SlideShare una empresa de Scribd logo

Kebiasaan Makan Sehat

•
•
P
ppidkemenkes
1 de 72
Descargar para leer sin conexión
MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi LeletBirokrasi Lelet Pangkas Pejabat baru Kementerian Kesehatan RI Sulteng mendunia dengan lindu
ETALASE SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH, I REDAKTUR: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS I EDITOR/PENYUNTING Mulyadi, SKM, M.Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM, M.Rijadi, SKM, MSc.PH, Mety Setyowati, SKM, Aji Muhawarman, ST, Resti Kiantini, SKM, M.Kes I DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER: Drg. Anitasari S.M, Dewi Indah Sari, SE, MM, Giri Inayah, S.Sos, Sumardiono, SE, Sri Wahyuni, S.Sos, MM, Wayang MasJendra,S.Sn,Lu’ay,S.Sos,DodiSukmana,S.I.KomISEKRETARIAT:WaspodoPurwanto,Endang Retnowaty, drg. Ria Purwanti, M.Kes, Dwi Handriyani, S.Sos, Dessyana Fa’as, SE, Sekar Indrawati, S.Sos, Awallokita Mayangsari, SKM, Delta Fitriana, SE, Iriyadi, Zahrudin. IALAMAT REDAKSI: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI Blok A, Ruang 109, JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 I TELEPON: 021-5201590; 021-52907416-9 I FAKS: 021-5223002; 021-52960661 I EMAIL: info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id I CALL CENTER: 021-500567 REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL kontak@depkes.go.id R eformasi Birokrasi (RB), seringkali menimbulkan salah persepsi dari sebagian karyawan. Diantaranya, berkomentar , gara-gara“ RB”, jadi “Ribet”, sepadan dengan ungkapan repot dan sulit. Sebab, setiap karyawan, harus datang dan pergi tepat waktu. Tak boleh terlambat datang dan pulang cepat sebelum waktu. Akibatnya, berangkat lebih pagi dari biasanya dan pulang lebih sore. Belum lagi, absen dengan menggunakan fingger print, tak bisa nitip atau rapel. Tidak cukup sampai disitu, keribetan terus berlangsung. Setelah di kantor, kemudian mengerjakan apa. Adakah produk yang dihasilkan atau hanya kejar absen semata. Ternyata, penerapan RB yang benar, tidak cukup dengan absensi tepat waktu, tapi harus dilengkapi dengan kinerja yang baik dan terdokumentasi. Dokumentasi kinerja inilah yang juga harus dilakukan setiap hari dalam catatan harian. Di Kementerian Kesehatan, ada beberapa karyawan membuat catatan harian secara mandiri. Catatan ini untuk memonitor, telah mengerjakan apa saja selama di kantor. Kemudian catatan itu diperiksa oleh atasan dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Bahkan di Poltekkes Surabaya, institusi berinisiatif memberikan buku catatan itu kepada setiap karyawan. Bagaimana hasilnya. Belum berjalan seperti yang diharapkan. Ribet....!. Mengapa ? belum terbiasa. Bisa, karena biasa. Jadi harus ada pembiasaan. Sebagai contoh; biasa memberi pelayanan perizinan tanpa batas waktu penyelesaian, sehingga sampai berbulan-bulan. Kemudian dibiasakan dengan SOP yang disepakati, ternyata P2T (Pusat Pelayan Terpadu) Provinsi Jatim di Surabaya dapat melayani hanya butuh waktu 15 menit. Luar biasa...! Hiruk pikuk mengenai pelaksanaan RB ini, kami ketengahkan dalam rubrik media utama. Selain itu, juga ada berita ringan tentang arus mudik, penganugerahan kepada tenaga kesehatan teladan, pelantikan pejabat Kemenkes, pertemuan Menkes Asian, Sail Morotai dan berbagai artikel menarik lainnya. Tak ketinggalan rubrik lentera di ujung perjalanan akhir mediakom. Selamat Menikmati. Redaksi. Ribet...!drg. Murti Utami, MPH MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi Lelet Pangkas Pejabat Baru Kementerian Kesehatan RI 5 Fakta tentang Sulawesi Tengah EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 3
58 Nadia Hutagalung SULTENG Mendunia dengan Lindu 34 PERTANYAAN: Orang tua saya, Insya Allah akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini (1433), saya ingin menanyakan dimana dapat diberikan suntikan imunisasi meningitis bagi Calon Jemaah Haji dan apakah membayar untuk imunisasi tersebut? Saya tinggal di Jakarta. Mohon informasinya. Terima kasih. JAWAB: Imunisasi atau vaksinasi meningitis meningokokus sangat penting diberikan kepada Calon Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat keTanah Suci untuk mencegah penyakit radang otak (meningitis meningokokus) yang sering terjadi di Arab Saudi. Untuk Jamaah Haji biasa (reguler) di Jakarta akan dilakukan secara kelompok (kolektif) bersama-sama di Puskesmas Kecamatan yang ditunjuk di DKI Jakarta sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH warna hijau). Sedangkan untuk Calon Jemaah Haji dengan ONH Plus biasanya akan dikoordinir oleh Biro Perjalanan (travel) yang mengelolanya. Namun bila Biro Perjalanan yang mengelola tidak mengurusnya, Calon Jemaah Haji secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi meningitis di Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta dimana bertempat tinggal. Ada beberapa Calon Jemaah yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Vaksin meningitis meningokokus disediakan tanpa dipungut biaya (gratis) untuk Calon Jemaah Haji Indonesia oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Vaksin yang disediakan adalah vaksin halal, sehingga Calon Jemaah Haji tidak perlu kuatir kehalalannya. Namun untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah setempat untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas kesehatan setempat seperti Puskesmas maupun Rumah Sakit. Ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan, tetapi banyak daerah yang mengenakan tarif retribusi pemeriksaan kesehatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PusatTanggap dan Respon Cepat (PTRC) pada nomor (kode lokal) 500567 atau ke Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Ri pada nomor (021) 5201590 pesawat 84701 atau ke Puskesmas Kecamatan dimana bertempat tinggal. SURAT PEMBACA Demi Kemenkes yang lebih baik 18 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM4
DAFTAR ISI INFO SEHAT Kebiasaan ngemil berlebihan Makanan sumber kesehatan sekaligus penyakit Olahraga penunjang kesehatan Gaya Hidup menentukan kesehatan STOP PRESS Kemenkes dukung Sail Morotai Napak Tilas Keluarga besar di Kemenkes RI Pejabat baru Kemenkes RI Mengenang Jasa Alm. Soewardjono Soerjaningrat Sayangi pendengaran kita sejak dini Pesan Menkes untuk pemudik lebaran 2012 The 5th Asean Plus Three Health Ministers Meeting MEDIA UTAMA Demi Kemenkes yang lebih baik Setiap produk izin 15 menit “kelar” RB untuk birokrasi bersih, kompeten dan melayani Menemukan kejujuran Pangkas birokrasi lelet Zona Korupsi: Dulu, kini dan masa mendatang Bekerja itu kehormatan Poltekkes bersih dan bermartabat Kejujuran investasi bangsa 6-8 9-17 18-35 36-49 40-45 46-57 58-60 62-63 64-67 68-71 RAGAM Malaria berdampak multidimensi Desa dan keluarga siaga aktif mempermudah layanan kesehatan RPP Tembakau melindungi kesehatan masyarakat KOLOM Sehat dan geobudaya Indonesia Benang kusut kasus pabrik vaksin flu burung DAERAH SULTENG: Mendunia dengan Lindu 5 fakta tentang Sulawesi Tengah Palu Gada di pusat Sulawesi Eksis dengan UPT Dicari pasukan pawang malaria Dari Donggala untuk Schisto SIAPA DIA RESENSI POTRET Kultur Masyarakat Papua sudah lebih baik LENTERA Ujian Tesis di Halte UI Galau EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 5
INFO SEHAT K ebiasaan ngemil adalah gaya hidup hidup modern yang kurang baik. Sebagian orang mengemil dengan niat mendapatkan makanan tambahan di sela-sela waktu makan kita. Tapi, sebenarnya tubuh tak membutuhkan cemilan seperti ini. Kebiasaan ngemil ini menjadi pendukung tidak sehatnya tubuh kita karena jenis makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak menyehatkan dan kita makan makanan tersebut dalam porsi yang berlebihan. Contoh makanan yang biasa kita makan sebagai cemilan adalah makanan ringan seperti snack yang banyak mengandung penyedap rasa, pewarna dan pemanis buatan serta bahan pengawet. Memang dirasakan makanan ini sangat enak. Dan kebiasaan ngemil kita menjadi tak terasa bahwa kita telah makan dalam porsi yang banyak karena kebiasaan ngemil ini kita lakukan sambil melakukan aktivitas kita yang lain seperti sambil menonton TV, membaca buku atau browsing di internet. Kebiasaan ngemil ini memang tidak menyehatkan tubuh kita. Itulah beberapa hal tentang kebiasaan makan kita yang biasa kita lakukan. Hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pengertian pola hidup sehat yang seharusnya kita terapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan menjadi kebiasaan makan kita yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat : 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi dan nutrisi yang bervariasi 2. Tidak gemar makan di luar rumah atau jajan. Lebih baik memasak makanan sendiri sehingga kita dapat mencermati dan mengawasi bahan-bahan apa yang dimasukkan dalam makanan kita. Jika kita tak memiliki kegemaran atau kemampuan untuk memasak, kita dapat meminta seseorang atau ibu kita untuk memasakan makanan untuk kita. 3. Jika kita memang gemar untuk ngemil maka kita ngemil makanan yang bergizi seperti buah-buahan atau kue yang mengandung nilai lemak yang rendah. 4. Mengisi lemari es kita dengan aneka makanan yang bergizi dan mengandung cukup nutrisi untuk tubuh. Hal ini dimaksudkan jika ada keinginan untuk ngemil atau memasak makanan maka bahan-bahan yang kita butuhkan dan tersimpan di dalam lemari es kita adalah bahan- bahan yang menyehatkan. Maka mau tak mau kita akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Empat hal di atas adalah beberapa contoh dalam kebiasaan makan yang menerapkan pengertian pola hidup sehat. Kita bisa menambahkan hal-hal lain yang biasa kita temui di keseharian kita. Kebiasaan ngemilberlebihan Pola hidup sehati sudah menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Sebab, tanpa menerapkan pola hidup sehat, seseorang akan hidup lebih singkat dibandingkan dengan orang lain yang menerapkan pola hidup sehat. Artinya, umurnya akan berada di bawah rata-rata orang Indonesia. Tapi seperti apa pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuhnya secara langsung maupun tidak langsung, antara lainmemilih makanan sehat dan olahraga secara teratur. Gaya pola hidup sehat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pengertian di atas, terlihat bahwa pola hidup sehat berkaitan dengan suatu pola atau gaya hidup yang diterapkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Karena disebut sebagai pola hidup sehat maka pola hidup ini mengutamakan aspek kesehatan dalam segala hal yang dimakan atau dilakukan oleh yang menerapkannya. Bisa dikatakan bahwa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Atau, kesehatan seseorang 100% akan tergantung pada gaya hidupnya. Misalnya, jika seseorang suka merokok atau minum-minuman keras, tentu saja itu bukan pola hidup sehat, dan orang itu berpotensi terserang penyakit dari efek buruk merekok dan mnuman keras. Pola hidup sehat erat kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Hal ini berkenaan dengan makanan yang kita konsumsi, olah raga yang harusnya rutin kita lakukan, serta gaya hidup lain yang menunjang tubuh kita untuk menjadi sehat dan bugar Pengertian pola hidup sehat 6 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
F akta menunjukkan bahwa orang yang hidup di zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Padahal, waktu itu belum ada teori mengenai pengertian pola hidupsehat . Anehnya, mereka justru jarang terkena penyakit dan berusia relatif lebih panjang ketimbang manusia masa kini. Sebaliknya, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan perbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO, tujuh puluh persen kematian dini disebabkan oleh penyakit jantung stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makan yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika tidak menerapkan pola hidup sehat –terutama dalam pola makan modern-- merupakan pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Beberapa pola makan modern yang tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat antara lain: Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan lemak serta kurang mengonsumsi serat. Beberapa jenis makanan yang ada kadang memang tidak mencukupi nilai gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Terlebih kebanyakan dari kita tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang aneka makanan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi maka kebanyakan dari kita sudah merasa“kenyang”bila makan nasi. Sedangkan nasi adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga penduduk Indonesia memiliki potensi akan “kelebihan”karbohidrat jika terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Anggota masyarakat kita juga terlalu banyak menelan makananan yang mengandung lemak.Bagi sebagian warga memang jenis makanan berlemak ini memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan jenis-jenis makanan lain. Selain berlemak, kita masyarakat Indonesia juga menyukai makanan yang berminyak atau yang dimasak dengan cara digoreng. Jenis makanan ini jika kita konsumsi secara berlebihan tentu akan memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Dengan makan makanan yang banyak mengandung lemak dan berminyak maka akan memicu darah kita untuk mengandung banyak kolesterol. Kolesterol yang berlebihan akan sangat berbahaya karena akan menghambat aliran darah. Sering menyantap fast food (makanan cepat saji) yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. Saat ini banyak bermunculan jenis makanan cepat saji. Bahkan makan makanan seperti ini telah menjadi sebuah tren dalam masyarakat kita. Beberapa jenis makanan cepat saji yang biasa kita temui antara lain seperti mie instant, burger, pizza, atau yang lainnya. Walaupun makanan cepat saji ini dinilai praktis untuk dimakan dan lebih terasa enak namun sejatinya makanan seperti ini tidak mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Juga tidak mengandung kalori yang cukup yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Selain makanan cepat saji, banyak sekali jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan pengawet, penyedap rasa atau pun pemanis buatan. Bahan-bahan ini digunakan baik secara legal atau pun illegal sebagai pencampur dalam makanan kita. Bahan-bahan ini memang akan memberikan rasa yang lebih lezat pada makanan yang kita makan atau akan membuat makanan dapat bertahan lebih lama. Namun jika penggunaannya melebihi ambang batas nilai kebolehannya atau digunakan secara sembarangan tentu akan merusak kesehatan tubuh kita. Makanan, sumber kesehatan sekaligus penyakit EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 7
INFO SEHAT Pengertian pola hidup sehat kita juga tercermin dalam gaya hidup yang kita miliki. Gaya hidup juga menentukan tingkat kesehatan anda. Beberapa gaya hidup yang dapat merusak kesehatan Anda: Merokok, konon, ada 4000 macam racun yang terkandung dalam sebatang rokok. Racun- racun yang utama adalah zat kimia, nikotin, tar, timah hitam, dan gas karbonmonoksida. Minum Minuman Keras,mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dampak negatif minuman beralkohol bahkan mengalahka n dampak negatif narkoba, segudang efek buruk mengonsumsi mengkonsumsi minuman keras, berupa gangguan tenggorokan dari mulai radang, pendarahan, hingga yang terburuk adalah kanker tenggorokan. Selain itu, minuman beralkohol juga mengakibatkan radang pankreas, wasir, liver, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, serta berbagai penyakit lain yang berujung pada kematian. S etelah makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita. Olahraga menjadi salah satu ciri dalam pengertian pola hidup sehat kitayang selanjutnya. Orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga jarang terkena serangan penyakit. Di samping itu, ada beberapa manfaat olahraga yang lain yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat, yaitu: 1. Aktivitas olahraga dapat memperlancar aliran darah ke otak. Ini diyakini akan meningkatkan daya pikir serta menghindarkan diri dari lemot (lemah otak). 2. Dengan berolahraga secara teratur, metabolisme ginjal- dan-saluran-kemih, dan regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi lebih cepat, sehingga kita jadi awet muda. 3. Olahraga teratur dengan cara yang tepat akan menjaga postur tubuh kita tetap langsing dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. 4. Wajah awet muda dan tubuh langsing karena rajin berolahraga membuat rasa percaya diri kita meningkat. Olahraga penunjang kesehatan Gaya hidup menentukan kesehatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM8
STOP PRESS Kemenkes Dukung Sail Morotai S etelah sukses dengan Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010) dan Sail Wakatobi- Belitong (2011), tahun ini diselenggarakan Sail Morotai. Seperti tahun- tahun sebelumnya, Kemenkes berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Kemenkes bekerjasama dengan TNI-AL menyelenggaraan Bakti Sosial Operasi Surya Baskara Jaya (SBJ). Selasa (28/8), Menteri Kesehatan RI diwakili Dirjen Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro mendampingi Menko Kesra HR. Agung Laksono melepas Tim Ekspedisi Kesejahteraan Rakyat Nusantara (EKN) dan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Sail Morotai tahun 2012, di Provinsi Maluku. Bentuk dukungan Kemenkes pada Sail Morotai 2012 adalah dengan mengirimkan 2 ton MP-ASI dan bahan-bahan penyuluhan dalam kegiatan EKN. MP-ASI tersebut akan diberikan saat bakti sosial kepada masyarakat di 7 pulau yang akan dilalui, yaitu P. Maumere, P. Lembata, P. Buru, P. Morotai, P. Marampit, P. Marore, dan P. Balabalakang. Kemenkes menyertakan 8 tenaga medis yang akan memberi penyuluhan selama 30 hari berlayar dalam kegiatan LNRPB. Penyuluhan yang akan disampaikan antara lain tentang HIV/AIDS, pencegahan penyakit menular seperti DBD dan Flu Burung, dan bahaya rokok. Tidak hanya dari Indonesia, kegiatan LNRPB juga diikuti 26 remaja dari luar negeri seperti Jepang, Australia, Timor Leste, Amerika dan negara-negara ASEAN. Adapun rute yang akan dilalui dalam LNRPB adalah Jakarta, Ambon, Sorong, Rajaampat, Morotai, Ternate, Makassar, Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bakti sosial SBJ, Kemenkes mengirimkan 2 unit RS Bergerak, 3 unit ambulans, 1 unit Puskesmas keliling (Pusling) perairan, 2 unit alat gawat darurat, 3 unit Pusling roda empat, 4 unit alat kesehatan, 1 unit USG, 90 unit velbed, 3 tenda pelayanan kesehatan, obat- obatan, 2 ton MP-ASI melalui KRI Soeharso, dll. Kemenkes juga memberikan dukungan berupa asistensi gawat darurat, pengiriman dokter ahli serta perawat mahir, sosialisasi masalah kesehatan, kegiatan survey vektor dan penyuluhan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Pada kesempatan itu juga dilakukan pelayanan kesehatan yang diisi dengan pelayanan KB, pelayanan kesehatan gizi bagi ibu hamil, bayi dan Balita, pelayanan penyakit (TBC, Malaria, Diare, Kecacingan), dan operasi (katarak, bibir sumbing, dan operasi elektif yang mungkin). Selain pengobatan dan penyuluhan, Kemenkes juga melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan kader, pemantauan kesehatan oleh kader dan penggerakan masyarakat melalui desa siaga yang telah ada. Puncak acara Sail Morotai berlangsung tanggal 15 September 2012 yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tema acara sail tahun 2012 ini adalah “Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik”. (Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 9
STOP PRESS S enin sore yang cerah, 23 Juli 2012, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Broto Wasisto dan Ibu Dyah dari Pusat Komunikasi Publik, menerima kunjungan anak dan cucu Prof. DR. GA. Siwabessy yang bermukim di Amerika Serikat yang sedang melakukan napak tilas. Memang hampir semua dari 6 putera-puteri Prof. DR. GA. Siwabessy, yaitu Amakora Siwabessy, Bara L. Siwabessy. Gerhard S. Siwabessy, Inagama G. Siwabessy, Latino P. Siwabessy dan Dwinatuni Siwabessy; melanjutkan studi di luar negeri dan kemudian berkeluarga di sana. Bagi Prof. DR. GA. Siwabessy, pendidikan setinggi-tingginya adalah nomor satu. Beliau sangat percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya alat yang ampuh untuk merubah suatu tatanan masyarakat yang lebih baik. Itu sebabnya saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional dan Menteri Kesehatan, beliau banyak mengirim putera-puteri bangsa untuk belajar di luar negeri dan kembali untuk membangun bangsa Indonesia. Sejak muda beliau sendiri juga sudah berjuang meninggalkan kampung halaman di desa Ulath di Kepulauan Maluku untuk menuntut pendidikan tinggi ke tanah Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. “Pendidikan tinggi bagi banyak pemuda pada masa penjajahan tidak mungkin diikuti tanpa beasiswa … Beta termasuk salah seorang yang pernah menerima beasiswa pemerintahan Hindia Belanda karena memenuhi syarat-syarat tersebut …” begitu tulis Prof. DR. GA. Siwabessy dalam memoarnya yang berjudul “Upuleru”. Lewat pendidikan, beliau bukan hanya berhasil menjadi seorang dokter yang terhormat, tetapi Prof. DR. GA. Siwabessy yang visioner juga berhasil membangun tatanan masyarakat baru Indonesia yang lebih bermartabat. Tahun 1962 Presiden Sukarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang berada langsung di bawah Presiden. Prof. DR. GA. Siwabessy sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama kemudian diangkat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional pada 1965. Untuk jasa-jasanya yang sangat luar biasa memajukan tenaga atom di Indonesia, seperti membangun reaktor nuklir dan banyak penelitian penting lainnya, Prof. DR. GA. Siwabessy - yang sering disebut sebagai Bapak Atom Indonesia- dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 5 Desember 1968 oleh Presiden Soeharto. Nama beliau juga diabadikan oleh negara pada sebuah reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara berkekuatan 30 MW yaitu Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG GAS), berlokasi di Serpong, Tangerang, Jawa Barat, yang diresmikan Presiden Soeharto pada 20 Agustus 1987. NAPAK TILAS Atas permintaan Presiden Sukarno, Siwabessy kemudian menjabat Menteri Kesehatan pada 1966 dan tugas ini diembannya hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan (periode thn 1973 – 1978), Prof. DR. GA. Siwabessy juga merangkap sebagai Ketua Tim Dokter Pribadi Presiden. Pada masa itu banyak sekali program konkret yang telah beliau lakukan dalam lingkup kesehatan. Dalam buku “Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia”, dituliskan bahwa Prof. DR. GA. Siwabessy adalah peletak fondasi pembangunan kesehatan nasional. Dengan melakukan kerjasama lintas multidisplin ilmu dan lintas departemen, Prof. DR. GA. Siwabessy banyak sekali melakukan terobosan di bidang kesehatan sehingga mendapatkan banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kerja keras ini tentunya tidak terlepas dari keluwesan diplomasi Prof. DR. GA. Siwabessy dengan para sahabatnya yang berada di luar negeri dan juga dengan berbagai organisasi Internasional; baik organisasi yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), maupun yang lainnya seperti United States Agency for International Development (USAID) dan Medicare (menyangkut perawatan kesehatan), lembaga-lembaga yang banyak memberikan bantuan teknis maupun keuangan. Untuk jasa- jasanya di bidang kesehatan, Prof. DR. GA. Siwabessy dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana pada 10 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Kunjungan napak tilas keluarga besar Prof. DR. GA. Siwabessy bukan hanya berguna bagi para cucu beliau yang lahir dan besar di Amerika Serikat, namun juga bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan beliau memajukan kesehatan di Republik Indonesia. Dra. Mutiara Siwabessy MBA. (Salah satu cucu) PROF. DR. GERRIT AUGUSTINUS SIWABESSY Keluarga besar Di Kementerian Kesehatan RI EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM10
M enteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melantik 18 pejabat Eselon II baru di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan di Jakarta (29/8). Hadir dalam acara tersebut para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, para pejabat yang sudah purna tugas serta para istri dan suami dari pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik adalah dr. Donald Pardede, MPPM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan; dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dilantik adalah dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dr. Stephani maria Nainggolan, M.Kes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Syamsudin Angkat, SH, SE sebagai Direktur Umum dan Operasional Pejabat Baru Kemenkes RIRSUP H. Adam Malik Medan; dr. Rita Rogayah, Sp. P sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. Hikmat Wangsaatmadja, Sp.M, M.Kes, MM sebagai Direktur Utana Rumah Sakit Cicendo Bandung; Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt. MM. MARS sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B(K) BTKV sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; Dr. dr. H. Heriyadi Manan, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang; drg. Liliana Lazuardy, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang. Pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dilantik dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Sekretris DIrektorat Jenderal Bina Gizi dan dan Kesehatan Ibu dan Anak serta dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagagi Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilantik Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM sebagai Direktur Bina obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Dra Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian; dan drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. ( Pra, Desy) Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH berfoto bersama dengan pejabat yang baru dilantik, September 2012 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 11
STOP PRESS M enkes dua periode (1978- 1988) Soewardjono Soerjaningrat, wafat pada 21 Agustus 2012 dalam usia 89 tahun. Almarhum yang lahir di Purwodadi tanggal 3 Mei 1923, merupakan kerabat kraton Paku Alam. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) Almarhum Soewardjono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) secara militer. Suasana haru pun menyelimuti upacara pemakaman yang dipimpin langsung Menkes dr. Nafsiah Mengenang Jasa Alm. SOEWARDJONO SOERJANINGRAT Mboi. Hadir pada upacara tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, BJ. Habiebie, keluarga almarhum, teman, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Berbagai catatan sejarah keberhasilan pembangunan kesehatan berhasil ditelurkan almarhum semasa hidupnya. Sebagian program kerjanya (1978–1983) adalah melanjutkan kebijakan Menteri sebelumnya seperti merealisasikan rencana pembentukan Puskesmas di seluruh kecamatan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan nasional. Almarhum Soewardjono menggabungkan berbagai pos pelayanan kesehatan di desa menjadi posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sehingga memudahkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih program kerja antarpos pelayanan kesehatan yang ada di desa- desa. Ia juga mendirikan lembaga PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) yang difungsikan sebagai penggerak utama program berperilaku sehat. Sejumlah kerja sama lintas sektoral juga diciptakan almarhum Soewardjono untuk menyukseskan program imunisasi Prosesi pemakaman almarhum Soewadjono Soerjaningrat diTaman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM12
kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh penduduk dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja Soewardjono selama memimpin Departemen Kesehatan dipandang baik oleh Presiden Soeharto sehingga ia diangkat kembali sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan IV periode berikutnya. Pada masa jabatan kedua (1983-1988), Almarhum Soewardjono memulai gerakan antirokok. Kebijakan itu, tentu saja, ditentang produsen rokok dan petani tembakau serta berbagai pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan rokok. Secara terbuka, ia mengampanyekan gerakan antirokok karena dapat merugikan kesehatan. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, almarhum Soewardjono berkarier sebagai anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Pada 1946, mengepalai Bagian Organisasi/ Perencanaan Resimen VI Cikampek / Divisi Siliwangi Jawa Barat. Empat tahun kemudian almarhum bertugas sebagai staf medis RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) di Jakarta. Soewardjono bertugas di RSPAD selama 8 tahun. Pada 1958 dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan ini diangkat menjadi Kepala Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Dustira di Cimahi, Jawa Barat. Tiga tahun kemudian diangkat sebagai Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), suatu lembaga pemerintah nondepartemen nasional untuk TBC paru, campak, radang tenggorokan dan polio. Untuk melestarikan hasil imunisasi tersebut, Almarhum mendorong masyarakat menciptakan pola hidup sehat. Pada 1980, Almarhum Soewardjono Soerjaningrat menggagas perlunya merumuskan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi falsafah dasar dan dapat memberi arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Melalui SKN, upaya kesehatan yang semula berupa penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah yang bertugas melaksanakan program keluarga berencana yang dirintis PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak 1957. Pada 1968 Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk merumuskan kembali rencana pembentukan keluarga berencana sesuai dengan deklarasi PBB mengenai kependudukan dunia. Menteri Kesejahteraan Rakyat segera membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berncana Nasional) diketuai Ny. H. Roesiah Sardjono, SH. Presiden Soeharto membubarkan LKBN dan membentuk BKKBN dan menunjuk almarhum Soewardjono sebagai Kepala BKKBN yang pertama selama dua belas tahun. Sejak 1978 jabatan Kepala BKKBN dirangkapnya dengan jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan maupun kemudian sebagai Menteri Kesehatan. Ia melepaskan Kepala BKKBN pada 1982, setahun menjelang Kabinet Pembangunan III berakhir. Di bawah pimpinan Soewardjono, program Keluarga Berencana mengalami kemajuan pesat sehingga pemerintah Indonesia dinilai sangat berhasil dalam mengendalikan jumlah pertambahan penduduknya. Dua bintang penghargaan dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada almarhum, yakni Bintang Mahaputera Utama III pada 1977 dan Bintang Mahaputera Adipradana II pada 1982. Tiga tahun kemudian memperoleh penghargaan dari President World Health Assembly WHO di Jenewa, Swiss. Pada 1986 ia diangkat menjadi President World Health Assembly. ( Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 13
STOP PRESSSTOP PRESS Pos pelayanan kesehatan arus mudik di lebak bulus jakarta Pada arus balik Lebaran 2012, terminal Lebak Bulus Jakarta sudah menyediakan pos kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas setempat. Satu unit ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya kasus rujukan agar dapat segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Aditama saat pantau arus balik di terminal Lebak Bulus Jakarta. ProfTjandra Aditama (baju coklat dan bertopi) ketika memantau arus balik lebaran. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM14
S elain pos kesehatan, mulai tahun ini, terminal lebak bulus menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Namun diharapkan agar di luar musim lebaran, ruangan ibu menyusui ini tetap dapat dibuka, ujar Prof. Tjandra. Dalam musim lebaran, dilakukan pemeriksaan bagi supir dan pemeriksaan kebersihan, meliputi ruang tunggu, pelataran parkir kendaraan,toilet dengan air yang mengalir di terminal Lebak Bulus Jakarta (23/8). Arus mudik di terminal Lebak Bulus pada 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada puncak arus mudik, terminal Lebak Bulus memberangkatkan 27.112 penumpang (2012), sedangkan pada tahun sebelumnya memberangkatkan 26.034 penumpang (2011). Berdasarkan data Posko Mudik Lebaran Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, hingga 23 Agustus 2012 pukul 07.00 WIB, tercatat 4.631 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan Pos Kesehatan (Poskes) Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di sepanjang jalur mudik. Prof. Tjandra menyampaikan lima pesan kesehatan menghadapi arus balik, yaitu: 1) Persiapkan diri dengan baik, istirahat dan tidur yang cukup diperlukan sebelum mengemudi. 2) Siapkan makanan dan minuman untuk di perjalanan. Bila ingin membeli di jalan, maka perhatikan kebersihannya. Ingatlah bahwa diare dan sakit perut merupakan salah satu keluhan dari para pemudik. 3) ISPA merupakan salah satu penyakit utama pada arus mudik tahun ini. Karenanya, tutuplah mulut ketika batuk di tempat keramaian (pelabuhan/ stasiun misalnya). Selain itu, juga sedapat mungkin jangan tertular dari mereka yang sedang terinfeksi batuk-pilek. 4) Cek kendaraan agar aman di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena 4 hal yaitu Pengemudi yang lelah, mengantuk, tidak mematuhi rambu; Kendaraan karena kondisi tidak baik; Situasi jalan; dan Keadaan cuaca 5) Kembali mengatur pola makan agar sehat dan seimbang; lakukan olah raga secara teratur; bila perlu lakukan cek kesehatan/laboratorium, untuk melihat kemungkinan dampak kelelahan mudik & balik serta pola makan beberapa hari ini yang tidak terkontrol baik. (pra, desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 15
K epada seluruh pemudik, Menkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima, mempersiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan. “Bagi para pengemudi khususnya, jangan lupa siapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan beristirahat setiap 4 jam sekali. Selain itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati mengemudi saat cuaca buruk, dan hindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol”, ujar Menkes. Menkes juga mengingatkan para pemudik untuk tetap berperilaku hidup bersih dan PESAN MENKES UNTUK PEMUDIK LEBARAN 2012 sehat (PHBS) dalam perjalanan, misalnya selalu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan/minum, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air kecil/besar sembarangan, tidak meludah sembarangan, gunakan masker untuk melindungi diri dari debu, asap dan polusi, serta jangan merokok di tempat umum. Bagi para pemudik yang sakit di perjalanan, untuk memanfaatkan pos- Mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia tiap kali menjelang Hari Raya tiba. Dalam menghadapi arus mudik lebaran, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH berpesan kepada seluruh pemudik di seluruh Indonesia agar mempersiapkan secara matang dan mengantisipasi segala risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan (10/8). pos kesehatan di sepanjang jalur mudik atau fasilitas kesehatan terdekat, tambah Menkes. Di samping itu, maraknya pembiusan yang mengancam para penumpang di perjalanan, Menkes menegaskan agar para pemudik hendaknya tetap waspada dengan menghindari pemberian makanan/minuman dari orang yang tidak dikenal. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM16
S aat ini, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan atau Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam upaya persiapan implementasinya, Indonesia memiliki berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain luasnya wilayah; besarnya jumlah penduduk; penyatuan berbagai skema jaminan sosial masyarakat yang telah ada; dan penekanan kepada pentingnya upaya promotif dan preventif. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi Sp.A, MPH, didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama  SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE saat mengikuti round table discussion meeting ASEAN plus three (China, Jepang dan Korea Selatan), pada hari ketiga rangkaian ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-11 di Phuket, Thailand, Jumat pagi (6/7). Pada kesempatan tersebut selain membicarakan tentang kerjasama kesehatan negara ASEAN + 3, dibahas pula dalam round table discussion mengenai Universal Health Coverage (UHC), jelas Prof. dr. Tjandra dalam surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. “Dua hal yang cukup banyak dibahas mengenai topik UHC ini, yaitu bagaimana memobilisasi sumber daya dalam negeri, dan bagaimana melakukan monitoring pelaksanaan UHC di negara-negara ASEAN”, ujar Prof. dr. Tjandra. Usai kegiatan tersebut, dalam acara makan siang Menkes RI, Malaysia, Myanmar dan Thailand bersama Partnership for Safe Medicine (PSM), diskusi berlanjut mengenai counterfeit medicine di kawasan ASEAN.(desy) THE 5TH ASEAN PLUS THREE HEALTH MINISTERS MEETING D ata World Health Organization (WHO) menunjukkan 250 juta (4,2%) penduduk dunia menderita gangguan pendengaran. Indonesia menempati peringkat keempat negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) dengan jumlah ketulian yang cukup tinggi, yaitu mencapai 4.6% dan paling tinggi pada usia 7-18 tahun. “Penyebab gangguan pendengaran adalah penyakit telinga luar (6,8%), kotoran telinga (3,6%), Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK) (3,1%), gangguan pendengaran pada lanjut usia (2,6%), tuli akibat obat ototosik (0,3%), serta tuli sejak lahir (0,1%)”, ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI, dr. H. R. Dedi Kuswenda, M. Kes, pada temu media di Jakarta (7/7). Dampak dari gangguan pendengaran dan ketulian cukup luas dan dapat mengganggu perkembangan kognitif, psikologi, dan sosial; mengalami gangguan komunikasi, seperti perkembangan bahasa dan prestasi dibangku sekolah, serta kurang mampu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tambah dr. Dedi. Dalam pertemuan tersebut, ketua Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT menyebutkan tempat hiburan adalah salah satu penyebab gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring tempat hiburan yang dilakukan oleh Komisi Nasional PGPKT di 16 kota besar, bising mencapai 94,4-128 dB, jauh dari batas aman yaitu 80 dB. dr. Damayanti menjelaskan, Gangguan Pendengaran dan Ketulian (GPKT) terbagi menjadi dua, GPKT unilateral yaitu gangguan SAYANGI PENDENGARAN KITA SEJAK DINI pendengaran hanya pada satu sisi sehingga sulit menentukan lokasi suara dan sulit mengerti pembicaraan di tempat ramai. GPKT berat/total yaitu gangguan pendengaran pada kedua sisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi, physical, dan socialwell-being; gangguan kesehatan; dan merasa dikucilkan sehingga menghindari aktivitas sosial. Untuk meningkatkan derajat kesehatan indera pendengaran guna mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, Kemenkes mengeluarkan KEPMENKES RI No.879/2006 mengenai rencana strategi nasional penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian untuk mencapai sound hearing 2030. Sasaran dari kebijakan adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan khususnya adalah semua tenaga kesehatan. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 17
MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM18
Demi Kemenkes yang Lebih BaikBersakit-sakit dahulu, bersenang- senang kemudian. Pepatah lawas ini, sangat tepat menggambarkan, betapa berat menegakkan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu kekuatan yang lebih besar, guna mendorongnya. Apalagi, pada tahap awal, para pelaku reformasi birokrasi, harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Seperti perjalanan fiktif, menerima gratifikasi dan perilaku menyimpang lainnya. Sementera, pada waktu yang sama belum mendapat gaji remunerasi. Jadi, masa transisi ini, memang terasa sangat berat dan menyakitkan. Sebab itu, perlu ketulusan, kegigihan dan kesabaran bagi para pelaku, demi Kementerian Kesehatan yang lebih baik. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 19
MEDIA UTAMA S ebegitu beratnya, sampai . Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH secara khusus menyatakan, “Saya instruksikan kepada seluruh aparatur kesehatan, baik yang bekerja di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja kita masing- masing, sehingga ke depan, Kemenkes menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme.” Kementerian Kesehatan terus berupaya mencapai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman diharapkan akan mempercepat pencapaian target tersebut. Tahun 2009 dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat disclaimer (menolak memberikan pendapat) pada laporan keuangan Kemenkes. Hal ini menandakan pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk dapat menyatakan kebenaran dan kewajaran laporan. Tahun 2011 ada perbaikan dengan berubahnya opini BPK menjadi wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan wajar, tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tata cara dan pelaporan keuangan negara. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, dalam temu media (13/7) menyatakan, beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ialah masih ada kegiatan di luar aturan sistem pemerintahan, pekerjaan terlambat sehingga pembayaran melampaui tahun anggaran, dan ada satuan kerja yang EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM20
masih menggunakan penerimaan negara bukan pajak. Sejumlah kegiatan juga rawan penyimpangan, seperti pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur. ”Harga alat kesehatan rentangnya besar. Dilemanya, kalau membeli yang lebih murah, kualitas buruk. Tetapi, untuk membeli yang bagus kemahalan,”ujarnya. Menurut Kepala Biro Keuangan Kemenkes Achmad Djohari untuk mencegah penggelembungan anggaran di tempat rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, maka penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem elektronik unit layanan pengadaan. ”Dulu pengadaan tersebar, sekarang terkoordinasi di Sekretariat Jenderal sehingga pengawasan lebih mudah,”katanya. Guna mencegah penyimpangan, Kemenkes selajutnya mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian yang pimpinan dan jajarannya berniat dan berkomitmen menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Pada 18 Juli 2012, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menandatangani Pakta Integritas pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar; Wakil Ketua Ombudsman, Hj. Azlaini Agus; Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, PhD; para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan dan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes di 15 Provinsi di Indonesia. Menuju Perubahan yang Lebih Baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun 2011. Sebelumnya pada 2009 dan 2010, BPK memberikan opiniTidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Kemenpan dan RB memberikan nilai CC atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan tahun 2010. Nilai tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun nominalnya meningkat dari 58,09 menjadi 63,08. Pada tahun 2011, Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kemenkes pada urutan terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dan nomor urut sembilan dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang disurvei oleh KPK. Selanjutnya, sejak tahun 2010, Kemenkes telah memberlakukan sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap unit utama. Selain itu, Kemenkes telah membentuk Unit LayananTerpadu (ULT), yang memberikan pelayanan atas: (a) Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes; (b) Registrasi Alkes dan PKRT; (c) Rekomendasi Sekolah Kesehatan; (d) Ethical Clearance Peneliti Kesehatan; (e) Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi; (f) Rekomendasi PengobatanTradisional Asing; (g) Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit; dan (h) Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (PusatTanggap dan Respon Cepat). Registrasi on line dalam seleksi CPNS & dokter/dokter gigi/bidan PTT telah diberlakukan sejak tahun 2007. Begitu pula dengan seleksi on line bagi Petugas Kesehatan Haji telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kemenkes telah memberlakukan persyaratan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat Eselon I dan II serta Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), Penyelenggara Kegatan (PK) dan Bendahara. Kemenkes juga telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam waktu tidak lama lagi akan dilakukan penilaian oleh Kantor Kemenpan dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 21
“Saya berharap ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan aparatur Kementerian Kesehatan yang bersih dan melayani. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah pekerjaan mudah,”ujar Menkes. Menurut Menkes, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem, serta harus in line dengan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat. “Di samping itu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan integritas dari organisasi. Kapasitas dan kualitas integritas dari individu sangat menentukan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu itu berada dan melakukan kegiatannya,”jelas Menkes. Integritas individu adalah sikap mental, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik serta diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen, dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang konkrit. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. (pra, gi) Pakta Integritas Penandatanganan pakta integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam hal ini, ada beberapa indikator mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain minimal harusWDP, nilai LAKIP CC, telah melaksanakan program anti korupsi dan lain-lain.Dengan sejumlah indikator yang telah dimiliki, Kementerian Kesehatan bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun tentunya membutuhkan berbagai langkah yang konsisten dari segenap jajaran aparatur Kemenkes, terutama dari pimpinan. Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, seperti pemberlakuan sistem LPSE, dan tahun ini telah dibentuk UKP pada setiap unit utama.(Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan  Wilayah Bebas dari Korupsi dan diharapkan dalam tempo yang tidak terlalu lama akan berkembang menjadiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes - Mustikowati) Pencanangan ZonaIntegritas menujuWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah awal yang baik sekali.Namun harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penjabaran lebih jelas agar lebih membumi.Jangan sampai ZI menujuWBK hanya menyentuh tingkat pejabat saja, tetapi idealnya semua aparatur negara. Berharap ZI menujuWBK bukan sebatas seremonial, namun menjadi nilai dan spirit setiap PNS Kemenkes. Dan komitmen ini dapat terlaksana dengan baik jika disertai sistem remunerasi dan reward yang adil. (Kasubbag Humas Ditjen BUK – Anjari) Saya melihat banyak aspek positif dari pencanangan ZI/WBK. Pertama, sebagai momentum yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami, aparatur negara yang mampu bekerja dengan integritas, professional, efektif dan efisien. Yang kedua, bagi saya pribadi bahwa pendapatan yang saya terima  yang merupakan rizki yang berkah dan hallalanToyyibah. (Staf Puskom Publik Kemenkes -Temmy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM22
P roduk izin bidang kesehatan mencapai 80% dari total pelayanan, di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T), Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun unit ini melayani rata-rata 25 ribu orang dari 17 sektor layanan, satu di antaranya sektor kesehatan. P2T ini, telah memulai karyanya tahun 2005, sebelum terbitnya UU No.25 tahun 2008, tentang Pelayanan Publik. Pemda Jawa Timur, telah menempuh kebijakan menyatukan seluruh perizinan dalam satu unit, yang dipimpin kepala UPT. Saat ini, UPT melayani 179 produk perizinan. Setiap pelanggan cukup mengambil kartu antrian, kemudian mendapat panggilan pelayanan, kurang lebih 15 menit selesai. Untuk memberi pelayanan yang optimal, UPT hanya melayani rata-rata 250 pelanggan, melalui pembatasan loket antrian. Seluruh pelayanan sudah menggunakan teknologi elektronik, demikian juga dalam penyimpanan dokumen. Praktis, cepat, Setiap Produk Izin 15 Menit “Kelar” mudah, dan nyaman. Tak ada pungutan, selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan restribusi. Menurut Kepala UPT Jawa Timur, Pung Karnantohadi, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, unitnya melakukan jemput bola ke berbagai kabupaten di Jatim, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ( MTKI) setempat. “Awalnya, proses pelayanan satu produk, membutuhkan waktu berbulan-bulan baru selesai, sekarang hanya hitungan menit, selesai. Kami memangkas birokrasi, tanpa mengurangi kualitas produk, yakni mengganti tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, untuk semua perijinan,”ujar Pung. Menurut Pung, kecepatan pelayanan ini, merupakan pilihan gubernur. Setelah berdiskusi, ternyata gubernur memilih tanda tangan elektronik. Sehingga seluruh pelayanan izin, menggunakan tanda tangan elektronik. Khusus perizinan kesehatan, terdapat 26 jenis pelayanan. Mulai dari izin tenaga kesehatan, rekomendasi perijinan rumah sakit pemerintah, swasta, PMA dan PMDN, serta izin produksi kosmetika, sertifikasi produksi alat kesehatan, dll. Ke depan, seluruh proses perizinan akan didekatkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten/Kota. Unit P2T akan membuat kerjasama dengan unit terkait untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk menjembatani kesulitan bertemu, rapat rutin, akan diterapkan dengan video conferens. “Setiap produk izin sudah menggunakan barkode, sehingga untuk meng-update data berikutnya, cukup memanfaatkan barkode, kemudian menambah data yang diperlukan. Semua sudah tersimpan secara elektronik”, jelas Pung ( pra). EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 23
MEDIA UTAMA I nstruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh Instansi Pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim implementasinya adalah kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Komitmen pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan RB dan peningkatan pelayanan publik disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMN II tahun 2010-2014, di mana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan dalam RPJMN II. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program RB untuk Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani Menciptakan zona kerja bebas dari KKN, birokrasi bersih, kompeten dan melayani, merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini Kementerian/ lembaga sedang demam dengan RB. Nah, bagiamanakah implementasi RB di Kementerian Kesehatan? pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani. Makna tersebut seyogyanya sangat mudah dipahami, karena harus diakui bahwa peran birokrasi dalam implementasi berbagai sektor pembangunan memang sangat besar. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi, diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun 9 (sembilan) program percepatan Inspektur Jendral Kementrian Kesehatan dr.Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH bersama pejabat Kementrian PAN dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM24
reformasi birokrasi, meliputi: (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (e-goverment); (6) Peningkatan Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS. Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bagian dari salah satu Program Percepatan RB, yaitu; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi berintegritas tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI); yang tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/ Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II. PENGERTIAN 1. ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2. WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90; 3. WILAYAH BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN dan MELAYANI (WBBKM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ? 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN èSINERGIS 2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. 4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Pada tanggal 18 Juli 2012 Kementerian Kesehatan melakukan Pencangan Pembangunan ZI menuju WBK, yang merupakan tindaklanjut dari penandatangan Dokumen Pakta Integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan dan merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah 27 Instansi yang telah melakukan pencanangan ZI , Kemkes adalah instansi ke-28. Integritas yang bermakna satunya kata dan perbuatan, sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi, dan selanjutnya tidak ada pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa integritas. Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam upaya mewujudkan Negara Indonesia yang bersih, berintegritas dan bermartabat diperlukan komitmen para pimpinan dan kerjasama di semua jajaran Kemenkes. Konsep Pemberantasan Korupsi adalah: “Harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang termudah dan dimulai sekarang”. Motonya adalah:”Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi”. (Dyah) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 25
MEDIA UTAMA A khir Juli 2012, terjadi pertemuan membahas panduan pelaksanaan jaminan kesehatan. Seorang teman, setelah mengamati laptop saya dari ujung ke ujung, berkata,“Sampean ini terlalu jujur.” Disebut terlalu jujur, saya kaget. Kemudian saya bertanya kepada teman tersebut dengan perasaan heran,”Ada apa tiba-tiba Anda berkata bahwa saya terlalu jujur?” Kemudian teman itu menunjuk stiker barang milik negara yang menempel pada pinggir layar monitor laptop.“Tempel saja stiker itu di bawah, jadi nggak mencolok,”kata teman itu, mengakhiri obrolan ringan sebelum acara dimulai. Untuk menjelaskan komentar teman di atas, tentang stiker barang milik negara, kemudian pemakainya diberi predikat Menemukan terlalu jujur, tentu tidak tepat. Mengapa? Ada beberapa argumen. Pertama; saya juga manusia biasa yang banyak khilaf dan salah. Kadang juga berdusta, dengan kadar tertentu, sengaja atau tidak sengaja. Kedua; stiker“barang milik negara”pada layar laptop, sudah ada sejak sebelum laptop saya pegang. Jadi, saya hanya menggunakan laptop itu apa adanya. Saya juga merasa tak harus memindahkan atau membuang stiker tersebut. Jadi, kalau dikatakan terlalu jujur, tentu orang yang menempel stiker tersebut yang pantas disebut terlalu jujur. Bukan saya. Ketiga; menggunakan istilah terlalu jujur, sepertinya ada gradasi jujur. Mulai dari tidak jujur, kurang jujur, kadang-kadang jujur, selalu jujur, dan terlalu jujur. Jadi menurut gradasi kejujuran Kejujuran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM26
ini, terlalu jujur mempunyai tingkatan paling tinggi. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur gradasi jujur ini. pasti sulit mengukur dan membedakannya. Keempat; menurut sudut pandang dialog kejujuran di atas, sifat jujur seseorang dapat terlihat dari perilaku sehari-hari yang sederhana. Mulai dari tutur kata, sikap, dan tindakan. Keberanian menempel stiker barang milik negara pada barang yang digunakan, merupakan ciri dari sebagian perilaku jujur. Juga keberanian menempel kendaraan dinas dengan stiker“Kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”. Jujur, merupakan nilai universal. Siapapun mencintai perilaku jujur, apalagi diperlakukan dengan jujur. Walaupun seseorang tersebut, dirinya sulit berlaku jujur. Ia tetap mencintai perilaku jujur. Berkaca dari kenyataan ini, sifat jujur dapat disemai dan ditumbuh-suburkan dalam diri seseorang atau komunitas tertentu. Sekali pun seseorang atau komunitas tersebut sudah terbiasa tidak jujur, bahkan bangga dengan ketidakjujurannya. Sebab, tidak jujur itu membohongi diri sendiri. Sebarapa kuat seseorang akan bertahan untuk terus berbohong kepada dirinya sendiri? Memang, menyemai sifat jujur itu sulit, bahkan sesulit meneggakkan benah basah. Karena sulit itulah, maka tidak boleh merasa bosan, apalagi berhenti menyemai benih-benih kejujuran. Kita harus menyemai banyak benih kejujuran dalam lahan yang gembur dan subur. Mungkin, walau lahannya sudah subur, tetap sedikit yang tumbuh, karena terlalu banyak hama yang mengerogoti benih kejujuran itu. Agar benih tetap tumbuh dan subur, maka tugas utamanya ada tiga. Pertama; menyiapkan benih dan lahan yang subur dan gembur. Jujur, adalah sebaik-baik benih nilai universal. Sebab, jujur akan menjadi pintu pembuka bagi banyak kebaikan berikutnya. Sebaliknya, tanpa kejujuran, akan metutup semua pintu kebaikan. Kemudian yang akan terjadi, keburukan dan keburukan. Sementara lahan yang subur, yakni kesiapan mental untuk menanggung risiko dari sifat jujur. Sebab, risiko jujur ada yang positif dan negatif. Risiko positif, orang akan mengapresiasi kejujurannya. Sedangkan risiko negatif, sebagian orang yang dirugikan akan membenci, bahkan memusuhi. Bagi yang berlahan subur, Ia akan tetap sabar menghadapi seluruh caci maki dan tidak lupa diri ketika dipuji. Kedua; mengenali hama yang mengancam sifat jujur, yakni tidak ikhlas. Kemudian merambat pada keinginan untuk memperoleh puja-puji, harta, tahta, wanita, dan popularitas. Keinginan yang kuat untuk mendapat ini semua, akan mendorong seseorang bekerja keras, untuk memperolehnya. Tapi, jika hilang keikhlasanya, ia akan menggunakan segala cara untuk memperolehnya. Untuk itu, sifat ikhlas harus mendasari seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan maupun cara. Ketiga; merawat, memupuk, dan memagari benih kejujuran yang sedang tumbuh dari berbagai gulma di sekitarnya. Bagimana caranya?. Sirami, pupuk, rawat, dan pagari benih dengan nasehat, sehingga tumbuh subur dan semakin kuat. Untuk itu berinteraksilah dengan siapa saja yang bersedia memberi nasehat. Sehingga saling menguatkan dalam kejujuran dan kebaikan. Bila demikian, maka tak disadari jujur akan menjadi kebiasaan yang mudah dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sendiri maupun dalam komunitas. Sehingga, jujur menjadi nilai bersama yang terstandar, untuk siapa saja dan kapan saja. Pertanyaannya, sudahkah menemukan kejujuran bersemayam dalam diri kita? (Pra)   EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 27
T anda tangan elektronik pejabat berwenang menyebabkan birokrasi sangat ringkas. Pelayanan publik menjadi mudah, murah, dan cepat. Bukti ini telah dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemda Provinsi Jawa Timur. Awalanya, mengurus izin memakan waktu penyelesaian bulanan, kini setelah berkas lengkap hanya 15 menit, selesai. Indah benar! Ada setumpuk pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga, yakni“Birokrasi yang birokratis”. Sejatinya, birokrasi disusun untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik. Tapi, fakta di lapangan justru sebaliknya. Lelet! Untuk itu, di antara keberhasilan reformasi birokrasi adalah bila masyarakat mendapat pelayanan yang mudah dan cepat. Nah, apa faktor yang menjadi penghambat penyelesaian administrasi ini? Di antaranya; tanda tangan basah pejabat berwenang. Hal ini diakui sendiri oleh Bambang Wahyudi, SKM,MM Kepala Balai Besar Teknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya, awal September 2012 lalu. Menurut Bambang Wahyudi, proses pemeriksaan dan perizinan, sudah sesuai dengan SOP, apalagi pemeriksaan sampel, dari segi waktu tidak boleh meleset sedikit pun. Semua sudah ada ketentuannya. Sebab kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan menjadi tidak valid. Hal ini juga diakui oleh para pekerja di Lab BTKL tersebut. Masalahnya, setelah hasil pemeriksaan selesai, dan hasil juga sudah diperoleh, masih ada kewajiban: yaitu menyalin angka- angka hasil pemeriksaan ke dalam format tertentu. Setelah itu dilakukan verifikasi dan penandatangan pejabat berwenang. Lalu, dokumen perizinan tadi disampaikan kepada masyarakat atau pelanggan yang membutuhkan. Proses menyalin, verifikasi, dan tanda tangan ini jauh lebih lama dari proses pemeriksaan sampel. Mungkin, bisa 2 atau 3 kali lipat waktu pemeriksaan. Jadi, lamanya waktu yang dibutuhkan izin keluar semata karena faktor administrasi, bukan faktor teknis. Nah, birokrasi, seharusnya dibuat untuk meringkas proses yang panjang dan berbelit ini. Karena proses menyalin, verifikasi dan tanda tangan tidak akan mengubah validitas hasil pemeriksaan, mengakibatkan birokrasi cenderung santai. Tidak berusaha untuk segera menyelesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Banyak alasan klasik yang dikemukakan seperti; SDM terbatas, sarana kurang memadai, dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani. Khusus pejabat berwenang yang menandatangani, lain lagi alasannya:“pokoknya”harus tanda tangan basah dari pejabat yang bersangkutan. Sementara pejabat birokrasi, tidak dapat dipastikan keberadaannya di kantor pelayanan publik. Bahkan sering ke luar kota untuk acara pertemuan, pelatihan, dan memberi arahan pada acara tertentu. Bila ini terjadi, maka urusan tanda tangan basah ini dapat menanti berhari-hari, bahkan mingguan, baru selesai. Ketika diajukan usulan agar tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik, banyak alasan penolakan yang dikemukakan. Dan alasan yang paling akhir“pokoknya”. Padahal, badan publik dapat belajar seperti yang dilakukan P2T Jawa Timur.“Kami, menerapkan seluruh perizinan tanda tangan pejabat berwenang menggunakan tanda tangan elektronik, seperti halnya di pelayanan publik Samsat. Begitu kemamuan gubernur dalam pelayanan publik,”ujar Pung Karnantohadi, Kepala P2T Jawa Timur. Birokrasi“lelet”, memang masih menjadi pegangan, meski tak lagi populer. Tapi, itu harus segera direformasi sebagaimana semangat reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Bagimana caranya? Pertama; pangkas!. Pemangkasan ini dapat menggunakan teknologi dalam pelayanan. Semua produk serba elektronik. Mulai dari kirim dokumen, verifikasi, dan tanda tangan. Bila ini dapat ditegakkan, maka pelayanan akan lebih ringkas, mudah, cepat dan akurat. Kedua; penguatan SDM dengan melatih sebagai pelayan yang baik. Peduli kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan berbagai cara sesuai SOP yang telah ditetapkan. Di samping menguasai product knowledge, juga harus mampu melayani pelanggan secara baik pula. Ketiga; penguatan sarana dan prasarana. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sebab, kemampuan SDM harus diikuti sarana dan prasana yang mencukupi. Sehingga dapat memberi pelayanan yang optimal. (Pra) Pangkas Lelet Birokrasi MEDIA UTAMA BambangWahyudi, SKM,MM Kepala Balai BesarTeknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM28
Ya...Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan untuk melaksanakan. Tunjukkan pada kami yang salah itu salah, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Ya...Allah yang maha Kuasa, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengatakan tidak pada Korupsi. B egitulah kira-kira doa yang akan saya baca dalam pertemuan nasional kesehatan, 7 tahun yang lalu, di Yogyakarta. Hanya saja, sebelum waktu membacakan doa, panitia meminta teks doa tersebut. Dengan rasa kaget panitia, mengatakan“ wah jangan begini doanya, ada kata korupsi segala”,ujarnya. Kemudian panitia mengedit naskah doa yang ada kata-kata korupsi. Ada rasa sedih, malu dan merasa tak berdaya untuk menegakkan kebenaran, integritas dan kejujuran, walau hanya melalui doa. Pada waktu berikutnya, saya tak pernah membuat teks doa, bila diminta untuk memimpin doa. Untuk apa ? agar tidak perlu ada yang diedit. Bila ada pendengar yang tertarik dengan doa yang saya sampaikan, setelah doa, Ia meminta naskahnya. Saya katakan, hanya coretan beberapa kata.“ Ini naskahnya bila berminat. Mereka berkata; bukankah tadi doanya panjang ? Ya.. betul, tapi tidak saya tulis, langsung diucapkan saja, jawabku. Itu dulu.....!, ketika belum mengenal istilah zona integritas (ZI), reformasi birokrasi, KPK, Pengadilan Tipikor, ICW dan lembaga pendukung pemberantas KKN lainnya. Bagaimana sekarang ? Zaman memang telah berubah, manusia juga terus belajar, memahami dan bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika itu, orang jujur, tidak manipulatif dan berusaha tidak korupsi, dianggap mahluk aneh“sok bersih, suci”dan seabrek predikat miring. Kemudian orang-orang“aneh”ini dikucilkan dari berbagai kegiatan yang“aneh-aneh”. Sekali lagi, itu dulu, ketika masih zona korupsi (ZK) lebih dominan. Sekarang, zona korupsi telah mulai terkikis pelan-pelan. Sebagian sudah berganti dengan zona integritas (ZI), yakni sebuah Kementerian/lembaga , yang para pemimpimnya“berniat”tidak melakukan korupsi. Tentu, sulit melihat kesungguhan niat ini. Tapi paling tidak, aura kearah lebih baik terlihat dari komitmen menandatangani fakta integritas. Secara kasat mata terlihat gairah untuk tidak melakukan korupsi. Walau penandatangan ini juga belum jaminan tidak melakukan korupsi, dikemudian hari. Tapi, saat ini sebaiknya tetap optimis dan tak perlu buruk sangka terhadap upaya membentuk ZI. Zona integritas, menjadi pintu masuk membentuk wilayah bebas korupsi (WBK). Apa WBK itu ? Yakni satuan kerja dalam zona integritas tidak ada korupsi. Baik korupsi anggaran, waktu dan barang milik negara. Terbebas dari perilaku manipulatif, gratifikasi “hadiah, uang lelah, jasa, dll”dari pihak lain yang terikat langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan. Mungkinkah...? WBK sangat mungkin lahir dalam salah satu zona integritas, asalkan ada kemauan pimpinan untuk mewujudkannya dan berkelanjutan. Pemimpin memimpin sendiri upaya tersebut. Ia menjadi lokomotif dan sekaligus teladan membentuk individu– individu berintegritas. Secara bertahap Ia menanamkan sikap mental, pikiran dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, yang diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tindakan nyata di lingkungan kerja. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Masa mendatang ZI, WBK dan gelombang reformasi birokrasi, tampaknya akan terus bergerak menuju arah yang dicita-citakan. Mengapa ?, selain tuntutan publik yang sangat kuat akan hadirnya birokrasi yang bersih dan melayani, juga tabiat manusia yang ingin berubah menjadi lebih baik. Hidup tenang, produktif dan melayani. Hah... melayani ? Ya....! Budaya melayani akan menjadi trend masa depan. Pemimpin adalah pelayanan. Siapa yang mau jadi pemimpin, Ia telah teruji melayani terlebih dahulu. Masyarakat akan mengangkat secara formal atau non formal, siapa saja yang mampu memberi pelayanan dengan baik. Bila tidak kompeten memberi pelayanan akan mendapat tekanan berat dari publik. Jadi, bersih dan melayani itu kebutuhan, bukan tugas, kewajiban atau tanggung jawab. Bersih dan melayani akan menjadi dua sisi dari mata uang. Ia tak terpisahkan. Kedepan, orang yang bersih dan melayani sudah biasa. Mereka akan berperan besar dalam birokrasi, sebab sebagian besar orang-orangnya bersih dan melayani. Sementara orang“kotor”akan tersisih dan tidak dipakai dalam birokrasi. Sebab, zona korupsi telah berganti dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Wallau’alam. ZONA KORUPSI: Dulu, Kini dan Masa MendatangOleh: Prawito EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 29
Bekerja itu kehormatan. Maka, kehormatan itu harus dijaga, demi kehormatan diri dan keluarga. Selain itu, bekerja bukan semata-mata mencari uang, tapi bagian dari ibadah, sehingga dalam bekerja ada aturan, etika, dan moralitas yang harus selalu dijunjung tinggi. MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM30
H imbauan soal memahami hakekat bekerja ini menjadi bagian dari upaya membentuk zona integritas di Dinas Kesehatan Jatim. “Bayangkan...! Para pekerja yang menjadi kader posnyandu. Mereka terus bekerja untuk masyarakat. Tak ada gaji, apalagi kenaikan gaji berkala dan instensif. Tapi mereka tetap bekerja dengan suka hati,”begitu ajakan Kadinkes Jatim, dr.Budi Rahaju kepada seluruh karyawannya, untuk memaknai kerja sebagai PNS. Salah satu upaya menjaga kehormatan para pekerja, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan kerjasama dengan BPKP. Dua lembaga ini telah bergerak dari hulu melakukan pencegahan. Kami tidak ingin seperti“pemadam kebakaran”, yang bergerak setelah ada kasus. Tapi, kami ingin sebelum ada kasus, kami sudah melakukan pencegahan. Sehingga, dalam segala hal tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari, seperti KKN. Bahkan, saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Kejati untuk memberi pendampingan dalam bidang perdata. Begitu diucapkan dr Budi Rahaju di Surabaya. Lebih lanjut dr. Budi menjelaskan, dengan kerjasama dua lembaga ini, kami dapat melakukan konsultasi terkait regulasi dan berbagai persoalan tentang kebijakan dengan Biro Hukum dan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPKAD).“Kami sangat intens melakukan pertemuan dengan banyak UPT, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah dalam implementasi kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Sebagai unit teknis kesehatan, terkadang kurang memahami bahasa hukum atau keuangan. Dengan adanya konsultasi ini dapat memberi kepastian dalam implementasinya,”ujar dr.Budi. Menurut Kadinkes, saat ini mereka sedang membentuk Sistem Pengawasan Internal (SPI). Khusus, terkait dengan pelayanan publik, Gubernur mempunyai kebijakan memadukan seluruh pelayanan publik dalam satu atap dalam Pusat Pelayanan Terpadu (P2T). Unit teknis hanya memberikan persyaratan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.“Melalui pelayanan terpadu ini, proses perizinan tenaga kesehatan lebih cepat, mudah, dan ringkas. Masyarakat dapat secara pasti mengetahui kapan selesai dan berapa besar biaya yang dikeluarkan sejak awal secara transparan,” kata Kadinkes Provinsi Jatim ini. Untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh Daerah, maka prosesnya cukup di P2T saja, selesai. Demikian juga bila terkait dengan rekomendasi izin yang akan di bawa ke pusat, semua proses dikerjakan secara cepat. “Khusus pelayanan publik kesehatan seperti yang dilaksanakan rumah sakit, secara struktur, langsung di bawah gubernur. Seperti RS Sutomo, RS Syaiful Anwar, RS Haji, RS Sudono dan RS Jiwa Menur. Mereka telah menerapkan sistem pelayanan publik dan keuangan yang baik. Dengan penerapan sistem tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut,”ujar dr. Budi. Sebenarnya, Dinas Kesehatan sudah mendapat sertifikat ISO: 9001: 2008. Tapi, ISO itu hanya bersifat administrasi. Padahal, banyak program kesehatan yang tidak dapat diselesaikan dengan adminitrasi. Untuk itu, harus menggunakan instrumen-instrumen manajemen program kesehatan. Dalam hal pengawasan program ini, Gubernur mempunyai forum ajang“wadul”melalui siaran TVRI. Masyarakat bebas memberi masukan dan bertanya tentang program apa saja. Kemudian Gubernur atau pejabat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait akan memberi jawaban. “Ada juga ngopi bareng gubernur yang disiarkan melalui SCTV, yang diberi nama ngobrol pinter. Gubernur memberi pengantar pada acara tersebut, kemudian dilanjutkan oleh SKPD tertentu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dialog ini tidak hanya terbatas pada satu topik, tapi banyak topik,”ujar Kadines. Menurut Kadinkes, ke depan akan lebih tegas lagi, sesuai denga SOP, baik yang terkait teknis atau administratif. Secara kedisiplinan, kita sudah melaksanakan apel pagi dan sore, dengan tingkat kehadiran 95%. Memang masih ada kelemahan, walau pagi-sore apel, tapi ditengahnya agak sulit mengontrolnya. Kami tetap kami memberi pembinaan dan pengarahan saat apel. (Pra) dr. Budi Rahaju Bekerja itu kehormatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 31
MEDIA UTAMAMEDIA UTAMA F aktanya, siapa pun yang mati tak akan membawa harta ke akhirat. Banyak orang tua berharta, begitu meninggal, anak bertengkar berebut harta. Ternyata, harta bisa membawa malapetaka. Sebagai direktur yang tak lagi muda, saya ingin mengabdikan diri, sebesar-besarnya agar bermanfaat bagi banyak orang. Terhindar dari perbuatan menyimpang. Amanah ini sangat berat pertanggung jawabannya, dunia-akhirat. Maka, saya selalu berdoa, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan bimbingan, agar tetap berjalan, mengalir istiqomah pada jalan yang benar, serta menjadikan Poltekkes Surabaya bersih dan bermartabat. Kalimat di atas adalah ungkapan dan harapan penuh makna dari Bambang Guruh Irianto, Direktur Politeknik Kesehatan ( Poltekkes) Surabaya kepada mediakom, 12 September 2012. Keinginan besar itu, Ia tuangkan dalam Motto: PAS di poltekkes. Profesional modalku, Anda puas tujuanku, dan sejahtera tekadku. Untuk mewujudkan motto tersebut, Poltekkes telah menyusun SOP pelayanan kepada mahasiswa dan melaksanakan ISO 9001: 2008 untuk manajemen pelayanan publik dan IWA- 2:2007 untuk proses belajar mengajar. PoltekkesBersih Bermartabat& Keduanya mulai dilaksanakan sejak tahun 2011, ujar Bambang. “Dengan adanya sertifikasi IWA ini, kami memastikan setiap mahasiswa mendapat pelayanan dosen wali secara efektif. Meraka akan mendapat bimbingan dosen lebih sering. Bukan hanya saat mengambil KRS (Kartu kridit semester) saja. Tapi, terkait dengan hambatan akademis dan administrasi, dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, mahasiswa segera dapat solusinya,”tambah Direktur. Menurut Hadi Suryanto, selaku Pembantu Direktur II, untuk mendisiplinkan karyawan, pihaknya telah melakukan absensi dengan fingger print ketika masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30. Apabila ada karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu, maka waktu keterlambatan akan diakumulasi. Bila mencapai 7,5 jam, dianggap tidak masuk kerja satu hari. Bila ini terjadi, maka yang bersangkutan akan dipotong uang makannya Rp 25.000,-/hari. “Ternyata, pemotongan uang makan, akibat keterlambatan masuk kerja, telah mendorong karyawan lebih disiplin masuk kerja,”ujar Hadi. “Dengan penerapan kebijakan ini, awalnya ada resistensi dari sebagian karyawan, sampai mengirim surat kaleng. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu, sosialisasi yang berkelanjutan, karyawan menjadi semakin paham. Sehingga karyawan menjadi semakin tepat datang dan tepat pulang,”tutur Hadi Poltekkes Surabaya, memiliki 13 program studi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Memang, dengan kondisi yang berjauhan tempatnya, agak berpengaruh pada mobilitas dosen. Apalagi kendala kemacetan Surabaya juga ikut mempengaruhi. Belum lagi finger print belum terkoneksi secara online di seluruh jurusan. Sehingga, dosen yang berabsen di rektorat di jalan Menur, bila harus mengajar di jurusan lain di luar komplek jalan menur, tidak sempat melakukan absensi terlebih dahulu.“Solusinya, para dosen memberitahu kepada pihak admin, bahwa pagi-pagi tersebut yang bersangkutan mengajar di luar. Hal ini juga diperkuat dengan menyerahkan jadwal mengajar kepada petugas absen, pada awal ajaran baru,”ujar Hadi. Untuk memantau kedisiplinan karyawan, sejak Juni 2012, institusi telah membagikan buku catatan harian. Jadi, karyawan setiap hari kerja harus menulis apa yang dikerjakan. Melalui catatan tersebut, institusi dapat mengetahui apa Direktur Poltekkes Surabaya Bambang Guruh Irianto EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM32
yang dikerjakan setiap harinya.“Hal ini dilakukan untuk membiasakan karyawan mencatat kinerjanya sendiri. Sebab, ke depan, remunerasi akan diberikan berdasarkan kinerjanya. Oleh sebab itu, kinerja harus terdokumentasi. Rencana, evaluasi catatan harian ini akan dievaluasi setiap tiga bulan,”ujar Pudir II ini. Menurut Hadi, khusus, pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta, poltekkes selalu menyelenggarakan lelang. Bahkan melalui LPSE. Hal ini dilakukan guna memenuhi azas keterbukaan dan akuntabilitas publik.“Kami sangat berhati- hati dalam pengadaan barang dan jasa ini. Tidak ingin ada kesalahan dalam masalah teknis maupun administrasi. Sehingga, pengadaan betul-betul, tepat aturan, tepat guna dan tepat harga yang kompetitif ,” kata Hadi menegaskan. Menurut Bambang, guna menjamin kesinambungan mutu pelayanan, Poltekkes telah melakukan 2 kali audit internal dan 1 kali audit eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah menerapkan ISO dan IWA, telah mendongkrak indek prestasi mahasiswa (IPM) rata-rata 2,75 di atas rata-rata minimal 2,50. Di samping itu, juga telah mendorong kinerja dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Saat ini sudah mencapai 75% dosen bersertifikasi. Bagi dosen yang sudah bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, besarannya 1 kali gaji pokok/ bulan. Kepuasan pelanggan Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, Desember 2011 oleh tim survey dari PT Galore Indonesia menurut pelanggan internal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 67,651. Dari seluruh unsur penilaian, keaman pelayanan mempunyai nilai tertinggi dan prosedur pelayanan mempunyai nilai terendah, mungkin masih birokratis, belum tepat waktu. Sedangkan menurut pelanggan eksternal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 76,858. Dari seluruh unsur penilaian, kejujuran mendapat nilai tertinggi, sedang kemampuan inisiatif/prakarsa mendapat nilai terendah. Sampel pelanggan internal terdiri dari mahasiswa semua jurusan 60%, dosen 20% dan karyawan 20%. Sedangkan pelanggan eksternal, ditetapkan 130 responden terpilih dari jumlah populasi pengguna lulusan yang tersebar di 63 instansi, 14 kota di Jawa Timur, baik instansi pemerintah maupun swasta. Harapan ke depan Menurut Direktur, Poltekkes menadapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebenarnya. Bukan hanya sertifikatnya, tapi WTP yang terimplementasi di lapangan dan terasa perbaikannya bagi pelanggan. Hal ini dimulai dari mengubah cara berfikir SDM-nya. Memiliki layanan tarif yang terintegrasi secara on line satu pintu. Mahasiswa membayar melalui bank, kemudian dapat melihat di web. Semua transparan, tidak ada pungutan-pungutan, kecuali yang sudah tertera dalam webside Poltekkes. Sekarang, seluruh pengadaan, pembuatan jaket, pengadaan makan mahasiswa, semua satu pintu, yakni lelang melalui LPSE. Terus terang, tahun 2012, merupakan tahun terberat. Karena jurusan, tidak mendapatkan kewenangan yang selama ini dikerjakan. Tapi, dalam rangka menuju bebas KKN, ketetapan ini harus ditegakkan. Berhubung, Poltekkes ini sudah menjadi Badan Layanan Umum ( BLU), yang mempunyai fungsi mensejahterakan karyawan, insya Allah akan ada waktunya. Sabar, menunggu proses berikutnya. Sebagai perbandingan, Bina Upaya Kesehatan dengan Rumah sakit sebagai BLU, dapat menggunakan 40% dari pendapatannya untuk kesejahteraan dan pengembangan pelayanan. Untuk itu, kami berharap Badan PPSDM segera membuat pedomannya, sebagai payung hukum BLU. Dengan demikian, kita dapat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Karyawan senang dan sejahtera, pelanggan merasa puas dengan pelayanannya.“Sungguh, kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, bila seluruh lulusan poltekkes bekerja, berkarya untuk masyarakat. Bahkan, saat ini 70% karyawan RS Sutomo, berasal dari poltekkes,”ujar Direktur. Poltekkes yang memiliki 12 program studi/ jurusan ini, terus mengeliat memperbaiki diri, untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni“semua lulusan poltekkes Surabaya dapat bekerja, berkarya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Bagi saya, prestasi ini lebih membahagiakan dan tak ternilai harganya,”kata doktor lulusan S.3 Ilmu Kedokteran Unair Surabaya ini, mengakhiri pembicaraan. ( pra) Hadi Suryanto, Pembantu Direktur II, Poltekkes, Surabaya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 33
MEDIA UTAMA Nasir, guru SMA Swasta di Jakarta, pusing tujuh keliling. Amran, anak pertama yang masih duduk kelas tiga SD terbiasa mengambil uang miliknya. Mulut sudah berbusa memberi nasehat, tapi kejadian berulang tetap terjadi. Uang dalam dompet, kantong celana, baju atau tas sekolah, selalu berkurang. Walau, dari segi jumlah tidak banyak, masih dibawah lima ribu rupiah.“ Bukan besarannya, yang jadi masalah, tapi kebiasaan buruk itu yang meresahkan” ujarnya dengan nada sedih. Untuk menghentikan kebiasaan buruk Amran, Nasir mengajak anaknya naik sepeda motor, kurang lebih lima kilometer, kemudian di tinggal ditempat itu.Ternyata, Amran pulang sendiri jalan kaki, menuju rumah dengan raut wajah dingin.“ Amran, tidak tampak sedih atau marah, seperti tak ada masalah”, kata Nasir menceritakan hasil pengamatan dari kejauhan. Setelah itu, Nasir semakin bingung, karena kebiasaan buruk tidak berkurang. Repotnya, semua perbuatan mengambil uang itu, dibantah. Walau jelas-jelas ada bukti dan ketangkap tangan. Amran, tetap mengatakan tidak mengambil, dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Dengan cara hukuman, tak mendapat hasil. Nasir merubah pembinaannya dengan cara yang lembut. Ketika, kehilangan, Ia memanggil anaknya baik- baik. Mengobrol santai. Memberikan pujian dan menghadiahkan dengan barang atau makanan yang menjadi kesukaan Amran. Setelah suasana Kejujuran Bangsa ngobrol nyaman, Nasir dengan nada datar, apakah Amran pernah mengambil uang ayah ? Bila mau berkata jujur, nanti akan ditambah lagi hadiahnya.“Ternyata, Amran dengan penuh semangat menjelaskan sebagian besar peristiwa mengambil uang milik ayah, ibu dan keluarga dirumahnya”, ujar Nasir. Menurut Nasir, fase berikutnya, Dia benar-benar menambah hadiah untuk Amran apa yang telah dijanjikan atas kejujurannya. Kemudian, Nasir terus menambah kedekatan interaksi dengan sesering mungkin ngobrol. Saat itulah masuk nasehat, apresiasi dan penjelasan bahayanya bila tidak jujur. Bahkan mengingatkan, bila berhenti mengambil uang tanpa izin, akan menambah hadiahnya lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah dua tahun lebih melakukan pembinaan, Amran tak lagi mengambil uang tanpa izin. Ia selalu berterus terang meminta uang kepada orang tua, bila membutuhkan untuk keperluan tertentu.“ Saya benar- benar bersyukur, atas bimbinganNya, Amran dapat berhenti dari kebiasaan buruk mengambil uang tanpa izin. Bahkan bukan hanya urusan uang, tapi masalah lainpun juga mau jujur”, ujar Nasir bergembira. Sekolah kejujuran Koran Buana Mandiri (KBM), menyampaikan dari 617 kantin kejujuran di Kota Bekasi yang diresmikan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin pada Oktober 2008, tinggal 20 persen yang tetap eksis. Sebanyak 80 persen tutup akibat bangkrut karena ketidakjujuran pembeli. KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM34
Kini, kantin itu tinggal sebagian saja. Padahal sejak diresmikan hingga sekarang, belum ada evaluasi terhadap peningkatan kantin kejujuran pada setiap sekolah. Program itu bagus dan baik, tapi kalau tidak ada tindak lanjut percuma, buang- buang tenaga dan biaya. Selayaknya ada evaluasi, sejauh mana kemajuan dan kejujuran para anak didik. Program kantin kejujuran, diterapkan di masing-masing satuan pendidikan dari SD hingga pendidikan menengah, awalnya menggebu-gebu. Tetapi berselang 3-6 bulan, tutup alias bangkrut, karena siswa kurang kejujuran atau ketidakmengertian, sebab awalnya tidak ada sosialisasi khususnya di kalangan murid sekolah dasar. Akhirnya, pengelola lebih baik mentutup kantin daripada bangkrut. Alasannya, murid-murid asal main ambil saja dan tidak bayar. Belajar dari kasus di atas, pelajaran menanamkan kejujuran pada anak, sangat sulit. Perlu proses yang panjang, program yang bagus dan berkesinambungan. Menanamkan kejujuran, memang lebih sulit daripada memahamkan anak baca, tulis dan hitung. Untuk itu, menanamkan kejujuran pada anak, tidak bisa instan, langsung kelihatan hasilnya. Kesulitan, sudah menjadi risiko dalam menanamkan nilai kejujuran. Tapi, kesulitan yang menghadang tidak boleh menjadi putus asa, kapok, takut rugi atau bangkrut. Semua kerugian sudah harus diperhitungkan dan dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan, bagi upaya menanamkan kejujuran. Jangan dianggap sebagai kerugian. Berapapun biaya yang sudah keluar, bila anak-anak didik kemudian tertanam nilai kejujuran, tentu kejujuran anak-anak tersebut lebih berharga, dibanding biaya yang dikeluarkan. Menanamkan kejujuran melalui kantin kejujuran, belum tentu menjadikan anak jujur. Sebab, masih ada pengaruh lain seperti kebiasaan dikeluarga dan teman sepermainan. Kedua hal tersebut juga harus mendukung, menanamkan kejujuran dalam perilaku hidup sehari- hari. Bila semua mendukung, sepertinya tumbuhnya nilai kejujuran pada anak akan lebih mudah. Jujur, pintu masuk seluruh kebaikan, termasuk integritas dan profesionalitas. Tanpa kejujuran, maka tak ada integritas dan kebaikan lainnya. Menanamkan kejujuran pada anak, merupakan investasi keluarga dan bangsa. Sebab itu, menanamkan kejujuran pada anak, harus diawali dari keluarga, kemudian sekolah, perguruan tinggi dan dunia kerja. Jadi, menanamkan kejujuran tak cukup sesaat. Benih kejujuran juga harus dirawat, perlu disiram dan dipupuk yang berkelanjutan. Sehingga nilai jujur itu semakin kuat dan kokoh tertanam dalam sikap dan tindakan. Bahkan, dapat menguatkan kejujuran orang-orang disekelilingnya. Semoga...! KEJUJURAN KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 35
RAGAM Dampak terhadap produktivitas dan economic loss Berdasarkan Riskesdas 2010 angka kasus baru malaria sebesar 22,9 per 1.000 penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia berpenduduk 237.641.326 jiwa, maka diperkirakan kasus baru malaria sebesar 5,4 juta. Berdasar BPS 72 % penduduk pada usia produktif (BPS, 2009), maka kehilangan kesempatan pendapatan (72 % x 5,4 juta kasus) : 3,8 juta x 5 hari tidak bekerja x Rp.50.000 (rata-rata upah harian) = Rp.950 milyard, hampir 1 triliun rupiah kesempatan pendapatan yang hilang. Ditambah biaya berobat, transportasi dan biaya perawatan termasuk penunggu kalau penderita dirawat. Malaria tropika (Plasmodium falciparum) dapat menginfeksi semua stadium eritrosit sampai 10 – 40 % eritrosit (Nugoro, 2000). Sedangkan malaria tertiana (Plasmodium vivax) dapat menginfeksi sel darah merah muda yang mencapai 2 % (Depkes RI, 2008). Dengan terinfeksi malaria akan MALARIA BERDAMPAK MULTIDIMENSIOleh DR. Lukman Hakim *) Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 proporsi malaria dibanding semua penyakit pada semua umur, menduduki tempat ke 6. Malaria sebagai penyebab kematian pada balita menduduki tempat ke 9, penyebab kematian pada usia 5 – 14 tahun menduduki tempat ke 3, penyebab kematian pada usia 15 – 44 tahun menduduki tempat ke 4 (Depkes RI, 2008). mengakibatkan anemi pada penderita, yang mempengaruhi kesehatannya dan berdampak terhadap produktivitas kerjanya. Mengapa malaria berkaitan dengan SDM di masa depan ? Infeksi Plasmodium falciparum selama kehamilan sering menyebabkan anemi maternal, aborsi, lahir mati, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan kematian maternal (Tambayong, 2000). Lebih 50 juta ibu hamil menderita malaria per tahun. Malaria dalam kehamilan di daerah endemik menyebabkan 2-15% anemia berat pada ibu, 5-14% bayi berat lahir rendah, dan 3-5% kematian neonatal (Nurdiati, 2006). Imunitas terhadap malaria timbulnya lambat, baru didapat setelah dewasa dan setelah terinfeksi parasit berulang-ulang, karena itu hanya didapat pada penduduk didaerah endemis stabil dimana hampir tiap hari terpapar dengan parasit (Nugoro, 2000). Fenomena ini menggambarkan pada daerah endemis malaria usia sekolah merupakan usia yang rentan tertular malaria. Pada saat gejala malaria muncul, dingin menggigil, demam, dan berkeringat, kemungkinan anak tersebut tidak sekolah. Apalagi malaria termasuk penyakit seasonal, karena nyamuk Anopheles sp dipengaruhi lingkungan habitatnya, akibatnya terjadinya absensi massal anak sekolah pada musim penularan malaria. Dampak terhadap Dunia Wisata Secara kumulatif (Januari – Desember) 2009, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 6,32 juta orang. Perkiraan devisa yang masuk dari wisman tahun 2009 mencapai US$.6.3 miliar (Website BPS, 2010). Kunjungan wisman ke Bali 2009 menembus angka 2,1 juta orang atau melampaui target 1,8 juta orang (www. solopos.com). Berarti per wisman rata-rata mengeluarkan dana sekitar Rp.9 juta. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa malaria di Bali dan wisman memindahkan kunjungan ke negara lain, maka : 2,1 juta EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM36
wisman x Rp.9 juta akibatnya potensi kehilangan devisa Rp.18,9 triliun. Bandingkan APBN 2009 Sektor Kesehatan sebesar 2,8 % dari Rp.986,7 triliun yang sebesar Rp.27,6 triliun (www.inilah.com.). Jadi malaria akan berdampak terhadap penurunan devisa yang akan masuk dari wisman, apabila daerah tujuan wisata terjadi Kejadian Luar Biasa malaria. Apa yang Harus Kita Perbuat ? Berdasar SK Menkes RI No. 293/MENKES/ SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Menteri Kesehatan RI pada peringatan Hari Malaria Sedunia 25 April 2009 telah mencanangkan eliminasi malaria. Dalam SK tersebut disebutkan indikator suatu kabupaten/kota, provinsi, dan pulau dinyatakan sebagai daerah tereliminasi bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik. Pokok kegiatan untuk mencapai eliminasi meliputi penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan peningkatan sumber daya manusia. Eliminasi malaria dilaksanakan bertahap, tahun 2010 meliputi Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Pulau Bali, dan Pulau Batam. Tahun 2015 meliputi Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2020 meliputi Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Tahun 2030 meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Penutup Kesimpulannya dampak malaria beraspek luas, dari kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, sumber daya manusia, sampai sektor wisata. Untuk mengatasinya perlu kegiatan eliminasi yang terencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik. Agar mempunyai hasil optimal perlu kerjasama dengan seluruh lintas program, lintas sektor, dunia usaha, organisasi non pemerintah, sampai masyarakat itu sendiri termasuk dunia perguruan tinggi. *) Penulis, seorang Doktor dengan Disertasi“Sistem Informasi Lingkungan dalam Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Malaria”. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 37
RAGAM D esa dan Kelurahan siaga aktif, memberikan kemudahan bagi penduduk, untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar, khususnya Poskesdes/ Pustu/sarana kesehatan lainnya. Disamping, mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungan. Sehingga masyarakat menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bersama Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal Jalil, bertatap muka dengan lebih dari 400 peserta Temu Karya Nasional dalam rangka Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MEMPERMUDAH LAYANAN KESEHATAN Agustus 2012 di Jakarta. Peserta terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Perlombaan ini untuk memilih juara Camat Lokasi Desa dan Kelurahan serta Perwakilan Pemerintah Daerah Lokasi Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam acara ini Menkes menyampaikan tentang visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di tingkat Desa dan Kelurahan dikembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM38
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat
Kebiasaan Makan Sehat

Recomendados

Mediakom36
Mediakom36Mediakom36
Mediakom36ppidkemenkes
 
Tugas pkm 1
Tugas pkm 1Tugas pkm 1
Tugas pkm 1mcjhoe
 
Mediakom 44
Mediakom 44Mediakom 44
Mediakom 44ppidkemenkes
 
Mediakom 43
Mediakom 43Mediakom 43
Mediakom 43ppidkemenkes
 
Mediakom 41
Mediakom 41Mediakom 41
Mediakom 41ppidkemenkes
 
Mediakom 42
Mediakom 42Mediakom 42
Mediakom 42ppidkemenkes
 
Laporan magang avisena multi kampus muna
Laporan magang avisena multi kampus munaLaporan magang avisena multi kampus muna
Laporan magang avisena multi kampus munaOperator Warnet Vast Raha
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 

Recomendados

Mediakom36
Mediakom36Mediakom36
Mediakom36ppidkemenkes
 
Tugas pkm 1
Tugas pkm 1Tugas pkm 1
Tugas pkm 1mcjhoe
 
Mediakom 44
Mediakom 44Mediakom 44
Mediakom 44ppidkemenkes
 
Mediakom 43
Mediakom 43Mediakom 43
Mediakom 43ppidkemenkes
 
Mediakom 41
Mediakom 41Mediakom 41
Mediakom 41ppidkemenkes
 
Mediakom 42
Mediakom 42Mediakom 42
Mediakom 42ppidkemenkes
 
Laporan magang avisena multi kampus muna
Laporan magang avisena multi kampus munaLaporan magang avisena multi kampus muna
Laporan magang avisena multi kampus munaOperator Warnet Vast Raha
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019Ditjen P2P Kemenkes
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmasKmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmashumanisme
 
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kepMan it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kepFebiFrastikaYuniar
 
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes SukabumiMakalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes SukabumiPutia Sabilla
 
Bab i pendahuluan.
Bab i pendahuluan.Bab i pendahuluan.
Bab i pendahuluan.Nika Meiliana
 
Manajemen IT
Manajemen ITManajemen IT
Manajemen ITnoviaqotrunnisa
 
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..Lulusitidamayanti15
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017Ditjen P2P Kemenkes
 
Upaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahragaUpaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahragaJoni Iswanto
 
Mediakom38
Mediakom38Mediakom38
Mediakom38ppidkemenkes
 
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8megarahmah15
 
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfBuku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfssusera869631
 
Mediakom35
Mediakom35Mediakom35
Mediakom35ppidkemenkes
 
Mediakom39
Mediakom39Mediakom39
Mediakom39ppidkemenkes
 
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.pptPresentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppttaufiq447541
 
Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Kamu Aku
 
Buku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawatBuku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawatDedi Suwandi
 
PIS-PK
PIS-PKPIS-PK
PIS-PKErwinsyah Blue
 
Mediakom 31
Mediakom 31Mediakom 31
Mediakom 31ppidkemenkes
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Natalewi Fransiska
 
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITASTUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITAASHARI34
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019Ditjen P2P Kemenkes
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmasKmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmashumanisme
 
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kepMan it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kepFebiFrastikaYuniar
 
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes SukabumiMakalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes SukabumiPutia Sabilla
 
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..Lulusitidamayanti15
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017Ditjen P2P Kemenkes
 
Upaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahragaUpaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahragaJoni Iswanto
 
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8megarahmah15
 

La actualidad más candente (12)

WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmasKmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
 
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kepMan it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
 
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes SukabumiMakalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
 
Bab i pendahuluan.
Bab i pendahuluan.Bab i pendahuluan.
Bab i pendahuluan.
 
Manajemen IT
Manajemen ITManajemen IT
Manajemen IT
 
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
 
Upaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahragaUpaya kesehatan olahraga
Upaya kesehatan olahraga
 
Mediakom38
Mediakom38Mediakom38
Mediakom38
 
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
 

Similar a Kebiasaan Makan Sehat

Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfBuku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfssusera869631
 
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.pptPresentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppttaufiq447541
 
Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Kamu Aku
 
Buku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawatBuku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawatDedi Suwandi
 
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITASTUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITAASHARI34
 
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanForum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdfayaanur
 
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf''Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'Ferdinan Alvin
 
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptxIrpanWahidkaryanto
 
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdf
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdfBUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdf
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdfsafridafida
 
PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesErwinsyah Blue
 
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdfAmsalSalomo
 
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxpart1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxssuseraf14b7
 
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxpart1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxekosaputro62
 

Similar a Kebiasaan Makan Sehat (20)

Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfBuku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
 
Mediakom35
Mediakom35Mediakom35
Mediakom35
 
Mediakom39
Mediakom39Mediakom39
Mediakom39
 
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.pptPresentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
Presentasi Akreditasi PKM Montong Betok.ppt
 
Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013Profil kesehatan-indonesia-2013
Profil kesehatan-indonesia-2013
 
Buku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawatBuku digital standar profesi perawat
Buku digital standar profesi perawat
 
PIS-PK
PIS-PKPIS-PK
PIS-PK
 
Mediakom 31
Mediakom 31Mediakom 31
Mediakom 31
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)
 
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITASTUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
STUNTING DAN PENCEGAHANNYA UNTUK ANAK KITA
 
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS KesehatanForum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
Forum SDM Bali Komunitas SDM BPJS Kesehatan
 
Pedoman pws-kia
Pedoman pws-kiaPedoman pws-kia
Pedoman pws-kia
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
 
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf''Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'
'Dokumen.tips petunjuk teknis-pengembangan-poskesdes-1.pdf'
 
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx
2. Gambaran Umum BL 3 - Ketua Pelaksana.pptx
 
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdf
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdfBUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdf
BUKU KEMENKES UPDATE 2 KB.pdf
 
PIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkesPIS - PK untuk kadinkes
PIS - PK untuk kadinkes
 
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
 
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxpart1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
 
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptxpart1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
part1-Materi-Ke-3.-Peran-nakes-dlm-penanganan-stunting.pptx
 

Más de ppidkemenkes

Info Kita Juni 2013
Info Kita Juni 2013Info Kita Juni 2013
Info Kita Juni 2013ppidkemenkes
 
Info Kita Mei 2013
Info Kita Mei 2013Info Kita Mei 2013
Info Kita Mei 2013ppidkemenkes
 
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011ppidkemenkes
 
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012ppidkemenkes
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizippidkemenkes
 
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aidsPmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aidsppidkemenkes
 
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan panganPmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan panganppidkemenkes
 
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisPmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisppidkemenkes
 
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetisPmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetisppidkemenkes
 
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarianPmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarianppidkemenkes
 
Info Kita Online Maret
Info Kita Online MaretInfo Kita Online Maret
Info Kita Online Maretppidkemenkes
 
Mediakom 28 (2011)
Mediakom 28 (2011)Mediakom 28 (2011)
Mediakom 28 (2011)ppidkemenkes
 

Más de ppidkemenkes (20)

Info kita_juli
Info kita_juliInfo kita_juli
Info kita_juli
 
Info Kita Juni 2013
Info Kita Juni 2013Info Kita Juni 2013
Info Kita Juni 2013
 
Info Kita Mei 2013
Info Kita Mei 2013Info Kita Mei 2013
Info Kita Mei 2013
 
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
 
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
 
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aidsPmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
 
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan panganPmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
 
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisPmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
 
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetisPmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
 
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarianPmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
 
Info Kita Online Maret
Info Kita Online MaretInfo Kita Online Maret
Info Kita Online Maret
 
Mediakom34
Mediakom34Mediakom34
Mediakom34
 
Mediakom40
Mediakom40Mediakom40
Mediakom40
 
Mediakom 32
Mediakom 32Mediakom 32
Mediakom 32
 
Mediakom 33
Mediakom 33Mediakom 33
Mediakom 33
 
Mediakom 30 2011
Mediakom 30 2011Mediakom 30 2011
Mediakom 30 2011
 
Mediakom 29
Mediakom 29Mediakom 29
Mediakom 29
 
Mediakom 28 (2011)
Mediakom 28 (2011)Mediakom 28 (2011)
Mediakom 28 (2011)
 
Mediakom 27
Mediakom 27Mediakom 27
Mediakom 27
 

Kebiasaan Makan Sehat

  • 1. MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi LeletBirokrasi Lelet Pangkas Pejabat baru Kementerian Kesehatan RI Sulteng mendunia dengan lindu
  • 2.
  • 3. ETALASE SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH, I REDAKTUR: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS I EDITOR/PENYUNTING Mulyadi, SKM, M.Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM, M.Rijadi, SKM, MSc.PH, Mety Setyowati, SKM, Aji Muhawarman, ST, Resti Kiantini, SKM, M.Kes I DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER: Drg. Anitasari S.M, Dewi Indah Sari, SE, MM, Giri Inayah, S.Sos, Sumardiono, SE, Sri Wahyuni, S.Sos, MM, Wayang MasJendra,S.Sn,Lu’ay,S.Sos,DodiSukmana,S.I.KomISEKRETARIAT:WaspodoPurwanto,Endang Retnowaty, drg. Ria Purwanti, M.Kes, Dwi Handriyani, S.Sos, Dessyana Fa’as, SE, Sekar Indrawati, S.Sos, Awallokita Mayangsari, SKM, Delta Fitriana, SE, Iriyadi, Zahrudin. IALAMAT REDAKSI: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI Blok A, Ruang 109, JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 I TELEPON: 021-5201590; 021-52907416-9 I FAKS: 021-5223002; 021-52960661 I EMAIL: info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id I CALL CENTER: 021-500567 REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL kontak@depkes.go.id R eformasi Birokrasi (RB), seringkali menimbulkan salah persepsi dari sebagian karyawan. Diantaranya, berkomentar , gara-gara“ RB”, jadi “Ribet”, sepadan dengan ungkapan repot dan sulit. Sebab, setiap karyawan, harus datang dan pergi tepat waktu. Tak boleh terlambat datang dan pulang cepat sebelum waktu. Akibatnya, berangkat lebih pagi dari biasanya dan pulang lebih sore. Belum lagi, absen dengan menggunakan fingger print, tak bisa nitip atau rapel. Tidak cukup sampai disitu, keribetan terus berlangsung. Setelah di kantor, kemudian mengerjakan apa. Adakah produk yang dihasilkan atau hanya kejar absen semata. Ternyata, penerapan RB yang benar, tidak cukup dengan absensi tepat waktu, tapi harus dilengkapi dengan kinerja yang baik dan terdokumentasi. Dokumentasi kinerja inilah yang juga harus dilakukan setiap hari dalam catatan harian. Di Kementerian Kesehatan, ada beberapa karyawan membuat catatan harian secara mandiri. Catatan ini untuk memonitor, telah mengerjakan apa saja selama di kantor. Kemudian catatan itu diperiksa oleh atasan dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Bahkan di Poltekkes Surabaya, institusi berinisiatif memberikan buku catatan itu kepada setiap karyawan. Bagaimana hasilnya. Belum berjalan seperti yang diharapkan. Ribet....!. Mengapa ? belum terbiasa. Bisa, karena biasa. Jadi harus ada pembiasaan. Sebagai contoh; biasa memberi pelayanan perizinan tanpa batas waktu penyelesaian, sehingga sampai berbulan-bulan. Kemudian dibiasakan dengan SOP yang disepakati, ternyata P2T (Pusat Pelayan Terpadu) Provinsi Jatim di Surabaya dapat melayani hanya butuh waktu 15 menit. Luar biasa...! Hiruk pikuk mengenai pelaksanaan RB ini, kami ketengahkan dalam rubrik media utama. Selain itu, juga ada berita ringan tentang arus mudik, penganugerahan kepada tenaga kesehatan teladan, pelantikan pejabat Kemenkes, pertemuan Menkes Asian, Sail Morotai dan berbagai artikel menarik lainnya. Tak ketinggalan rubrik lentera di ujung perjalanan akhir mediakom. Selamat Menikmati. Redaksi. Ribet...!drg. Murti Utami, MPH MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi Lelet Pangkas Pejabat Baru Kementerian Kesehatan RI 5 Fakta tentang Sulawesi Tengah EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 3
  • 4. 58 Nadia Hutagalung SULTENG Mendunia dengan Lindu 34 PERTANYAAN: Orang tua saya, Insya Allah akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini (1433), saya ingin menanyakan dimana dapat diberikan suntikan imunisasi meningitis bagi Calon Jemaah Haji dan apakah membayar untuk imunisasi tersebut? Saya tinggal di Jakarta. Mohon informasinya. Terima kasih. JAWAB: Imunisasi atau vaksinasi meningitis meningokokus sangat penting diberikan kepada Calon Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat keTanah Suci untuk mencegah penyakit radang otak (meningitis meningokokus) yang sering terjadi di Arab Saudi. Untuk Jamaah Haji biasa (reguler) di Jakarta akan dilakukan secara kelompok (kolektif) bersama-sama di Puskesmas Kecamatan yang ditunjuk di DKI Jakarta sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH warna hijau). Sedangkan untuk Calon Jemaah Haji dengan ONH Plus biasanya akan dikoordinir oleh Biro Perjalanan (travel) yang mengelolanya. Namun bila Biro Perjalanan yang mengelola tidak mengurusnya, Calon Jemaah Haji secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi meningitis di Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta dimana bertempat tinggal. Ada beberapa Calon Jemaah yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Vaksin meningitis meningokokus disediakan tanpa dipungut biaya (gratis) untuk Calon Jemaah Haji Indonesia oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Vaksin yang disediakan adalah vaksin halal, sehingga Calon Jemaah Haji tidak perlu kuatir kehalalannya. Namun untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah setempat untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas kesehatan setempat seperti Puskesmas maupun Rumah Sakit. Ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan, tetapi banyak daerah yang mengenakan tarif retribusi pemeriksaan kesehatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PusatTanggap dan Respon Cepat (PTRC) pada nomor (kode lokal) 500567 atau ke Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Ri pada nomor (021) 5201590 pesawat 84701 atau ke Puskesmas Kecamatan dimana bertempat tinggal. SURAT PEMBACA Demi Kemenkes yang lebih baik 18 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM4
  • 5. DAFTAR ISI INFO SEHAT Kebiasaan ngemil berlebihan Makanan sumber kesehatan sekaligus penyakit Olahraga penunjang kesehatan Gaya Hidup menentukan kesehatan STOP PRESS Kemenkes dukung Sail Morotai Napak Tilas Keluarga besar di Kemenkes RI Pejabat baru Kemenkes RI Mengenang Jasa Alm. Soewardjono Soerjaningrat Sayangi pendengaran kita sejak dini Pesan Menkes untuk pemudik lebaran 2012 The 5th Asean Plus Three Health Ministers Meeting MEDIA UTAMA Demi Kemenkes yang lebih baik Setiap produk izin 15 menit “kelar” RB untuk birokrasi bersih, kompeten dan melayani Menemukan kejujuran Pangkas birokrasi lelet Zona Korupsi: Dulu, kini dan masa mendatang Bekerja itu kehormatan Poltekkes bersih dan bermartabat Kejujuran investasi bangsa 6-8 9-17 18-35 36-49 40-45 46-57 58-60 62-63 64-67 68-71 RAGAM Malaria berdampak multidimensi Desa dan keluarga siaga aktif mempermudah layanan kesehatan RPP Tembakau melindungi kesehatan masyarakat KOLOM Sehat dan geobudaya Indonesia Benang kusut kasus pabrik vaksin flu burung DAERAH SULTENG: Mendunia dengan Lindu 5 fakta tentang Sulawesi Tengah Palu Gada di pusat Sulawesi Eksis dengan UPT Dicari pasukan pawang malaria Dari Donggala untuk Schisto SIAPA DIA RESENSI POTRET Kultur Masyarakat Papua sudah lebih baik LENTERA Ujian Tesis di Halte UI Galau EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 5
  • 6. INFO SEHAT K ebiasaan ngemil adalah gaya hidup hidup modern yang kurang baik. Sebagian orang mengemil dengan niat mendapatkan makanan tambahan di sela-sela waktu makan kita. Tapi, sebenarnya tubuh tak membutuhkan cemilan seperti ini. Kebiasaan ngemil ini menjadi pendukung tidak sehatnya tubuh kita karena jenis makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak menyehatkan dan kita makan makanan tersebut dalam porsi yang berlebihan. Contoh makanan yang biasa kita makan sebagai cemilan adalah makanan ringan seperti snack yang banyak mengandung penyedap rasa, pewarna dan pemanis buatan serta bahan pengawet. Memang dirasakan makanan ini sangat enak. Dan kebiasaan ngemil kita menjadi tak terasa bahwa kita telah makan dalam porsi yang banyak karena kebiasaan ngemil ini kita lakukan sambil melakukan aktivitas kita yang lain seperti sambil menonton TV, membaca buku atau browsing di internet. Kebiasaan ngemil ini memang tidak menyehatkan tubuh kita. Itulah beberapa hal tentang kebiasaan makan kita yang biasa kita lakukan. Hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pengertian pola hidup sehat yang seharusnya kita terapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan menjadi kebiasaan makan kita yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat : 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi dan nutrisi yang bervariasi 2. Tidak gemar makan di luar rumah atau jajan. Lebih baik memasak makanan sendiri sehingga kita dapat mencermati dan mengawasi bahan-bahan apa yang dimasukkan dalam makanan kita. Jika kita tak memiliki kegemaran atau kemampuan untuk memasak, kita dapat meminta seseorang atau ibu kita untuk memasakan makanan untuk kita. 3. Jika kita memang gemar untuk ngemil maka kita ngemil makanan yang bergizi seperti buah-buahan atau kue yang mengandung nilai lemak yang rendah. 4. Mengisi lemari es kita dengan aneka makanan yang bergizi dan mengandung cukup nutrisi untuk tubuh. Hal ini dimaksudkan jika ada keinginan untuk ngemil atau memasak makanan maka bahan-bahan yang kita butuhkan dan tersimpan di dalam lemari es kita adalah bahan- bahan yang menyehatkan. Maka mau tak mau kita akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Empat hal di atas adalah beberapa contoh dalam kebiasaan makan yang menerapkan pengertian pola hidup sehat. Kita bisa menambahkan hal-hal lain yang biasa kita temui di keseharian kita. Kebiasaan ngemilberlebihan Pola hidup sehati sudah menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Sebab, tanpa menerapkan pola hidup sehat, seseorang akan hidup lebih singkat dibandingkan dengan orang lain yang menerapkan pola hidup sehat. Artinya, umurnya akan berada di bawah rata-rata orang Indonesia. Tapi seperti apa pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuhnya secara langsung maupun tidak langsung, antara lainmemilih makanan sehat dan olahraga secara teratur. Gaya pola hidup sehat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pengertian di atas, terlihat bahwa pola hidup sehat berkaitan dengan suatu pola atau gaya hidup yang diterapkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Karena disebut sebagai pola hidup sehat maka pola hidup ini mengutamakan aspek kesehatan dalam segala hal yang dimakan atau dilakukan oleh yang menerapkannya. Bisa dikatakan bahwa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Atau, kesehatan seseorang 100% akan tergantung pada gaya hidupnya. Misalnya, jika seseorang suka merokok atau minum-minuman keras, tentu saja itu bukan pola hidup sehat, dan orang itu berpotensi terserang penyakit dari efek buruk merekok dan mnuman keras. Pola hidup sehat erat kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Hal ini berkenaan dengan makanan yang kita konsumsi, olah raga yang harusnya rutin kita lakukan, serta gaya hidup lain yang menunjang tubuh kita untuk menjadi sehat dan bugar Pengertian pola hidup sehat 6 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 7. F akta menunjukkan bahwa orang yang hidup di zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Padahal, waktu itu belum ada teori mengenai pengertian pola hidupsehat . Anehnya, mereka justru jarang terkena penyakit dan berusia relatif lebih panjang ketimbang manusia masa kini. Sebaliknya, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan perbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO, tujuh puluh persen kematian dini disebabkan oleh penyakit jantung stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makan yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika tidak menerapkan pola hidup sehat –terutama dalam pola makan modern-- merupakan pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Beberapa pola makan modern yang tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat antara lain: Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan lemak serta kurang mengonsumsi serat. Beberapa jenis makanan yang ada kadang memang tidak mencukupi nilai gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Terlebih kebanyakan dari kita tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang aneka makanan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi maka kebanyakan dari kita sudah merasa“kenyang”bila makan nasi. Sedangkan nasi adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga penduduk Indonesia memiliki potensi akan “kelebihan”karbohidrat jika terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Anggota masyarakat kita juga terlalu banyak menelan makananan yang mengandung lemak.Bagi sebagian warga memang jenis makanan berlemak ini memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan jenis-jenis makanan lain. Selain berlemak, kita masyarakat Indonesia juga menyukai makanan yang berminyak atau yang dimasak dengan cara digoreng. Jenis makanan ini jika kita konsumsi secara berlebihan tentu akan memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Dengan makan makanan yang banyak mengandung lemak dan berminyak maka akan memicu darah kita untuk mengandung banyak kolesterol. Kolesterol yang berlebihan akan sangat berbahaya karena akan menghambat aliran darah. Sering menyantap fast food (makanan cepat saji) yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. Saat ini banyak bermunculan jenis makanan cepat saji. Bahkan makan makanan seperti ini telah menjadi sebuah tren dalam masyarakat kita. Beberapa jenis makanan cepat saji yang biasa kita temui antara lain seperti mie instant, burger, pizza, atau yang lainnya. Walaupun makanan cepat saji ini dinilai praktis untuk dimakan dan lebih terasa enak namun sejatinya makanan seperti ini tidak mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Juga tidak mengandung kalori yang cukup yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Selain makanan cepat saji, banyak sekali jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan pengawet, penyedap rasa atau pun pemanis buatan. Bahan-bahan ini digunakan baik secara legal atau pun illegal sebagai pencampur dalam makanan kita. Bahan-bahan ini memang akan memberikan rasa yang lebih lezat pada makanan yang kita makan atau akan membuat makanan dapat bertahan lebih lama. Namun jika penggunaannya melebihi ambang batas nilai kebolehannya atau digunakan secara sembarangan tentu akan merusak kesehatan tubuh kita. Makanan, sumber kesehatan sekaligus penyakit EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 7
  • 8. INFO SEHAT Pengertian pola hidup sehat kita juga tercermin dalam gaya hidup yang kita miliki. Gaya hidup juga menentukan tingkat kesehatan anda. Beberapa gaya hidup yang dapat merusak kesehatan Anda: Merokok, konon, ada 4000 macam racun yang terkandung dalam sebatang rokok. Racun- racun yang utama adalah zat kimia, nikotin, tar, timah hitam, dan gas karbonmonoksida. Minum Minuman Keras,mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dampak negatif minuman beralkohol bahkan mengalahka n dampak negatif narkoba, segudang efek buruk mengonsumsi mengkonsumsi minuman keras, berupa gangguan tenggorokan dari mulai radang, pendarahan, hingga yang terburuk adalah kanker tenggorokan. Selain itu, minuman beralkohol juga mengakibatkan radang pankreas, wasir, liver, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, serta berbagai penyakit lain yang berujung pada kematian. S etelah makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita. Olahraga menjadi salah satu ciri dalam pengertian pola hidup sehat kitayang selanjutnya. Orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga jarang terkena serangan penyakit. Di samping itu, ada beberapa manfaat olahraga yang lain yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat, yaitu: 1. Aktivitas olahraga dapat memperlancar aliran darah ke otak. Ini diyakini akan meningkatkan daya pikir serta menghindarkan diri dari lemot (lemah otak). 2. Dengan berolahraga secara teratur, metabolisme ginjal- dan-saluran-kemih, dan regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi lebih cepat, sehingga kita jadi awet muda. 3. Olahraga teratur dengan cara yang tepat akan menjaga postur tubuh kita tetap langsing dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. 4. Wajah awet muda dan tubuh langsing karena rajin berolahraga membuat rasa percaya diri kita meningkat. Olahraga penunjang kesehatan Gaya hidup menentukan kesehatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM8
  • 9. STOP PRESS Kemenkes Dukung Sail Morotai S etelah sukses dengan Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010) dan Sail Wakatobi- Belitong (2011), tahun ini diselenggarakan Sail Morotai. Seperti tahun- tahun sebelumnya, Kemenkes berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Kemenkes bekerjasama dengan TNI-AL menyelenggaraan Bakti Sosial Operasi Surya Baskara Jaya (SBJ). Selasa (28/8), Menteri Kesehatan RI diwakili Dirjen Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro mendampingi Menko Kesra HR. Agung Laksono melepas Tim Ekspedisi Kesejahteraan Rakyat Nusantara (EKN) dan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Sail Morotai tahun 2012, di Provinsi Maluku. Bentuk dukungan Kemenkes pada Sail Morotai 2012 adalah dengan mengirimkan 2 ton MP-ASI dan bahan-bahan penyuluhan dalam kegiatan EKN. MP-ASI tersebut akan diberikan saat bakti sosial kepada masyarakat di 7 pulau yang akan dilalui, yaitu P. Maumere, P. Lembata, P. Buru, P. Morotai, P. Marampit, P. Marore, dan P. Balabalakang. Kemenkes menyertakan 8 tenaga medis yang akan memberi penyuluhan selama 30 hari berlayar dalam kegiatan LNRPB. Penyuluhan yang akan disampaikan antara lain tentang HIV/AIDS, pencegahan penyakit menular seperti DBD dan Flu Burung, dan bahaya rokok. Tidak hanya dari Indonesia, kegiatan LNRPB juga diikuti 26 remaja dari luar negeri seperti Jepang, Australia, Timor Leste, Amerika dan negara-negara ASEAN. Adapun rute yang akan dilalui dalam LNRPB adalah Jakarta, Ambon, Sorong, Rajaampat, Morotai, Ternate, Makassar, Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bakti sosial SBJ, Kemenkes mengirimkan 2 unit RS Bergerak, 3 unit ambulans, 1 unit Puskesmas keliling (Pusling) perairan, 2 unit alat gawat darurat, 3 unit Pusling roda empat, 4 unit alat kesehatan, 1 unit USG, 90 unit velbed, 3 tenda pelayanan kesehatan, obat- obatan, 2 ton MP-ASI melalui KRI Soeharso, dll. Kemenkes juga memberikan dukungan berupa asistensi gawat darurat, pengiriman dokter ahli serta perawat mahir, sosialisasi masalah kesehatan, kegiatan survey vektor dan penyuluhan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Pada kesempatan itu juga dilakukan pelayanan kesehatan yang diisi dengan pelayanan KB, pelayanan kesehatan gizi bagi ibu hamil, bayi dan Balita, pelayanan penyakit (TBC, Malaria, Diare, Kecacingan), dan operasi (katarak, bibir sumbing, dan operasi elektif yang mungkin). Selain pengobatan dan penyuluhan, Kemenkes juga melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan kader, pemantauan kesehatan oleh kader dan penggerakan masyarakat melalui desa siaga yang telah ada. Puncak acara Sail Morotai berlangsung tanggal 15 September 2012 yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tema acara sail tahun 2012 ini adalah “Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik”. (Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 9
  • 10. STOP PRESS S enin sore yang cerah, 23 Juli 2012, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Broto Wasisto dan Ibu Dyah dari Pusat Komunikasi Publik, menerima kunjungan anak dan cucu Prof. DR. GA. Siwabessy yang bermukim di Amerika Serikat yang sedang melakukan napak tilas. Memang hampir semua dari 6 putera-puteri Prof. DR. GA. Siwabessy, yaitu Amakora Siwabessy, Bara L. Siwabessy. Gerhard S. Siwabessy, Inagama G. Siwabessy, Latino P. Siwabessy dan Dwinatuni Siwabessy; melanjutkan studi di luar negeri dan kemudian berkeluarga di sana. Bagi Prof. DR. GA. Siwabessy, pendidikan setinggi-tingginya adalah nomor satu. Beliau sangat percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya alat yang ampuh untuk merubah suatu tatanan masyarakat yang lebih baik. Itu sebabnya saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional dan Menteri Kesehatan, beliau banyak mengirim putera-puteri bangsa untuk belajar di luar negeri dan kembali untuk membangun bangsa Indonesia. Sejak muda beliau sendiri juga sudah berjuang meninggalkan kampung halaman di desa Ulath di Kepulauan Maluku untuk menuntut pendidikan tinggi ke tanah Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. “Pendidikan tinggi bagi banyak pemuda pada masa penjajahan tidak mungkin diikuti tanpa beasiswa … Beta termasuk salah seorang yang pernah menerima beasiswa pemerintahan Hindia Belanda karena memenuhi syarat-syarat tersebut …” begitu tulis Prof. DR. GA. Siwabessy dalam memoarnya yang berjudul “Upuleru”. Lewat pendidikan, beliau bukan hanya berhasil menjadi seorang dokter yang terhormat, tetapi Prof. DR. GA. Siwabessy yang visioner juga berhasil membangun tatanan masyarakat baru Indonesia yang lebih bermartabat. Tahun 1962 Presiden Sukarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang berada langsung di bawah Presiden. Prof. DR. GA. Siwabessy sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama kemudian diangkat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional pada 1965. Untuk jasa-jasanya yang sangat luar biasa memajukan tenaga atom di Indonesia, seperti membangun reaktor nuklir dan banyak penelitian penting lainnya, Prof. DR. GA. Siwabessy - yang sering disebut sebagai Bapak Atom Indonesia- dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 5 Desember 1968 oleh Presiden Soeharto. Nama beliau juga diabadikan oleh negara pada sebuah reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara berkekuatan 30 MW yaitu Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG GAS), berlokasi di Serpong, Tangerang, Jawa Barat, yang diresmikan Presiden Soeharto pada 20 Agustus 1987. NAPAK TILAS Atas permintaan Presiden Sukarno, Siwabessy kemudian menjabat Menteri Kesehatan pada 1966 dan tugas ini diembannya hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan (periode thn 1973 – 1978), Prof. DR. GA. Siwabessy juga merangkap sebagai Ketua Tim Dokter Pribadi Presiden. Pada masa itu banyak sekali program konkret yang telah beliau lakukan dalam lingkup kesehatan. Dalam buku “Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia”, dituliskan bahwa Prof. DR. GA. Siwabessy adalah peletak fondasi pembangunan kesehatan nasional. Dengan melakukan kerjasama lintas multidisplin ilmu dan lintas departemen, Prof. DR. GA. Siwabessy banyak sekali melakukan terobosan di bidang kesehatan sehingga mendapatkan banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kerja keras ini tentunya tidak terlepas dari keluwesan diplomasi Prof. DR. GA. Siwabessy dengan para sahabatnya yang berada di luar negeri dan juga dengan berbagai organisasi Internasional; baik organisasi yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), maupun yang lainnya seperti United States Agency for International Development (USAID) dan Medicare (menyangkut perawatan kesehatan), lembaga-lembaga yang banyak memberikan bantuan teknis maupun keuangan. Untuk jasa- jasanya di bidang kesehatan, Prof. DR. GA. Siwabessy dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana pada 10 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Kunjungan napak tilas keluarga besar Prof. DR. GA. Siwabessy bukan hanya berguna bagi para cucu beliau yang lahir dan besar di Amerika Serikat, namun juga bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan beliau memajukan kesehatan di Republik Indonesia. Dra. Mutiara Siwabessy MBA. (Salah satu cucu) PROF. DR. GERRIT AUGUSTINUS SIWABESSY Keluarga besar Di Kementerian Kesehatan RI EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM10
  • 11. M enteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melantik 18 pejabat Eselon II baru di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan di Jakarta (29/8). Hadir dalam acara tersebut para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, para pejabat yang sudah purna tugas serta para istri dan suami dari pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik adalah dr. Donald Pardede, MPPM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan; dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dilantik adalah dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dr. Stephani maria Nainggolan, M.Kes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Syamsudin Angkat, SH, SE sebagai Direktur Umum dan Operasional Pejabat Baru Kemenkes RIRSUP H. Adam Malik Medan; dr. Rita Rogayah, Sp. P sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. Hikmat Wangsaatmadja, Sp.M, M.Kes, MM sebagai Direktur Utana Rumah Sakit Cicendo Bandung; Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt. MM. MARS sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B(K) BTKV sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; Dr. dr. H. Heriyadi Manan, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang; drg. Liliana Lazuardy, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang. Pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dilantik dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Sekretris DIrektorat Jenderal Bina Gizi dan dan Kesehatan Ibu dan Anak serta dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagagi Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilantik Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM sebagai Direktur Bina obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Dra Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian; dan drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. ( Pra, Desy) Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH berfoto bersama dengan pejabat yang baru dilantik, September 2012 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 11
  • 12. STOP PRESS M enkes dua periode (1978- 1988) Soewardjono Soerjaningrat, wafat pada 21 Agustus 2012 dalam usia 89 tahun. Almarhum yang lahir di Purwodadi tanggal 3 Mei 1923, merupakan kerabat kraton Paku Alam. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) Almarhum Soewardjono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) secara militer. Suasana haru pun menyelimuti upacara pemakaman yang dipimpin langsung Menkes dr. Nafsiah Mengenang Jasa Alm. SOEWARDJONO SOERJANINGRAT Mboi. Hadir pada upacara tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, BJ. Habiebie, keluarga almarhum, teman, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Berbagai catatan sejarah keberhasilan pembangunan kesehatan berhasil ditelurkan almarhum semasa hidupnya. Sebagian program kerjanya (1978–1983) adalah melanjutkan kebijakan Menteri sebelumnya seperti merealisasikan rencana pembentukan Puskesmas di seluruh kecamatan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan nasional. Almarhum Soewardjono menggabungkan berbagai pos pelayanan kesehatan di desa menjadi posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sehingga memudahkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih program kerja antarpos pelayanan kesehatan yang ada di desa- desa. Ia juga mendirikan lembaga PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) yang difungsikan sebagai penggerak utama program berperilaku sehat. Sejumlah kerja sama lintas sektoral juga diciptakan almarhum Soewardjono untuk menyukseskan program imunisasi Prosesi pemakaman almarhum Soewadjono Soerjaningrat diTaman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM12
  • 13. kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh penduduk dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja Soewardjono selama memimpin Departemen Kesehatan dipandang baik oleh Presiden Soeharto sehingga ia diangkat kembali sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan IV periode berikutnya. Pada masa jabatan kedua (1983-1988), Almarhum Soewardjono memulai gerakan antirokok. Kebijakan itu, tentu saja, ditentang produsen rokok dan petani tembakau serta berbagai pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan rokok. Secara terbuka, ia mengampanyekan gerakan antirokok karena dapat merugikan kesehatan. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, almarhum Soewardjono berkarier sebagai anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Pada 1946, mengepalai Bagian Organisasi/ Perencanaan Resimen VI Cikampek / Divisi Siliwangi Jawa Barat. Empat tahun kemudian almarhum bertugas sebagai staf medis RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) di Jakarta. Soewardjono bertugas di RSPAD selama 8 tahun. Pada 1958 dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan ini diangkat menjadi Kepala Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Dustira di Cimahi, Jawa Barat. Tiga tahun kemudian diangkat sebagai Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), suatu lembaga pemerintah nondepartemen nasional untuk TBC paru, campak, radang tenggorokan dan polio. Untuk melestarikan hasil imunisasi tersebut, Almarhum mendorong masyarakat menciptakan pola hidup sehat. Pada 1980, Almarhum Soewardjono Soerjaningrat menggagas perlunya merumuskan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi falsafah dasar dan dapat memberi arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Melalui SKN, upaya kesehatan yang semula berupa penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah yang bertugas melaksanakan program keluarga berencana yang dirintis PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak 1957. Pada 1968 Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk merumuskan kembali rencana pembentukan keluarga berencana sesuai dengan deklarasi PBB mengenai kependudukan dunia. Menteri Kesejahteraan Rakyat segera membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berncana Nasional) diketuai Ny. H. Roesiah Sardjono, SH. Presiden Soeharto membubarkan LKBN dan membentuk BKKBN dan menunjuk almarhum Soewardjono sebagai Kepala BKKBN yang pertama selama dua belas tahun. Sejak 1978 jabatan Kepala BKKBN dirangkapnya dengan jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan maupun kemudian sebagai Menteri Kesehatan. Ia melepaskan Kepala BKKBN pada 1982, setahun menjelang Kabinet Pembangunan III berakhir. Di bawah pimpinan Soewardjono, program Keluarga Berencana mengalami kemajuan pesat sehingga pemerintah Indonesia dinilai sangat berhasil dalam mengendalikan jumlah pertambahan penduduknya. Dua bintang penghargaan dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada almarhum, yakni Bintang Mahaputera Utama III pada 1977 dan Bintang Mahaputera Adipradana II pada 1982. Tiga tahun kemudian memperoleh penghargaan dari President World Health Assembly WHO di Jenewa, Swiss. Pada 1986 ia diangkat menjadi President World Health Assembly. ( Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 13
  • 14. STOP PRESSSTOP PRESS Pos pelayanan kesehatan arus mudik di lebak bulus jakarta Pada arus balik Lebaran 2012, terminal Lebak Bulus Jakarta sudah menyediakan pos kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas setempat. Satu unit ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya kasus rujukan agar dapat segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Aditama saat pantau arus balik di terminal Lebak Bulus Jakarta. ProfTjandra Aditama (baju coklat dan bertopi) ketika memantau arus balik lebaran. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM14
  • 15. S elain pos kesehatan, mulai tahun ini, terminal lebak bulus menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Namun diharapkan agar di luar musim lebaran, ruangan ibu menyusui ini tetap dapat dibuka, ujar Prof. Tjandra. Dalam musim lebaran, dilakukan pemeriksaan bagi supir dan pemeriksaan kebersihan, meliputi ruang tunggu, pelataran parkir kendaraan,toilet dengan air yang mengalir di terminal Lebak Bulus Jakarta (23/8). Arus mudik di terminal Lebak Bulus pada 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada puncak arus mudik, terminal Lebak Bulus memberangkatkan 27.112 penumpang (2012), sedangkan pada tahun sebelumnya memberangkatkan 26.034 penumpang (2011). Berdasarkan data Posko Mudik Lebaran Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, hingga 23 Agustus 2012 pukul 07.00 WIB, tercatat 4.631 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan Pos Kesehatan (Poskes) Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di sepanjang jalur mudik. Prof. Tjandra menyampaikan lima pesan kesehatan menghadapi arus balik, yaitu: 1) Persiapkan diri dengan baik, istirahat dan tidur yang cukup diperlukan sebelum mengemudi. 2) Siapkan makanan dan minuman untuk di perjalanan. Bila ingin membeli di jalan, maka perhatikan kebersihannya. Ingatlah bahwa diare dan sakit perut merupakan salah satu keluhan dari para pemudik. 3) ISPA merupakan salah satu penyakit utama pada arus mudik tahun ini. Karenanya, tutuplah mulut ketika batuk di tempat keramaian (pelabuhan/ stasiun misalnya). Selain itu, juga sedapat mungkin jangan tertular dari mereka yang sedang terinfeksi batuk-pilek. 4) Cek kendaraan agar aman di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena 4 hal yaitu Pengemudi yang lelah, mengantuk, tidak mematuhi rambu; Kendaraan karena kondisi tidak baik; Situasi jalan; dan Keadaan cuaca 5) Kembali mengatur pola makan agar sehat dan seimbang; lakukan olah raga secara teratur; bila perlu lakukan cek kesehatan/laboratorium, untuk melihat kemungkinan dampak kelelahan mudik & balik serta pola makan beberapa hari ini yang tidak terkontrol baik. (pra, desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 15
  • 16. K epada seluruh pemudik, Menkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima, mempersiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan. “Bagi para pengemudi khususnya, jangan lupa siapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan beristirahat setiap 4 jam sekali. Selain itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati mengemudi saat cuaca buruk, dan hindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol”, ujar Menkes. Menkes juga mengingatkan para pemudik untuk tetap berperilaku hidup bersih dan PESAN MENKES UNTUK PEMUDIK LEBARAN 2012 sehat (PHBS) dalam perjalanan, misalnya selalu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan/minum, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air kecil/besar sembarangan, tidak meludah sembarangan, gunakan masker untuk melindungi diri dari debu, asap dan polusi, serta jangan merokok di tempat umum. Bagi para pemudik yang sakit di perjalanan, untuk memanfaatkan pos- Mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia tiap kali menjelang Hari Raya tiba. Dalam menghadapi arus mudik lebaran, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH berpesan kepada seluruh pemudik di seluruh Indonesia agar mempersiapkan secara matang dan mengantisipasi segala risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan (10/8). pos kesehatan di sepanjang jalur mudik atau fasilitas kesehatan terdekat, tambah Menkes. Di samping itu, maraknya pembiusan yang mengancam para penumpang di perjalanan, Menkes menegaskan agar para pemudik hendaknya tetap waspada dengan menghindari pemberian makanan/minuman dari orang yang tidak dikenal. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM16
  • 17. S aat ini, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan atau Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam upaya persiapan implementasinya, Indonesia memiliki berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain luasnya wilayah; besarnya jumlah penduduk; penyatuan berbagai skema jaminan sosial masyarakat yang telah ada; dan penekanan kepada pentingnya upaya promotif dan preventif. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi Sp.A, MPH, didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama  SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE saat mengikuti round table discussion meeting ASEAN plus three (China, Jepang dan Korea Selatan), pada hari ketiga rangkaian ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-11 di Phuket, Thailand, Jumat pagi (6/7). Pada kesempatan tersebut selain membicarakan tentang kerjasama kesehatan negara ASEAN + 3, dibahas pula dalam round table discussion mengenai Universal Health Coverage (UHC), jelas Prof. dr. Tjandra dalam surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. “Dua hal yang cukup banyak dibahas mengenai topik UHC ini, yaitu bagaimana memobilisasi sumber daya dalam negeri, dan bagaimana melakukan monitoring pelaksanaan UHC di negara-negara ASEAN”, ujar Prof. dr. Tjandra. Usai kegiatan tersebut, dalam acara makan siang Menkes RI, Malaysia, Myanmar dan Thailand bersama Partnership for Safe Medicine (PSM), diskusi berlanjut mengenai counterfeit medicine di kawasan ASEAN.(desy) THE 5TH ASEAN PLUS THREE HEALTH MINISTERS MEETING D ata World Health Organization (WHO) menunjukkan 250 juta (4,2%) penduduk dunia menderita gangguan pendengaran. Indonesia menempati peringkat keempat negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) dengan jumlah ketulian yang cukup tinggi, yaitu mencapai 4.6% dan paling tinggi pada usia 7-18 tahun. “Penyebab gangguan pendengaran adalah penyakit telinga luar (6,8%), kotoran telinga (3,6%), Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK) (3,1%), gangguan pendengaran pada lanjut usia (2,6%), tuli akibat obat ototosik (0,3%), serta tuli sejak lahir (0,1%)”, ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI, dr. H. R. Dedi Kuswenda, M. Kes, pada temu media di Jakarta (7/7). Dampak dari gangguan pendengaran dan ketulian cukup luas dan dapat mengganggu perkembangan kognitif, psikologi, dan sosial; mengalami gangguan komunikasi, seperti perkembangan bahasa dan prestasi dibangku sekolah, serta kurang mampu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tambah dr. Dedi. Dalam pertemuan tersebut, ketua Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT menyebutkan tempat hiburan adalah salah satu penyebab gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring tempat hiburan yang dilakukan oleh Komisi Nasional PGPKT di 16 kota besar, bising mencapai 94,4-128 dB, jauh dari batas aman yaitu 80 dB. dr. Damayanti menjelaskan, Gangguan Pendengaran dan Ketulian (GPKT) terbagi menjadi dua, GPKT unilateral yaitu gangguan SAYANGI PENDENGARAN KITA SEJAK DINI pendengaran hanya pada satu sisi sehingga sulit menentukan lokasi suara dan sulit mengerti pembicaraan di tempat ramai. GPKT berat/total yaitu gangguan pendengaran pada kedua sisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi, physical, dan socialwell-being; gangguan kesehatan; dan merasa dikucilkan sehingga menghindari aktivitas sosial. Untuk meningkatkan derajat kesehatan indera pendengaran guna mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, Kemenkes mengeluarkan KEPMENKES RI No.879/2006 mengenai rencana strategi nasional penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian untuk mencapai sound hearing 2030. Sasaran dari kebijakan adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan khususnya adalah semua tenaga kesehatan. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 17
  • 18. MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM18
  • 19. Demi Kemenkes yang Lebih BaikBersakit-sakit dahulu, bersenang- senang kemudian. Pepatah lawas ini, sangat tepat menggambarkan, betapa berat menegakkan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu kekuatan yang lebih besar, guna mendorongnya. Apalagi, pada tahap awal, para pelaku reformasi birokrasi, harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Seperti perjalanan fiktif, menerima gratifikasi dan perilaku menyimpang lainnya. Sementera, pada waktu yang sama belum mendapat gaji remunerasi. Jadi, masa transisi ini, memang terasa sangat berat dan menyakitkan. Sebab itu, perlu ketulusan, kegigihan dan kesabaran bagi para pelaku, demi Kementerian Kesehatan yang lebih baik. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 19
  • 20. MEDIA UTAMA S ebegitu beratnya, sampai . Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH secara khusus menyatakan, “Saya instruksikan kepada seluruh aparatur kesehatan, baik yang bekerja di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja kita masing- masing, sehingga ke depan, Kemenkes menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme.” Kementerian Kesehatan terus berupaya mencapai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman diharapkan akan mempercepat pencapaian target tersebut. Tahun 2009 dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat disclaimer (menolak memberikan pendapat) pada laporan keuangan Kemenkes. Hal ini menandakan pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk dapat menyatakan kebenaran dan kewajaran laporan. Tahun 2011 ada perbaikan dengan berubahnya opini BPK menjadi wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan wajar, tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tata cara dan pelaporan keuangan negara. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, dalam temu media (13/7) menyatakan, beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ialah masih ada kegiatan di luar aturan sistem pemerintahan, pekerjaan terlambat sehingga pembayaran melampaui tahun anggaran, dan ada satuan kerja yang EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM20
  • 21. masih menggunakan penerimaan negara bukan pajak. Sejumlah kegiatan juga rawan penyimpangan, seperti pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur. ”Harga alat kesehatan rentangnya besar. Dilemanya, kalau membeli yang lebih murah, kualitas buruk. Tetapi, untuk membeli yang bagus kemahalan,”ujarnya. Menurut Kepala Biro Keuangan Kemenkes Achmad Djohari untuk mencegah penggelembungan anggaran di tempat rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, maka penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem elektronik unit layanan pengadaan. ”Dulu pengadaan tersebar, sekarang terkoordinasi di Sekretariat Jenderal sehingga pengawasan lebih mudah,”katanya. Guna mencegah penyimpangan, Kemenkes selajutnya mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian yang pimpinan dan jajarannya berniat dan berkomitmen menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Pada 18 Juli 2012, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menandatangani Pakta Integritas pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar; Wakil Ketua Ombudsman, Hj. Azlaini Agus; Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, PhD; para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan dan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes di 15 Provinsi di Indonesia. Menuju Perubahan yang Lebih Baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun 2011. Sebelumnya pada 2009 dan 2010, BPK memberikan opiniTidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Kemenpan dan RB memberikan nilai CC atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan tahun 2010. Nilai tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun nominalnya meningkat dari 58,09 menjadi 63,08. Pada tahun 2011, Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kemenkes pada urutan terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dan nomor urut sembilan dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang disurvei oleh KPK. Selanjutnya, sejak tahun 2010, Kemenkes telah memberlakukan sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap unit utama. Selain itu, Kemenkes telah membentuk Unit LayananTerpadu (ULT), yang memberikan pelayanan atas: (a) Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes; (b) Registrasi Alkes dan PKRT; (c) Rekomendasi Sekolah Kesehatan; (d) Ethical Clearance Peneliti Kesehatan; (e) Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi; (f) Rekomendasi PengobatanTradisional Asing; (g) Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit; dan (h) Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (PusatTanggap dan Respon Cepat). Registrasi on line dalam seleksi CPNS & dokter/dokter gigi/bidan PTT telah diberlakukan sejak tahun 2007. Begitu pula dengan seleksi on line bagi Petugas Kesehatan Haji telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kemenkes telah memberlakukan persyaratan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat Eselon I dan II serta Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), Penyelenggara Kegatan (PK) dan Bendahara. Kemenkes juga telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam waktu tidak lama lagi akan dilakukan penilaian oleh Kantor Kemenpan dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 21
  • 22. “Saya berharap ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan aparatur Kementerian Kesehatan yang bersih dan melayani. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah pekerjaan mudah,”ujar Menkes. Menurut Menkes, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem, serta harus in line dengan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat. “Di samping itu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan integritas dari organisasi. Kapasitas dan kualitas integritas dari individu sangat menentukan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu itu berada dan melakukan kegiatannya,”jelas Menkes. Integritas individu adalah sikap mental, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik serta diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen, dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang konkrit. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. (pra, gi) Pakta Integritas Penandatanganan pakta integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam hal ini, ada beberapa indikator mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain minimal harusWDP, nilai LAKIP CC, telah melaksanakan program anti korupsi dan lain-lain.Dengan sejumlah indikator yang telah dimiliki, Kementerian Kesehatan bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun tentunya membutuhkan berbagai langkah yang konsisten dari segenap jajaran aparatur Kemenkes, terutama dari pimpinan. Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, seperti pemberlakuan sistem LPSE, dan tahun ini telah dibentuk UKP pada setiap unit utama.(Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan  Wilayah Bebas dari Korupsi dan diharapkan dalam tempo yang tidak terlalu lama akan berkembang menjadiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes - Mustikowati) Pencanangan ZonaIntegritas menujuWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah awal yang baik sekali.Namun harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penjabaran lebih jelas agar lebih membumi.Jangan sampai ZI menujuWBK hanya menyentuh tingkat pejabat saja, tetapi idealnya semua aparatur negara. Berharap ZI menujuWBK bukan sebatas seremonial, namun menjadi nilai dan spirit setiap PNS Kemenkes. Dan komitmen ini dapat terlaksana dengan baik jika disertai sistem remunerasi dan reward yang adil. (Kasubbag Humas Ditjen BUK – Anjari) Saya melihat banyak aspek positif dari pencanangan ZI/WBK. Pertama, sebagai momentum yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami, aparatur negara yang mampu bekerja dengan integritas, professional, efektif dan efisien. Yang kedua, bagi saya pribadi bahwa pendapatan yang saya terima  yang merupakan rizki yang berkah dan hallalanToyyibah. (Staf Puskom Publik Kemenkes -Temmy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM22
  • 23. P roduk izin bidang kesehatan mencapai 80% dari total pelayanan, di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T), Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun unit ini melayani rata-rata 25 ribu orang dari 17 sektor layanan, satu di antaranya sektor kesehatan. P2T ini, telah memulai karyanya tahun 2005, sebelum terbitnya UU No.25 tahun 2008, tentang Pelayanan Publik. Pemda Jawa Timur, telah menempuh kebijakan menyatukan seluruh perizinan dalam satu unit, yang dipimpin kepala UPT. Saat ini, UPT melayani 179 produk perizinan. Setiap pelanggan cukup mengambil kartu antrian, kemudian mendapat panggilan pelayanan, kurang lebih 15 menit selesai. Untuk memberi pelayanan yang optimal, UPT hanya melayani rata-rata 250 pelanggan, melalui pembatasan loket antrian. Seluruh pelayanan sudah menggunakan teknologi elektronik, demikian juga dalam penyimpanan dokumen. Praktis, cepat, Setiap Produk Izin 15 Menit “Kelar” mudah, dan nyaman. Tak ada pungutan, selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan restribusi. Menurut Kepala UPT Jawa Timur, Pung Karnantohadi, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, unitnya melakukan jemput bola ke berbagai kabupaten di Jatim, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ( MTKI) setempat. “Awalnya, proses pelayanan satu produk, membutuhkan waktu berbulan-bulan baru selesai, sekarang hanya hitungan menit, selesai. Kami memangkas birokrasi, tanpa mengurangi kualitas produk, yakni mengganti tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, untuk semua perijinan,”ujar Pung. Menurut Pung, kecepatan pelayanan ini, merupakan pilihan gubernur. Setelah berdiskusi, ternyata gubernur memilih tanda tangan elektronik. Sehingga seluruh pelayanan izin, menggunakan tanda tangan elektronik. Khusus perizinan kesehatan, terdapat 26 jenis pelayanan. Mulai dari izin tenaga kesehatan, rekomendasi perijinan rumah sakit pemerintah, swasta, PMA dan PMDN, serta izin produksi kosmetika, sertifikasi produksi alat kesehatan, dll. Ke depan, seluruh proses perizinan akan didekatkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten/Kota. Unit P2T akan membuat kerjasama dengan unit terkait untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk menjembatani kesulitan bertemu, rapat rutin, akan diterapkan dengan video conferens. “Setiap produk izin sudah menggunakan barkode, sehingga untuk meng-update data berikutnya, cukup memanfaatkan barkode, kemudian menambah data yang diperlukan. Semua sudah tersimpan secara elektronik”, jelas Pung ( pra). EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 23
  • 24. MEDIA UTAMA I nstruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh Instansi Pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim implementasinya adalah kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Komitmen pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan RB dan peningkatan pelayanan publik disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMN II tahun 2010-2014, di mana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan dalam RPJMN II. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program RB untuk Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani Menciptakan zona kerja bebas dari KKN, birokrasi bersih, kompeten dan melayani, merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini Kementerian/ lembaga sedang demam dengan RB. Nah, bagiamanakah implementasi RB di Kementerian Kesehatan? pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani. Makna tersebut seyogyanya sangat mudah dipahami, karena harus diakui bahwa peran birokrasi dalam implementasi berbagai sektor pembangunan memang sangat besar. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi, diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun 9 (sembilan) program percepatan Inspektur Jendral Kementrian Kesehatan dr.Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH bersama pejabat Kementrian PAN dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM24
  • 25. reformasi birokrasi, meliputi: (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (e-goverment); (6) Peningkatan Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS. Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bagian dari salah satu Program Percepatan RB, yaitu; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi berintegritas tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI); yang tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/ Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II. PENGERTIAN 1. ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2. WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90; 3. WILAYAH BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN dan MELAYANI (WBBKM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ? 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN èSINERGIS 2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. 4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Pada tanggal 18 Juli 2012 Kementerian Kesehatan melakukan Pencangan Pembangunan ZI menuju WBK, yang merupakan tindaklanjut dari penandatangan Dokumen Pakta Integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan dan merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah 27 Instansi yang telah melakukan pencanangan ZI , Kemkes adalah instansi ke-28. Integritas yang bermakna satunya kata dan perbuatan, sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi, dan selanjutnya tidak ada pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa integritas. Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam upaya mewujudkan Negara Indonesia yang bersih, berintegritas dan bermartabat diperlukan komitmen para pimpinan dan kerjasama di semua jajaran Kemenkes. Konsep Pemberantasan Korupsi adalah: “Harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang termudah dan dimulai sekarang”. Motonya adalah:”Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi”. (Dyah) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 25
  • 26. MEDIA UTAMA A khir Juli 2012, terjadi pertemuan membahas panduan pelaksanaan jaminan kesehatan. Seorang teman, setelah mengamati laptop saya dari ujung ke ujung, berkata,“Sampean ini terlalu jujur.” Disebut terlalu jujur, saya kaget. Kemudian saya bertanya kepada teman tersebut dengan perasaan heran,”Ada apa tiba-tiba Anda berkata bahwa saya terlalu jujur?” Kemudian teman itu menunjuk stiker barang milik negara yang menempel pada pinggir layar monitor laptop.“Tempel saja stiker itu di bawah, jadi nggak mencolok,”kata teman itu, mengakhiri obrolan ringan sebelum acara dimulai. Untuk menjelaskan komentar teman di atas, tentang stiker barang milik negara, kemudian pemakainya diberi predikat Menemukan terlalu jujur, tentu tidak tepat. Mengapa? Ada beberapa argumen. Pertama; saya juga manusia biasa yang banyak khilaf dan salah. Kadang juga berdusta, dengan kadar tertentu, sengaja atau tidak sengaja. Kedua; stiker“barang milik negara”pada layar laptop, sudah ada sejak sebelum laptop saya pegang. Jadi, saya hanya menggunakan laptop itu apa adanya. Saya juga merasa tak harus memindahkan atau membuang stiker tersebut. Jadi, kalau dikatakan terlalu jujur, tentu orang yang menempel stiker tersebut yang pantas disebut terlalu jujur. Bukan saya. Ketiga; menggunakan istilah terlalu jujur, sepertinya ada gradasi jujur. Mulai dari tidak jujur, kurang jujur, kadang-kadang jujur, selalu jujur, dan terlalu jujur. Jadi menurut gradasi kejujuran Kejujuran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM26
  • 27. ini, terlalu jujur mempunyai tingkatan paling tinggi. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur gradasi jujur ini. pasti sulit mengukur dan membedakannya. Keempat; menurut sudut pandang dialog kejujuran di atas, sifat jujur seseorang dapat terlihat dari perilaku sehari-hari yang sederhana. Mulai dari tutur kata, sikap, dan tindakan. Keberanian menempel stiker barang milik negara pada barang yang digunakan, merupakan ciri dari sebagian perilaku jujur. Juga keberanian menempel kendaraan dinas dengan stiker“Kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”. Jujur, merupakan nilai universal. Siapapun mencintai perilaku jujur, apalagi diperlakukan dengan jujur. Walaupun seseorang tersebut, dirinya sulit berlaku jujur. Ia tetap mencintai perilaku jujur. Berkaca dari kenyataan ini, sifat jujur dapat disemai dan ditumbuh-suburkan dalam diri seseorang atau komunitas tertentu. Sekali pun seseorang atau komunitas tersebut sudah terbiasa tidak jujur, bahkan bangga dengan ketidakjujurannya. Sebab, tidak jujur itu membohongi diri sendiri. Sebarapa kuat seseorang akan bertahan untuk terus berbohong kepada dirinya sendiri? Memang, menyemai sifat jujur itu sulit, bahkan sesulit meneggakkan benah basah. Karena sulit itulah, maka tidak boleh merasa bosan, apalagi berhenti menyemai benih-benih kejujuran. Kita harus menyemai banyak benih kejujuran dalam lahan yang gembur dan subur. Mungkin, walau lahannya sudah subur, tetap sedikit yang tumbuh, karena terlalu banyak hama yang mengerogoti benih kejujuran itu. Agar benih tetap tumbuh dan subur, maka tugas utamanya ada tiga. Pertama; menyiapkan benih dan lahan yang subur dan gembur. Jujur, adalah sebaik-baik benih nilai universal. Sebab, jujur akan menjadi pintu pembuka bagi banyak kebaikan berikutnya. Sebaliknya, tanpa kejujuran, akan metutup semua pintu kebaikan. Kemudian yang akan terjadi, keburukan dan keburukan. Sementara lahan yang subur, yakni kesiapan mental untuk menanggung risiko dari sifat jujur. Sebab, risiko jujur ada yang positif dan negatif. Risiko positif, orang akan mengapresiasi kejujurannya. Sedangkan risiko negatif, sebagian orang yang dirugikan akan membenci, bahkan memusuhi. Bagi yang berlahan subur, Ia akan tetap sabar menghadapi seluruh caci maki dan tidak lupa diri ketika dipuji. Kedua; mengenali hama yang mengancam sifat jujur, yakni tidak ikhlas. Kemudian merambat pada keinginan untuk memperoleh puja-puji, harta, tahta, wanita, dan popularitas. Keinginan yang kuat untuk mendapat ini semua, akan mendorong seseorang bekerja keras, untuk memperolehnya. Tapi, jika hilang keikhlasanya, ia akan menggunakan segala cara untuk memperolehnya. Untuk itu, sifat ikhlas harus mendasari seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan maupun cara. Ketiga; merawat, memupuk, dan memagari benih kejujuran yang sedang tumbuh dari berbagai gulma di sekitarnya. Bagimana caranya?. Sirami, pupuk, rawat, dan pagari benih dengan nasehat, sehingga tumbuh subur dan semakin kuat. Untuk itu berinteraksilah dengan siapa saja yang bersedia memberi nasehat. Sehingga saling menguatkan dalam kejujuran dan kebaikan. Bila demikian, maka tak disadari jujur akan menjadi kebiasaan yang mudah dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sendiri maupun dalam komunitas. Sehingga, jujur menjadi nilai bersama yang terstandar, untuk siapa saja dan kapan saja. Pertanyaannya, sudahkah menemukan kejujuran bersemayam dalam diri kita? (Pra)   EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 27
  • 28. T anda tangan elektronik pejabat berwenang menyebabkan birokrasi sangat ringkas. Pelayanan publik menjadi mudah, murah, dan cepat. Bukti ini telah dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemda Provinsi Jawa Timur. Awalanya, mengurus izin memakan waktu penyelesaian bulanan, kini setelah berkas lengkap hanya 15 menit, selesai. Indah benar! Ada setumpuk pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga, yakni“Birokrasi yang birokratis”. Sejatinya, birokrasi disusun untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik. Tapi, fakta di lapangan justru sebaliknya. Lelet! Untuk itu, di antara keberhasilan reformasi birokrasi adalah bila masyarakat mendapat pelayanan yang mudah dan cepat. Nah, apa faktor yang menjadi penghambat penyelesaian administrasi ini? Di antaranya; tanda tangan basah pejabat berwenang. Hal ini diakui sendiri oleh Bambang Wahyudi, SKM,MM Kepala Balai Besar Teknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya, awal September 2012 lalu. Menurut Bambang Wahyudi, proses pemeriksaan dan perizinan, sudah sesuai dengan SOP, apalagi pemeriksaan sampel, dari segi waktu tidak boleh meleset sedikit pun. Semua sudah ada ketentuannya. Sebab kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan menjadi tidak valid. Hal ini juga diakui oleh para pekerja di Lab BTKL tersebut. Masalahnya, setelah hasil pemeriksaan selesai, dan hasil juga sudah diperoleh, masih ada kewajiban: yaitu menyalin angka- angka hasil pemeriksaan ke dalam format tertentu. Setelah itu dilakukan verifikasi dan penandatangan pejabat berwenang. Lalu, dokumen perizinan tadi disampaikan kepada masyarakat atau pelanggan yang membutuhkan. Proses menyalin, verifikasi, dan tanda tangan ini jauh lebih lama dari proses pemeriksaan sampel. Mungkin, bisa 2 atau 3 kali lipat waktu pemeriksaan. Jadi, lamanya waktu yang dibutuhkan izin keluar semata karena faktor administrasi, bukan faktor teknis. Nah, birokrasi, seharusnya dibuat untuk meringkas proses yang panjang dan berbelit ini. Karena proses menyalin, verifikasi dan tanda tangan tidak akan mengubah validitas hasil pemeriksaan, mengakibatkan birokrasi cenderung santai. Tidak berusaha untuk segera menyelesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Banyak alasan klasik yang dikemukakan seperti; SDM terbatas, sarana kurang memadai, dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani. Khusus pejabat berwenang yang menandatangani, lain lagi alasannya:“pokoknya”harus tanda tangan basah dari pejabat yang bersangkutan. Sementara pejabat birokrasi, tidak dapat dipastikan keberadaannya di kantor pelayanan publik. Bahkan sering ke luar kota untuk acara pertemuan, pelatihan, dan memberi arahan pada acara tertentu. Bila ini terjadi, maka urusan tanda tangan basah ini dapat menanti berhari-hari, bahkan mingguan, baru selesai. Ketika diajukan usulan agar tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik, banyak alasan penolakan yang dikemukakan. Dan alasan yang paling akhir“pokoknya”. Padahal, badan publik dapat belajar seperti yang dilakukan P2T Jawa Timur.“Kami, menerapkan seluruh perizinan tanda tangan pejabat berwenang menggunakan tanda tangan elektronik, seperti halnya di pelayanan publik Samsat. Begitu kemamuan gubernur dalam pelayanan publik,”ujar Pung Karnantohadi, Kepala P2T Jawa Timur. Birokrasi“lelet”, memang masih menjadi pegangan, meski tak lagi populer. Tapi, itu harus segera direformasi sebagaimana semangat reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Bagimana caranya? Pertama; pangkas!. Pemangkasan ini dapat menggunakan teknologi dalam pelayanan. Semua produk serba elektronik. Mulai dari kirim dokumen, verifikasi, dan tanda tangan. Bila ini dapat ditegakkan, maka pelayanan akan lebih ringkas, mudah, cepat dan akurat. Kedua; penguatan SDM dengan melatih sebagai pelayan yang baik. Peduli kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan berbagai cara sesuai SOP yang telah ditetapkan. Di samping menguasai product knowledge, juga harus mampu melayani pelanggan secara baik pula. Ketiga; penguatan sarana dan prasarana. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sebab, kemampuan SDM harus diikuti sarana dan prasana yang mencukupi. Sehingga dapat memberi pelayanan yang optimal. (Pra) Pangkas Lelet Birokrasi MEDIA UTAMA BambangWahyudi, SKM,MM Kepala Balai BesarTeknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM28
  • 29. Ya...Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan untuk melaksanakan. Tunjukkan pada kami yang salah itu salah, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Ya...Allah yang maha Kuasa, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengatakan tidak pada Korupsi. B egitulah kira-kira doa yang akan saya baca dalam pertemuan nasional kesehatan, 7 tahun yang lalu, di Yogyakarta. Hanya saja, sebelum waktu membacakan doa, panitia meminta teks doa tersebut. Dengan rasa kaget panitia, mengatakan“ wah jangan begini doanya, ada kata korupsi segala”,ujarnya. Kemudian panitia mengedit naskah doa yang ada kata-kata korupsi. Ada rasa sedih, malu dan merasa tak berdaya untuk menegakkan kebenaran, integritas dan kejujuran, walau hanya melalui doa. Pada waktu berikutnya, saya tak pernah membuat teks doa, bila diminta untuk memimpin doa. Untuk apa ? agar tidak perlu ada yang diedit. Bila ada pendengar yang tertarik dengan doa yang saya sampaikan, setelah doa, Ia meminta naskahnya. Saya katakan, hanya coretan beberapa kata.“ Ini naskahnya bila berminat. Mereka berkata; bukankah tadi doanya panjang ? Ya.. betul, tapi tidak saya tulis, langsung diucapkan saja, jawabku. Itu dulu.....!, ketika belum mengenal istilah zona integritas (ZI), reformasi birokrasi, KPK, Pengadilan Tipikor, ICW dan lembaga pendukung pemberantas KKN lainnya. Bagaimana sekarang ? Zaman memang telah berubah, manusia juga terus belajar, memahami dan bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika itu, orang jujur, tidak manipulatif dan berusaha tidak korupsi, dianggap mahluk aneh“sok bersih, suci”dan seabrek predikat miring. Kemudian orang-orang“aneh”ini dikucilkan dari berbagai kegiatan yang“aneh-aneh”. Sekali lagi, itu dulu, ketika masih zona korupsi (ZK) lebih dominan. Sekarang, zona korupsi telah mulai terkikis pelan-pelan. Sebagian sudah berganti dengan zona integritas (ZI), yakni sebuah Kementerian/lembaga , yang para pemimpimnya“berniat”tidak melakukan korupsi. Tentu, sulit melihat kesungguhan niat ini. Tapi paling tidak, aura kearah lebih baik terlihat dari komitmen menandatangani fakta integritas. Secara kasat mata terlihat gairah untuk tidak melakukan korupsi. Walau penandatangan ini juga belum jaminan tidak melakukan korupsi, dikemudian hari. Tapi, saat ini sebaiknya tetap optimis dan tak perlu buruk sangka terhadap upaya membentuk ZI. Zona integritas, menjadi pintu masuk membentuk wilayah bebas korupsi (WBK). Apa WBK itu ? Yakni satuan kerja dalam zona integritas tidak ada korupsi. Baik korupsi anggaran, waktu dan barang milik negara. Terbebas dari perilaku manipulatif, gratifikasi “hadiah, uang lelah, jasa, dll”dari pihak lain yang terikat langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan. Mungkinkah...? WBK sangat mungkin lahir dalam salah satu zona integritas, asalkan ada kemauan pimpinan untuk mewujudkannya dan berkelanjutan. Pemimpin memimpin sendiri upaya tersebut. Ia menjadi lokomotif dan sekaligus teladan membentuk individu– individu berintegritas. Secara bertahap Ia menanamkan sikap mental, pikiran dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, yang diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tindakan nyata di lingkungan kerja. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Masa mendatang ZI, WBK dan gelombang reformasi birokrasi, tampaknya akan terus bergerak menuju arah yang dicita-citakan. Mengapa ?, selain tuntutan publik yang sangat kuat akan hadirnya birokrasi yang bersih dan melayani, juga tabiat manusia yang ingin berubah menjadi lebih baik. Hidup tenang, produktif dan melayani. Hah... melayani ? Ya....! Budaya melayani akan menjadi trend masa depan. Pemimpin adalah pelayanan. Siapa yang mau jadi pemimpin, Ia telah teruji melayani terlebih dahulu. Masyarakat akan mengangkat secara formal atau non formal, siapa saja yang mampu memberi pelayanan dengan baik. Bila tidak kompeten memberi pelayanan akan mendapat tekanan berat dari publik. Jadi, bersih dan melayani itu kebutuhan, bukan tugas, kewajiban atau tanggung jawab. Bersih dan melayani akan menjadi dua sisi dari mata uang. Ia tak terpisahkan. Kedepan, orang yang bersih dan melayani sudah biasa. Mereka akan berperan besar dalam birokrasi, sebab sebagian besar orang-orangnya bersih dan melayani. Sementara orang“kotor”akan tersisih dan tidak dipakai dalam birokrasi. Sebab, zona korupsi telah berganti dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Wallau’alam. ZONA KORUPSI: Dulu, Kini dan Masa MendatangOleh: Prawito EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 29
  • 30. Bekerja itu kehormatan. Maka, kehormatan itu harus dijaga, demi kehormatan diri dan keluarga. Selain itu, bekerja bukan semata-mata mencari uang, tapi bagian dari ibadah, sehingga dalam bekerja ada aturan, etika, dan moralitas yang harus selalu dijunjung tinggi. MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM30
  • 31. H imbauan soal memahami hakekat bekerja ini menjadi bagian dari upaya membentuk zona integritas di Dinas Kesehatan Jatim. “Bayangkan...! Para pekerja yang menjadi kader posnyandu. Mereka terus bekerja untuk masyarakat. Tak ada gaji, apalagi kenaikan gaji berkala dan instensif. Tapi mereka tetap bekerja dengan suka hati,”begitu ajakan Kadinkes Jatim, dr.Budi Rahaju kepada seluruh karyawannya, untuk memaknai kerja sebagai PNS. Salah satu upaya menjaga kehormatan para pekerja, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan kerjasama dengan BPKP. Dua lembaga ini telah bergerak dari hulu melakukan pencegahan. Kami tidak ingin seperti“pemadam kebakaran”, yang bergerak setelah ada kasus. Tapi, kami ingin sebelum ada kasus, kami sudah melakukan pencegahan. Sehingga, dalam segala hal tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari, seperti KKN. Bahkan, saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Kejati untuk memberi pendampingan dalam bidang perdata. Begitu diucapkan dr Budi Rahaju di Surabaya. Lebih lanjut dr. Budi menjelaskan, dengan kerjasama dua lembaga ini, kami dapat melakukan konsultasi terkait regulasi dan berbagai persoalan tentang kebijakan dengan Biro Hukum dan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPKAD).“Kami sangat intens melakukan pertemuan dengan banyak UPT, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah dalam implementasi kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Sebagai unit teknis kesehatan, terkadang kurang memahami bahasa hukum atau keuangan. Dengan adanya konsultasi ini dapat memberi kepastian dalam implementasinya,”ujar dr.Budi. Menurut Kadinkes, saat ini mereka sedang membentuk Sistem Pengawasan Internal (SPI). Khusus, terkait dengan pelayanan publik, Gubernur mempunyai kebijakan memadukan seluruh pelayanan publik dalam satu atap dalam Pusat Pelayanan Terpadu (P2T). Unit teknis hanya memberikan persyaratan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.“Melalui pelayanan terpadu ini, proses perizinan tenaga kesehatan lebih cepat, mudah, dan ringkas. Masyarakat dapat secara pasti mengetahui kapan selesai dan berapa besar biaya yang dikeluarkan sejak awal secara transparan,” kata Kadinkes Provinsi Jatim ini. Untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh Daerah, maka prosesnya cukup di P2T saja, selesai. Demikian juga bila terkait dengan rekomendasi izin yang akan di bawa ke pusat, semua proses dikerjakan secara cepat. “Khusus pelayanan publik kesehatan seperti yang dilaksanakan rumah sakit, secara struktur, langsung di bawah gubernur. Seperti RS Sutomo, RS Syaiful Anwar, RS Haji, RS Sudono dan RS Jiwa Menur. Mereka telah menerapkan sistem pelayanan publik dan keuangan yang baik. Dengan penerapan sistem tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut,”ujar dr. Budi. Sebenarnya, Dinas Kesehatan sudah mendapat sertifikat ISO: 9001: 2008. Tapi, ISO itu hanya bersifat administrasi. Padahal, banyak program kesehatan yang tidak dapat diselesaikan dengan adminitrasi. Untuk itu, harus menggunakan instrumen-instrumen manajemen program kesehatan. Dalam hal pengawasan program ini, Gubernur mempunyai forum ajang“wadul”melalui siaran TVRI. Masyarakat bebas memberi masukan dan bertanya tentang program apa saja. Kemudian Gubernur atau pejabat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait akan memberi jawaban. “Ada juga ngopi bareng gubernur yang disiarkan melalui SCTV, yang diberi nama ngobrol pinter. Gubernur memberi pengantar pada acara tersebut, kemudian dilanjutkan oleh SKPD tertentu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dialog ini tidak hanya terbatas pada satu topik, tapi banyak topik,”ujar Kadines. Menurut Kadinkes, ke depan akan lebih tegas lagi, sesuai denga SOP, baik yang terkait teknis atau administratif. Secara kedisiplinan, kita sudah melaksanakan apel pagi dan sore, dengan tingkat kehadiran 95%. Memang masih ada kelemahan, walau pagi-sore apel, tapi ditengahnya agak sulit mengontrolnya. Kami tetap kami memberi pembinaan dan pengarahan saat apel. (Pra) dr. Budi Rahaju Bekerja itu kehormatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 31
  • 32. MEDIA UTAMAMEDIA UTAMA F aktanya, siapa pun yang mati tak akan membawa harta ke akhirat. Banyak orang tua berharta, begitu meninggal, anak bertengkar berebut harta. Ternyata, harta bisa membawa malapetaka. Sebagai direktur yang tak lagi muda, saya ingin mengabdikan diri, sebesar-besarnya agar bermanfaat bagi banyak orang. Terhindar dari perbuatan menyimpang. Amanah ini sangat berat pertanggung jawabannya, dunia-akhirat. Maka, saya selalu berdoa, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan bimbingan, agar tetap berjalan, mengalir istiqomah pada jalan yang benar, serta menjadikan Poltekkes Surabaya bersih dan bermartabat. Kalimat di atas adalah ungkapan dan harapan penuh makna dari Bambang Guruh Irianto, Direktur Politeknik Kesehatan ( Poltekkes) Surabaya kepada mediakom, 12 September 2012. Keinginan besar itu, Ia tuangkan dalam Motto: PAS di poltekkes. Profesional modalku, Anda puas tujuanku, dan sejahtera tekadku. Untuk mewujudkan motto tersebut, Poltekkes telah menyusun SOP pelayanan kepada mahasiswa dan melaksanakan ISO 9001: 2008 untuk manajemen pelayanan publik dan IWA- 2:2007 untuk proses belajar mengajar. PoltekkesBersih Bermartabat& Keduanya mulai dilaksanakan sejak tahun 2011, ujar Bambang. “Dengan adanya sertifikasi IWA ini, kami memastikan setiap mahasiswa mendapat pelayanan dosen wali secara efektif. Meraka akan mendapat bimbingan dosen lebih sering. Bukan hanya saat mengambil KRS (Kartu kridit semester) saja. Tapi, terkait dengan hambatan akademis dan administrasi, dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, mahasiswa segera dapat solusinya,”tambah Direktur. Menurut Hadi Suryanto, selaku Pembantu Direktur II, untuk mendisiplinkan karyawan, pihaknya telah melakukan absensi dengan fingger print ketika masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30. Apabila ada karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu, maka waktu keterlambatan akan diakumulasi. Bila mencapai 7,5 jam, dianggap tidak masuk kerja satu hari. Bila ini terjadi, maka yang bersangkutan akan dipotong uang makannya Rp 25.000,-/hari. “Ternyata, pemotongan uang makan, akibat keterlambatan masuk kerja, telah mendorong karyawan lebih disiplin masuk kerja,”ujar Hadi. “Dengan penerapan kebijakan ini, awalnya ada resistensi dari sebagian karyawan, sampai mengirim surat kaleng. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu, sosialisasi yang berkelanjutan, karyawan menjadi semakin paham. Sehingga karyawan menjadi semakin tepat datang dan tepat pulang,”tutur Hadi Poltekkes Surabaya, memiliki 13 program studi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Memang, dengan kondisi yang berjauhan tempatnya, agak berpengaruh pada mobilitas dosen. Apalagi kendala kemacetan Surabaya juga ikut mempengaruhi. Belum lagi finger print belum terkoneksi secara online di seluruh jurusan. Sehingga, dosen yang berabsen di rektorat di jalan Menur, bila harus mengajar di jurusan lain di luar komplek jalan menur, tidak sempat melakukan absensi terlebih dahulu.“Solusinya, para dosen memberitahu kepada pihak admin, bahwa pagi-pagi tersebut yang bersangkutan mengajar di luar. Hal ini juga diperkuat dengan menyerahkan jadwal mengajar kepada petugas absen, pada awal ajaran baru,”ujar Hadi. Untuk memantau kedisiplinan karyawan, sejak Juni 2012, institusi telah membagikan buku catatan harian. Jadi, karyawan setiap hari kerja harus menulis apa yang dikerjakan. Melalui catatan tersebut, institusi dapat mengetahui apa Direktur Poltekkes Surabaya Bambang Guruh Irianto EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM32
  • 33. yang dikerjakan setiap harinya.“Hal ini dilakukan untuk membiasakan karyawan mencatat kinerjanya sendiri. Sebab, ke depan, remunerasi akan diberikan berdasarkan kinerjanya. Oleh sebab itu, kinerja harus terdokumentasi. Rencana, evaluasi catatan harian ini akan dievaluasi setiap tiga bulan,”ujar Pudir II ini. Menurut Hadi, khusus, pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta, poltekkes selalu menyelenggarakan lelang. Bahkan melalui LPSE. Hal ini dilakukan guna memenuhi azas keterbukaan dan akuntabilitas publik.“Kami sangat berhati- hati dalam pengadaan barang dan jasa ini. Tidak ingin ada kesalahan dalam masalah teknis maupun administrasi. Sehingga, pengadaan betul-betul, tepat aturan, tepat guna dan tepat harga yang kompetitif ,” kata Hadi menegaskan. Menurut Bambang, guna menjamin kesinambungan mutu pelayanan, Poltekkes telah melakukan 2 kali audit internal dan 1 kali audit eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah menerapkan ISO dan IWA, telah mendongkrak indek prestasi mahasiswa (IPM) rata-rata 2,75 di atas rata-rata minimal 2,50. Di samping itu, juga telah mendorong kinerja dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Saat ini sudah mencapai 75% dosen bersertifikasi. Bagi dosen yang sudah bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, besarannya 1 kali gaji pokok/ bulan. Kepuasan pelanggan Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, Desember 2011 oleh tim survey dari PT Galore Indonesia menurut pelanggan internal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 67,651. Dari seluruh unsur penilaian, keaman pelayanan mempunyai nilai tertinggi dan prosedur pelayanan mempunyai nilai terendah, mungkin masih birokratis, belum tepat waktu. Sedangkan menurut pelanggan eksternal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 76,858. Dari seluruh unsur penilaian, kejujuran mendapat nilai tertinggi, sedang kemampuan inisiatif/prakarsa mendapat nilai terendah. Sampel pelanggan internal terdiri dari mahasiswa semua jurusan 60%, dosen 20% dan karyawan 20%. Sedangkan pelanggan eksternal, ditetapkan 130 responden terpilih dari jumlah populasi pengguna lulusan yang tersebar di 63 instansi, 14 kota di Jawa Timur, baik instansi pemerintah maupun swasta. Harapan ke depan Menurut Direktur, Poltekkes menadapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebenarnya. Bukan hanya sertifikatnya, tapi WTP yang terimplementasi di lapangan dan terasa perbaikannya bagi pelanggan. Hal ini dimulai dari mengubah cara berfikir SDM-nya. Memiliki layanan tarif yang terintegrasi secara on line satu pintu. Mahasiswa membayar melalui bank, kemudian dapat melihat di web. Semua transparan, tidak ada pungutan-pungutan, kecuali yang sudah tertera dalam webside Poltekkes. Sekarang, seluruh pengadaan, pembuatan jaket, pengadaan makan mahasiswa, semua satu pintu, yakni lelang melalui LPSE. Terus terang, tahun 2012, merupakan tahun terberat. Karena jurusan, tidak mendapatkan kewenangan yang selama ini dikerjakan. Tapi, dalam rangka menuju bebas KKN, ketetapan ini harus ditegakkan. Berhubung, Poltekkes ini sudah menjadi Badan Layanan Umum ( BLU), yang mempunyai fungsi mensejahterakan karyawan, insya Allah akan ada waktunya. Sabar, menunggu proses berikutnya. Sebagai perbandingan, Bina Upaya Kesehatan dengan Rumah sakit sebagai BLU, dapat menggunakan 40% dari pendapatannya untuk kesejahteraan dan pengembangan pelayanan. Untuk itu, kami berharap Badan PPSDM segera membuat pedomannya, sebagai payung hukum BLU. Dengan demikian, kita dapat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Karyawan senang dan sejahtera, pelanggan merasa puas dengan pelayanannya.“Sungguh, kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, bila seluruh lulusan poltekkes bekerja, berkarya untuk masyarakat. Bahkan, saat ini 70% karyawan RS Sutomo, berasal dari poltekkes,”ujar Direktur. Poltekkes yang memiliki 12 program studi/ jurusan ini, terus mengeliat memperbaiki diri, untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni“semua lulusan poltekkes Surabaya dapat bekerja, berkarya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Bagi saya, prestasi ini lebih membahagiakan dan tak ternilai harganya,”kata doktor lulusan S.3 Ilmu Kedokteran Unair Surabaya ini, mengakhiri pembicaraan. ( pra) Hadi Suryanto, Pembantu Direktur II, Poltekkes, Surabaya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 33
  • 34. MEDIA UTAMA Nasir, guru SMA Swasta di Jakarta, pusing tujuh keliling. Amran, anak pertama yang masih duduk kelas tiga SD terbiasa mengambil uang miliknya. Mulut sudah berbusa memberi nasehat, tapi kejadian berulang tetap terjadi. Uang dalam dompet, kantong celana, baju atau tas sekolah, selalu berkurang. Walau, dari segi jumlah tidak banyak, masih dibawah lima ribu rupiah.“ Bukan besarannya, yang jadi masalah, tapi kebiasaan buruk itu yang meresahkan” ujarnya dengan nada sedih. Untuk menghentikan kebiasaan buruk Amran, Nasir mengajak anaknya naik sepeda motor, kurang lebih lima kilometer, kemudian di tinggal ditempat itu.Ternyata, Amran pulang sendiri jalan kaki, menuju rumah dengan raut wajah dingin.“ Amran, tidak tampak sedih atau marah, seperti tak ada masalah”, kata Nasir menceritakan hasil pengamatan dari kejauhan. Setelah itu, Nasir semakin bingung, karena kebiasaan buruk tidak berkurang. Repotnya, semua perbuatan mengambil uang itu, dibantah. Walau jelas-jelas ada bukti dan ketangkap tangan. Amran, tetap mengatakan tidak mengambil, dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Dengan cara hukuman, tak mendapat hasil. Nasir merubah pembinaannya dengan cara yang lembut. Ketika, kehilangan, Ia memanggil anaknya baik- baik. Mengobrol santai. Memberikan pujian dan menghadiahkan dengan barang atau makanan yang menjadi kesukaan Amran. Setelah suasana Kejujuran Bangsa ngobrol nyaman, Nasir dengan nada datar, apakah Amran pernah mengambil uang ayah ? Bila mau berkata jujur, nanti akan ditambah lagi hadiahnya.“Ternyata, Amran dengan penuh semangat menjelaskan sebagian besar peristiwa mengambil uang milik ayah, ibu dan keluarga dirumahnya”, ujar Nasir. Menurut Nasir, fase berikutnya, Dia benar-benar menambah hadiah untuk Amran apa yang telah dijanjikan atas kejujurannya. Kemudian, Nasir terus menambah kedekatan interaksi dengan sesering mungkin ngobrol. Saat itulah masuk nasehat, apresiasi dan penjelasan bahayanya bila tidak jujur. Bahkan mengingatkan, bila berhenti mengambil uang tanpa izin, akan menambah hadiahnya lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah dua tahun lebih melakukan pembinaan, Amran tak lagi mengambil uang tanpa izin. Ia selalu berterus terang meminta uang kepada orang tua, bila membutuhkan untuk keperluan tertentu.“ Saya benar- benar bersyukur, atas bimbinganNya, Amran dapat berhenti dari kebiasaan buruk mengambil uang tanpa izin. Bahkan bukan hanya urusan uang, tapi masalah lainpun juga mau jujur”, ujar Nasir bergembira. Sekolah kejujuran Koran Buana Mandiri (KBM), menyampaikan dari 617 kantin kejujuran di Kota Bekasi yang diresmikan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin pada Oktober 2008, tinggal 20 persen yang tetap eksis. Sebanyak 80 persen tutup akibat bangkrut karena ketidakjujuran pembeli. KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM34
  • 35. Kini, kantin itu tinggal sebagian saja. Padahal sejak diresmikan hingga sekarang, belum ada evaluasi terhadap peningkatan kantin kejujuran pada setiap sekolah. Program itu bagus dan baik, tapi kalau tidak ada tindak lanjut percuma, buang- buang tenaga dan biaya. Selayaknya ada evaluasi, sejauh mana kemajuan dan kejujuran para anak didik. Program kantin kejujuran, diterapkan di masing-masing satuan pendidikan dari SD hingga pendidikan menengah, awalnya menggebu-gebu. Tetapi berselang 3-6 bulan, tutup alias bangkrut, karena siswa kurang kejujuran atau ketidakmengertian, sebab awalnya tidak ada sosialisasi khususnya di kalangan murid sekolah dasar. Akhirnya, pengelola lebih baik mentutup kantin daripada bangkrut. Alasannya, murid-murid asal main ambil saja dan tidak bayar. Belajar dari kasus di atas, pelajaran menanamkan kejujuran pada anak, sangat sulit. Perlu proses yang panjang, program yang bagus dan berkesinambungan. Menanamkan kejujuran, memang lebih sulit daripada memahamkan anak baca, tulis dan hitung. Untuk itu, menanamkan kejujuran pada anak, tidak bisa instan, langsung kelihatan hasilnya. Kesulitan, sudah menjadi risiko dalam menanamkan nilai kejujuran. Tapi, kesulitan yang menghadang tidak boleh menjadi putus asa, kapok, takut rugi atau bangkrut. Semua kerugian sudah harus diperhitungkan dan dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan, bagi upaya menanamkan kejujuran. Jangan dianggap sebagai kerugian. Berapapun biaya yang sudah keluar, bila anak-anak didik kemudian tertanam nilai kejujuran, tentu kejujuran anak-anak tersebut lebih berharga, dibanding biaya yang dikeluarkan. Menanamkan kejujuran melalui kantin kejujuran, belum tentu menjadikan anak jujur. Sebab, masih ada pengaruh lain seperti kebiasaan dikeluarga dan teman sepermainan. Kedua hal tersebut juga harus mendukung, menanamkan kejujuran dalam perilaku hidup sehari- hari. Bila semua mendukung, sepertinya tumbuhnya nilai kejujuran pada anak akan lebih mudah. Jujur, pintu masuk seluruh kebaikan, termasuk integritas dan profesionalitas. Tanpa kejujuran, maka tak ada integritas dan kebaikan lainnya. Menanamkan kejujuran pada anak, merupakan investasi keluarga dan bangsa. Sebab itu, menanamkan kejujuran pada anak, harus diawali dari keluarga, kemudian sekolah, perguruan tinggi dan dunia kerja. Jadi, menanamkan kejujuran tak cukup sesaat. Benih kejujuran juga harus dirawat, perlu disiram dan dipupuk yang berkelanjutan. Sehingga nilai jujur itu semakin kuat dan kokoh tertanam dalam sikap dan tindakan. Bahkan, dapat menguatkan kejujuran orang-orang disekelilingnya. Semoga...! KEJUJURAN KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 35
  • 36. RAGAM Dampak terhadap produktivitas dan economic loss Berdasarkan Riskesdas 2010 angka kasus baru malaria sebesar 22,9 per 1.000 penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia berpenduduk 237.641.326 jiwa, maka diperkirakan kasus baru malaria sebesar 5,4 juta. Berdasar BPS 72 % penduduk pada usia produktif (BPS, 2009), maka kehilangan kesempatan pendapatan (72 % x 5,4 juta kasus) : 3,8 juta x 5 hari tidak bekerja x Rp.50.000 (rata-rata upah harian) = Rp.950 milyard, hampir 1 triliun rupiah kesempatan pendapatan yang hilang. Ditambah biaya berobat, transportasi dan biaya perawatan termasuk penunggu kalau penderita dirawat. Malaria tropika (Plasmodium falciparum) dapat menginfeksi semua stadium eritrosit sampai 10 – 40 % eritrosit (Nugoro, 2000). Sedangkan malaria tertiana (Plasmodium vivax) dapat menginfeksi sel darah merah muda yang mencapai 2 % (Depkes RI, 2008). Dengan terinfeksi malaria akan MALARIA BERDAMPAK MULTIDIMENSIOleh DR. Lukman Hakim *) Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 proporsi malaria dibanding semua penyakit pada semua umur, menduduki tempat ke 6. Malaria sebagai penyebab kematian pada balita menduduki tempat ke 9, penyebab kematian pada usia 5 – 14 tahun menduduki tempat ke 3, penyebab kematian pada usia 15 – 44 tahun menduduki tempat ke 4 (Depkes RI, 2008). mengakibatkan anemi pada penderita, yang mempengaruhi kesehatannya dan berdampak terhadap produktivitas kerjanya. Mengapa malaria berkaitan dengan SDM di masa depan ? Infeksi Plasmodium falciparum selama kehamilan sering menyebabkan anemi maternal, aborsi, lahir mati, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan kematian maternal (Tambayong, 2000). Lebih 50 juta ibu hamil menderita malaria per tahun. Malaria dalam kehamilan di daerah endemik menyebabkan 2-15% anemia berat pada ibu, 5-14% bayi berat lahir rendah, dan 3-5% kematian neonatal (Nurdiati, 2006). Imunitas terhadap malaria timbulnya lambat, baru didapat setelah dewasa dan setelah terinfeksi parasit berulang-ulang, karena itu hanya didapat pada penduduk didaerah endemis stabil dimana hampir tiap hari terpapar dengan parasit (Nugoro, 2000). Fenomena ini menggambarkan pada daerah endemis malaria usia sekolah merupakan usia yang rentan tertular malaria. Pada saat gejala malaria muncul, dingin menggigil, demam, dan berkeringat, kemungkinan anak tersebut tidak sekolah. Apalagi malaria termasuk penyakit seasonal, karena nyamuk Anopheles sp dipengaruhi lingkungan habitatnya, akibatnya terjadinya absensi massal anak sekolah pada musim penularan malaria. Dampak terhadap Dunia Wisata Secara kumulatif (Januari – Desember) 2009, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 6,32 juta orang. Perkiraan devisa yang masuk dari wisman tahun 2009 mencapai US$.6.3 miliar (Website BPS, 2010). Kunjungan wisman ke Bali 2009 menembus angka 2,1 juta orang atau melampaui target 1,8 juta orang (www. solopos.com). Berarti per wisman rata-rata mengeluarkan dana sekitar Rp.9 juta. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa malaria di Bali dan wisman memindahkan kunjungan ke negara lain, maka : 2,1 juta EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM36
  • 37. wisman x Rp.9 juta akibatnya potensi kehilangan devisa Rp.18,9 triliun. Bandingkan APBN 2009 Sektor Kesehatan sebesar 2,8 % dari Rp.986,7 triliun yang sebesar Rp.27,6 triliun (www.inilah.com.). Jadi malaria akan berdampak terhadap penurunan devisa yang akan masuk dari wisman, apabila daerah tujuan wisata terjadi Kejadian Luar Biasa malaria. Apa yang Harus Kita Perbuat ? Berdasar SK Menkes RI No. 293/MENKES/ SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Menteri Kesehatan RI pada peringatan Hari Malaria Sedunia 25 April 2009 telah mencanangkan eliminasi malaria. Dalam SK tersebut disebutkan indikator suatu kabupaten/kota, provinsi, dan pulau dinyatakan sebagai daerah tereliminasi bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik. Pokok kegiatan untuk mencapai eliminasi meliputi penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan peningkatan sumber daya manusia. Eliminasi malaria dilaksanakan bertahap, tahun 2010 meliputi Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Pulau Bali, dan Pulau Batam. Tahun 2015 meliputi Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2020 meliputi Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Tahun 2030 meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Penutup Kesimpulannya dampak malaria beraspek luas, dari kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, sumber daya manusia, sampai sektor wisata. Untuk mengatasinya perlu kegiatan eliminasi yang terencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik. Agar mempunyai hasil optimal perlu kerjasama dengan seluruh lintas program, lintas sektor, dunia usaha, organisasi non pemerintah, sampai masyarakat itu sendiri termasuk dunia perguruan tinggi. *) Penulis, seorang Doktor dengan Disertasi“Sistem Informasi Lingkungan dalam Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Malaria”. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 37
  • 38. RAGAM D esa dan Kelurahan siaga aktif, memberikan kemudahan bagi penduduk, untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar, khususnya Poskesdes/ Pustu/sarana kesehatan lainnya. Disamping, mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungan. Sehingga masyarakat menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bersama Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal Jalil, bertatap muka dengan lebih dari 400 peserta Temu Karya Nasional dalam rangka Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MEMPERMUDAH LAYANAN KESEHATAN Agustus 2012 di Jakarta. Peserta terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Perlombaan ini untuk memilih juara Camat Lokasi Desa dan Kelurahan serta Perwakilan Pemerintah Daerah Lokasi Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam acara ini Menkes menyampaikan tentang visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di tingkat Desa dan Kelurahan dikembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM38