Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (19)
Similar a Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Similar a Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat (20)
Más de Ega Anistia
Más de Ega Anistia (16)
Último
Último (20)
Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
- 1. Harmonisasi Pemerintah Pusat & Daerah Disusun Oleh : Bagoes Aries S (13) Ega Husna A (18) Patria Al Falah (32)
- 2. 1 Sebutkan pengertian dan perangkat pemerintah pusat dan daerah !
- 3. Pemerintah Pusat Adalah pemerintahan yang memegang kendali pusat atau menyeluruh dengan membagi – bagi wilayah pemerintahannya dalam pemerintahan daerah
- 4. Perangkat Pemerintah Pusat Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Yudikatif • Presiden • Wakil Presiden • MPR • DPR • DPD • MA • MK • KY
- 5. Pemerintah Daerah Arti Luas UU No. 12 Tahun 2008 Arti Sempit
- 6. Dalam Arti Luas Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
- 7. Dalam Arti Sempit Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan pemerintah daerah
- 8. UU No. 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi dengan prinsip ekonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 9. Pemerintah Daerah Kepala Daerah Perangkat Daerah • Sekertariat Daerah • Sekertariat DPRD • Dinas Daerah • Lembaga Teknis Daerah • Kexamatan • Desa / Kelurahan Gubernur / Bupati / Walikota
- 10. 2 Jelaskan pengertian : • Asas Desentralisasi • Asas Dekonsentrasi • Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)
- 11. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya
- 12. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat- pejabat didaerah
- 13. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan aurusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan
- 14. 3 Sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem penyelenggaraan Desentralisasi !
- 15. Kelebihan Desentralisasi • Tugas pemerintah pusat menjadi ringan. • Daerah dapat mengatur daerahnya dengan sebaik–baiknya sesuai dengan kondisi dan situasi masing–masing. • Demokrasi dapat berkembang ke daerah–daerah. • Peraturan yang dibuat pemerintah daerah akan sesuai dengan kondisi daerahnya. • Pembangunan di daerah akan berkembang. • Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat.
- 16. Kelemahan Desentalisasi • Peraturan daerah di seluruh wilayah negara tidak seragam. • Timbulnya peraturan daerah yang bermacam– macam, sehingga sulit untuk dipelajari.
- 17. 4 Sebutkan pengertian Otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 !
- 18. Sejarah UU otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan setelah disahkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun penting perubahan tersebut tidak bersifat substansial dan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah karena hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejak UU No 32 Tahun 2004 disahkan menggantikan UU No 22 Tahun 1999, dilakukan perubahan terhadap UU No 32 Tahun 2004 melalui UU No 8 Tahun 2005 Selanjutnya dilakukan lagi perubahan melalui UU RI No 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 19. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- 20. 5 Sebutkan landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia !
- 21. Landasan Hukum • UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. • Undang-Undang ¤ UU No. 1 Tahun 1945 ¤ UU No. 22 Tahun 1948 ¤ UU No. 1 Tahun 1957 ¤ UU No. 18 Tahun 1965 ¤ UU No. 5 Tahun 1974 ¤ UU No. 22 Tahun 1999 ¤ UU No. 32 Tahun 2004
- 22. 6 Sebutkan UU tentang pemerintah daerah yang pernah berlaku di Indonesia !
- 23. UU Yang Pernah Berlaku • UU RI No 1 Tahun 1945 • UU RI No 22 Tahun 1948 • UU RI No 1 Tahun 1957 • UU RI No 18 Tahun 1965 • UU RI No 5 Tahun 1974. • UU RI No 32 Tahun 2004.
- 24. 7 Sebut dan jelaskan nilai dan prinsip otonomi daerah di Indonesia !
- 25. Nilai • Nilai Unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (“Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara • Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
- 26. Prinsip • Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah; • Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan • Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.
- 27. 8 Sebutkan kedudukan, peranan, tugas dan wewenang serta fungsi : • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah
- 28. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat • Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presiden dibantu wakil presiden dan menteri negara • Berkaitan dengan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 29. • Tanggung jawab akhir penyelenggara urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab akhir pemerintah pusat karena dampaknya akan menimpa negara • Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pemberdayaan sehingga dapat berjalan secara optimal
- 30. Fungsi pemerintah pusat • Fungsi layanan (Servicing Function) Dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak menitikberatka serta dengan kualitas yang sama • Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri • Fungsi Pemberdayaan dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- 31. Fungsi Pengaturan Pemerintah Pusat • Menyediakan infrastruktur ekonomi • Menyediakan barang dan jasa Kolektif • Menjembatani konflik dalam masyarakat • Menjaga kompetisi • Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa • Menjaga stabilitas ekonomi
- 32. Kewenangan Pemerintah Pusat • Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro • Dana perimbangan keuangan • Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara • Pembinaan dan pemberdayaan SDM • Pendayagunaan SDA dan sumber daya strategis • Konservasi dan standarisasi Nasional
- 34. Pemerintahan Kota / Kabupaten • Kabupaten/kota gabungan dari beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. • Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. • Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. • Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah lainnya.
- 35. Urusan Wajib Pemerintahan Kota / Kabupaten • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat • Penyediaan sarana dan prasarana umum • Penanganan di bidang kesehatan • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial • Penanggulangan masalah sosial • Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 36. • Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah • Pengendalian lingkungan hidup • Pelayanan pertanahan • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil • Pelayanan administrasi umum pemerintahan • Pelayanan administrasi penanaman modal • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- 37. Pemerintahan Provinsi • Jumlah provinsi di Indonesia sekarang sekitar 33 provinsi. • Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
- 38. Urusan Wajib Pemerintahan Provinsi • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat • Penyediaan sarana dan prasarana umum • Penanganan di bidang kesehatan • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial • Penanggulangan masalah sosial lalu litas kabupaten/kota • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- 39. • Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota • Pengendalian lingkungan hidup • Pelayanan pertanahan termasuk lintas batas kabupaten/kota • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil • Pelayanan administrasi umum pemerintahan • Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota • Urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 40. Hak-hak Daerah Diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. • Memilih pimpinan daerah. • Mengelola aparatur daerah. • Mengelolah kekayaan daerah.
- 41. • Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. • Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. • Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. • Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 42. Kewajiban Daerah Diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. • Mengembangkan kehidupan demokrasi. • Mewujudkan keadilan dan pemerataan. • Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. • Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 43. • Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. • Mengembangkan sistem jaminan sosial. • Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. • Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. • Melestarikan lingkungan hidup. • Mengelolah administrasi kependudukan. • Melestarikan nilai sosial budaya. • Membentuk dan menerapkan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kewenangannya. • Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan
- 44. 9 Sebutkan tujuan diberikannya kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang meliputi : • Tujuan Umum • Tujuan Khusus
- 45. Tujuan Umum • Meningkatkan kesejahteraan rakyat • Pemerataan dan keadilan • Menciptakan demokratisasi • Menghormati serta menghargai berbagai kearifan / nilai – nilai lokal dan nasional • Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik lokal maupun nasional
- 46. Tujuan Khusus • Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara • Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara • Menjaga efisiensi pelayanan umum karena pelayanan umum tersebut berskala nasional • Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta SDM yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan bangsa dan negara
- 47. • Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik tingkat lokal maupun nasional • Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai kemampuan dan kondisi daerahnya • Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog yang terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
- 48. 10 Sebutkan tugas dan wewenang presiden sebagai : • Kepala Negara • Kepala Pemerintahan
- 49. Kepala Negara • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1). • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2). • Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
- 50. • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2). • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3). • Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). • Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2). • Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
- 51. Kepala Pemerintahan • Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). • Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). • Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2). • Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16). • Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri (Pasal 17 ayat 2). • Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). • Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).
- 52. • Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2). • Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1). • Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3). • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3). • Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).
- 53. 11 Sebutkan tugas dan fungsi kementrian di Indonesia menurut UU No. 39 tahun 2008 beserta kabinet kerjanya !
- 54. Fungsi dan Tugas • Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 55. • Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- 56. Kabinet Kerja • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: –Kementrian Dalam Negeri –Kementrian Luar Negri –Kementrian Pertahanan
- 57. • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas: –Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia –Kementrian Keuangan –Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral –Kementrian Perindustrian –Kementrian Perdagangan –Kementrian Pertanian –Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 58. –Kementrian Perhubungan –Kementrian Kelautan dan Perikanan –Kementrian Ketenagakerjaan –Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat –Kementerian Kesehatan –Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan –Kementerian Sosial –Kementerian Agama –Kementerian Pariwisata –Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 59. • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas: –Kementerian Sekretariat Negara –Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi –Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah –Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 60. –Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi –Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi –Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional –Kementerian Badan Usaha Milik Negara –Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 61. • Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian- kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
- 62. • Kementerian koordinator, terdiri atas: –Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan –Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian –Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman –Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 63. Struktur Organisasi • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 – Pemimpin : Menteri – Pembantu pemimpin : Sekretariat jenderal – Pelaksana : Direktorat jenderal – Pengawas : Inspektorat jenderal – Pendukung : Badan dan/atau pusat – Pelaksana tugas pokok di daerah (untuk kementerian yang menangani urusan dalam negeri, luar negeri, pertahanan, agama, hukum, keamanan, dan keuangan) dan/atau perwakilan luar negeri
- 64. • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah – Pemimpin : Menteri – Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian – Pelaksana : Deputi kementerian – Pengawas : Inspektorat kementerian
- 65. • Kementerian koordinator – Pemimpin: Menteri koordinator – Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian koordinator – Pelaksana: Deputi kementerian koordinator – Pengawas: Inspektorat
- 66. Sebutkan lemebaga – lembaga pemerintahan non-kementrian ! 12 Sebutkan lemebaga – lembaga pemerintahan non- kementrian !
- 67. • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) • Badan Intelijen Negara (BIN) • Badan Kepegawaian Negara (BKN) • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Informasi Geospasial (BIG) • Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 68. • Badan Narkotika Nasional (BNN) • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) • Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) • Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- 69. • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Badan Pertanahan Nasional (BPN) • Badan Pusat Statistik (BPS) • Badan SAR Nasional (BASARNAS) • Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- 70. • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) • Lembaga Administrasi Negara (LAN) • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) • Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
- 71. 13 Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah orde baru !
- 72. Masa Orde Baru Di masa orde baru, dibentuk UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 73. Meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemerintah Daerah yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.
- 74. Setelah Masa Orde Baru Tahun 1999 menjadi titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepakatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1999 ditetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengoreksi UU No.5 Tahun 1974 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan keadaan. Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika masa orde baru.
- 75. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan (revisi) terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 76. 14 Apa yang kemu ketahui tentang : • Daerah Khusus • Daerah Istimewa • Otonomi Khusus
- 77. Daerah Khusus • adalah daerah satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang yang diakui dan dihormati negara. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. • UU Khusus Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. • Contoh : Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat.
- 78. Daerah Istimewa • Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu juga ada Daerah Istimewa Surakarta • UU KhususDaerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
- 79. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
- 80. 15 Bagaimana proses pemilihan kepala daerah ?
- 81. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai persyaratan calon dan tahapan Pilkada. Adapun tahapan Pilkada di antaranya meliputi: pendataan peserta pemilih, penetapan bakal calon, proses pemilihan hingga penetapan hasil Pilkada Semua tahapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di setiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004,
- 82. Syarat – Syarat Calon Kepala Daerah • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat. • Usia sekurang-kurangnya 30 tahun. • Sehat jasmani dan rohani. • Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
- 83. Tahapan – tahapan Sebelum Pilkada • Persiapan pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. • Perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD.
- 84. • Pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan dengan undian. • Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang . • Penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pilkada pada tingkat daerah penyelenggaraan
- 85. Thank You