Mediakom 23

Etalase
Susunan REDAKSI

Mediakom
Penanggung Jawab
drg. Tritarayati,SH

Redaktur
Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
Drs. Sumardi

Editor/Penyunting
Dra. Hikmandari A., M.Ed
drg. Anitasari SM. drg. Tritarayati, SH
Prawito, SKM, MM
Busroni S.IP
Mety Setyowati, SKM
Aji Muhawarman, ST Reformasi
Desain Grafis dan Fotografer
Resty Kiantini, SKM, M.Kes
Dewi Indah Sari, SE, MM
Kesehatan Masyarakat

G
Sri Wahyuni, S.Sos, MM
Giri Inayah, S.Sos. aung reformasi belum mati. Ia masih terus berkobar, menyebar
R. Yanti Ruchiati dan membakar para pendekar perubahan. Tak kenal lelah, pasrah
Wayang Mas Jendra, S.Sn dan menyerah. Walau sudah puluhan tahun lalu reformasi di
segala bidang itu dideklarasikan, tapi tujuan dari cita-citanya
Sekretariat belum tercapai secara optimal.
Agus Tarsono Menyadari hal tersebut, wajar bila semangat reformasi harus masih
Waspodo Purwanto tetap dihidupkan, mendorong dan menggerakan ke arah yang lebih baik.
Hambali Mulai dari gagasan, konsep, roadmap, renstra dan program kerja tahunan.
Yan Zefrial
Semuanya terus menggelinding, berubah menyesuaikan diri dengan
Alamat Redaksi keadaan. Tak terkecuali reformasi kesehatan masyarakat di Kementerian
Pusat Komunikasi Publik Kesehatan.
Gedung Kementerian Kesehatan RI Prioritas reformasi kesehatan masyarakat meliputi; jaminan kesehatan
Blok A, Ruang 107 masyarakat, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan
Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 kepulauan (DTPK), ketersediaan obat dan alkes disetiap fasilitas kesehatan,
Jakarta 12950 reformasi birokrasi, bantuan operasional kesehatan, penanganan daerah
bermasalah kesehatan dan rumah sakit Indonesia kelas dunia.
Telepon Sebenarnya, pembanguan kesehatan di DTPK sudah menjadi prioritas
021-5201590; 021-52907416-9 selama ini, tapi hasilnya belum optimal. Masih banyak kendala dan hambatan
yang menghadang. Wilayah geografis yang sulit dijangkau, SDM kesehatan
Fax
yang rendah, penduduk dengan status ekonomi yang lemah dan pendanaan
021- 5223002; 021-52960661
pemerintah yang terbatas.
Email Mediakom edisi ini mengetengahkan secara lengkap problematika dan
info@depkes.go.id hasil pembangunan kesehatan di DTPK yang telah dicapai, serta langkah
kontak@depkes.go.id kebijakan ke depan yang akan ditempuh. Harapannya, masyarakat di DTPK
akan menjadi lebih sehat dan tetap mencintai Indonesia.
Call Center Tak ketinggalan laporan kunjungan kerja bersama menteri kesehatan dari
021-500567, 021-30413700 Yogyakarta, semarang, Sambas dan Tangerang. Semua terangkum secara rinci
dengan keunggulan masing-masing daerah. Dengan demikian, pembaca
Redaksi menerima naskah
dapat mengambil pelajaran dari success story yang telah dipersembahkan.
dari pembaca:
Selamat membaca…! n
dapat dikirim ke alamat email redaksi
Redaksi

No.XXIV/JUNI/2010 Mediakom

Daftar Isi
10

7

12

27

37

36

Cover: Menteri Kesehatan,
Mentan dan Gubernur Banten
melepas peserta Sepeda Sehat
pada Hari Kesehatan Sedunia
2010
Foto: Rifanny
39
3 Etalase Seleksi
Menuju Jaminan Kesehatan Sosial Nasional
4 Daftar Isi Otak dan Pemilihan Sumber Daya Manusia

6 Surat Pembaca 17 Media Utama
Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat
Bangun Kota Berwawasan Kesehatan
7 Info Sehat Potret Pelayanan Kesehatan Diberbagai
Tinggalkan Lift, Gunakan Tangga Dtpk
Tes Pendengaran Monev Nakes di Beranda yang Masih
6 Gram Coklat Per Hari Untuk Jantung Sehat Terabaikan
Sinyal Tubuh Bila Kekurangan Vitamin Suka Duka Pelayanan Kesehatan di Daerah
Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan
10 Ragam
Meningkatkan Pembinaan Kesehatan Haji 37 Stop Press
Dr. Wan AlKadri, MSc: Bicara Rokok:
Pelayanan Kesehatan Haji 2010 Siapa Buntung Dan Siapa Untung?
harus lebih baik Kanker Dapat Dicegah

Mediakom No.XXIV/JUNI/2010

42 44

56
51
49
54

42 Peristiwa 54 Daerah
Akhirnya Bilqis Pergi Untuk Selamanya Mengunjungi Pelayanan Kesehatan
Kota Yogyakarta Bangun Rumah Pemulihan Di Halmahera Selatan
Gizi
859 Dokter Baru Tempati Puskesmas di
Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
56 Siapa Dia
Ade Rai
Elsa Nasution
49 Potret Olga Lidya
Dr. Ernita Mayasari: Adrian Maulana
Mengabdi Atas Panggilan Hati
58 Lentera
51 Nasional Keterbukaan Informasi Publik
Antara Sambas dan Aruk Reformasi Birokrasi
No.XXIV/JUNI/2010 Mediakom

Surat Pembaca

Mohon Penjelasan Kementerian Kesehatan.
Fahrizal Ferdan” rizal_lalacomsel@yahoo.com
Mohon penjelasan proses usulan Bidan PTT dan
siapakah yang mengangkat Bidan PTT menjadi CPNS, Jawab
Pemerintah Daerah atau Kementerian Kesehatan, karena Visi
selama ini hanya isu dan berita simpang siur yang kami Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.
dapatkan. Terima kasih. Misi
Ganda Suganda 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan
Jawab masyarakat madani.
Proses usulan menjadi Bidan PTT, diusulkan oleh yang 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin
bersangkutan. Usulan dapat disampaikan kepada tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau kepada Biro bermutu, dan berkeadilan.
Kepegawaian Kementerian Kesehatan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
Selanjutnya yang mengangkat Bidan PTT menjadi kesehatan.
Calon Pegewai Negeri Sipil (CPNS) yakni institusi 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
yang menyediakan formasi CPNS. Penyedian formasi Strategi
CPNS dapat berasal dari pusat yaitu Biro Kepegawaian 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan
Kementerian Kesehatan dan daerah yaitu Badan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan
Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. melalui kerjasama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata,
terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis
Obat Generik bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif
dan preventif.
Apakah obat generik dapat dibeli oleh perusahaan
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan,
swasta untuk memenuhi kebutuhan obat perusahaan
terutama untuk mewujudkan jaminan sosial
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada
kesehatan nasional.
karyawan? Terima Kasih.
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan
Rudi.K
SDM Kesehatan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan
Jawab
keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta
Masyarakat, termasuk perusahaan swasta boleh membeli
menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu
obat generik , bahkan dianjurkan untuk memenuhi
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
kebutuhan pengobatan dan pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel,
transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk
Visi dan Misi memantapkan desentralisasi kesehatan yang
bertanggungjawab.
Minta penjelasan visi, misi dan rencana strategis

Mediakom No.XXIV/JUNI/2010

Info Sehat

Tinggalkan Lift,
Gunakan Tangga

T
inggalkan lift dan naik tangga paling tidak sampai lantai tiga setiap kali
berada dalam gedung, dapat menjadi alternatif bagi mereka yang tidak
sempat berolahraga. Selain menghemat energi, kebiasaan itu menjadikan
tubuh lebih bugar dan sehat.
Dalam tiap menitnya, aktivitas naik tangga diperkirakan akan
membakar kalori sebanyak 8-11 kkal. Menurut penelitan yang dilakukan oleh
American Council on Exercise aktivitas naik tangga yang dilakukan selama 30 menit
sama dengan melakukan olahraga bersepeda pada kecepatan 19-22 km per jam.
Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, aktivitas naik tangga yang
dilakukan secara rutin tiap harinya dapat menurunkan kadar ‘kolesterol jahat’ LDL
(low density lipoprotein) yang berfungsi untuk membawa kolesterol dari dalam
hati menuju sel-sel tubuh.
Jadi tinggalkan lift dan eskalator di kantor. Daripada lama menunggu naik lift
untuk naik/turun satu-dua lantai, ada baiknya naik/turun menggunakan tangga,
lebih cepat dan sehat.ngi-dari berbagai sumber

Tes Pendengaran

B
ukan pada Manula saja Soetjipto, Sp.THT dalam situs www.
ketajaman pendengaran ketulian.com menyebutkan
dapat menurun, pada bising di tempat permainan anak-
orang-orang yang anak di mal sangat tinggi penyebab
lebih muda juga dapat ketulian pada anak balita. Anak-
terkena gejala penurunan tajam anak hanya boleh berada di tempat
pendengaran..! Nah hati-hati kalau tersebut sekitar 1-2 jam. Lebih dari pendengaran Anda tidak sebagus
begitu. itu akan terjadi kelelahan koklea biasanya.
Gejala penurunan tajam yang akan menyebabkan gangguan 4. Anda kesulitan mendengar
pendengaran pada usia muda dapat pendengaran menetap. dalam lingkungan agak bising.
terjadi antara lain pada orang- Bila pada akhir-akhir ini Anda 5. Anda kesulitan dalam mengikuti
orang yang sehari-hari bekerja merasa ada yang kurang beres percakapan kelompok.
di lingkungan bising, seperti di dengan pendengaran, jangan ragu 6. Teman-teman bilang Anda
pabrik, kawasan bandara, atau untuk segera memeriksakan tajam menyetel radio ,walkman, TV
karena mengkonsumsi obat-obatan pendengaran ke dokter. terlalu keras.
tertentu. Berikut ini adalah beberapa 7. Teman-teman bilang bicara Anda
Pada anak-anak, dr. Damayanti pertanyaan seputar pendengaran selalu keras.
Anda 8. Anda mulai sulit memahami
1. Apakah Anda suka meminta perkataan anak-anak
lawan bicara Anda untuk 9. Anda mulai kesulitan mendengar
mengulang-ulang kata katanya ? di dalam gedung bioskop atau
2. Anda sering kurang dapat tempat yang luas.
memahami pembicaraannya 10. Anda mulai suka memastikan
walaupun dapat ucapan orang melalui teman
mendengarkannya? pembicaraan Anda.n
3. Anda merasa akhir-akhir ini gi- dari berbagai sumber

No.XXIII/APRIL/2010 Mediakom

Info Sehat

6 Gram Coklat Per Hari
Untuk Jantung Sehat

S
etiap sajian coklat tidak hanya menghadirkan pembuat
rasa nikmat yang disukai lidah, namun juga coklat
diyakini dapat bermanfaat bagi kesehatan mengandung
tubuh. Bahkan, satu potong kecil coklat pun flavanoid, satu
bisa berefek positif terhadap jantung dan zat yang mampu
tekanan darah. Tak heran jika coklat menjadi favorit meningkatkan oksida
setiap orang, anak-anak sampai orang tua. nitrat dalam darah dan mengoptimalkan fungsi
Hasil riset terbaru mengungkap, konsumsi coklat setiap pembuluh darah.
hari mampu meminimalisir risiko jantung dan stroke Untuk alasan yang sama, peneliti menemukan, coklat
sebesar 39%. Hal itu karena kokoa sebagai bahan dasar hitam jauh lebih bermanfaat ketimbang coklat susu
atau coklat putih untuk urusan kadar
antioksidan.
Brian Buijsse, pakar nutrisi dari German
Institute of Human Nutrition, Nuthetal,
Germany, menyatakan sekalipun individu
mengonsumsi satu potong kecil coklat,
manfaat yang diperoleh tetaplah sama.
Bahkan bila takarannya bertambah
hingga 6 gram, terbukti hanya 85 individu
dari 10.000 orang yang terkena serangan
jantung dan stroke.
Walau demikian Brian menegaskan,
konsumsi 100 gram coklat berarti
memasukkan 500 kalori pada tubuh.
Meskipun, coklat bermanfaat, namun jika
dikonsumsi terlalu banyak justru dapat
mengakibatkan kelebihan berat badan
yang berisiko tinggi tekanan darah tinggi
dan serangan jantung.
“Efek coklat untuk kesehatan memang
sangat menjanjikan. Tetapi, kita harus
mengonsumsi coklat sebagai bagian
dari kesehatan dan keseimbangan diet,”
katanya.
Ia menambahkan, kendati hanya
mengkonsumsi sedikit coklat, asalkan
tidak dibarengi dengan asupan makanan
ringan, Anda bisa terhindarkan dari
penyakit jantung.
Sebaiknya hindari mengonsumsi
coklat secara berlebihan. n
gi- dari berbagai sumber

Mediakom No.XXIII/APRIL/2010

Info Sehat

Sinyal Tubuh Bila Kekurangan Vitamin

S
etiap orang pasti pernah Jerawat
mengalami kekurangan Timbulnya jerawat, selain bisa
suatu vitamin atau zat disebabkan karena kotoran yang
tertentu yang sangat menghambat di pori-pori kulit wajah
dibutuhkan oleh tubuh kita, kemungkinan lainnya juga
kita. Biasanya, saat seperti ini, tubuh bisa karena kekurangan vitamin B
memberikan sinyal-sinyal tertentu. kompleks, vitamin E dan asam lemak
Sayangnya, tidak semua orang peka esensial. Sebaiknya konsumsi produk
terhadap sinyal tersebut, ada zat hewani, sereal, unggas dan makanan
yang kurang. laut.
Berikut adalah beberapa sinyal
yang menandakan tubuh kita
kekurangan zat tertentu:
Rambut tipis
Kemungkinan kekurangan zat
Kuku mudah patah besi atau zink. Sebaiknya konsumsi
Kemungkinannya adalah akibat daging, kacang-kacangan, produk
kekurangan zat besi, zink dan asam susu dan kerang.
lemak esensial. Sebaiknya konsumsi
daging, kacang-kacangan dan ikan.
Jangan anggap remeh bila kuku
Ketombe
Kulit kepala yang berminyak serta
Anda patah. Biasanya memang
kotoran yang menempel di rambut
keadaan seperti ini disebabkan
dapat menyebabkan ketombe. Tapi,
karena kuku dalam kondisi kering.
ternyata selain itu ketombe juga
Namun jangan terus menerus
dapat disebabkan karena Anda
membiarkan keadaan ini karena bisa
kekurangan vitamin C, B6, zink dan
saja ini merupakan indikasi Anda
asam lemak esensial. Sebaiknya
terkena penyakit tiroid.
konsumsi buah-buahan seperti jeruk,
daging, ikan, unggas dan produk
Mata terasa kering susu.
Mata yang terasa kering kerap
disebabkan oleh kondisi lingkungan
sekitar kita. Ini disebabkan karena
Mata merah
Mata yang merah seringkali kita
air mata tidak dapat melapisi mata
indikasikan karena kelelahan atau
dengan baik. Atasi ini dengan Bibir pecah-pecah kemasukan debu. Namun, ternyata
mengonsumsi vitamin A dan asam Bibir pecah-pecah yang sering mata merah juga mengindikasikan
lemak esensial. Sebaiknya konsumsi kita indikasikan sebagai tanda Anda kemungkinan kekurangan
sayuran atau buah yang berwarna bahwa tubuh kita mengalami vitamin A dan B2. Sebaiknya
hijau, kuning atau oranye. panas dalam, disebabkan karena konsumsi produk susu, daging, buah
kekurangan vitamin B2. Sebaiknya atau sayuran berwarna oranye dan
Pecah-pecah di bagian konsumsi daging dan produk susu. hijau.
ujung mulut
Penyebabnya dapat terjadi Kulit memerah di wajah Luka lambat sembuh
dikarenakan kekurangan zat besi, berminyak Kemungkinan kekurangan zink.
vitamin B12, B6 dan asam folat. Kemungkinan kekurangan Sebaiknya konsumsi produk susu
Sebaiknya Anda mengonsumsi vitamin B2, B6, zink atau asam lemak dan kerang.n
daging, kacang-kacangan dan esensial. Sebaiknya konsumsi daging, gi- dari berbagai sumber
sayuran berwarna hijau. ikan, unggas dan kerang.

No.XXIII/APRIL/2010 Mediakom

Ragam

Meningkatkan
Pembinaan
Kesehatan Haji

K
ementerian Kesehatan terus meningkatkan
pembinaan dan pelayanan kesehatan
bagi jamaah haji. Pembinaan dilaksanakan
secara menyeluruh meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama
berbagai pihak terkait, sektor dan pemerintah
daerah. Mulai dari pelayanan kesehatan di tanah air
sebelum keberangkatan jemaah sampai kembali kekurangan dan kelemahan pelaksanaan dilapangan.
ke tanah air kembali merupakan proses pelayanan Pelaksanaan pembinaan manasik haji agar
berkesinambungan dan komprehensif. disinkronkan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Puskemas di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan
Wan Alkadri Sai Sohar, MSc dalam resume pertemuan terdapat materi penyuluhan kesehatan yang melibatkan
rakon pasca operasional penyelenggaraan kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
haji tahun 2009/1430 di Jakarta. Sehingga bimbingan dan penyuluhan kesehatan selama
Menurut dr. Wan Alkadri pelaksanaan pemeriksaan manasik haji menjadi media diskusi antar jamaah haji dan
kesehatan pertama di Puskesmas meliputi pemeriksaan, konsultasi berhaji sehat dan mandiri, ujar dr.Wan Alkadri.
pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Pemeriksaan Khusus isu vaksin Meningitis Meningokokus, tugas
kedua dilaksanakan di rumah sakit Kabupaten/ Kota Kementerian Kesehatan memberikan vaksin kepada
oleh dokter spesialis pada jamaah haji lanjut usia, seluruh jamaah haji dan umroh. Sehingga mereka
risiko tinggi dan hamil. Sementara Dinas kesehatan terlindung dari kemungkinan terjangkit penyakit
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, meningitis. “Terkait dengan masalah halal dan haram
Embarkasi/debarkasi agar melaksanakan pelayanan status vaksin tetap mengacu kepada Fatwa Majelis
kesehatan sesuai Kepmenkes dan mencermati Ulama Indonesia (MUI)” tegas dr.Wan. nPra
,

Dr. Wan AlKadri, MSc:
Pelayanan Kesehatan Haji
2010 harus lebih baik
W
alau perbaikan terus dari rekrutmen TKHI, pemberian sehingga pelayanan kesehatan jamaah
dilakukan, masih vaksinasi, dan pelayanan kesehatan haji tahun ini lebih baik dari tahun
ada saja kekurangan secara umum di tanah air maupun di sebelumnya. Berikut ini wawancara
di sana-sini setiap Arab Saudi. Langkah apa saja yang Mediakom dengan Kepala Pusat
tahunnya. Mulai akan dilakukan untuk memperbaiki, Kesehatan Haji dr. Wan Alkadri, MSc.

10 Mediakom No.XXII/APRIL/2010

Ragam
Bagaimana hasil evaluasi pelayanan kesehatan sudah cukup Koordinasi ini kan penting,
pelaksanaan kesehatan haji tahun memadai. umpamanya informasi harus
2009? Namun demikian, masih menyediakan data yang sama dari
Untuk mengevaluasi pelayanan menghadapi berbagai kekurangan orang yang sama, padahal sudah
kesehatan haji 2009, harus yaitu petugas kesehatan, ketersediaan tersedia. Oleh karena itu harus
menggunakan indikator keberhasilan obat dan masalah koordinasi. dilakukan koordinasi. Koordinasi
yang dapat dilihat dari segi input, Koordinasi belum berjalan secara muncul karena mempunyai tujuan
proses dan output. Salah satu optimal, baik koordinasi dengan yang sama, mempunyai persepsi
output keberhasilan yaitu angka Kementerian Agama, Kementerian yang sama dan mempunyai suatu
kematian jemaah haji turun secara Luar Negeri dan koordinasi secara kegiatan yang sama.
signifikan dibandingkan tahun internal. Sehingga penugasan pemimpin
sebelumnya. Kalau dilihat dari segi yang ada di Arab Saudi harus
proses pelayanan kesehatan, petugas Terkait dengan koordinasi tahun memenuhi kriteria yang akan diatur,
kesehatan di semua tempat, apakah kemarin masih lemah, upaya membuat kriteria yang menjadi
di Mekkah, Jeddah, Madinah, sektor peningkatannya seperti apa? koordinator. Dipilih orang yang
dan kloter sudah memberikan Ya, koordinasi harus dilakukan terbaik di Kementerian Kesehatan
pelayanan yang cukup memadai. khususnya dengan Kementerian maupun UPT-nya. Ini salah satu syarat
Berdasarkan hasil survey kepuasan Agama di semua kegiatan yang melakukan koordinasi. Namanya saja
yang ditanyakan kepada jemaah dianggap penting, seperti bidang koordinator. Jadi fungsi utamanya
sebagian besar menyatakan bahwa perekrutan tenaga dan pelatihan meningkatkan dan memperbaiki
pelayanan kesehatan sudah cukup tenaga. Demikian juga pada waktu koordinasi.
memuaskan. menggunakan fasilitas, fasilitas mana
Dari segi input, seperti sarana- yang akan digunakan bersama, harus Bagaimana langkah berikutnya?
prasarana pelayanan kesehatan di ada koordinasi secara baik. Dari hasil evaluasi pelayanan
Mekkah, sudah membangun dan kesehatan haji 2009, perlu
memfungsikan Balai Pengobatan Haji Sebagai contoh untuk mengakses merumuskan apa yang akan
Indonesia dengan kualifikasi rumah data dari siskohat Kemenag tidak dilakukan tahun 2010. Bidang
sakit kelas C. Termasuk melengkapi bisa cepat untuk publikasi. Ke depan ketenagaan misalnya harus
logistiknya, sehingga kualitas bagaimana koordinasinya? menjadikan rekrutmen Tenaga
Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
Dr. Wan AlKadri, MSc menjadi bagian dari reformasi
Kepala Pusat Kesehatan Haji birokrasi. Sehingga dalam waktu
singkat akan mendapat tenaga yang
professional, handal, bertanggung
jawab dan amanah. Sehingga mereka
dapat melakukan tugas di Arab Saudi
dengan baik.
Alhamdulillah dari proses
rekrutment yang dilakukan secara
transparan, menggunakan cara
planning system. Berikutnya dilakukan
verifikasi, nominasi, seleksi dan
pelatihan. Pelatihan merupakan suatu
persyaratan yang menentukan untuk
mencari petugas kesehatan yang
diharapkan.
Sedang dalam bidang obat, sudah
menyusun perencanaan terpadu
dengan melibatkan semua pelaku
lama yang sudah bertugas. Termasuk
dengan unit struktural Pusat

No.XXII/APRIL/2010 Mediakom 11

Ragam
Kesehatan Haji, P2PL, dan rumah
sakit. Merumuskan kebutuhan

Seleksi
obat dan jenis obat yang akan
dipakai di tahun 2010, dengan
memperbaiki formularium obat.
Disamping itu juga melakukan
perbaikan sarana prasarana BPHI
Madinah, dengan membuat Oleh Zaenal Abidin, S.AP, M.AP
kontrak baru, kemudian
mendesain ulang sehingga Staf Sub Bagian TU Biro Setjen Depkes RI
menjadi rumah sakit kelas B.
Dalam pelayanan kesehatan
yang tidak kalah penting adalah

S
pemeriksaan dan pelaksanaan
umber daya manusia (SDM) Assessment Center.
pembinaan di daerah asal. Saat ini merupakan aset utama Sebagaimana diuraikan oleh
sudah menetapkan 150 kabupaten / dan berperan penting bagi Tim Assessment Center Badan
kota ( 30%) yang akan melaksanaan kelangsungan hidup suatu Kepegawaian Negara, metode
pemeriksaan pelayanan dan organisasi. Setiap organisasi Assesment Center diharapkan
pembinaan jemaah haji secara dituntut membina kompetensi dapat digunakan secara optimal
standard. Mudah mudahan tahun pegawainya sesuai dengan kompetisi untuk penelusuran potensi dan
depan akan meningkat 50%, tahun jabatan-jabatan yang ada dalam minat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berikutnya 70%, sehingga pada struktur organisasi. Oleh karena itu yang akan di tempatkan dalam
akhir tahun 2014 akhir dari periode perlu dilakukan berbagai upaya untuk suatu jabatan dan sesuai dengan
Kementerian Kesehatan 100% meningkatkan dan mengembangkan kehendak UU Nomor 43 Tahun 1999
potensi setiap pegawai agar memiliki Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan
pemeriksaan dan pelayanan jemaah
kecakapan, keterampilan, dan “Pengangkatan PNS dalam suatu
haji di daerah asal sudah standar. keahlian yang pada akhirnya tercipta jabatan dilaksanakan berdasarkan
Jadi diharapkan 210 ribu profesionalisme yang diperlukan prinsip profesionalisme sesuai
jemaah yang memenuhi untuk menangkal berbagai ancaman, dengan kompetensi, prestasi, dan
persyaratan sanggup dan mampu hambatan dan tantangan yang jenjang pangkat yang ditetapkan
melaksanakan ibadah haji, maka dihadapi saat ini dan di masa depan. dalam jabatan itu serta syarat
dari segi kesehatan juga sudah Di lingkungan instansi pemerintah, objektif lainnya tanpa membedakan
memenuhi standar. Diharapkan untuk mengantisipasi situasi jenis kelamin, suku, agama, ras atau
dengan pelayanan kesehatan yang tersebut, pemerintah melalui UU golongan” .
standar sewaktu di Arab Saudi Nomor 43 Tahun 1999 tentang
semua jamaah dapat melaksanakan Perubahan atas UU Nomor 8 Proses dan Tahapan Seleksi
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Menurut Veithzal Proses seleksi
semua proses ibadahnya, bagi
Kepegawaian telah mengubah adalah langkah-langkah yang harus
yang sakit setelah mendapat paradigma di bidang kepegawaian, dilalui oleh para pelamar sampai
pertolongan dapat melakukan dari pendekatan yang berorientasi akhirnya memperoleh keputusan
ibadah. Sehingga semua jamaah pada administrasi kepegawaian, diterima atau ditolak sebagai pegawai
akan mendapatkan predikat haji, ke pendekatan manajemen SDM. baru.
kecuali yang meninggal. Sebagai tindak lanjut dari undang Sistem Seleksi yang yang efektif
undang tersebut, pemerintah telah pada dasarnya memiliki 3 sasaran
Harapan bapak untuk tahun melakukan kajian dan mengeluarkan yaitu:
2010 kira-kira seperti apa berbagai peraturan pelaksanaan 1. Keakuratan, artinya kemampuan
sih pelayanan kesehatan haji antara lain Peraturan Pemerintah dari proses seleksi untuk secara
Indonesia ini ? Nomor 100 Tahun 2000 yang tepat dapat memprediksi kinerja
kemudian di perbaruhi dengan pelamar. Pertanyaan berikut ini
Yang pasti 2010 harus lebih
Peraturan Pemerintah Nomor 13 mungkin dapat dipertimbangkan
baik dari 2009. Oleh karena itu Tahun 2002 tentang Pengangkatan ketika melakukan seleksi, seperti
semua simpul yang ada di tanah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan apa kelemahan dari:
air, embarkasi, perjalanan dan Struktural dan Keputusan Kepala a. Instruktur yang kurang
di Mekkah akan ditingkatkan. Badan Kepegawaian Negara menguasai materi ?
Sehingga tingkat kepuasan Nomor 46 A tentang Pedoman b. Proses seleksi yang tidak dapat
pelayanan kesehatan meningkat. n Penyusunan Standar Kompetensi memprediksi kinerja pelamar di
Pra Jabatan Struktural PNS dan Metode tempat kerja ?


Ragam

pengelola baik pimpinan maupun staf harus memiliki
integritas diri yang tanpa kompromi, penyelenggara
proses seleksi calon pegawai harus memiliki ilmu
pengetahuan cara memproses pengadaan pegawai yang
baik dan benar, agar proses seleksi calon pegawai menjadi
bersih, transparan, dan profesional, diperlukan petugas
yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengemban
amanah sebagai panggilan jiwanya, proses seleksi calon
pegawai akan bersih, transparan, dan profesional apabila
para pimpinan dan staf pengelola proses tersebut
memiliki kepedulian yang tinggi lepada para pelamar
dan keluarganya untuk memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan
secepat-cepatnya, proses seleksi akan berlangsung
secara profesional apabila para pengelolanya memiliki
c. Perhitungan dengan menggunakan komputer yang keterampilan yang tinggi dalam berinteraksi personal
menghasilkan jawaban yang salah. dengan orang lain,seleksi calon pegawai akan profesional
2. Keadilan, artinya menjamin setiap pelamar yang bila ditangani oleh orang-orang yang memiliki sikap
memenuhi syarat untuk mendapat kesempatan yang mental yang positif, dalam arti selalu menjaga norma dan
sama di dalam sistem seleksi bila: etika yang selaras dan seimbang dalam kehidupannya
a. Didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang sesuai akidah yang diyakininya, dan proses seleksi calon
dijalankan secara konsisten pegawai akan berhasil apabila ditangani oleh orang-orang
b. Menggunakan standar penerimaan yang sama yang memiliki keseimbangan dalam hidupnya.
untuk semua pelamar.
3. Keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat Kesimpulan
dalam proses seleksi apabila : Proses seleksi bukanlah kegiatan yang berdiri
a) Selama proses seleksi pelamar dan pewawancara sendiri, artinya dalam melakukan kegiatan seleksi perlu
menggunakan waktu dengan efektif dan baik. mempertimbangkan berbagai masukan faktor misalnya
b) Setiap orang memperoleh manfaat dengan informasi tentang analisis gambaran uraian pekerjaan
mengikuti proses seleksi terlepas dari keputusan yang akan dilakukan, persyaratan yang harus dipenuhi
penerimaan karyawan yang diambil. dan standar prestasi kerja yang harus dicapai. Kemudian
c) Citra perusahaan/situasi dan harga diri para yang perlu dipertimbangkan adalah rancangan SDM
pelamar tetap terjaga. karena di dalamnya akan tergambar lowongan yang ada
Dalam menangani penerimaan pegawai baru, seleksi dan persyaratan apa yang harus diperhitungkan untuk
calon pegawai harus diselenggarakan secara profesional, menentukan berbagai langkah dalam menentukan proses
dalam arti tidak asal jadi. Kriteria yang harus dipenuhi bila seleksi.
pengolahan seleksi dapat disebut profesional, yaitu para Kesalahan yang paling mendasar dalam proses


Ragam
rekrutmen atau seleksi adalah tidak tersedianya analisis Proses seleksi dan penetapan yang tidak sesuai dengan
jabatan padahal analisis jabatan merupakan input utama prosedur dan syarat normatif akan sulit mencocokkan
sebelum dilakukan proses seleksi. Analisis merupakan antara karakteristik individu (pengetahuan, keterampilan,
hal yang mendasar dalam proses seleksi, tanpa adanya pengalaman, dan lain-lain) dengan persyaratan jabatan
data yang akurat tentang profil dari suatu jabatan, jenis yang harus dimiliki individu tersebut. Kegagalan dalam
keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan serta mencocokkan kedua hal tersebut dapat menyebabkan
pengalaman dan pendidikan yang dipersyaratkan untuk kinerja karyawan menjadi tidak optimal dan kepuasan
menduduki jabatan tersebut maka proses seleksi akan kerja sangat rendah, tidak jarang hal ini membuat individu
menjadi tidak efektif sehingga tidak diperoleh hasil yang menjadi frustasi. n
optimal dan bahkan tidak akan memberikan kepuasan
kepada pegawai yang bersangkutan.

Menuju Jaminan Kesehatan
Sosial Nasional
Oleh dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH *)
Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, tanggal 25 Maret 2010. Untuk memberikan kesempatan masyarakat luas
untuk memahami ide yang dituangkan dalam tulisan ini kami sajikan untuk pembaca Mediakom.

D
isahkannya Undang masyarakat yang lain. gratis “. Memang nantinya dalam
undang Reformasi Sebenarnya jaminan negara bagi praktiknya setiap orang yang
Kesehatan oleh Presiden layanan kesehatan sudah memiliki menggunakan fasilitas kesehatan
Amerika Serikat Barack payung hukum dengan adanya tidak mengeluarkan uang PADA SAAT
Obama, awal pekan ini, UU No. 40/2004 tentang Sistem menerima pelayanan kesehatan
merupakan terobosan luar biasa Jaminan Sosial Nasional (SJSN). tersebut. Gratis? Tentu tidak.
bagi pelayanan kesehatan di negeri SJSN adalah suatu tatanan atau tata Pelayanan kesehatan itu mahal.
yang berideologi kapitalisme dan cara penyelenggaraan program Pelayanan kesehatan tersebut suatu
kebebasan individu ini. jaminan sosial untuk menjamin agar waktu pasti harus dibayar oleh
Salah satu yang terpenting adalah setiap warga negara mempunyai seseorang atau oleh suatu institusi.
universal coverage, termasuk untuk perlindungan sosial yang dapat Jadi, kapan pembayaran dilakukan?
30 jutaan rakyat miskin yang selama memenuhi kebutuhan dasar hidup Dan oleh siapa?
ini tak mampu membeli asuransi yang layak. Jaminan sosial dimaksud Indonesia sudah lama mengenal
kesehatan. meliputi jaminan kesehatan, jaminan asa gotong royong. Saling
Bagaimana dengan Indonesia? kecelakaan kerja, jaminan hari tua, membantu, si kaya menolong si
Indonesia belum bisa segera jaminan pensiun, dan jaminan miskin, si kuat menolong si lemah.
mengikuti jejak AS walaupun selama kematian. SJSN berasaskan gotong royong.
ini sudah ada mekanisme untuk Setiap WNI berhak mempunyai Jaminan kesehatan tidak gratis,
membantu layanan kesehatan bagi jaminan kesehatan sosial, tanpa tetapi didanai bersama-sama secara
warga miskin. Target pencapaian kecuali, tidak peduli kaya atau bergotong royong melalui iuran.
universal coverage di Indonesia miskin, tinggal di kota atau di daerah UU SJSN mengamanatkan bahwa
perlu realistis dan bertahap terpencil, kaum elit ataupun rakyat setiap orang wajib menjadi peserta
mengingat kemampuan keuangan biasa. program Jaminan Kesehatan Sosial
negara serta kelayakan (feasibility) Nasional. Iuran bagi fakir miskin dan
mekanisme pengumpulan dana. Bukan pengobatan gratis tidak mampu dibayar Pemerintah,
Untuk awalnya, full coverage mungkin Apa artinya “mempunyai jaminan masyarakat pekerja (formal/penerima
akan diutamakan untuk warga tak kesehatan“? Istilah ini sering upah) iurannya ditanggung bersama
mampu dan coverage pelayanan disalahartikan atau disimplifikasi oleh pekerja dan pemberi kerja,
kesehatan dasar untuk seluruh warga sebagai “ memperoleh pengobatan sedangkan sektor informal (pekerja


Ragam
mandiri/tidak menerima upah) SJSN. Jaminan kesehatan masyarakat 2,9 persen.
iurannya ditentukan khusus. (Jamkesmas) yang telah dimulai sejak Untuk mencapai sistem Jaminan
Sesuai UU No. 40/2004, dana tahun 2005 (dulu Askeskin) sebagai Kesehatan Sosial Nasional tidak
untuk menjamin kesehatan peserta bentuk pelaksanaan kewajiban cukup hanya memperluas cakupan
dikumpulkan secara teratur pemerintah terhadap fakir miskin dan kepesertaan, diperlukan kesiapan-
oleh sebuah atau lebih Badan tidak mampu, tetap dijalankan dan kesiapan infrastruktur yang matang.
Penyelenggara Jaminan Sosial. Dana diperbaiki mutunya sebagai langkah Dalam hal kelembagaan, RUU Badan
dikumpulkan tanpa menunggu kasus awal penyelenggaraan Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
penyakit. Hal ini berbeda dengan Kesehatan Sosial Nasional secara kini sedang digodog di DPR. Badan
mekanisme pengumpulan koin untuk menyeluruh. tersebut nantinya bersifat nirlaba,
ananda Bilqis yang dilakukan pada Sebuah tim yang melibatkan dana amanah, bersifat nasional,
saat ia sudah mengalami musibah banyak akademisi, praktisi, akuntabel, transparan, dengan
sakit (dan perlu biaya besar) sehingga kementerian terkait, dan Dewan portabilitas.
menggerakkan rasa kemanusiaan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tiap-tiap sub sistem perlu ditata
dan solidaritas sosial masyarakat tengah merancang peta jalan untuk secara harmonis dengan sub sistem
Indonesia. pencapaian Jaminan Kesehatan Sosial lainnya. Perlu dirancang secara baik
Manfaat yang diperoleh Nasional bagi seluruh penduduk. Peta ketersediaan Pemberi Pelayanan
peserta bersifat komprehensif jalan ini mencakup aspek regulasi, Kesehatan (PPK) yang meliputi
berupa pelayanan kesehatan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar/primer
promotif, preventif, kuratif, hingga paket manfaat, jaringan pelayanan, hingga tersier.
rehabilitatif. Pembayaran kepada pendanaan, manajemen, dan sumber Selaku Menteri Kesehatan RI,
Pemberi Pelayanan Kesehatan daya lainnya. saya mengajak seluruh komponen
(PPK) bersifat prospective payment Saat ini baru 50,8 persen masyarakat untuk ikut serta
system, suatu cara pembayaran yang penduduk Indonesia yang menyukseskan upaya menuju
kesepakatannya dilakukan di depan mempunyai jaminan kesehatan: pencapaian Jaminan Kesehatan Sosial
sebelum pelayanan diberikan. terdiri dari peserta Jamkesmas/ Nasional bagi seluruh penduduk
Jamkesda 37,5 persen, peserta sesuai amanah UU SJSN. n
Peta Jalan Askes sosial 6,6 persen, peserta (* Menteri Kesehatan)
Kementerian Kesehatan periode Askes komersial 1 persen. Jaminan
2010-2014 bertekad untuk melakukan kesehatan dalam Jamsostek 2 persen,
percepatan implementasi amanat UU Asabri 0,9 persen, dan asuransi lain

Otak dan Pemilihan cara melakukan organisasi otak
sehingga terjadi optimalisasi seluruh
fungsinya.

Sumber Daya Manusia Sesuai dengan aktivitas otak maka
lobus frontal mempunyai fungsi
eksekutif yang berperan sebagai
fungsi manajemen. Seorang individu,
profesional, manajer dan pemimpin
Oleh dr. Jofizal Jannis, Sp.S(K) dan yang baik harus berupaya menguasai
fungsi lobus frontalis ini, supaya
Drs. Muh. Nasrun Harun, MAP. mampu menggunakan dengan
baik, sehingga dapat bersaing di era
kompetisi antar otak dan kecerdasan di

P
Millenium ke-3 ini.
emilihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan dan penempatan
bertujuan mencari kualitas, maka yang dipilih SDM ke arah fungsi otak belum tersosialisasi dengan
harus mampu menciptakan nilai komparatif, baik, sehingga arah pengembangan dan penempatan
kompetitif–generatif–inovatif. Mampu pegawai saat ini baru menggunakan standar kompetensi
mengerahkan seluruh energi optimal seperti jabatan yang memuat antara lain latar belakang
penggunaan fungsi otak yaitu intelegensi, kreativitas pendidikan; ketrampilan yang harus dimiliki; jenis
dan imajinasi. Seluruh fungsi tersebut merupakan fungsi kelamin dan pengalaman kerja. Bahkan beberapa
utama lobus frontalis (premotor dan prefrontal) dengan penempatan pegawai hanya berdasarkan pangkat dan


Ragam
golongan. Kalau dilihat sejak dikatakan tidak terukur.
awal pendidikan, maka tidak Selain itu, Tony Buzan
tampak gambaran pasti mengisyaratkan bahwa
tentang pengembangan pada setiap otak manusia,
ke arah otak kiri otak ada sekitar satu trilyun
kanan sehingga upaya (1,000,000,000,000) sel
mencapai efisiensi kerja otak. Setiap sel otak
masih tertinggal karena arah (neuron) berisi satu
tidak sesuai dengan cara elektrokimia besar
pengembangan SDM. kompleks dan kuat
Kesenjangan terjadi merupakan mikrodata
antara posisi jabatan yang memproses serta
dan pendidikan menjadi memancarkan sistem yang
tidak sesuai, karena yang kompleks.
bersangkutan hanya bekerja
untuk menyelesaikan tugas Manajemen
rutin, tanpa melakukan perangkat otak
inovasi baru yang menyebarkan virus kreatif. Padahal Fungsi manajemen (planning, organizing, actuating/
yang diharapkan terbentuknya kemampuan imajinasi motivating, dan controlling) sesuai dengan fungsi
dan kreativitas yang mengarah pada kemajuan dan eksekutif yang ditopang mekanisme kerja otak, seorang
pengembangan, bukan hanya pada penyelesaian tugas profesional, pemimpin dan manajer harus berupaya
saja. menguasai fungsi lobus ini karena problem solving,
Menempatkan seseorang pada posisi yang tepat kreativitas dan innovasi berada di bagian otak.
akan membawa organisasi menjadi lebih hidup, akan Otak merupakan organ yang mempunyai
terjadi hal hal baru untuk pengembangan organisasi dan kemampuan belajar, terdiri dari belahan kiri dan kanan
pejabat itu sendiri. Menurut John Naisbit dalam bukunya yang mempunyai fungsi berbeda, sedangkan daya saing
Mind Set “ budaya visual mengambil alih dunia karena ditentukan oleh kecakapan menyerap pelajaran karena
visual ini merupakan fungsi otak kanan” . pikiran (mind), tubuh (body), emosi dan otak merupakan
Naisbit mengatakan, sejak dahulu menceritakan, suatu kesatuan.
menjelaskan, menyarankan, mengubah, memenangkan, Mengapa seseorang hanya mampu menghafal
membujuk, dan kata kata menyentuh selalu digunakan. pelajaran dalam jangka waktu pendek, sedangkan untuk
Tapi kini, bahasa telah kalah oleh budaya visual, gambar menceritakan kisah detail tentang kehidupan pribadi 10
langsung, film, video menggantikan penutur cerita dan tahun yang lalu dapat diingat secara keseluruhan?
buku. Budaya visual sukar dilupakan, sudah tertanam Pada prinsipnya dalam menggunakan otak untuk
sejak masih kanak kanak. Budaya ini mengambil alih belajar dan mengingat harus sesuai dengan cara kerja
dunia dengan mengorbankan dunia tulis. otak dan menggunakan ke-dua belah otak. Setiap
Novel yang merupakan ranah fantasi memang belahan dipisahkan oleh jembatan emas (golden bridge)
tidak mati, tapi mengalami perdarahan yang sangat yang merupakan tempat penyeberangan kecerdasan
parah. Situasi demikian telah berjalan sampai saat ini, dan kecerdikan seseorang. Setiap belahan menunjukkan
arahnya adalah penggunaan otak kanan, bukan berarti pola pikir tertentu yang berbeda dan bertentangan.
melupakan otak kiri. Konsekuensi dari kenyataan yang Gabungan ke-dua pola belahan tadi akan membentuk
telah digambarkan tadi menjadi tantangan dan peluang seseorang menjadi cerdas, cerdik berfikir, berakal dan
untuk mengembangkan SDM, memilih SDM berdasarkan berakhlak.
kemampuan fungsi otak yang membagi atas otak kanan Pelaksanaan manajemen perangkat otak terdapat
dan kiri. ketimpangan fungsi, karena tidak dapat konsentrasi.
Misal sewaktu mendengarkan ceramah menggunakan
Perangai otak otak kiri, kemudian mencatat menggunakan otak
Albert Einstein mengatakan, ada dua hal yang tidak kiri, berfikir logis juga menggunakan otak kiri
terbatas. Yakni alam semesta dan otak manusia. Begitu sehingga melimpah dan overloaded. Selain itu dalam
hebatnya maka banyak tokoh otak menyampaikan melaksanakan fungsi manajemen tidak kreatif, tidak
keistimewaan otak manusia ini antara lain, Sir Charles hafal mati, belajar dan bekerja tidak fun, sehingga mudah
Sherrington mengatakan bahwa otak manusia seperti lupa.
alat tenun dengan berjuta pintalan mengikat, dengan Oleh sebab itu, dalam penempatan seseorang
menenun pola yang penuh arti. dalam jabatan, selain berdasarkan standar kompetensi
Dalai Lhama menyebutkan bahwa otak bukanlah juga harus disesuaikan dengan dominasi fungsi otak
elemen tubuh yang statis, sehingga tidak bisa diubah. seseorang dengan jabatan yang dipangkunya.n
Potensi otak berubah tidak terbatas, bahkan boleh


Media Utama

Media
Utama

S
etelah sukses melakukan reformasi MDGs), Pokja Pembiayaan Kesehatan (Jamkesmas),
pendidikan pada masa jabatan pertama, Pokja Manajemen Kesehatan, dan Good Governance,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pokja Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Pokja
bertekad melakukan reformasi kesehatan Sumber Daya Manusia.
pada masa jabatan kedua (2009-2014). Tim terdiri dari berbagai unsur yaitu Kementerian
Hal itu disampaikan Presiden SBY ketika Kesehatan, BKKBN, Badan POM, Perguruan Tinggi dan
melantik 17 anggota Konsil Kedokteran Organisasi Profesi telah menyusun dokumen roadmap
Indonesia tahun lalu di Istana Negara. reformasi kesehatan masyarakat sebagai arah, dasar,
Untuk menindaklanjuti tekad Presiden Susilo dan strategi agar dapat dijadikan acuan bagi seluruh
Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan, dr. Endang pelaku pembangunan kesehatan baik masyarakat,
Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, telah membentuk swasta maupun Pemerintah (Pusat, Provinsi dan
Tim Penyusun Roadmap Reformasi Kesehatan Kabupaten/Kota) serta pihak-pihak terkait dalam
Masyarakat melalui SK Menkes No. 1067/Menkes/SK/ rangka melaksanakan reformasi kesehatan masyarakat
XI/2009. Tim terdiri dari 5 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu tahun 2010-2014.
Pokja Upaya Kesehatan (Pelayanan dan Pencapaian Prioritas reformasi tahun 2010-2014 diarahkan pada

No.XXIII/APRIL/2010 Mediakom 17

Media Utama
Susunan Tim Penyusunan
Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat
Pengarah 3. dr. Budi Hidayat 4. Sukendar Adam, DIM, M.Kes
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, 4. Dr. drg. Mardiati Najib 5. Dr. Ondri Dwi Sampurno, Msi, Apt
Dr.PH 5. Prof Ascobat Gani, MPH, Dr.PH 6. Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.Kes
Koordinator 6. Suhardjono, SE, MM 7. Dr. Delina Hasan (FKM-UI)
Drg. Naydial Roesdal. MSc.PH 7. Harmen Mardjunin, SE, MM
Sekretaris Umum 8. dr. Donald Pardede, MPPM POKJA SUMBER DAYA MANUSIA
Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes 9. Drs. Bayu Teja, Apt, M,Phar
Anggota Sekretariat 10. drg. Usman Sumantri, MSc Ketua : dr. Bambang Giatno Raharjo,
1. dr. Slamet, MHP MPH
2. R.J. Sukowidodo, SKM, MPH POKJA MANAJEMEN KESEHATAN, GOOD Ketua 1 : Prof. Tjandra Yoga Aditama,
GOVERNANCE Sp.P(K)
POKJA UPAYA KESEHATAN Ketua 2 : Dr. Triono Soendoro, Ph.D
(PELAYANAN dan PENCAPAIAN MDGs) Ketua : dr. Faiq Bahfen, SH Sekretaris : Drs. Abdurahman, MPH, SH,
Ketua 1 : dr. Ratna Rosita Hendardji, DFM, Sp.F(K)
Ketua : dr. Budihardja, MPH, DTMH MPHM Anggota
Ketua 1 : dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B(K) Ketua 2 : dr. Krishnajaya, MS 1. Dr. dr. Adang Bahtiar
Ketua 2 : dr. Sugiri (BKKBN) Sekretaris : Prof. dr. Budi Sampurna, SH, 2. dr. Sandi Ilyanto
Sekretaris : dr. T. Marwan Nusri, MPH DFM, Sp.F(K) 3. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Anggota Anggota 4. Drs. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA
1. Prof Umar Fahmi 1. Prof. Laksono 5. dr. Asyikin Iman Dahlan, MHA
2. Prof Azrul Azwar 2. Prof. Amal C. Sjaaf 6. dr. Setiawan Soeparan, MPH
3. dr. Nyoman Kandum, MPH 3. Prof. Purnawan Djunadi 7. drg. S. R. Mustikowati, M.Kes
4. dr. Endang Anhari 4. dr. Guntur Budi Wanarto, MM, MSc 8. Dr. Ida Bagus Indra Gotama
5. dr. Edi Suranto, MPH 5. dr. Sandi Ilyanto
6. dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M,Kes 6. dr. Lily S. Sulistyowati, MM TIM PERUMUS
7. dr. Ina Hernawati, MPH 7. dr. E. Jane Supardi, MPH, Dsc
8. dr. Iwan M.Muljono, MPH 8. dr. Abdul Rival, MSc Ketua : dr. Indriyono, MPH
9. dr. Kuwat Sri Hudayo, MS 9. dr. Kirana Pritasari, MQIH Wakil Ketua : dr. Untung Suseno Sutarjo,
10. Dr. dr. Trihono, M.Kes 10. Burlian Mughni, SH M.Kes
11. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME 11. Arsil Rusli, SH, MH Sekretaris : dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes
12. dr. Sri Hermiyati, MSc 12. Sukamto, SH ANGGOTA
13. dr. Abidinsyah Siregar, MPH 13. Dr. Dadi Sunjaya 1. dr. T. Marwan Nusri, MPH
14. dr. M. Sholah Imari, MSc 2. Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F, (K)
15. drg. Tini Suryani Suhandi, M.Kes POKJA KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN 3. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME
KESEHATAN 4. dr. Ina Hernawati, MPH
POKJA PEMBIAYAAN KESEHATAN 5. Dr. dr. Trihono, M.Kes
(JAMKESMAS) Ketua : Dra. Kustantinah, Apt, M, Appt, 6. dr. Sandi Ilyanto
Sc 7. Dr. dr. Adang Bahtiar
Ketua : dr. Sjafii Ahmad, MPH Ketua 1 : Dra. Lucky Oemar Said, Apt 8. Dr. drg. Mardiati Najib
Ketua 1 : drg. Naydial Roesdal, M.ScPH (BPOM) 9. dr. Donald Pardede, MPPM
Ketua 2 : dr. Farid Hariyanto Sekretaris : Drs. Purwadi, Apt, MM, ME 10. Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M. Pharm
Sekretaris : dr. Chalik Masulili, MSc Anggota 11. Drs. Abdurachman, MPH
Anggota 1. Drs. Slamet Susilo 12. Prof. Laksono Trisnantoro
1. Prof Habullah Thabrani 2. Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt, M. Pharm
2. Dr. Prastuti Suwondo, SE 3. Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, PhD

tujuh bidang , yaitu : 1) jaminan kesehatan; 4) reformasi birokrasi Prioritas reformasi kesehatan
kesehatan masyarakat; 2) pelayanan pembangunan kesehatan; 5) masyarakat tersebut dilaksanakan
Kesehatan di Daerah Terpencil, Bantuan Operasional Kesehatan; 6) dengan melakukan berbagai
Perbatasan dan Kepulauan penanganan daerah bermasalah terobosan pada paradigma,
(DTPK); 3) ketersediaan obat dan kesehatan; dan 7) pelayanan rumah kebijakan, kelembagaan, SDM,
alat kesehatan di setiap fasilitas sakit berstandar internasional. program, dan sistem yang selama

18 Mediakom No.XXIII/APRIL/2010

Media Utama
Tujuan Reformasi Kesehatan 7. Tersedianya sumber daya kesehatan dan peraturan
perundang-undangan untuk mendukung
Umum : tercapainya masyarakat sehat yang mandiri pengembangan rumah sakit yang terakreditasi
dan berkeadilan. internasional.

Khusus : Tagline
1. Tersedianya pembiayaan untuk jaminan pelayanan
medik dasar untuk seluruh penduduk Indonesia (re. Tujuan Reformasi Kesehatan Masyarakat, dicapai
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang
2. Tersedianya pembiayaan untuk pelayanan mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :
kesehatan dasar promotif dan preventif (re. Target 1. Pro Rakyat, yang maknanya semua program
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); pembangunan kesehatan haruslah menghasilkan
3. Tersedianya obat/alkes untuk Program KIA/KB, yang terbaik untuk rakyat;
Program Penanggulangan Penyakit Malaria, 2. Inklusif, yang maknanya semua program
Tuberkulosis, dan HIV/AIDS (re. Target Pencapaian pembangunan kesehatan haruslah melibatkan
Millenium Development Goals); semua pihak, karena pembangunan kesehatan
4. Terbentuknya kelembagaan Kementerian tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh
Kesehatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran Kementerian Kesehatan saja.
serta tatakelola kesehatan yang baik; 3. Responsif, yang bermakna bahwa program
5. Tersedianya sumber daya kesehatan untuk Daerah kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (re. Target keinginan rakyat.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); 4. Efektif, yang bermakna bahwa program kesehatan
6. Tersedianya sumber daya kesehatan untuk Daerah haruslah menghasilkan sesuatu yang signifikan.
Bermasalah Kesehatan dengan kategori Buruk/ 5. Bersih, yang dimaknai bahwa program kesehatan
Khusus (re. Target Pencapaian Standar Pelayanan harus bersih dari KKN, dan tidak memiliki muatan-
Minimal); muatan yang tidak berkaitan dengan kesehatan.

ini sudah ada tapi belum berfungsi, kontrak kinerja Menteri Kesehatan, diingat, dalam mengupayakan
atau telah berfungsi namun masih Program Prioritas dan Program reformasi kesehatan harus menjamin
terdapat berbagai disparitas Aksi Presiden dan isu ekternal lain keamanan reformasi regulasi
ataupun belum ada sama sekali. seperti national summit. dengan mengharmonisasikan semua
Berbagai terobosan tersebut Rumusan roadmap reformasi peraturan yang ada di pusat dan
diupayakan dapat dilakukan pada kesehatan masyarakat yang dia- daerah.
upaya kesehatan, good governance, manatkan Presiden disamping untuk Misalnya PP No. 38 Tahun
pembiayaan kesehatan, kefarmasian menjawab tantangan perubahan 2007 tentang pembagian urusan
dan perbekalan kesehatan, serta lingkungan strategis dan tuntutan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang
sumber daya manusia kesehatan. permasalahan yang ada di masyara- belum dilengkapi dengan Norma
Dengan semangat “unity, kat, juga berisi pemikiran-pemikiran Standar Prosedur dan Kriteria
together we can” yang bermakna kritis yang merupakan ekstraksi do- (NSPK) dan Peraturan Menteri
pentingnya kebersamaan dan kerja kumen Renstra namun dilaksanakan Dalam Negeri (Permendagri) No.13
sama yang baik untuk mencapai melalui langkah-langkah yang Tahun 2006 tentang Pengelolaan
tujuan. Dengan spirit “tagline” itu, akseleratif dan reformatif yang akan Keuangan Daerah.
diharapkan terjadi peningkatan mempercepat pelaksanaan pemba Penyelenggaraan Reformasi
motivasi dan etos kerja seluruh abdi ngunan kesehatan, dengan meletak- Kesehatan dilakukan dengan
negara termasuk abdi kesehatan di kan dasar yang kuat dan pencapaian mengidentifikasi isu-isu strategis
semua jajaran kesehatan. yang cepat. mutakhir di sektor kesehatan, strategi
Roadmap Reformasi Kesehatan Reformasi juga perlu dilakukan serta langkah-langkah yang akan
Masyarakat memperhatikan di berbagai jenjang, baik di Pusat dilakukan untuk mencapainya. Semua
perencanaan dan arah jangka maupun Daerah (Provinsi dan langkah kegiatan yang dilakukan
panjang pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota) dengan melibatkan perlu dijabarkan dalam tahapan
(RPJPK), Renstra Kementerian seluruh komponen bangsa, termasuk pencapaiannya secara terukur dalam
Kesehatan Tahun 2010-2014, swasta dan masyarakat. Tetapi perlu setiap tahun dengan jelas.


Media Utama
1. Jaminan Kesehatan Masyarakat
Saat ini cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
dengan berbagai cara penjaminan baru mencapai 50,8%
dari seluruh penduduk dengan kontribusi terbesar
dari peserta Jamkesmas untuk masyarakat miskin
dan tidak mampu yang pembiayaannya ditanggung
negara yang berjumlah 76,4 juta jiwa (+ 36 %). Setiap
individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh
perlindungan terhadap kesehatannya sehingga negara
bertanggung jawab mengatur dan membuat skema agar
terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Oleh karena itu, jaminan kesehatan yang merupakan
sebuah sistem yang memungkinkan seseorang
terbebas dari beban biaya berobat yang mahal yang dengan cara mempertahankan kesinambungan jaminan
menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat miskin (penerima bantuan iuran),
dasar hidup perlu diperluas kepesertaannya menjadi mengakselerasi jaminan kesehatan pada sektor formal
kepesertaan semesta, serta kualitas penyelenggaraannya (penerima upah), pengembangan jaminan kesehatan
melalui reformasi pembiayaan kesehatan agar pada kelompok informal (tidak menerima upah) dengan
waktunya mencakup semua penduduk sesuai amanat pemberian subsidi pada kelompok informal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Langkah-langkah yang perlu dilakukan secara
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). terstruktur yakni : analisis potensi kepesertaan, sosialisasi
Jaminan Kesehatan Semesta adalah suatu keadaan dan advokasi, implementasi dengan penyiapan regulasi
seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia memiliki serta badan penyelenggara jaminan kesehatan tersebut.
jaminan kesehatan dikembangkan dengan prinsip Tahapan perluasan kepesertaan tersebut dilakukan
asuransi sosial yang meliputi : kepesertaan yang bersifat sebagai berikut; yakni tahap 2010 : pengembangan
wajib dan non diskriminatif bagi kelompok formal kepesertaan Jamkesmas pada kelompok informal
(penerima upah), informal (tidak menerima upah) dan sebagai tambahan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI),
masyarakat miskin (penerima bantuan iuran) dengan pengembangan pada penerima bantuan iuran
manfaat pelayanan medis yang sama (prinsip ekuitas), Pemerintah Daerah dan pengembangan kepesertaan
dan pelayanan dapat diakses secara nasional (prinsip pada kelompok formal.
portabilitas), bersifat komprehensif, dengan manfaat Tahap 2011 : pemantapan pada kepesertaan
pelayanan kesehatanyang komprehensif. Jamkesmas pengembangan pada PBI Pemda,
Kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan pengembangan kepesertaan pada kelompok formal dan
sesuai UU No. 40 tahun 2004 bersifat wajib. Kepesertaan pada kelompok informal mampu.
yang bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh Tahap 2012 : pemantapan pada kepesertaan
rakyat menjadi peserta Jaminan Kesehatan sehingga Jamkesmas, pemantapan pada penerima bantuan iuran
masyarakat dapat terlindungi kesehatannya. Makna Pemerintah Daerah, pengembangan kepesertaan pada
fisiologis dari kepesertaan wajib adalah agar terjadi kelompok formal dan kelompok informal mampu.
subsidi silang antara yang kaya dan miskin, yang sehat Tahap 2013 : pemantapan pada kepesertaan
dan sakit, yang tua dan muda serta yang berisiko sakit Jamkesmas, pemantapan pada penerima bantuan iuran
tinggi dan berisiko sakit rendah. Penerapan disesuaikan Pemerintah Daerah, pengembangan kepesertaan pada
dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah kelompok formal dan kelompok informal mampu.
serta kelayakan penyelenggaraan program Jaminan Tahap 2014 : pemantapan pada kepesertaan
Kesehatan. Jamkesmas, pemantapan pada penerima bantuan iuran
Sasaran kepesertaan wajib dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, pengembangan kepesertaan pada
mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang kelompok formal dan pengembangan serta monitoring
asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia paling dan evaluasi.
sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut. Untuk mendukung pencapaian kepesertaan semesta
Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan jaminan kesehatan diperlukan regulasi pendukung.
tersebut adalah dengan meningkatkan cakupan/ Regulasi-regulasi tersebut adalah : UU BPJS yang
perluasan kepesertaan jaminan kesehatan agar diperkirakan dapat diselesaikan paling lambat tahun
mencakup 100% penduduk (universal coverage) 2011, PP-PBI yang diharapkan selesai pada tahun 2010,


Media Utama
Perpres jaminan kesehatan yang juga diharapakan dilakukan dengan mempertimbangkan masa transisi
selesai tahun 2010, Perpres mengenai penyaluran, sambil terbentuknya BPJS menurut UU No 40 tahun 2004
pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana jaminan tentang SJSN yang diproyeksikan akan selesai paling
kesehatan di PPK yang diharapkan selesai pada 2010. lambat tahun 2012.
Permenkes mengenai NSPK pembiayaan kesehatan Tahapan pengembangan ini dilakukan sebagai
yang akan diselesaikan pada 2010, serta regulasi berikut: tahun 2010 badan penyelenggara terdiri dari
Pembentukan UPT Badan Pengelola Jamkesmas dengan Jamkesmas, PT Askes (Persero), PT (Persero) Jamsostek,
BLU yang juga akan diselesaikan pada tahun 2010. PT Asabri, Asuransi komersial lainnya. Dalam tahun
Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 2010 juga diharapkan terjadi perubahan dari bentuk
dilakukan sejalan dengan penyediaan pelayanan TP Jamkesmas saat ini menjadi UPT Badan Pengelola
melalui pengembangan pemberi pelayanan kesehatan. Jamkesmas (BLU).
Pengembangan PPK sebagai jaringan pelayanan tersebut Tahun 2011 : Penyelenggara jaminan kesehatan terdiri
diproyeksikan sebagai berikut : RS, Balai Kesehatan, dari UPT Badan Pengelola Jamkesmas (BLU, PT Askes
Klinik spesialis dll; pada tahun 2010 berjumlah 1200, (Persero), PT (Persero) Jamsostek, PT Asabri, Asuransi
tahun 2011 berjumlah 1350, tahun 2012 berjumlah 1500, komersial lainnya. Seterusnya tahun 2012 diharapkan
tahun 2013 berjumlah 1550 dan tahun 2014 berjumlah telah terbentuk BPJS menurut UU Pembentukan
berjumlah 1600. BPJS sebagaimana amanat UU No 40 tahun 2004
Demikian pula pengembangan pemberi pelayanan tentang SJSN yang seterusnya akan berperan sebagai
kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, Dokter Keluarga, penyelenggarajaminan kesehatan.
dll) juga akan dilakukan secara bertahap yakni; pada Perluasan cakupan kepesertaan (termasuk
tahun 2010 berjumlah 9000, tahun 2011 berjumlah kesinambungan jaminan kesehatan masyarakat miskin)
12.000, tahun 1012 berjumlah 16.000, tahun 2013 akan yang diharapkan pada implementasi pencapaian
berjumlah 18.000 serta pada tahun 2014 akan berjumlah kepesertaan jaminan kesehatan semesta tersebut adalah:
20.000. : pada tahun 2010 sebanyak 148,26 juta, tahun 2011
Sejalan dengan itu, untuk pengelolaan program, perlu sebanyak 178,81 juta, tahun 2012 sebanyak 201,18 juta,
dikembangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2013 sebanyak 229,87 juta serta pada tahun 2014
(BPJS). Pengembangan Badan Penyelenggara tersebut mencapai 245,3 juta penduduk (100% penduduk).

2. Pelayanan Kesehatan di Dtpk
Dalam rangka memberikan pemerataan akses pada
pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka pemerintah
sudah seharusnya memberikan perhatian khusus bagi
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan
dan kepulauan. Merujuk pada Visi Pembangunan
Kesehatan di dalam perencanaan strategis tahun
2010-2014, yaitu masyarakat mandiri yang sehat dan
berkeadilan, maka dalam batasan ini berkeadilan
dimaknai sebagai tidak memberikan dalam jumlah yang
sama terhadap permasalahan yang berbeda, seperti
misalnya : pelayanan kesehatan yang diperlukan di
daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
Masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan
kepulauan menghadapi berbagai permasalahan Terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan; 6)
yang sangat spesifik. Isu strategis terkait dengan Pembiayaan kesehatan yang belum fokus dan sinkron;
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah 7) Belum terpadunya perencanaan program dan
Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) adalah pelaksanaan kesehatan lapangan; serta 8) Lemahnya
sebagai berikut : 1) Kondisi geografi yang sulit dan pengendalian program.
iklim/cuaca yang sering berubah; 2) Status kesehatan Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi
masyarakat yamg masih rendah; 3) Beban ganda dan keragaman permasalahan di masing-masing
penyakit; 4) Terbatasnya sarana (terutama jalan, listrik DTPK, pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi
dan air) dan prasarana pelayanan kesehatan di DTPK; 5) permasalahan tersebut tidak bisa disamakan dengan


Media Utama
daerah lainnya, terutama pendekatan yang berkaitan peningkatan penempatan tenaga kesehatan di DTPK
dengan kedaulatan (souvereignity approach) dan dan mengembangkan mekanisme rekrutmen penerima
pendekatan ekonomi (prosperity approach). bantuan biaya pendidikan tenaga kesehatan yang
Pembangunan yang dilaksanakan di daerah terpencil, berasal dari DTPK; 2) Peningkatan kemampuan SDM
perbatasan dan kepulauan harus dilaksanakan secara Kesehatan di DTPK melalui pelatihan pelatihan; 3)
terpadu, sinergis dan berkesinambungan oleh seluruh Penyediaan, pemerataan dan menjamin keterjangkauan
sektor. Perumusan dan pengembangan kebijakan sediaan farmasi dan alat kesehatan di seluruh fasilitas
ketenagaan kesehatan perlu mempertimbangkan kesehatan di DTPK; 4) Peningkatan akses transportasi
berbagai faktor lingkungan strategis seperti keadaan untuk pelayanan kesehatan yang bermutu di DTPK;
goegrafis suatu wilayah, kemampuan fiskal daerah, 5) pemenuhan pembiayaan operasional kesehatan
dan harus disesuaikan dalam rangka desentralisasi. melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); 6)
Pertimbangan berbagai konteks kebijakan dalam Pengembangan kebijakan-kebijakan tentang standar
perumusan dan pengembangan kebijakan kesehatan pelayanan kesehatan yang spesifik untuk DTPK,
sangat penting dalam menjamin efektivitas kebijakan tentang standar tenaga kesehatan strategis
implementasi dari kebijakan tersebut. sebagai kelengkapan pelaksanaan PP 38 tahun 2007
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan (Bidang Kesehatan), dan kebijakan tentang standar
kesehatan di DTPK antara lain sebagai berikut : kompetensi spesifik bagi tenaga kesehatan yang
1) Pemenuhan SDM Kesehatan di DTPK melalui dibutuhkan di DTPK.

3. Ketersediaan Obat dan Alat
Kesehatan di Setiap Fasilitas
Kesehatan Serta Pengembangan
Obat Tradisional (Jamu).
Capaian MDGs harus didukung oleh akses obat yang
aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin dalam
jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan,
khususnya program KIA,Malaria, TB dan HIV/AIDS. Namun
data di lapangan menunjukkan rata-rata ketersediaan
obat tahun 2008 masih belum mencukupi, yaitu sebesar
78% dari kebutuhan riil pengobatan dasar.
Disamping disparitas ketersediaan obat nasional,
terjadi disparitas berdasarkan wilayah, yaitu antara
wilayah Barat dan Tengah (88%) dan wilayah Timur merupakan faktor kunci untuk mencapai efektivitas
(58%). Berdasarkan kelas terapi, juga terlihat kekurangan dan efisiensi biaya pengobatan, utamanya program KIA,
ketersediaan obat program TB (7,9 bulan/tahun) dan Malaria, TB dan HIV/AIDS.
antibiotik (10,1 bulan/tahun). Peran bidang kefarmasian dalam reformasi kesehatan
Bedasarkan anggaran, sampai dengan tahun masyarakat sangat penting dalam penentuan strategi
2008 pembiayaan pemerintah pusat dan daerah “health-seeking” yang memadai, termasuk penggunaan
utnuk belanja obat pelayanan kesehatan dasar baru obat yang rasional dan efisiensi pembiayaan obat serta
mencapai Rp. 13.000,-/kapita/tahun. Sedangkan WHO akses dan informasi obat.
merekomendasikan minimal 2 USD/kapita/tahun (setara Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pilar
Rp.18.000,- s/d Rp. 20.000,-). dari 3 (tiga) pilar pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan
Pelayanan kefarmasian belum sesuai standar, karena medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan
terbatasnya tenaga Apoteker di Puskesmas dan Belum kefarmasian, sehingga pelayanan kefarmasian yang
optimalnya peran Apoteker di rumah sakit, yang pada efektif dan efisien sangat diperlukan dalam peningkatan
akhirnya mempengaruhi pencapaian mutu pelayanan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
kesehatan. Sementara itu masih ditemukan penggunaan Agar pelayanan kefarmasian efektif dan efisien, sejajar
obat yang belum rasional, antara lain pengobatan sub dengan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan,
terapetik, pengobatan yang tidak sesuai dengan standar harus dilakukan perubahan mendasar paradigma dan
terapi dan ketidakpatuhan pemakaian obat sesuai sistem utamanya melalui penggerakan pengunaan obat
dosisnya. Penerapan penggunaan obat yang rasional rasional, rekonstruksi sistem dan revitalisasi program


Media Utama
pelayanan farmasi klinik di rumah sakit dan komunitas, untuk program KIA, Malaria, TB, HIV/AIDS serta efisiensi
yang berfungsi dan bersifat inklusif dan responsif. pembiayaan obat melalui penerapan “health/medicine
Disamping itu perlu dilakukan perubahan kebijakan account” dan prinsip farmakoekonomi; 2) Peningkatan
mendasar dalam menempatkan dan meningkatkan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien, termasuk
peran Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah penggunaan obat yang rasional, sebagai salah satu pilar
sakit dan puskesmas yang akan dievaluasi melalui sistem palayanan kesehatan untuk mencapai target MDGs; 3)
akreditasi rumah sakit dan puskesmas. Peningkatan keamanan, khasiat dan mutu ketersediaan
Mempertimbangkan disparitas dan berbagai farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar serta
kelemahan di atas, reformasi di bidang ketersedian melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah
obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dan penyalahgunaan obat; dan 4) Upaya kemandirian
menjadi sangat penting, relevan dan kontekstual. Sasaran di bidang obat bahan baku obat dan obat tradisional
yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah sebagai Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati.
berikut : 1) Peningkatan ketersediaan, pemerataan
dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial

4. Reformasi Birokrasi Pembangunan
Kesehatan
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan
upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek
berikut : kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
(business process), dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi Birokrasi Bidang Kesehatan diharapkan
mampu menjawab berbagai permasalahan termasuk
perubahan pada perbaikan dalam manajemen
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang cost
effective, mampu menampilkan Postur Organisasi/
Kelembagaan ke depan dengan prinsip organisasi yang Pelayanan Publik, PP No. 38/2007 tentang Pembagian
modern “Ramping Struktur dan Kaya Fungsi” mampu
, Urusan Pemerintah, PP No. 41/2007 tentang
diukur melalui kinerja dan terwujudnya peningkatan Organisasi Perangkat Daerah; (2) Menyelenggarakan
pengawasan yang pada akhirnya mampu mewujudkan semiloka Visi, Misi dan Strategi Kementerian
pengelolaan keuangan dengan kinerja yang baik (Wajar Kesehatan2010-2014; dan (3) Melakukan sosialisasi
Tanpa Pengecualian). Sasaran yang ingin dicapai dalam visi, misi, dan strategi Kementerian Kesehatan 2010-
perubahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan 2014.
dilakukan dengan 2 (dua) upaya pokok, yaitu : b. Restrukturisasi Kementerian Kesehatan
PERTAMA, redefinisi fungsi unit utama di lingkungan untuk mewujudkan postur organisasi/kelembagaan
Kementerian Kesehatan sehingga terjadi pemilahan kedepan dengan prinsip organisasi yang modern
dan sekaligus perumpunan fungsi baru yang lebih “Ramping Struktur dan Kaya Fungsi” maka akan
,
sesuai dengan tuntutan perubahan yang berasal dari dilakukan langkah-langkah : (1) Melakukan analisis
lingkungan internal dan eksternal organisasi. Redefinisi kebutuhan fungsi baru Kementerian Kesehatan;
fungsi dari unit utama Kementerian Kesehatan dilakukan (2) Menyelenggarakan semiloka fungsi baru
melalui kegiatan pokok, yaitu : Kementerian Kesehatan; (3) Melakukan analisis
a. Redefinisi visi, misi dan strategi Kementerian fungsi jabatan struktur baru unit utama Kementerian
Kesehatan untuk periode waktu 2010-2014 dengan Kesehatan; dan (4) Sosialisasi struktur baru unit utama
langkah-langkah : (1) Melakukan review arahan Kementerian Kesehatan.
Presiden pada Rapat I Kabinet Indonesia Bersatu 2, c. Studi bebankerja potensial untuk masing-masing unit
hasil National Summit 2009, RPJMN Kesehatan 2010- organisasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut
2014, Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, : (1) Membuat kerangka acuan kerja dan proposal
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 studi beban kerja potensial; (2) Melaksanakan studi
tentang Rumah Sakit, UU No. 25/2009 tentang beban kerja potensial; (3) Memanfaatkan data beban


Mediakom 23

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (15)

Similar a Mediakom 23

Similar a Mediakom 23 (20)

Más de ppidkemenkes

Más de ppidkemenkes (14)

Mediakom 23