistic atau Reasonable, dan Time Bound atau Time
Frame”yang maksudnya masing-masing kurang lebih sebagai berikut:
Specific artinya tujuan yang ingin dicapai jelas dan spesifik. Misalnya
meningkatkan produksi karet di Dusun ”A”sebesar 10% dengan
melibatkan 25 KK di dalamnya selama tahun 2012 - 2014. Bukan hanya
PENDAHULUAN
15
29. menuliskan ’meningkatkan produksi karet’atau ’melibatkan warga dalam
peningkatan produksi pertanian’;
Measurable artinya dapat diukur. Pada contoh di atas, produksi karet dan
peningkatannya sebesar 10% dapat diukur, termasuk jumlah Kepala
Keluarga yang akan terlibat dalam kelompok tani tersebut;
Achievable berarti dapat dicapai. Ini dapat dipertimbangkan dengan
realisasi peningkatan tahun-tahun sebelumya termasuk kemampuan
pendanaannya. Dapat pula berarti ”appropriate”atau cocok atau sesuai
dengan perencanaan lain yang sudah ada
Realistic atau Reasonable berarti tujuan yang ingin dicapai masuk akal,
bukan merupakan khayalan yang tidak dapat diwujudkan dalam
dunia nyata. Atau ”Result Oriented”(berorientasi pada hasil) dengan
memokuskan pada hasil nyata yang akan dicapai atau keuntungan positif
yang jelas.
Time Frame atau Time Bound berarti harus memiliki jangka waktu yang jelas
untuk mencapainya. Dalam contoh di atas tujuan tersebut ingin dicapai
pada jangka waktu yang jelas antara tahun 2012 sampai dengan 2014.
Jika RPJMDes dibahas dalam Musrenbang Lima Tahunan dan RKPDes
dibahas dalam Musrenbang Tahunan, Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (RAPBDes) tidak dibahas dalam Musrenbang. Atas dasar
itulah RAPBDes ini seringkali tidak disebut sebagai dokumen perencanaan
desa. Tetapi di sisi lain karena perencanaan desa akan terkait dengan
penganggaran, maka RAPBDes juga dapat menjadi bagian RKPDes atau
berdiri sendiri sebagai dokumen perencanaan keuangan desa.
RAPBDes adalah bagian dari perencanaan desa, maka dari itu harus selalu
diperhatikan hubungan di antara RPJMDes, RKPdes, dan APBDes. RPJMDes
adalah masukan utama dari pelaksanaan Musrenbang Tahunan yang akan
menetapkan DURKPDes dan RKPDes, sebagai bahan masukan utama
PENDAHULUAN
16
P
30. dalam RAPBDes. Sehingga walaupun penyusunan RAPBDes tidak dilakukan
lewat Musrenbangdes, peran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dan
mengontrol RAPBDes selalu diperlukan.
MENGAPA PERLU PEMBUATAN BUKU ”PANDUAN
PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN DI
KABUPATEN KAPUAS”?
Berdasarkan skalanya dan bertumpu pada titik berat otonomi di
kabupaten/kota, maka perencanaan kabupaten/kota dapat disebut
sebagai perencanaan makro (umum), rencana strategis kecamatan sebagai
perencanaan mezo (menengah) dan
perencanaan desa adalah perencanaan
mikro (detil). Atas dasar pembagian
tersebut, kondisi yang umum terjadi
selama ini adalah perencanaan makro
sudah sangat banyak. Sementara
perencanaan mezo dan mikro yang
jumlahnya (kecamatan dan desa)
semakin banyak, justru memiliki
dokumen perencanaan yang sangat
sedikit. Kondisi umum ini juga dijumpai
di Kabupaten Kapuas. Hal tersebutlah
yang menjadi alasan objektif, di luar
alasan subjektif, yang mendasari
penerbitan buku ini.
Sebagian wilayah Kabupaten Kapuas berada di lokasi Proyek Pengembangan
Lahan Gambut Sejuta Hektar. Kabupaten Kapuas juga menjadi bagian dari
PENDAHULUAN
17
31. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kahayan-Kapuas-Barito (Kapet
Kakab). Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kapuas memiliki RPJMD dan
RTRWK sendiri; perencanaan di PLG mulai Inpres No. 2 Tahun 2007, Master
Plan Konservasi, dan lain-lain; serta perencanaan kawasan strategis untuk
Kapet Kakab. Sementara itu, di sisi lain sebagian besar kecamatannya tidak
memiliki Rencana Strategis dan ratusan desa atau lebih di Kabupaten
Kapuas justru tidak memiliki perencanaan jangka menengah desa.
Harapan yang ingin dicapai dengan adanya perencanaan desa kurang
lebih sama seperti cita-cita Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000:
”bukan membangun desa, bukan pula membangun di desa”, tetapi ”Lewu
Mamangun” yaitu Desa Membangun.
Bagaimana Buku ini Dibuat?
Buku ini dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada hubungannya dengan
perencanaan desa khususnya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Buku ini juga disertai dengan pengalaman kegiatan
pendampingan di beberapa desa di Kabupaten
Kapuas maupun di desa-desa lain, baik yang
dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, SLUICES
(Kemitraan CARE International Indonesia, YCI, dan
YCHI), dan Yayasan BOS, maupun yang dilakukan
lembaga lain. Rujukan dan pengalaman tersebut
diperkaya dengan pengalaman/kegiatan serupa
PENDAHULUAN
18
P
32. yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan
Partisipasi Masyarakat (FPPM), Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
(FPPD), dan lain-lain.
Berdasarkan data dan informasi dari beragam sumber dan pengalaman
SLUICES, serta setelah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk
memutuskan alur penulisan, akhirnya terbitlah buku yang sedang dibaca ini.
Siapa yang Dapat Menggunakan Buku ini?
Buku ini dapat dibaca oleh siapa saja, baik dari lingkungan pemerintahan
maupun dari lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
Isinya sangat sesuai untuk pemerintahan desa dan lembaga pendamping
yang sedang melakukan kegiatan di desa.
Ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Salah satu diantaranya adalah,
di desa hanya ada satu RPJMDes untuk satu periode masa jabatan Kepala
Desa yang setiap tahun dikembangkan menjadi RKPDes. Sementara yang
dilakukan oleh lembaga pendamping adalah memandu (memfasilitasi)
penyusunan atau mengkaji ulang RPJMDes/RKPDes, atau hanya sebatas
melaksanakan kegiatan yang sudah masuk dalam agenda perencanaan
tersebut.
Bagaimana Susunan Buku ini?
Buku ini terdiri atas 3 (tiga) bagian besar. Bagian pertama merupakan
pengantar atau pendahuluan, berisi gambaran umum tentang perencanaan
dan ringkasan proses perencanaan desa. Bagian akhir merupakan lampiran
yang berisi beberapa hal yang terkait dengan perencanaan desa dan
diagram yang lebih cocok jika disajikan terpisah.
Bagian lain berisi tentang perencanaan desa yang disajikan dengan lebih
PENDAHULUAN
19
33. detail/mendalam. Misalnya: tentang kepemanduan; tahapan penyusunan
RPJMDes yang dilakukan sekali selama masa jabatan Kepala Desa dalam
satu periode; tahap-tahap penyusunan RKPDes; Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) baik jangka menengah maupun
tahunan; keuangan dan kekayaan desa; serta pemantauan dan evaluasi.
PENDAHULUAN
20
P
34. P E M A N D U
* Apa dan Siapa Pemandu?
* Apa Itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)?
* Apa Itu PRA?
* Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu?
35. APA DAN SIAPA PEMANDU?
Berbeda dengan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang memiliki
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang antara lain
bertugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
desa-desa di Kapuas jarang yang memiliki lembaga untuk menangani
perencanaan. Walaupun sebenarnya ada aturan untuk itu.
Aturan tentang lembaga yang khusus menangani perencanaan sudah ada
sejak zaman Orde Baru dan disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) dengan jabatan ketua dirangkap oleh Kepala Desa. Di era reformasi
aturan tersebut diubah menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan
(bukan lembaga pemerintahan) dengan ketua tidak lagi dirangkap oleh
Kepala Desa. Tugas LKMD ini adalah sebagai berikut :
PEMANDU
22
36. a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
b. menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat;
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Tugas tersebut sangat cocok dengan peran masyarakat atau Lembaga
Kemasyarakatan (LK) dalam penyusunan perencanaan desa yang partisipatif.
Hal ini juga sejalan dengan aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga
Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan desa.
Permasalahan mengenai Lembaga Kemasyarakatan termasuk LKMD adalah
sering tidak dijumpai keberadaannya di desa. Sementara keterlibatan
masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan sangat
dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan desa. Oleh karena itu, dalam
penyusunan perencanaan desa perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi
terhadap Lembaga Kemasyarakatan. Jika lembaga ini tidak berfungsi, maka
perlu ada peningkatan kapasitas. Apabila lembaga tersebut tidak ada,
maka perlu ada relawan dari lembaga-lembaga yang ada untuk menjadi
”pemandu”dalam penyusunan perencanaan desa.
Pemandu atau fasilitator dalam penyusunan perencanaan desa adalah orang
yang bertugas mendampingi masyarakat dan membangun proses agar
masyarakat dapat menyampaikan informasi potensi, permasalahan dan cita-
cita desa di masa yang akan datang.
Pemandu dapat merupakan warga desa itu sendiri maupun pendatang,
asalkan memenuhi syarat-syarat minimal yang disepakati. Syarat-syarat
tersebut antara lain: dapat membaca dan menulis, menguasai kondisi
desa, menguasai metodologi dan alat pengkajian desa. Laki-laki ataupun
perempuan yang memenuhi syarat umum tersebut boleh ditunjuk sebagai
pemandu. Sebagai pertimbangan lain, keterlibatan perempuan sebagai
PEMANDU
23
37. pemandu adalah sebuah keharusan.
Apa Tugas dan Fungsi Pemandu?
Pemandu untuk perencanaan desa tentu akan berbeda dengan pemandu
untuk kegiatan lainnya. Tugas dan fungsi pemandu dalam perencanaan desa
antara lain :
1. Mengatur persiapan dan memandu (memfasilitasi) pelaksanaan
musyawarah
2. Menjelaskan maksud, tujuan proses dan peranan peserta musyawarah
3. Menumbuhkan partisipasi peserta
4. Mempelajari latar belakang kehidupan masyarakat mencakup sosial
budaya, sosial ekonomi dan adat istiadat
5. Mengakomodasi pendapat peserta
6. Mengupayakan kesepakatan forum
7. Memandu (memfasilitasi) pendokumentasian hasil musyawarah
8. Memandu (memfasilitasi) pelaporan hasil musyawarah kepada
pemerintah desa
Apa Pengetahuan dan Sikap yang Harus Dimiliki oleh Pemandu?
Agar tugas Pemandu dalam perencanaan desa berjalan dengan baik, maka
Pemandu harus memiliki modal pengetahuan dalam teknik pemandu,
metodologi, perencanaan desa, pendidikan orang dewasa (POD), logistik,
pengaturan ruangan, dan mengelola waktu kegiatan.
Pengetahuan Pemandu tersebut perlu disertai dengan sikap yang
mendukung selama penyusunan perencanaan desa berlangsung. Beberapa
sikap yang harus dimiliki oleh pemandu antara lain: sabar, sederajat, akrab
dan menyatu dengan masyarakat, terbuka, berpikiran positif, berwibawa
dan tegas, mendengarkan dan tidak mendominasi, menghargai pendapat
PEMANDU
24
38. orang lain, rendah hati, mau belajar, tidak menggurui, tidak memihak, tidak
menilai dan mengkritik, dan tidak mengobral janji.
Apa Keterampilan yang Harus Dimiliki oleh Pemandu?
Pengetahuan dan sikap saja tidaklah cukup. Pemandu juga perlu memiliki
keterampilan khusus, antara lain : merumuskan pertanyaan kunci,
memandu diskusi atau dialog, memandu perumusan kesimpulan, memandu
penentuan skala prioritas dan memandu penyepakatan atau pengambilan
keputusan bersama. Disamping itu, pemandu juga harus memiliki
pengetahuan tentang Pendidikan Orang Dewasa (POD), karena sebagian
besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah
PEMANDU
25
39. orang dewasa.
APA ITU PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)?
Peran masyarakat dalam perencanaan desa sangatlah penting. Posisi
masyarakat dalam perencanaan desa bukan hanya sebagai subyek tetapi
juga menjadi obyek atas hasil-hasil yang direncanakan. Sebagian besar
masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah
orang dewasa atau orang yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan
anak-anak.
Pendidikan sendiri mempunyai banyak arti. Secara
umum pendidikan memiliki harapan akan adanya
perubahan perilaku. Sementara pengertian
Orang Dewasa semata-mata tidak mengacu
pada kedewasaan biologis, tetapi cenderung
mengarah kepada kedewasaan sosial.
Ada 2 (dua) tujuan Pendidikan Orang
Dewasa, yaitu pada perkembangan individual
dan pada peningkatan partisipasi sosial dari
individu. Pendidikan orang dewasa meliputi
segala bentuk pengalaman belajar yang
dibutuhkan oleh orang dewasa, pria maupun
wanita sesuai dengan bidang perhatian dan kemampuan. Akibat atau hasil
orang dewasa belajar tampak pada perubahan perilaku. Atas dasar itu,
Pemandu juga harus memiliki pengetahuan Pendidikan Orang Dewasa
(POD), yakni seni dan pembelajaran orang dewasa yang memberikan
motivasi untuk perubahan perilaku.
PEMANDU
26
40. Bagaimana Bentuk Siklus/Arsitektur Pendidikan Orang Dewasa (POD)?
Siklus belajar dari pengalaman atau ”Pendidikan Orang Dewasa”banyak
dikembangkan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat partisipatif.
Siklus itu sendiri ada yang membaginya menjadi 4 (empat) tahap, ada pula
yang mengelompokannya menjadi 5 (lima) kelompok. Gambaran masing-
masing siklus terlihat dalam Gambar berikut:
Dari 2 (dua) siklus tersebut yang membedakan satu dengan yang lainnya
terletak pada Pengamatan dan Refleksi pada gambar sebelah kiri yang
dibagi menjadi Sumbang Saran dan Diskusi/Analisis pada gambar di sebelah
kanan.
Dalam http://www.deliveri.org/Guidelines/how/hm14/hm14_4i.htm ditulis
penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut :
Tahap Mengalami (Pengalaman)
Pengalaman merupakan inti proses belajar. Ini merupakan langkah awal
dari proses refleksi. Hal ini mencakup segala sesuatu yang telah dialami
yang mencakup keberadaan, kegiatan-kegiatan, perasaan-perasaan,
pengamatan dan apa saja yang didengar. Pengalaman didasarkan pada
pengalaman riil, konkrit, dan sejauh mungkin mempunyai dampak
PEMANDU
27
41. yang berarti. Secara umum masing-masing tahapan tersebut di atas
mengandung beberapa unsur penting dan mempunyai ciri-ciri pokok
tertentu, yang mempunyai implikasi peran dan fungsi yang berbeda dari
setiap tahapan bagi seorang fasilitator (pemandu) atau bagi seorang
pelatih (trainer) di dalam memproses kegiatan belajar.
Tahap Berbagi Pengalaman / Tahap Pengungkapan
Merupakan tahap kedua dalam proses belajar atau proses pelatihan.
Orang dewasa memaparkan atau menyampaikan berbagai
pengalamannya: Apa yang terjadi; apa yang dikatakan; apa yang
dirasakankannya; serta bagaimana pengalaman itu mempunyai arti.
Orang dewasa ingin berbagi pengalaman, berbagi perasaan, serta
berbagi nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai isu dan konteks yang
mempunyai hubungan dan arti dalam kehidupan bersama.
Tahap Menganalisis
Tahap ini merupakan suatu proses pemahaman. Ini merupakan suatu
proses untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari
berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar atau proses pelatihan
secara kritis. Dalam tahap ini banyak hal yang perlu diperhatikan,
terutama yang berkaitan dengan peranan dan pengaruh dari berbagai
faktor dan berbagai pihak. Misalnya: Siapa yang mempunyai kewenangan
dalam situasi seperti ini? ; Suara siapa yang lebih didengarkan dan
diperhatikan? ; Siapa yang mengambil keputusan? ; Siapa yang
terkena imbas dan terkena dampak atas keputusan tersebut?; dan lain
sebagainya.
Tahap Menyimpulkan dan Merencanakan
Ini merupakan tahap yang kritis dalam proses belajar dan proses
pelatihan. Berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi,
perlu ditarik suatu“generalisasi”dan“menyimpulkannya”sebagai bahan
untuk menyusun perencanaan. Dalam proses belajar berdasarkan
pengalaman, belajar atau pelatihan tanpa kegiatan tindak lanjut atau
PEMANDU
28
42. perencanaan, akan mengarah kepada hal-hal yang kurang tepat, apatis,
dan ketidakberdayaan.
Tahap Menerapkan / Penerapan
Merupakan tahap melakukan dan melaksanakan sesuatu yang telah
direncanakan atas hasil pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan termasuk
di dalamnya uji coba, penelitian, implementasi dan pengambilan resiko,
tetapi dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan dan
mengamati. Sebab melaksanakan suatu kegiatan tersebut akan menjadi
pengalaman nyata yang diperlukan untuk dipikirkan lebih jauh tentang
apa yang dapat dipelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk
menetapkan tujuan dalam pembelajaran atau pelatihan.
Apa Prinsip-Prinsip Pendidikan Orang Dewasa (POD)?
Dalam bahan Training of Trainer (ToT) Pemberdayaan Komite Sekolah, 2006
disebutkan, bahwa prinsip-prinsip POD dalam Bahasa Inggris disingkat
menjadi RAMP2FAME. ”Ramp”berarti jalur, angka 2 mewakili ”to”atau
menuju dan ”Fame”adalah kemashuran atau kemandirian. Jadi, secara
mudah dapat diterjemahkan sebagai ”Jalur Menuju Kemandirian”.
Secara lebih luas lagi, arti dari RAMP2FAME untuk masing-masing aksara
adalah sebagai berikut :
• R: Recency (baru-baru ini)
• A: Appropriateness (kesesuaian)
• M: Motivation (motivasi)
• P: Primacy (menarik perhatian di awal sesi)
• 2: 2 Way Communication (komunikasi 2 arah)
• F: Feedback (umpan balik)
• A: Active Learning (belajar dengan aktif)
• M: Multiple -Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera)
PEMANDU
29
43. • E: Excercise (latihan)
Penyebutan singkatan tersebut hanya untuk memudahkan. Prinsip-prinsip
tersebut tidak disajikan dalam satu urutan, kedudukannya sama dalam satu
kaitan yang saling behubungan. Penjelasan untuk masing-masing prinsip itu
adalah sebagai berikut:
• Recency (baru-baru ini)
Hukum dari recency menunjukkan bahwa sesuatu yang dipelajari atau
diterima pada saat terakhir adalah yang paling diingat oleh peserta/
partisipan. Ini menunjukkan dua pengetian yang terpisah di dalam
pendidikan. Pertama, berkaitan dengan isi (materi) pada akhir sesi dan
kedua berkaitan dengan sesuatu yang“segar”dalam ingatan peserta.
Pada aplikasi yang pertama, penting bagi pelatih untuk membuat
ringkasan (summary) sesering mungkin dan yakin bahwa pesan-pesan
kunci/inti selalu ditekankan lagi di akhir sesi. Pada aplikasi kedua,
mengindikasikan kepada pelatih untuk membuat rencana kaji ulang
(review) per bagian di setiap presentasinya.
• Appropriateness (kesesuaian)
Hukum dari appropriateness mengatakan bahwa secara keseluruhan, baik
itu pelatihan, informasi, alat-alat bantu yang dipakai, studi kasus-studi
kasus, dan material-material lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan
peserta/partisipan. Peserta akan mudah kehilangan motivasi jika pelatih
gagal dalam mengupayakan agar materi relevan dengan kebutuhan
mereka. Selain itu, pelatih harus secara terus menerus memberi
kesempatan kepada peserta untuk mengetahui bagaimana keterkaitan
antara informasi-informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya
yang sudah diperolah peserta, sehingga proses dapat menghilangkan
kekhawatiran tentang sesuatu yang masih samar atau tidak diketahui.
• Motivation (motivasi)
Hukum dari motivasi mengatakan bahwa pastisipan/peserta harus
PEMANDU
30
44. punya keinginan untuk belajar, partisipan dan fasilitator harus siap untuk
belajar, dan harus punya alasan untuk belajar. Fasilitator (pemandu)
menemukan bahwa jika peserta mempunyai motivasi yang kuat untuk
belajar atau rasa keinginan untuk berhasil, dia akan lebih baik dibanding
yang lainnya dalam belajar. Pertama-tama karena motivasi dapat
menciptakan lingkungan (suasana) belajar menjadi menyenangkan. Jika
gagal menggunakan hukum kesesuaian (appropriateness) tersebut dan
mengabaikan untuk membuat material relevan, maka suasana belajar
akan terganggu dan secara pasti peserta akan kehilangan motivasi.
• Primacy (menarik perhatian di awal sesi)
Hukum dari primacy mengingatkan bahwa pada setiap pertemuan, awal
sesi merupakan kunci dari ketertarikan peserta. Selain itu, pemaparan
pada awal sesi tersebut biasanya akan dapat ditangkap atau dimengerti
dengan lebih baik oleh peserta. Untuk alasan ini, sebaiknya poin-poin
kunci disampaikan pada permulaan sesi. Contoh poin-poin kunci dalam
perencanaan desa adalah alasan perlunya dilakukan perencanaan desa,
apa saja keuntungan dilakukannya perencanaan desa, dll.
• 2 Way Communication
(komunikasi 2 arah)
Hukum dari komunikasi
2 (dua) arah secara jelas
menekankan bahwa
proses pelatihan meliputi
komunikasi dengan
semua pelaku yang
terlibat, baik fasilitator
maupun peserta, bukan
hanya di antara peserta.
Berbagai bentuk penyajian
sebaiknya menggunakan
PEMANDU
31
45. prinsip komunikasi 2 arah atau timbal balik. Ini tidak harus bermakna
bahwa seluruh sesi harus berbentuk diskusi, tetapi yang memungkinkan
terjadinya interaksi di antara pelatih/fasilitator dan peserta/partisipan.
• Feedback (umpan balik)
Hukum dari feedback atau umpan balik menunjukkan bahwa fasilitator
dan peserta membutuhkan informasi satu sama lain. Fasilitator perlu
mengetahui bahwa peserta mengikuti dan tetap menaruh perhatian
pada apa yang disampaikan, dan sebaliknya peserta juga membutuhkan
umpan balik sesuai dengan penampilan/kinerja mereka.
• Active Learning (belajar dengan aktif)
Hukum dari active learning menunjukkan bahwa peserta belajar lebih giat
jika mereka secara aktif terlibat dalam proses pelatihan. Ingatkah satu
peribahasa yang mengatakan“Belajar Sambil Bekerja”? Ini penting dalam
pelatihan orang dewasa. Jika anda ingin memerintahkan kepada peserta
agar menulis laporan, jangan hanya memberitahu mereka bagaimana
itu harus dibuat, tetapi berikan kesempatan agar mereka melakukannya.
Keuntungan lain dari prinsip ini adalah orang dewasa umumnya tidak
terbiasa duduk seharian penuh di ruangan kelas, oleh karena itu prinsip
belajar aktif ini akan membantu mereka supaya tidak jenuh.
• Multiple Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera)
Hukum dari multi-sense learning mengatakan bahwa belajar akan jauh
lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari kelima
inderanya. Jika fasilitator (pemandu) membiarkan peserta untuk
menyentuh, mencium dan merasakannya dengan baik, tak ada jalan bagi
mereka untuk melupakannya.
Ingat, kata-kata bijak dari Confusius (450 SM) yang kurang lebih berbunyi
:
Saya dengar dan saya lupa
Saya lihat dan saya ingat
PEMANDU
32
46. Saya lakukan dan saya paham
• Excercise (latihan)
Hukum dari latihan mengindikasikan bahwa sesuatu yang diulang-
ulang adalah yang paling diingat. Dengan membuat peserta melakukan
latihan atau mengulang informasi yang diberikan, proses pembelajaran
dapat meningkatkan kemungkinan mereka semakin mampu mengingat
informasi yang sudah diberikan.
Prinsip-prinsip POD tersebut sebaiknya diterapkan oleh pemandu dalam
melakukan kajian kondisi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat
sebelum menyusun perencanaan desa. Kajian secara partisipatif ini dikenal
dengan nama PRA.
APA ITU PRA?
Participatory Rural Apraisal (PRA) atau Pengkajian Desa Secara Partisipatif
(peran aktif masyarakat) adalah sebuah alat yang digunakan untuk
memudahkan dalam mengkaji, meneliti/menggali informasi mengenai
potensi dan masalah serta tata kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh
masyarakat untuk masyarakat dan dari masyarakat.
Sedangkan Pengertian PRA secara harfiah adalah penilaian/pengkajian/
penelitian (keadaan) desa secara parsitipatif. Dengan demikian metode PRA
berarti cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami
keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Mengapa PRA ?
1. Adanya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang topdown
(atas-bawah) yang artinya diturunkan dari pemimpin lembaga kepada
PEMANDU
33
47. pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam ini didasarkan
pada proses penjagaan kebutuhan masyarakat, namun hal ini
dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis
yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti.
2. Munculnya pemikiran tentang pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan
masyarakat dalam keseluruhan proses program agar program tersebut
sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga rasa kepemilikan warga
terhadap program lebih tinggi. Selain itu, keterampilan-keterampilan
analisis dan perencanaan tadi dapat dipindahkan juga kepada
masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang ketergantungan
pada pihak luar dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program
secara bertahap akan bisa dikurangi.
3. PRA sebagai pendekatan alternatif. Pendekatan ini dianggap baik karena
didasari prinsip-prinsip untuk mewujudkan partisipasi masyarakat,
sekaligus masyarakat memiliki teknik-teknik terapannya.
Apa Prinsip PRA ?
1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), dimaksudkan
PEMANDU
34
48. agar golongan masyarakat paling miskin memperoleh kesempatan
untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan
pembangunan.
2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat
3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan pemandu, sementara orang luar
hanya bisa sebagai fasilitator
4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan
5. Prinsip santai dan informal
6. Prinsip Triangulasi
7. Prinsip mengoptimalkan hasil
8. Prinsip orientasi praktis
9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu
10. Prinsip belajar dari kesalahan
11. Prinsip terbuka
Apa Saja Teknik-Teknik PRA ?
Ada beberapa teknik PRA yang bisa digunakan pemandu, antara lain:
1. Pemetaan/Sketsa Desa
2. Penelusuran/Transek Desa
3. Sejarah Desa
4. Kalender musim
5. Bagan/Hubungan Kelembagaan
6. Kecenderungan Perubahan
7. Analisa Jender
8. Rangking Kesejahteraan (Wealth Rangking)
9. Kerentanan dan Kapasitas (CVA, Contextual Value Added)
10. Bagan Arus (masukan dan keluaran)
11. Kajian Mata Pencaharian
12. Analisa Usaha Tani
13. Analisa Jaringan Tata Niaga
PEMANDU
35
49. Pemandu yang kreatif dapat mengembangkan atau memodifikasi teknik-
teknik PRA tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian dan
kondisi masyarakat. Penjelasan tentang teknik-teknik PRA beserta contoh-
contohnya lihat di lampiran.
APA METODE YANG DIGUNAKAN OLEH PEMANDU?
Metode adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk dapat
melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang
ditentukan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Pemandu
dalam penyusunan perencanaan desa. Metode tersebut antara lain : diskusi
umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi terfokus), curah
pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah.
Diskusi umum atau pleno merupakan istilah yang digunakan apabila
seluruh peserta berkumpul dan melakukan diskusi bersama. Diskusi
dilakukan secara bertahap, mulai dari mengumpulkan informasi/pendapat
peserta, menentukan pokok bahasan dan penyepakatan atau pengambilan
keputusan.
Diskusi kelompok atau diskusi fokus yang dikenal juga dengan istilah
FGD (Focus Group Discussion) merupakan format diskusi dalam skala kecil
yang seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara lebih mendalam.
Hasil diskusi kelompok itu kemudian dibawa ke dalam diskusi umum atau
pleno sehingga peserta dikondisikan untuk siap mengikuti musyawarah
pengambilan keputusan di dalam forum lengkap.
Curah pendapat merupakan teknik untuk meminta setiap peserta
menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap suatu topik. Berbeda
dengan diskusi, dalam curah pendapat tidak boleh ada komentar apalagi
PEMANDU
36
50. sanggahan terhadap orang lain. Ini untuk mendorong keberanian berbicara
dan untuk mengumpulkan pendapat sebanyak-banyaknya.
Wawancara adalah tanya jawab yang dapat dilakukan terhadap seseorang
atau kelompok untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu
hal. Sementara metode ceramah adalah penyampaian materi oleh nara
sumber tanpa atau dengan disertai diskusi.
PEMANDU
37
51. PERENCANAAN DESA
* Apa itu Perencanaan Desa?
* Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa?
* Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa?
52. APA ITU PERENCANAAN DESA ?
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Sementara desa atau sebutan lainnya diartikan
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (PP 72 No.25 tahun 2005 tentang Desa).
Dari pengertian tersebut maka perencanaan desa dapat diartikan sebagai
suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat
yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas
wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Desa
40
53. Tahap-tahap untuk melakukan perencanaan desa secara umum adalah :
1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.
Sementara tujuan perencanaan desa itu sendiri adalah :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan di desa.
Mengapa Desa Perlu Membuat Perencanaan?
Perencanaan bukanlah pilihan. Suka tidak suka, mau tidak mau,
perencanaan akan memberikan arah pemberdayaan masyarakat melalui
pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di desa menjadi
lebih baik. Rasanya secara sosial, masyarakat sangat membutuhkan arah
desanya di masa depan dengan lebih terarah dalam bentuk perencanaan
desa yang disusun secara partisipatif. Masyarakat memerlukan itu karena
perencanaan desa akan lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pengawasannya.
Selain tuntutan sosial dari masyarakat, ada pula mandat yuridis (aturan)
yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun perencanaan.
Termasuk ada aturan yang menyebutkan, bahwa RPJMDes tersebut
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
Perencanaan Desa
41
54. APA DASAR HUKUM PERENCANAAN DESA?
Karena perencanaan desa terpadu dengan perencanaan pembangunan
daerah dan perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari
perencanaan pembangunan nasional, maka aturan-aturan yang mengatur
tentang perencanaan pembangunan nasional (Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
dan aturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah
(Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana) secara tidak
langsung menjadi dasar hukum perencanaan desa.
Aturan yang langsung terkait dengan perencanaan desa antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
5. Peraturan Daerah tentang Pedoman
Perencanaan Desa sebagaimana
dimandatkan oleh PP Nomor 72 Tahun
2005 Pasal 66 dan Permendagri Nomor 66
Tahun 2007 Pasal 19; dan
6. Aturan lain yang terkait dengan Profil
Desa, Lembaga Kemasyarakatan,
kecamatan, dll.
Perencanaan Desa
42
55. BAGAIMANA MENYUSUN PERENCANAAN DESA YANG BAIK?
Perencanaan desa yang baik adalah perencanaan yang disusun
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, digagas atas prakarsa
masyarakat, dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel,
demokratis, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan berkelanjutan.
Perencanaan desa yang baik antara lain dikembangkan mengikuti
kepanjangan kata WISDOM (bahasa Inggris yang artinya arif atau
bijaksana), yakni :
W (=Watak/Wilayah). Artinya, kenali situasi dan kondisi wilayah kajian yang
ada, batas-batas wilayah yang akan dikaji, kondisinya saat ini, beberapa
waktu lalu, dan bagaimana kecenderungan perubahan yang terjadi
selama ini. Kenali juga aspek-aspek sosial kependudukan lain termasuk
mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya;
I (=Ingin). Artinya, tentukan tujuan masa depan yang realistis dan masuk
akal berdasarkan potensi dan kecenderungan yang ada disesuaikan
dengan ketersediaan anggaran;
S (=Siasat) Artinya, dengan memahami watak atau kondisi desa yang akan
dikaji dan sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, maka dapat
dibuat siasat atau rancangan strategi guna menggapai tujuan tersebut;
D (=Didik). Untuk mencapai tujuan masa depan bemodalkan sumber
daya yang ada melalui strategi yang telah disusun, perlu perlengkapan
diri dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru yang mungkin
belum dimiliki saat ini;
O (=Otak / Otot). Artinya, sumber daya yang ada, tujuan yang ada, strategi
yang telah dirancang termasuk pembekalan yang diperlukan tidak akan
berarti jika tidak disertai dengan cerdas dan kerja keras;
M (=Manajemen) Manajemen atau Monitor. Artinya, semua yang ada dan
telah dirancang tersebut perlu dikelola dengan baik dan perubahan
yang ada perlu dipantau perkembangannya.
Perencanaan Desa
43
56. Dalam penyusunan perencanaan desa itu dilakukan dengan menjunjung
tinggi prinsip atau dasar-dasar sebagai berikut :
a. Pemberdayaan berperspektif pada hak-hak dasar, jender, berwawasan
lingkungan, dan anti kemiskinan, sebagai upaya untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses pembangunan;
c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada
pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai
hasil yang optimal;
g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai
dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang
tersedia;
h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan
harus berjalan secara berkelanjutan;
i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya,
dan menampung aspirasi masyarakat;
j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal
dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
dan
k. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan
penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber
informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.
Perencanaan Desa
44
57. Siapa yang Menyusun Perencanaan Desa ?
Perencanan desa adalah tanggung jawab Kepala Desa, yang dalam
pelaksanaannya Kepala Desa akan mengidentifikasi terlebih dahulu
tentang keberadaan LKMD, sebuah Lembaga Kemasyarakatan yang
memiliki tugas terkait dengan perencanaan desa. Unsur-unsur dari
Lembaga Kemasyarakatan inilah yang akan dibekali/dilatih tentang
perencanaan desa. Jika unsur-unsur (kelompok/anggota) tidak ada atau
kurang, maka perlu disiapkan Pemandu yang berasal dari masyarakat di
desa tersebut baik secara perseorangan maupun lembaga/kelompok.
Apa Bentuk Perencanaan Desa?
Berdasarkan masa perencanaannya, jenis perencanaan dibagi menjadi 3
(tiga) bentuk, yakni :
1. Perencanaan jangka panjang dengan masa perencanaan selama 20 (dua
puluh) tahun;
2. Perencanaan jangka menengah dengan masa perencanaan selama 5
(lima) tahun; dan
3. Perencanaan jangka pendek dengan masa perencanaan selama 1 (satu)
tahun.
Perencanaan jangka panjang hanya dikenal di Tingkat Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP). Di desa hanya dikenal rencana jangka menengah
yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) dan rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes).
Di tingkat Kementerian, Kecamatan dan Kelurahan juga hanya dikenal
rencana jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan
Perencanaan Desa
45
58. rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).
Selain pembagian berdasarkan masa rencana, juga ada pembagian
berdasarkan bentuk perencanaan berkaitan dengan ruang (spasial) yang
dikenal dengan penataan ruang.
Penataan ruang dibagi dalam beberapa klasifikasi/golongan. Pembagian
tersebut antara lain berdasarkan wilayah administratif dan kegiatan
kawasan. Berdasarkan wilayah administrasi penataan ruang terdiri atas
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pembagian lain berdasarkan
kegiatan kawasan membagi penataan ruang atas: penataan ruang kawasan
perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan (berbeda dengan desa).
Semua rencana tata ruang wilayah, baik Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), maupun
Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten/Kota (RTRWK) memiliki masa
rencana 20 (dua puluh) tahun atau rencana jangka panjang. Jika di desa
tidak ada rencana jangka panjang, maka di desa juga tidak ada Rencana
Tata Ruang Wilayah Desa.
Atas dasar itulah, jika di desa hanya ada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDes) tanpa ada Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, maka sebaiknya di
dalam RPJMDes dan RKPDes juga memasukan aspek keruangan, misalnya
dalam bentuk arahan atau rencana tata guna lahan yang tidak terpisahkan
dari RPJMDes/RKPDes.
Apa yang Perlu Disusun Terlebih Dahulu, RPJMDES atau RKPDES?
Dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa, mestinya yang akan
disusun pertama kali dalam 3 (tiga) bulan setelah pelantikannya
Perencanaan Desa
46
59. adalah menyusun RPJMDes
terlebih dahulu. RPJMDes
yang disepakati dalam
Musrenbangdes Jangka
Menengah itu setelah
ditetapkan dengan
Peraturan Desa
kemudian digunakan
sebagai dasar
penyusunan RKPDes
dalam Musrenbangdes
Tahunan. Berdasarkan
RPKDes inilah kemudian dibuat
APBDes yang ditetapkan melalui
Peraturan Desa, paling lambat sebulan
setelah APBD ditetapkan.
Gambaran umum yang terjadi di banyak desa berkaitan dengan RPJMDes,
RKPDes dan APBDes kurang lebih adalah sebagai berikut :
1. Jarang yang memiliki RPJMDes;
2. Jarang yang melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah;
3. Jarang yang memiliki Peraturan Desa tentang RPJMDes;
4. Memiliki Rancangan RKPDes tetapi jarang yang menetapkannya dalam
Surat Keputusan Kepala Desa (sesuai dengan Permendagri no. 66 tahun
2007);
5. Melaksanakan Musrenbangdes Tahunan tanpa didukung RPJMDes; dan
6. Memiliki APBDes dan Peraturan Desa tentang APBDes.
Kini banyak desa mulai melakukan penyusunan RPJMDes yang partisipatif.
Karena ketertinggalannya, seringkali penyusunan RPJMDes ini dilakukan
Perencanaan Desa
47
60. bersamaan dengan penyusunan RKPDes, dan pelaksanaan Musrenbangdes
Jangka Menengah dilakukan bersamaan dengan kegiatan Musrenbangdes
Tahunan. Kesadaran ini muncul karena adanya pemahaman bahwa APBDes
dibuat berdasarkan RKPDes dan RKPDes antara lain disusun berdasarkan
RPJMDes yang partisipatif, sehingga adanya RPJMDes adalah suatu
keharusan bagi suatu desa.
Bagaimana Melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan
Secara Bersamaan?
Salah satu hasil dari Musrenbangdes Jangka Menengah yang dilakukan
sekitar 5 (lima) tahun sekali adalah RPJMDes, sementara Musrenbangdes
Tahunan yang dilakukan setiap tahun akan menghasilkan rancangan
RKPDes. Oleh karena itu, dalam kondisi normal Musrenbangdes Jangka
Menengah dan Musrenbangdes
Tahunan dilakukan pada saat yang
berbeda.
Dalam kondisi yang mendesak dan
desa tidak memiliki RPJMDes, biasanya
penyusunan RPJMDes dilakukan
bersamaan dengan penyusunan
RKPDes sebagaimana diperkenalkan
dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007.
Secara umum langkah perpaduan antara
Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri
Nomor 66 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
Perencanaan Desa
48
61. No. Kegiatan Utama Pelaku Utama Hasil yang Diharapkan
1. Pemberitahuan /
Sosialisasi
Pemerintahan Desa Masyarakat mengetahui akan
dilakukan perencanaan desa
(RPJMDes dan RKPDes) dan
terbuka bagi semua pihak
berpartisipasi dalam kegiatan
penyusunan perencanaan desa
tersebut
2. Pembentukan Tim
Pemandu
Kepala Desa bersama
dengan perangkatnya
Ada Tim Pemandu yang berasal
dari masyarakat khususnya
lembaga kemasyarakatan
3. Pembekalan Tim
Pemandu
BPMD, Kasi PMD, Kepala
Desa, Lembaga Pendamping
(jika ada)
Tim Pemandu memahami
tentang Perencanaan Desa,
metodologi,teknik kajian
dan penulisannya serta
pengorganisasiannya
4. Pengorganisasian Tim Pemandu Data yang diperlukan, data yang
sudah tersedia, penyusunan
rencana kegiatan, penjadwalan
dan lain-lain
5. Pengkajian data
sekunder (RPJMDes,
Renstra Kecamatan,
Hasil PRA, Master Plan,
Peta, dan Rencana Lain
jika ada)
Tim Pemandu Ada perencanaan yang
berkesinambungan dan
menghindari kegiatan
pengambilan data yang sama di
waktu yang berdekatan
6. Penyusunan
Rancangan Visi dan
Misi Desa
Tim Pemandu Adanya rancangan visi dan
misi desa yang disepakati
bersama oleh Kepala Desa dan
masyarakat
7. Kajian Dusun/Blok/RT Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di
Tngkat Dsun/Blok/RT
8. Kajian Desa Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di
Tingkat Desa
9. Penentuan Prioritas Tim Pemandu Daftar peringkat potensi dan
masalah di desa
Perencanaan Desa
49
62. 10. Pembagian Tindakan Tim Pemandu Daftar prioritas kegiatan yang
akan dilakukan di desa (cek
silang dengan rancangan misi
desa)
11. Pengkajian ulang
rancangan visi dan misi
desa serta program-
programnya
Tim Pemandu Adanya visi dan misi, program-
program pengembangannya,
serta strategi pencapaiannya
12. Penulisan Rancangan
Dokumen RPJMDes
Tim Pemandu Rancangan Dokumen RPJMDes
dan RKPDes
13. Musrenbang RPJMDes
dan atau Musrenbang
Tahunan
Kepala Desa, Ketua dan
BPD, Camat dan aparat
kecamatan, Kepala Sekolah,
Kelompok Perempuan,
Kepala Puskesmas,
perusahaan dan Lembaga
pendamping yang ada
di desa bersangkutan,
kelompok profesi, kelompok
keagamaan, keterwakilan
dusun/blok/RT, Tim
Pemandu, dan lain-lain
Berita Acara, Dokumen RPJMDes
dan rancangan Peraturan Desa
tentang RPJMDes. Berita Acara,
Rancangan RKPDes (Daftar
Usulan Rencana Kegiatan
Pembangunan – DURKP); usulan
delegasi untuk menghadiri
Musrenbang di Kecamatan;
usulan prioritas kecamatan
14. Penyusunan Peraturan
Desa tentang RPJMDes
Kepala Desa, BPD, Sekretaris
Desa, Bagian Hukum
Peraturan Desa tentang
RPJMDes
15 Penyusunan DU-
RKPDes
Utusan delegasi desa untuk
MUSRENBANGCam
Daftar Usulan Kegiatan
Pembangunan-DU RKPDes
Kewenangan desa dan
Daftar Usulan Kegiatan
Pembangunan-DU RKPDes
Kewenangan supra desa
16. Pemberitahuan /
Sosialisasi
Pemerintahan Desa Masyarakat tahu bahwa proses
penyusunan RPJMDes dan
Rancangan Perdes RPJMDes
dan Rancangan RKPDes sudah
dilakukan.
Perencanaan Desa
50
63. Alur Proses Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan Secara
Bersamaan (Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelembagaan)
Perencanaan Desa
51
64. Apakah Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun
2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Dapat Dilakukan
dengan Cara Berbeda? Adakah Cara Lain yang Seringkali Dilakukan?
Proses penyusunan perencanaan desa yang memadukan proses dalam
Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun
2007 bukanlah harga mati. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara
lain mengikuti prinsip-prinsip yang ada (partisipasi, terbuka, akuntabel, dll)
dan mengeluarkan hasil dengan format keluaran yang telah ditentukan.
Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 dapat dilihat pada bagan berikut
Perencanaan Desa
52
66. Cara lain penyusunan perencanaan desa yang menggabungkan
Musrenbangdes Jangka Menengah dan Musrenbangdes Tahunan yang
umum digunakan adalah dengan membagi proses itu menjadi 3 (tiga)
tahap utama yang meliputi : (1) Pengkajian Fakta/Data; (2) Analisis Fakta/
Data; dan (3) Penyusunan Rencana.
Rincian masing-masing langkah itu adalah sebagai berikut:
1 Pengkajian Fakta/Data.
Pengkajian fakta dilakukan oleh Pemandu dengan menggunakan
metodologi dan alat-alat kajian yang partisipatif. Data/Fakta awal yang
perlu dikaji terlebih dahulu adalah data sekunder, baik itu berupa
kebijakan, monografi, hasil kajian PRA sebelumnya, perencanaan yang
sudah ada, dan kebijakan yang lainnya.
Pengkajian fakta dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti :
kalender musim, diagram kelembagaan, peta desa, dan lain-lain.
2 Analisis Fakta/Data.
Secara umum susunan/struktur dokumen perencanaan dimulai dari
visi, misi, strategi, program, proyek dan kegiatan. Pada perencanaan
di tingkat desa penyebutan nama proyek jarang dilakukan, sehingga
struktur umum untuk perencanaan desa adalah visi dan misi yang
disertai dengan strategi pelaksanaannya melalui program dan kegiatan.
Fokus RPJMDes dimulai dari visi sampai program, sementara RKPDes
menitikberatkan mulai dari kegiatan hingga program.
3 Penyusunan Rencana.
Sebagian besar materi profil desa yang ada dalam dokumen
perencanaan berasal dari tahap kajian data/fakta. Data/fakta juga
dapat disertakan peta, dan apabila disertai dengan kajian analisis dapat
menjadi bagian perencanaan sebagai arahan penggunaan lahan.
Perencanaan Desa
54
67. Secara umum, jika sudah disusun rancangan visi, misi, strategi, program/
bidang dan kegiatan, maka penyusunannya ke dalam RPJMDes dan
RKPDes sangatlah mudah. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam
penyusunan tersebut adalah penyusunan prioritas kegiatan.
Cara yang umum untuk menyusun prioritas adalah dengan menggunakan
matriks. Matriks dapat disusun berdasarkan kegiatan dengan misi, luas
kegiatan, dampak kegiatan, ketersediaan bahan baku lokal, keterlibatan
tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, ketersediaan anggaran, dan
lain sebagainya.
Contoh matriks antara kegiatan dengan misi.
Dari matriks kegiatan dan misi dapat dilihat bahwa prioritas utamanya
adalah Kegiatan D, menyusul kemudian Kegiatan E, Kegiatan B. Kegiatan
yang memiliki nilai prioritas sama dapat ditambahkan indikator lainnya
sampai akhirnya menghasilkan nilai prioritas yang berbeda.
Pada dokumen perencanaan jangka menengah juga perlu disertakan
prakiraan pencapaian program sebagai bahan pemantauan. Beberapa
Perencanaan Desa
55
68. contoh target prakiraan pencapaian tersebut antara lain :
• Setiap tahun akan diterbitkan SKT sebanyak 25 lembar;
• Luas kebakaran akan berkurang 50% selama masa perencanaan (5
tahun);
• Setiap tahun produksi pertanian tanaman pangan bertambah 10%,
tanaman karet bertambah luas 15%;
• Setiap tahun jumlah Kepala Keluarga penerima ”raskin”berkurang
sebanyak 10%;
• Dalam waktu 2 (dua) tahun akan berdiri pabrik pengolahan karet;
• Setiap tahun, cara-cara pembukaan lahan dengan cara membakar
berkurang 15%.
Perencanaan Desa
56
69. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
Apa itu RPJ• MDes?
Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan?•
Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan?•
Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan?•
Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan•
RPJMDes?
•
•
•
•
•
70. APA ITU RPJMDES?
RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
Berisi antara lain: profil desa (termasuk sejarah desa dan kecenderungan
yang ada), visi, misi dan program kegiatan indikatif, indikator indikatif
untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai
dengan peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah.
RPJMDes adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyusun dan
menetapkannya melalui Peraturan Desa. RPJMDes akan digunakan sebagai
masukan utama pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang biasanya
dilakukan sekitar bulan Januari - Februari; penyusunan RKPDes; dan
secara tidak langsung memberikan arahan dalam penyusunan APBDes.
Oleh karena itu, dengan adanya RPJMDes yang memiliki kekuatan hukum
berupa Peraturan Desa, pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan akan dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kualitas APBDesnya pun akan
RPJMDes
58
71. lebih sempurna lagi.
RPJMDes disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan
penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih yang disepakati bersama
masyarakat dalam Musrenbang Jangka Menengah sebagai visi dan misi
desa.
RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa
dilantik. Jika dalam periode kepemimpinan Kepala Desa sudah berjalan
lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak memiliki RPJMDes, maka sebaiknya
Kepala Desa segera menyusun RPJMDes, karena dengan RPJMDes arah
pemberdayaan masyarakat akan lebih jelas termasuk pertanggungjawaban
Kepala Desa di akhir masa jabatannya.
Bagaimana Proses Penyusunan RPJMDes ?
Secara umum proses perencanan akan meliputi 4 (empat) aspek utama,
yakni : (1) penyusunan rencana yang terdiri dari persiapan dan pelaksanaan
penyusunan rencana; (2) penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Desa
sebagai bagian dari pelembagaan dari rencana tersebut ; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana dalam bentuk
pemantauan dan evaluasi atas rencana itu sendiri. Atas dasar tersebut,
maka proses penyusunan RPJMDes secara umum akan terdiri atas 3
(tiga) bagian utama, yakni : persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan
pelembagaan.
APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PERSIAPAN?
Secara umum yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain :
1. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan dilakukannya
RPJMDesa
59
72. penyusunan RPJMDes;
2. Identifikasi kelembagaan untuk mendapatkan Tim Pemandu;
3. Pengkajian kebutuhan pembekalan bagi Tim Pemandu;
4. Pembekalan Tim Pemandu; dan
5. Pengorganisasian pelaksanaan.
Setelah Kepala Desa dilantik, secepatnya Pemerintahan Desa
memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dilakukannya
perencanaan desa. Isi pemberitahuan sekurang-kurangnya berisi
tentang dasar hukum perencanaan desa, tujuan dari perencanaan desa,
mekanisme perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) serta hubungannya
dengan Musrenbangdes, penyelenggara, waktu, agenda, dan tempat
pelaksanaannya.
Pemberitahuan dapat dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan
kelompok yang ada di desa seperti yasinan, kebaktian, basarah, pertemuan
kelompok tani, karang taruna, pengumuman lewat tempat ibadah, papan
informasi desa, dan alat komunikasi lainnya.
Setelah dilakukan pemberitahuan kepada Masyarakat, sesegera mungkin
Kepala Desa sebagai penanggung jawab perencanaan desa mulai
mendelegasikan kegiatan tersebut kepada perangkat dan lembaga yang
berwenang melakukan penyusunan perencanaan desa.
Jika lembaga yang bertugas menyusun perencanaan desa tidak ada,
maka perlu dibentuk Tim Pemandu yang dipilih atas dasar musyawarah.
Pembentukan Tim Pemandu dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi
pemberitahuan tentang akan dilakukannya penyusunan perencanaan
desa.
Jumlah Tim Pemandu disesuaikan dengan kondisi desa, seperti jarak antar
dusun/RT/blok, ketersediaan data sekunder dan data informasi yang harus
RPJMDes
60
73. dikumpulkan. Jumlah Tim Pemandu sebaiknya berkisar antara 3 – 7 orang.
Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif akan melibatkan peran
aktif masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok. Tokoh
masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan desa adalah
tokoh agama, tokoh adat, guru, bidan, penyuluh, Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM), maupun Lembaga Kemasyarakatan (LK) lainnya.
Lembaga Kemasyarakatan (LK) lain yang perlu dilibatkan dalam proses
penyusunan perencanaan desa adalah: lembaga adat, Tim Penggerak
PKK, LPMD, Kelompok Tani/Ternak/Nelayan, P3A, RPK/KMPK/MPA, komite
sekolah, kelompok keagamaan, KUD/UKM, perusahaan atau lembaga
pendamping yang sedang melakukan kegiatan di desa, serta lembaga lain
yang ada di desa.
Keterlibatan masyarakat baik perseorangan maupun kelembagaan
RPJMDesa
61
74. tersebut akan difasilitasi langsung oleh Tim Pemandu. Mengingat peran
dan fungsinya yang sangat penting, sebelum melakukan tugasnya Tim
Pemandu akan diberikan pembekalan tentang perencanaan desa.
Tujuan dari pembekalan Tim Pemandu bukan hanya untuk meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap pemanduan, tetapi juga dalam
rangka untuk membangun kerjasama tim. Melalui hal tersebut, diharapkan
Tim Pemandu akan dapat menyusun rencana kerja tim sesuai prinsip-
prinsip yang ada seperti partisipasi, transparansi, akuntabel, dan lain
sebagainya.
Pembekalan kepada Tim Terpadu dapat melibatkan PMD Kecamatan,
BPMD Kabupaten Kapuas, maupun pihak lainnya yang mau terlibat secara
sukarela. Pembekalan itu sendiri dapat dilakukan di dalam kelas, di luar
ruangan, praktek kerja (belajar sambil praktek), maupun belajar ke desa
lain.
Pembekalan kepada Tim Pemandu dilakukan minimal 3 hari atau 4-5
hari jika disertai dengan belajar di desa lain. Materi pembekalan tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam memandu
proses penyusunan perencanaan desa, materi tersebut antara lain :
a. Tugas dan Fungsi Tim Pemandu,
b. Teknik Kepemanduan,
c. Pemahaman tentang Perencanaan Desa,
d. Pendidikan Orang Dewasa,
e. Alat-alat Kajian Desa (sejarah desa, peta sosial, sketsa desa, hubungan
kelembagaan dan kalender musim)
f. Teknik Menulis Dokumen Perencanaan Desa
RPJMDes
62
75. APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PELAKSANAAN?
Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengorganisasian (perencanaan
kegiatan), identifikasi serta kajian data sekunder, penyusunan rancangan
visi dan misi desa, pengkajian desa, mengkaji ulang data kajian desa,
penentuan prioritas, pemilihan tindakan, mengkaji ulang visi dan misi desa
dengan rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah penulisan dokumen
RPJMDes.
Pengorganisasian
Pada proses pengorganisasian (perencanaan kegiatan) antara lain
dilakukan: prakiraan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan perencanaan desa; jenis kegiatan yang akan dilakukan; waktu;
penanggungjawab; siapa anggota Tim Pemandu yang akan melakukan
dan siapa saja yang akan diundang; tempat pelaksanaan; alat tulis menulis;
sumber dana pelaksanaan; dan konsumsi.
Sumber pendanaan kegiatan penyusunan RPJMDes dapat dilakukan
dari Kas Desa; pihak ketiga yang tidak mengikat; bantuan Pemerintah
Kabupaten; maupun Swadaya.
Dalam penyusunan RPJMDes, sebaiknya pada periode akhir
menganggarkan dana untuk proses penyusunan RPJMDes berikutnya.
Identifikasi dan Kajian Data Sekunder
Sebelum Tim Pemandu melakukan kajian desa, perlu terlebih dahulu
melakukan kajian terhadap data sekunder (data yang sudah tersedia
sebelumnya). Dari kebutuhan data dan ketersediaan data sekunder yang
ada, maka kegiatan kajian penambahan data akan lebih efisien. Manfaat
lain dengan melakukan kajian data sekunder antara lain :
RPJMDesa
63
76. a. Mendapatkan gambaran awal keadaan desa, baik masyarakat maupun
lingkungannya;
b. Memperkirakan kebutuhan informasi yang perlu dikaji lebih lanjut
di lapangan sehingga Tim Pemandu bisa menyusun rencana kajian
lapangan;
c. Sebagai data pembanding terhadap informasi yang diperoleh langsung
dari masyarakat;
d. Kajian data sekunder seperti RPJMD Kabupaten Kapuas dan Rencana
Strategis yang ada di SKPD akan diperoleh gambaran umum tentang
kebijakan yang ada di kabupaten dan sektor-sektor yang ada; dan
e. Program-program yang ditawarkan oleh Kepala Desa terpilih saat
melakukan kampanye.
Beberapa jenis data sekunder yang kemungkinan
ada di desa-desa dan kecamatan-kecamatan
di Kabupaten Kapuas maupun Kabupaten
Kapuas itu sendiri antara lain : profil desa, hasil
PRA, rencana di desa yang sudah ada seperti
rencana kelompok tani, RPJMDes, RKP Desa,
RPJMD Kabupaten Kapuas yang berdampak
di desa, aturan adat, peraturan desa, data
penerima BLT, data pelayanan kesehatan
seperti imunisasi, daftar ibu hamil, kondisi
gizi masyarakat, jenis penyakit yang ada di
desa, hasil pendampingan dari lembaga yang
pernah melakukan kajian di desa, dan tentu
saja program-program yang dikampanyekan
oleh Kepala Desa terpilih. Beberapa desa dalam
lingkup Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
RPJMDes
64
77. Sejuta Hektar dapat memanfaatkan Rencana Induk Eks PLG.
Apabila dibandingkan dengan data sekunder lainnya, profil desa
terbilang cukup istimewa. Pertama, profil desa akan menjadi bagian
tersendiri dalam dokumen RPJMDes; kedua, profil desa seharusnya sudah
dimiliki oleh semua desa di Indonesia tetapi pada kenyataannya justru
sebaliknya; dan, ketiga, profil desa adalah gambaran karakter desa, oleh
karena itu keberadaannya sangat penting bukan hanya untuk kebutuhan
penyusunan perencanaan desa tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan
lainnya.
Penyusunan profil desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan
Data Profil Desa dan Kelurahan. Secara umum profil desa sebagai karakter
desa disajikan dalam bentuk :
a. Data dasar keluarga meliputi : (1) potensi sumber daya manusia;
(2) perkembangan kesehatan; (3) perkembangan pendidikan;
(4) penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga; (5) partisipasi
anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; (6) berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga;
dan (7) perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.;
b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana; dan
c. Perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
Tingkat ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa
setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan
perkembangannya.
Pengkajian Desa
Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan desa didasarkan atas:
RPJMDesa
65
78. pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel,
selektif, efisien, efektif, berkelanjutan, cermat, proses berulang, dan
penggalian informasi. Atas dasar hal-hal tersebut dan melihat pendekatan
perencanaan di Indonesia (politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah,
dan bawah-atas), maka pendekatan utama yang diutamakan dalam dalam
perencanaan desa adalah partisipasi masyarakat. Suatu pendekatan yang
mampu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga
sebagai subyek/pelaku utama adalah PRA (Participatory Rural Appraisal)
atau Pengkajian Perdesaan secara Partisipatif.
Secara teknis PRA tidak hanya digunakan di perdesaan, tetapi dapat
juga dilakukan di perkotaan. Tidak hanya digunakan dalam pengkajian
atau perencanaan, PRA juga dapat digunakan dalam pelaksanaan atau
pemantauan suatu perencanaan.
Banyak sekali teknik-teknik penggalian data melalui pendekatan PRA
Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendekatan partisipatif
antara lain: diskusi umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi
terfokus), curah pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah.
Pada proses kajian dan permasalahan desa secara partisipatif tentunya
dilakukan dengan metode dan alat-alat yang partisipatif pula. Beberapa
alat kajian desa partisipatif yang sering digunakan antara lain berupa :
1 Peta/sketsa Desa, dapat dikembangkan dalam beberapa judul/tema,
berdasarkan waktu yang berbeda, dan berdasarkan luas kajian atau
skala yang berbeda.
Informasi yang digali antara lain : batas-batas desa, sumber daya alam
(sungai, sumber air, hutan, batu, bukit, dll), penggunaan lahan (lahan
yang digunakan untuk tanaman budidaya, lahan pengembalaan ternak,
tanah desa,dll), sumber daya buatan (prasarana/sarana) seperti : jalan,
RPJMDes
66
79. jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah
penduduk, dll;
2 Sejarah Desa, yaitu informasi yang dikumpulkan bersifat umum
(informasi umum) masyarakat desa dari waktu ke waktu. Informasi-
informasi itu antara lain: kesadaran dan pengelolaan SDA,
pembangunan sarana dan prasarana umum, pengenalan jenis tanaman
baru, pengenalan teknologi baru, perubahan status kepemilikkan,
sejarah organisasi desa, sejarah terbentuknya desa atau pemukiman,
perkembangan jumlah penduduk, asal penduduk setempat, serta
perkembangan hutan dan hasil hutan.;
3 Kalender Musim, tidak hanya mencakup harian, bulan atau tahunan,
tetapi juga dapat dikembangkan dalam beberapa tahun. Misalnya
dalam kajian bencana kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang digali
lewat kalender musim antara lain masalah-masalah yang berhubungan
dengan kebutuhan dasar (kesehatan, pangan, papan, sandang, mata
pencaharian dan alam/lingkungan), masalah-masalah yang berkaitan
dengan kegiatan masyarakat desa (kegiatan tanam, kegiatan panen,
kegiatan menangkap ikan, kegiatan sosial/adat/budaya, dll), saat-saat/
musim yang terjadi banyak masalah (musim kemarau, musim hujan,
musim pancaroba, musim barat, musim timur, paceklik,dll).;
4 Bagan Kelembagaan, informasi yang digali antara lain : jenis-jenis
lembaga penting dalam pembangunan desa, gambaran peranan/
manfaat lembaga desa terhadap masyarakat, gambaran sering tidaknya
hubungan antara lembaga-lembaga dengan masyarakat, gambaran
peranan pria dan wanita dalam lembaga;
5 Kalender Harian, secara umum merupakan kalender musim dalam
rentang waktu satu hari yang menitkberatkan dilakukan untuk kajian
jender;
6 Kecenderungan, merupakan alat kaji PRA yang menitikberatkan
pada kecenderungan berdasarkan waktu. Analisis ini antara lain dapat
diguakan untuk melihat kecenderungan pemasaran, produksi pertanian,
RPJMDesa
67
80. kebakaran, kecenderungan jumlah penduduk, dan lain-lain.
Ada banyak alat PRA, tetapi dalam pengkajian desa untuk perencanaan
tidak harus menggunakan semua alat. Bahkan dalam PERMENDAGRI No. 66
Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa hanya ada 3 (tiga)
alat PRA yang digunakan dalam pengkajian keadaan desa yaitu : Potret/
Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan. Disamping ketiga
alat PRA tersebut, pemandu dapat memilih alat-alat PRA lainnya untuk
melengkapi kajian desa sesuai dengan kebutuhan desa dalam menggali
potensi dan masalah.
Pemilihan alat yang digunakan antara lain akan tergantung pada kondisi
wilayah desa, kajian-kajian yang akan dilakukan, ketersediaan waktu,
ketersediaan data sekunder. Pemilihan ini secara sistematis sudah
dirancang pada saat persiapan pengkajian desa.
Pada proses mengumpulkan dan melakukan analisis data atau informasi
secara sistematis bersama masyarakat melalui teknik PRA, ada salah satu
prinsip yang dikenal dengan istilah triangulasi. Prinsip ini merupakan
bentuk pemeriksaan informasi berulang (check and recheck). Prinsip
triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman :
1. keanggotaan tim (keragaman latar belakang profesi, pengalaman, latar
belkan pendidikan, dan lain-lain);
2. penganekaragaman sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin,
usia ataupun data sekunder, pendampingan dari kegiatan lain, dll);
3. dan juga keragaman alat PRA yang digunakan.
Kajian yang dilakukan di tingkat dusun/blok/RT maupun di tingkat
desa secara umum berkaitan dengan harapan masyarakat (potensi)
dan hambatan dalam meraih harapan tersebut (masalah). Dengan
menggunakan metode PRA seperti diskusi umum, diskusi kelompok,
RPJMDes
68
81. dan curah pendapat diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam
menyuarakan harapan beserta hambatan-hambatannya. Teknik-teknik
PRA seperti kalender musim, pemetaan, diagram kelembagaan semestinya
dibangun dalam suasana yang rileks agar peran aktif tersebut dapat
dilakukan dengan lebih baik.
Penyusunan Rancangan Visi dan Misi Desa
Berdasarkan pendekatan politik, perencanaan dimulai pada saat
masyarakat memilih Kepala Negara atau Kepala Daerah atau Kepala
Desa secara langsung. Visi dan misi Kepala Desa terpilih saat kampanye
RPJMDesa
69