Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Pertemuan 6
1. Perpajakan I
Tindak pidana perpajakan
Wewenang penyidik
Sanksi dalam perpajakan
Perpajakan I
Meiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP
Trisakti School of Management
Semester ganjil 2011/2012
Meiriska 6/6/2012
2. Tindak pidana perpajakan
2
Pengertian
Suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang
perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan
Undang-undang yang berlaku. Biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukan
tanpa kekerasan, seperti: penggelapan pajak (tax fraud) , penghindaran pajak,
penipuan, pemalsuan ,dsb.
Termasuk dalam tindak pidana perpajakan ini yaitu memberikan informasi yang
tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan
menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan - keterangan yang tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam
undang-undang yang mengatur perpajakan.
Pelaku Tindak Pidana
Wajib Pajak, baik perseorangan maupun Badan.
Dalam hal Badan, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban Badan tersebut
diwakili oleh Pengurus atau Direksi. atau Wakil, Kuasa atau pegawai yang
mendapat pelimpahan wewenang.
6/6/2012
3. penyidikan
3
Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pasal 44
Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Tugas Penyidik
Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya
bukti permulaan tindak pidana perpajakan.
Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau
benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.
6/6/2012
4. Wewenang penyidik (pasal 44 ayat 2)
4
Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada angka 5
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Menghentikan penyidikan
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab.
6/6/2012
5. kegiatan penyidik
5
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang
ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP
2. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur undang-undang hukum acara pidana yang berlaku
3. Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak
berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan.
4. Apabila tersangka atau saksi atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan
wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan
disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta
bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan
5. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk
mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan
kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti
6. Apabila Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya
dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak
7. Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik
pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan
8. Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma
penyidikan yang berlaku
6/6/2012
6. Asas hukum penyidikan
6
Asas Praduga Tak Bersalah
Bahwa setiap orang yang disangka dituntut atau dihadapkan
dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap
Asas persamaan di muka hukum
Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dimuka hukum tanpa perbedaan
Asas Hak memperoleh bantuan/penasehat hukum
Bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang
perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum
yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan
pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya.
6/6/2012
7. Norma hukum penyidikan
7
Dalam melakukan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHP dan hukum
pidana yang berlaku
Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan
meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta
tanggung jawabnya
Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah
penyidikan pada saat melakukan penyidikan
Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya
berdasarkan izin tertulis dari atasannya
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan
Surat Perintah Penyidikan
Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan
Berita Acara
6/6/2012
8. Penghentian penyidikan
8
Penyidikan dihentikan dalam hal :
tidak terdapat cukup bukti
peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan
peristiwanya telah daluwarsa
tersangkanya meninggal dunia
untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan,
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permintaan (Pasal 44B ayat 1)
melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4
(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat 2).
6/6/2012
9. Sanksi perpajakan
9
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP),
sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan
dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana.
Ada 2 macam sanksi dalam perpajakan :
1. Sanksi Administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara.
Sanksi Bunga
Sanksi Denda
Sanksi Kenaikan
2. Sanksi Pidana : merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir
yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
Pidana Penjara
Pidana Kurungan
6/6/2012
10. Sanksi bunga
Masalah 10
Sanksi
Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang
utang pajak menjadi lebih besar dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT
(Pasal 8 ayat 2 UU 28/2007) berakhir s.d tanggal pembayaran karena
pembetulan SPT itu
Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
(Pasal 13 ayat 2 UU 28/2007) Masa/bagian tahun/tahun pajak s.d.
diterbitkannya SKPKB
Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa,
terutang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai
(Pasal 19 ayat 1 UU 28/2007) dengan tanggal pembayaran atau tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung
atau menunda pembayaran pajak penuh 1 (satu) bulan.
(Pasal 19 ayat 2 UU 28/2007)
6/6/2012
11. Sanksi bunga (lanjutan)
11
Masalah Sanksi
Wajib Pajak diperbolehkan menunda 2% sebulan yg dihitung dari saat berakhirnya
penyampaian SPT kewajiban menyampaikan SPT s.d tgl
(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut,
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bln.
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24
atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan
dan atau salah hitung Pajak
(Pasal 14 ayat 3 UU 28/2007)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB
(Pasal 13 ayat 5 UU 28/2007)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
pidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT
(Pasal 15 ayat 4 UU 28/2007)
6/6/2012
12. Jenis Sanksi bunga
12
1. Bunga pembayaran
Yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran
tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT dan
umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yang meliputi :
Bunga karena pembetulan SPT
Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
Bunga karena terlambat membayar
Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dengan pajak sementara.
2. Bunga penagihan
Yaitu bunga karena pembayaran pajak tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran, yang
ditagih dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Bunga penagihan
umumnya ditagih dengan STP.
3. Bunga Ketetapan
Yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak, yang
umumnya ditagih dengan SKPKB.
6/6/2012
13. Sanksi denda
Masalah 13
Sanksi
SPT tidak disampaikan atau disampaikan
melebihi batas waktu a. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan OP
(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) b. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan
c. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai d. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.
PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak
Pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP 2% dari DPP
tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap
PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai
dgn masa penerbitan Faktur Pajak.
(Pasal 14 ayat 4 UU 28/2007)
WP yang mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya sebelum dilakukan penyidikan
disertai pelunasan utang pajak 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
(Pasal 8 ayat 3 UU 28/2007)
Penghentian penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan atas permintaan Menteri 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
Keuangan untuk kepentingan penerimaan dibayar, atau yang tidak seharusnya
negara dikembalikan
(Pasal 44B UU 28/2007)
6/6/2012
14. Sanksi kenaikan
Masalah 14 Sanksi
Pajak yang kurang dibayar yang timbul 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar
sebagai akibat dari pengungkapan ketidak-
benaran pengisian Surat Pemberitahuan
(Pasal 8 ayat 5 UU 28/2007)
SPT tidak disampaikan dalam jangka 50% dari PPh yang tidak atau kurang
waktunya dan setelah ditegur tidak dibayar dalam satu Tahun Pajak
disampaikan pada waktunya 100% dari PPh yang tidak atau kurang
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dipotong atau atau kurang dipungut, tidak
atau kurang disetorkan, dan dipotong atau
dipungut teapi tidak atau kurang
disetorkan;
Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
PPnBM ternyata tidak seharusnya kurang dibayar
dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenakan tarif 0%
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007)
6/6/2012
15. Sanksi kenaikan (lanjutan)
Masalah 15 Sanksi
Kewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar
(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dalam satu Tahun Pajak
100% dari PPh yang tidak atau kurang
dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau
kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut
teapi tidak atau kurang disetorkan;
100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
kurang dibayar
Ditemukan data baru dan/atau data yang 100% dari jumlah kekurangan pajak
semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang
(Pasal 15 ayat 2 UU 28/2007)
Diterbitkan SKPKB atas Keputusan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pajak
(Pasal 17C ayat 5 UU 28/2007)
6/6/2012
16. Sanksi pidana (pasal 39 KUP)
16
Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok
Wajib Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap;
d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-
olah benar
f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan
buku, catatan dan dokumen lainnya
g. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain.
h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling
sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan lagi
tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
6/6/2012
17. Sanksi pidana (lanjutan)
17
Pasal 39 ayat 3
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam
rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikut 2 kali dan
paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib
Pajak
Pasal 41 ayat 2
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan
tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp50.000.000
Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 75.000.000,00 .
Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.
6/6/2012
18. Pidana kurungan
18
Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama
kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3
bulan atau paling lama 1 tahun.
Pasal 41 ayat 1
Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp 25.000.000
Pasal 41 A
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang
diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau
bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp 25.000.000
6/6/2012
19. Pidana kurungan (lanjutan)
19
Pasal 41
1.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2.Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat
dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000
3.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta
oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000
4.Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan
sehingga menumbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000
6/6/2012
20. Daluwarsa tindak pidana perpajakan
20
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu
lima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya
Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut
Hukum, dan Hakim.
6/6/2012
21. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
21
Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harus
memenuhi syarat-syarat sbb :
•Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas
dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya
•disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi
tersebut
•tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan
Pajak kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak
yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak,
suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan
Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminstrasi dikeluarkan oleh Dirjen
Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu
ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.
Terhadap keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat
diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak
6/6/2012