Profil Vonny Diananto yang menunjukkan pengalaman kerjanya di PT. KEI/MKI dan PT. Toshiba CPI sejak 1991, pengalaman organisasinya di berbagai organisasi serikat pekerja sejak 1992, serta jabatannya saat ini sebagai Wakil Presiden DPP FSPMI."
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
8 hak pekerja
1.
2. Nama : Vonny Diananto
Tempat / tgl Lahir : Jakarta / 8 Jan 1968
Pengalaman Kerja :
1991 ~ 1997 : PT. KEI / MKI
1997 ~ sekarang : PT. Toshiba CPI
Pengalaman Organisasi :
1992 ~ 1997 : Sekretaris PUK PT. KEI/MKI
2000 ~ sekarang : Sekretaris PUK PT. Toshiba CPI
1993 ~ 1995 : Sekretaris PC LEM SPSI Bekasi
1995 ~ 1999 : Wakil Ketua PC LEM SPSI Bekasi
1999 ~ 2001 : Wakil Sekjen DPP SPMI
Sekretaris PP Logam SPMI
2001 ~ sekarang : Wakil Presiden DPP FSPMI
Lain-lain : email vonny.diananto@tjp.toshiba.co.jp
Ph : (021) 8660 1781 …. Rumah (0815) 8932116 …. HP
(021) 8970462 Ext 410 …. Kerja
3. Dasar Hukum Serikat Pekerja
UUD 1945 Pasal 27 dan 28
UU No. 18 tahun 1956 (Ratifikasi ILO
No. 98 tentang hak berorganisasi dan
berunding )
Keppres no 83/1998. (Ratifikasi ILO
No. 87).
UU No. 13 tahun 2003
UU No. 21 tahun 2000
tentang Serikat Pekerja
4. UU
21/2000
Pasal 5 ,9 & 15.
Setiap pekerja berhak membentuk dan jadi anggota
serikat pekerja.
Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
orang pekerja.
Serikat pekerja federasi dan konfederasi dibentuk atas
dasar kehendak bebas tanpa tekanan atau campur
tangan pengusaha,pemerintah,parpol atau pihak
manapun.
Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari
satu serikat pekerja di satu perusahaan.
5. UU
Pasal 25. 21/2000
Serikat pekerja,federasi dan konfederasi yang sudah
punya nomor bukti pencatatan berhak :
A.Membuat perjanjian kerja dengan pengusaha.
B.Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan
industrial.
C.Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan.
D.Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan.
E.Melakukan kegiatan lain dibidang ketenaga kerjaan
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
6. UU 21/2000
Pasal 28 UU 21/2000
Siapapun dilarang untuk menghalang-menghalangi atau memaksa
pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota
atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan
kegiatan SP/SB dengan cara :
1. PHK, Skorsing, Demosi, Mutasi
2. Upah dipotong
3. Intimidasi
4. Kampanye anti SP/SB
Pasal 43 UU 21/2000
Barang siapa yang menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.
500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat diatas merupakan tindak pidana
kejahatan.
7. Berdiri : 7 Februari 1999.
Afiliasi
• Nasional : KSPI ( Kongres Serikat Pekerja
Indonesia )
• International : IMF (International Metal Workers
Federation)
Sekretariat :
• Jl Raya Pondok Gede No. 5 Dukuh Jakarta 13550.
Telp/Fax : 80885358 (DPP FSPMI)
• Kompleks Bekasi Plaza Blok B17. Jln Ir H Juanda
Bekasi Telp/Fax : 8803099 (PC Bekasi)
9. - Cabang ;
DATA ANGGOTA
PUK Pria Wanita Total PUK Pria Wanita Total
- Jakarta Utara 4 435 27 462 3 400 27 427
*Jakarta Pus at 1 42 0 42 1 42 0 42
*Jakarta Barat 1 34 0 34 1 34 0 34
- Jakarta Tim ur 17 10764 1733 12497 17 9479 1119 10598
*Jakarta Selatan 1 60 0 60 2 113 15 128
- Bekas i 79 22040 16082 38122 86 22150 16102 38252
- Karawang 6 1292 17 1309 9 5790 1045 6835
- Depok 1 1380 4635 6015 1 1380 4635 6015
- Bogor 10 3331 1816 5147 12 3371 1816 5187
- Bandung / Cim ahi 12 1922 118 2040 9 1379 68 1447
- Tangerang 11 3479 113 3592 15 3774 124 3898
- Serang 7 558 353 911 8 975 360 1335
- Cilegon 16 1907 49 1956 17 1969 49 2018
- Sidoarjo 5 2998 705 3703 4 1498 43 1541
- Surabaya 1 47 0 47 1 47 0 47
- Mojokerto 4 543 289 832 3 193 89 282
- Bandar Lam pung 14 988 1364 2352 14 988 1364 2352
- Batam 5 232 709 941 13 1367 3093 4460
- Makas ar 3 198 9 207 3 198 9 207
- Gorontalo 0 0 0 0 2 97 3 100
Total Anggota 198 52250 28019 80269 221 55244 29961 85205
K W T 14368 K W T 15163
94637 1 00368
10. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA
HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3
HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH
HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU
KERJA, ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR
HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN
HAK PEKERJA UNTUK MOGOK
HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA
HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI
TINDAKAN PHK
11. JamSos dan K3 Upah
Hubungan
Kerja Istirahat
8 Hak Dasar Pekerja
PKB PHK
Mogok Wanita
12. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA
Memiliki kebebasan memilih dan
atau pindah pekerjaan sesuai dengan
bakat dan kemampuannya
Berhak mendapatkan
perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan yang
sesuai dengan martabat manusia dan
moral agama
Berhak mendirikan dan menjadi
anggota Serikat Pekerja, yang
pembentukannya dilakukan secara
demokratis
13. HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3
Berhak mendapatkan jaminan sosial bagi
diri dan keluarganya berupa :
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Kematian
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Berhak menolak pekerjaan yang berbahaya
Berhak meminta dilaksanakannya semua
syarat K3
14. HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH
Berhak atas upah yang sama antara pekerja laki-laki
dan perempuan
Mendapat tambahan upah bila pengusaha
terlambat membayar upah sebesar 5 % per hari
Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban
agama, maksimum 3 bulan
Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban
negara
Tetap menerima upah selama sakit, melaksanakan
perkawinan sendiri atau anak dan hal lain yang diatur
dalam Undang-Undang
Tetap menerima upah walau tidak bekerja karena
kesalahan pengusaha
Upah merupakan utang bila pengusaha pailit
15. HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA,
ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR
Tidak boleh melaksanakan pekerjaan lebih
dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu
Istirahat minimum 30 menit setelah bekerja
4 jam
Pekerja tidak boleh diwajibkan lembur
Mendapatkan cuti setelah bekerja 12 bulan
16. HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN
Pekerja secara bersama-sama atau secara
perwakilan berhak membuat perjanjian
perburuhan (PKB)
17. HAK PEKERJA UNTUK MOGOK
Pekerja yang karena sedang mengalami
Perselisihan Perburuhan dapat melakukan
mogok
18. HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA
Hari pertama dan kedua haid tidak boleh diwajibkan bekerja
PHK tidak diperbolehkan karena pekerja wanita yang hamil,
menikah atau melahirkan
Pekerja wanita tidak boleh melaksanakan pekerjaan pada
malam hari kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat, jenis,
tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita
Dalam keadaan hamil, pekerja wanita berhak mendapatkan
cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan
Pekerja wanita tidak boleh dipekerjakan dalam tambang
atau tempat yang berbahaya
Pekerja wanita mempunyai hak yang sama dengan pekerja
pria
Buruh wanita yang hamil dan berusia dibawah 18 tahun
dilarang bekerja pada malam hari
19. HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN
DARI TINDAKAN PHK
Pekerja tidak dapat di PHK karena :
- sakit
- memenuhi kewajiban negara
- menjalankan perintah yang diwajibkan oleh agama
- keanggotaan Serikat Pekerja
- disebabkan Suku, Agama, Faham, Aliran, Golongan atau
jenis kelamin
Pekerja hanya dapat di PHK bila ada ijin dari P4D/P4P
Selama ijin PHK belum ada pengusaha harus mempekerjakan
dan membayar upah
PHK tanpa ijin batal demi hukum
PHK dilarang karena perbedaan SUKU, AGAMA, BANGSA dan
GOLONGAN
20. SATU TEKAD KEMAUAN MEMBARA
MEMBANGUN SARANA PERJUANGAN
DENGAN SATU TUJUAN UTAMA
PERJUANGKAN HIDUP SEJAHTERA
FEDERASI SERIKAT PEKERJA
METAL INDONESIA
BERLANDASKAN PANCASILA
KOBARKAN SEMANGAT REFORMASI
JANJI KAMI LAKSANAKAN
KEWAJIBAN BERKARYA
PERSEMBAHKAN UNTUK SESAMA
RAKYAT DAN NEGARA
MAJULAH TERUS MAJU
CITA BAHAGIA
MAJULAH TERUS MAJU
SPMI JAYA
Notas del editor
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.
Lembaga Perundingan : Memperbaiki/meningkatkan Persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja Meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial untuk mencapai keharmonisan yang menjamin kesejahteraan kaum pekerja dan pertumbuhan ekonomi perusahaan dan negara Membuka kesempatan kaum pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja yang bermanfaat bagi dirinya dan perusahaan Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan perusahaan Lembaga Sosial : Aktivitas dalam menyediakan berbagai macam pelayanan kepada anggota seperti : Pendidikan, Bantuan Keuangan, Usaha Koperasi serta kegiatan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan taraf hidup.