Kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pemegang izin pertambangan masih rendah, dengan hanya 40% yang memenuhi kewajiban tersebut. Rendahnya kepatuhan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar dalam bentuk biaya reklamasi tambang yang ditinggalkan. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pertambangan perlu ditingkatkan.

1. November 2018
1 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
HTTPS://PWYP-INDONESIA.ORG
PolicyBrief
Daftar isi
• Temuan-temuan
• Rekomendasi
• Pendahuluan
• Kepatuhan Penempatan Dana
Jaminan Reklamasi Rendah
• Penempatan Dana Jaminan
Reklamasi dan Potensi
Kerugian Negara
• Regulasi dan Penegakan
Hukum yang Belum Berjalan
Efektif
• Data dan Administrasi
Penempatan Dana Jaminan
• Koordinasi antara Pusat dan
Provinsi dalam Pencairan
Dana Jaminan
• Lemahnya Fungsi Pengawasan
Akibat Keterbatasan Kapasitas
Inspektur Tambang
• Daftar Pustaka
Tercatat sebanyak 60%
atau 1.569 dari 2.579
pemegang IUP PMDN
yang tidak menempatkan
dana jaminan reklamasi
(Ditjen Minerba, Juli
2018)
Temuan-temuan
1. Tercatat sebanyak 60% atau 1.569 dari 2.579 pemegang IUP PMDN yang
tidak menempatkan dana jaminan reklamasi (Ditjen Minerba, Juli 2018).
2. Kapasitas tenaga pengawas masih minim dalam hal pelaksanaan reklamasi
dan pascatambang. Dari 7.464 jumlah IUP yang ada, hanya terdapat 260
inspektur tambang saja. Adanya keterbatasan dan kendala dalam mengelola
anggaran untuk inspektur tambang dalam menunjang pelaksanaan fungsi
pengawasan kegiatan tambang. Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan
reklamasi dan pascatambang sulit terlaksana.
3. Rendahnya kepatuhan penempatan dana reklamasi dan pascatambang
berpotensi menimbulkan beban anggaran negara, yang jika berlarut-larut
justru dapat mengarah pada kerugian keuangan negara.
4. Proses koordinasi dalam peralihan dari Kabupaten/Kota mengalami sejumlah
kendala, baik dalam serah terima dokumen otentik maupun dalam hal
pencairan dana dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
5. Penindakan terhadap pelanggaran kewajiban penempatan jaminan reklamasi
dan pascatambang masih lemah. Penerapan sanksi, baik secara administratif
maupun pidana belum diterapkan secara tegas dan efektif terhadap pemegang
IUP yang belum memenuhi persyaratan reklamasi dan pascatambang.
Rekomendasi
1. Melakukan pembenahan dalam aspek perizinan melalui penegakan standar
regulasi yang berlaku secara tegas.
2. Melakukan penertiban secara tegas terhadap IUP yang belum menempatkan
dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang diikuti dengan penegakan
hukum yang efektif dan berkelanjutan.
3. Peningkatan jumlah inspektur tambang agar lebih memadai dalam
melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.
4. Mempercepat proses pemindahan dana jaminan reklamasi dan pascatambang
dari kabupaten/kota, agar pencairan dana reklamasi dan pascatambang dapat
segera dilakukan.
Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan
Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia
Oleh: Andri Prasetiyo, Liza Mashita Ramadhania
Pereview: Maryati Abdullah
“

2. 2 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Pendahuluan
Aktivitas pertambangan dapat menjadi ancaman besar
bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan
kegiatan pertambangan dapat mengubah topografi
lahan dan meninggalkan dampak berupa lubang-lubang
tambang. Untuk mengembalikan fungsi lahan dan
ekosistem lingkungan, pelaku usaha pun diwajibkan untuk
melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.
Reklamasi dan pascatambang diwajibkan dan menjadi satu
kesatuan rangkaian kegiatan pertambangan sebagai wujud
daripelaksanaanprinsipdanstandarpraktikpertambangan
yang baik (good mining practices).
Reklamasi dan pascatambang harus direncanakan sebe-
lum melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk di
dalamnya adalah menempatkan (mengalokasikan) dana
jaminan reklamasi dan pascatambang, melalui rekening
bersama antara pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pem-
beri izin (baik pusat maupun daerah). Penempatan dana
jaminan reklamasi dan pascatambang ini berfungsi sebagai
wujud tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk
mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan, baik
dari kegiatan eksplorasi, operasi produksi, maupun fase
pascatambang.
Hingga saat ini, implementasi tersebut pada faktanya se-
ringkali jauh dari harapan, masih banyak lubang tambang
di wilayah Indonesia yang belum dipulihkan kembali.
Perubahan rona lingkungan yang rusak akibat aktivitas
tambang masih meninggalkan segelintir permasalahan.
Sebagai contoh, aktivitas tambang telah mengakibatkan
degradasi dan alih fungsi lahan sekitar 100.000 hektar
(Mongabay, Juni 2018). Sementara itu, banjir dan keru-
sakan sistem perairan melanda beberapa desa di Samarin-
da, Kalimantan Timur akibat abai dengan reklamasi dan
pascatambang. Hampir sebagian izin-izin tambang di Sa-
marinda berada di dekat daerah permukiman, dan tidak
jarang penduduk mengeluhkan banjir dan polusi di sekitar
permukiman.
Terlebih lagi, banyak lubang-lubang bekas tambang (baik
pada fase pascatambang maupun masih fase produksi) di-
biarkan begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan hingga la-
poran ini disusun, lubang tambang batubara di Kalimantan
Timur tercatat telah menelan korban sebanyak 31 orang
yang bermukim di sekitar area pertambangan. Bertambah-
nya angka kematian ini mencerminkan bahwa, berbagai
pihak – baik pelaku usaha maupun Pemerintah cenderung
berlepas tangan atas situasi yang terjadi. Korban jiwa dan
kerugian ekonomi maupun sosial hanya sekedar diselesai-
kan lewat mediasi semata, tanpa adanya penegakan hu-
kum, apalagi belum terlihat hasil yang signifikan dari sisi
perbaikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatam-
bang di sektor ini.
Oleh karenanya, pengelolaan pertambangan yang menge-
depankan prinsip-prinsip berkelanjutan mutlak untuk di-
laksanakan agar aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur di dalam
Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2018 ten-
tang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana
di dalamnya mengatur mengenai prasyarat penempatan
dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian
dari permohonan izin usaha pertambangan (IUP). Mes-
ki kenyataannya regulasi tersebut belum berjalan dengan
maksimal, melihat fakta bahwa masih rendahnya kepatuh-
an pemegang IUP dalam menempatkan dana jaminan re-
klamasi dan pascatambang (Korsup Minerba KPK, 2014).
Hal ini membuat upaya pemulihan lahan bekas tambang
menjadi sulit terealisasi, hingga menimbulkan dampak se-
rius terhadap aspek lingkungan dan sosial.
Policy brief ini menguraikan beberapa persoalan terkait
penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang,
baik dari sisi kepatuhan, kelemahan proses, pencairan,
maupun aspek koordinasi antar pemerintah pusat dan
daerah. Catatan kebijakan ini juga mendeskripsikan
dampak dari tidak dipatuhinya atau tidak diatasinya
persoalan-persoalan yang menyangkut penempatan
dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Catatan ini
juga merekomendasikan beberapa hal untuk dijadikan
pertimbangan, baik dalam aspek kebijakan maupun
dalam langkah-langkah kelembagaan dan koordinasi guna
memperbaiki tata kelola pertambangan secara menyeluruh.

3. 3 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Rendah
Kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) masih sangat rendah. Sebagai gambaran, hingga Juni 2018, dari total 2.579 IUP yang tercatat
di 33 Provinsi, masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh terhadap kewajiban penempatan dana jaminan
reklamasi, atau sekitar 60% dari total IUP yang ada. Ini menandakan bahwa kepatuhan akan jaminan reklamasi
masih rendah, yakni baru 1.010 dari 2.579 IUP yang menempatkan dana jaminan (Ditjen Minerba, Juli 2018).
Tabel 1
IUP yang Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi
Provinsi
Jumlah IUP yang Belum
Memenuhi Kewajiban
Jaminan Reklamasi
Aceh 13
Banten 4
Bengkulu 9
DI Yogyakarta 1
Gorontalo 14
Jambi 40
Jawa Barat 27
Jawa Tengah 4
Jawa Timur 4
Kalimanan Barat 75
Kalimantan Selatan 62
Kalimantan Tengah 118
Kalimantan Timur 147
Kalimantan Utara 10
Bangka Belitung 337
Kepulauan Riau 27
lampung 13
Provinsi
Jumlah IUP yang Belum
Memenuhi Kewajiban
Jaminan Reklamasi
Maluku 6
Maluku Utara 103
Nusa Tenggara Barat 16
Nusa Tenggara
Timur
85
Papua 17
Papua Barat 15
Riau 13
Sulawesi Barat 3
Sulawesi Selatan 29
Sulawesi Tengah 102
Sulawesi Tenggara 176
Sulawesi Utara 8
Sulawesi Barat 40
Sumatera Selatan -
Bengkulu
1
Sumatera Utara 6
Total 1525
Sumber: Kementerian ESDM, 2018 (diolah)
Pada prinsipnya, persoalan ini menunjukkan bahwasanya
aspek tata kelola pertambangan menghadapi masalah
serius, yang akan berdampak pada kondisi lingkungan
dan sosial. Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan
dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang
adalah potret buruknya proses perizinan dan lemahnya
sistem pengawasan. Hal tersebut membuat perusahaan
yang secara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar
kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan
mendapatkan izin, bahkan terus leluasa menjalankan
kegiatan operasinya. Padahal, tidak adanya penempatan
reklamasi dan pascatambang sejatinya membuat IUP
tersebut berstatus Non Clean and Clear (CNC), yang
otomatis kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada
status CNC diperolehnya atau justru IUP tersebut harus
dicabut.

4. 4 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Potensi Kerugian Negara
Dirjen Minerba ESDM (Juli, 2018) mencatat terdapat
hampir 8 juta hektar lubang tambang yang belum
direklamasi dan ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan
potensi kerugian negara yang besar. Sebagai contoh,
temuan kerugian negara akibat sektor tambang di
Kalimantan Utara diduga mencapai 201 miliar rupiah
akibat 45 perusahaan yang belum menyetor jaminan
pascatambang (Tribun Kaltim, Maret 2018). Tidak hanya
itu, 45 perusahaan tersebut juga menunggak kewajiban
pembayaran PNBP. Kondisi ini juga ditemukan di Aceh,
dimana sekitar 4 hektar lubang tambang di kawasan
Kabupaten Nagan Raya tidak direklamasi sejak tahun
2012 (Tribun Aceh, Juli 2018).
Potensi kerugian negara akibat lemahnya penempatan
dana jaminan reklamasi dan pascatambang juga digam-
barkan melalui Laporan Rekonsiliasi EITI 2015. Bahwa
EITI Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk turut
melaporkan data dana reklamasi dan pascatambang seba-
gai salah satu komponen informasi finansial perusahaan.
Akan tetapi, faktanya dari 123 perusahaan minerba yang
masuk cakupan rekonsiliasi tahun 2015, hanya terdapat
38 perusahaan yang menyampaikan pembayaran jaminan
reklamasi dan 11 perusahaan untuk pembayaran jaminan
pascatambang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha
masih enggan dalam membuka informasi mengenai pe-
nempatan jaminan reklamasi dan pascatambang.
Gambar 1
Ketentuan Penempatan Jaminan Reklamasi
Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018
(PWYP, 2018)
Tabel 2
Rangkuman Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015
Bentuk Dana Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan)
Jaminan Reklamasi 389,432 61,584
Dana Pascatambang 49,837 12,710
TOTAL 439,269 74,294
Sumber: EITI Indonesia 2015 (diolah)
Contoh-contoh persoalan tersebut ditenggarai sebagai permasalahan yang timbul akibat tidak adanya penempatan dana
jaminan reklamasi dan pascatambang yang telah merugikan keselamatan masyarakat sekitar, termasuk merugikan kegiat-
an ekonomi di sekitarnya seperti aktivitas pertanian dan peternakan. Dengan demikian, anggaran negara untuk mengatasi
dampak sosial dan lingkungan akibat dari tidak adanya dana reklamasi dan pascatambang yang ditempatkan, secara tidak
langsung akan dapat membebani dan bahkan merugikan negara.

5. 5 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Gambar 2
Ketentuan Penempatan Jaminan Pascatambang
Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 (PWYP, 2018)
Regulasi dan Penegakan Hukum yang Belum Berjalan Efektif
Permasalahan lainnya terkait kewajiban reklamasi dan
pascatambangadalahregulasiyangmasihbelumditegakkan
secara maksimal. Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun
2010 telah memandatkan baik Kementerian ESDM maupun
Pemerintah Daerah dalam mengawasi kegiatan reklamasi
dan pascatambang, salah satunya dengan memberikan
sanksi kepada pelaku usaha tambang yang melakukan
pelanggaran. Faktanya, Kementerian ESDM melalui Dirjen
Minerba telah menerapkan sanksi administrasi kepada
seluruh perusahaan yang belum menempatkan jaminan
reklamasi untuk segera melaksanakan kewajibannya,
dimulai dari tahap peringatan tertulis secara berturut-turut
hingga tahap penghentian sementara. Akan tetapi, sejak
diterbitkannya surat peringatan oleh Dirjen Minerba atas
penerapan sanksi ini masih belum terlihat efektif.
Sejak diterbitkannya Surat No 1186/30/DJB/2017 oleh Dir-
jen Minerba yang telah mengarahkan Pemerintah Daerah
untuk segera memberikan sanksi penghentian sementara
kepada pelaku usaha yang tidak patuh terhadap kewajiban
reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi, penindaklanjut-
an atas sanksi ini masih lambat dilakukan di tiap daerah.
Bahkan sanksi ini justru tidak mampu meningkatkan ting-
kat kepatuhan atas kewajiban penempatan jaminan rekla-
masi sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis pertama
pada bulan April 2015.
Surat Dirjen Minerba tersebut juga mewajibkan Peme-
rintah Daerah untuk melapor pemegang IUP yang belum
menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca-
tambang serta menindaklanjutinya sebelum tanggal 10 Ok-
tober 2015. Nyatanya, berdasarkan Surat Dirjen Minerba
per tanggal 23 Januari 2018 menunjukkan masih terdapat
14 (empat belas) Provinsi di Indonesia yang belum menin-
daklanjuti sanksi penghentian sementara. Angka tersebut
menggambarkan bahwa konsolidasi antara ESDM dan
Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti sanksi
penghentian sementara masih lambat dan belum efektif.
Bahwa sejak penerbitan Surat Peringatan Pertama tahun
2015, terdapat 8,166 jumlah IUP yang permasalahannya
perlu segera dituntaskan. Terlebih lagi bahwa masih terda-
pat 5 (lima) provinsi yang sama sekali tidak memiliki data
terkait dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang di-
tampung oleh pemerintah daerah (Minerba, Juni 2018). Pe-
nyelesaian masalah yang berlarut-larut ini perlu dimaknai
bahwa sudah seharusnya pemerintah segera menindaklan-
juti penerapan sanksi pencabutan IUP bagi pelaku usaha
yang tidak segera menempatkan jaminan reklamasi dan
pascatambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM
Nomor 26 Tahun 2018.

6. 6 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Tidak hanya itu, Pemerintah juga menyusun sejumlah re-
komendasi terhadap provinsi-provinsi yang masih belum
menyampaikan data penempatan jaminan reklamasi dan
pascatambang. Ditjen Minerba telah melakukan koordi-
nasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
di Palangkaraya, Palu, dan Pekanbaru, dan telah mengha-
silkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk mener-
tibkan provinsi yang masih bermasalah dengan kewajiban
reklamasi dan pascatambangnya. Rekomendasi tersebut
antara lain seperti:
a. Membentuk Tim Terpadu/Satgas di masing-masing
Provinsi, dengan anggaran dibebankan pada APBD
masing-masing Provinsi;
b. penindakan hukum secara tegas khususnya untuk
penambangan tanpa izin;
c. untuk perusahaan komunitas batuan agar
diprioritaskan untuk memenuhi jaminan
pascatambang karena waktu berlakunya singkat; dan
d. pendataan IUP agar dilaksanakan secara lebih rinci
untuk mensinkronkan data di pemerintah pusat dan
daerah.
Persoalan reklamasi ini juga perlu diperhatikan lebih dari
sekedar pelanggaran administrasi. Melakukan kegiatan
tambang tanpa melaksanakan kewajiban pemulihan
lahan yang terganggu pun memiliki dampak kerugian
yang melampaui persoalan tata kelola perizinan, namun
juga dari berbagai aspek, termasuk lingkungan dan
sosial ekonomi. Rendahnya kepatuhan dan ketertiban
pelaku usaha terhadap kewajiban jaminan reklamasi
dan pascatambang mengindikasikan bahwa penegakan
hukum melalui sanksi administratif belum cukup.
Ketentuan mengenai kewajiban jaminan reklamasi dan
pascatambang belum mampu mengakomodir penegakan
hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi
dan pascatambang, sehingga penegakan hukum atas
kewajiban juga perlu diproses melalui tindak pidana
korporasi. UU Minerba tidak mengakomodir ketentuan
pidana untuk pelaku perusak lingkungan, namun sesuai
dengan makna pertanggungjawaban dari prinsip strict
liability, bahwa sudah sepatutnya pelaku usaha yang
menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab
memulihkan sebagaimana fungsi nya. Dengan demikian,
pemerintah juga perlu menggunakan fungsi pidana
sebagai sarana untuk menegakkan hukum.
Data dan Administrasi Penempatan Dana Jaminan
Perlu adanya evaluasi terhadap pengawasan kepatuhan
penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
Kendala lainnya dalam sistem pengawasan ini adalah
penempatanjaminanreklamasidanjaminanpascatambang
masih dilakukan secara manual dengan personil yang
terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit
untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data-
data yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi.
Masalah data penempatan jaminan reklamasi dan pas-
catambang juga masih menjadi persoalan utama dalam
memperbaiki sistem reklamasi dan pascatambang. Belum
ada sistem pengawasan yang terintegrasi secara online
antara ESDM Pusat dan Dinas ESDM Provinsi untuk me-
mantau penempatan jaminan reklamasi dan/atau jaminan
pascatambang. Pemantauan tetap dilakukan secara man-
diri oleh masing-masing Dinas ESDM, sedangkan status
penempatannya dilaporkan kepada Ditjen Minerba mela-
lui penyampaian data melalui surat dan/atau penyerahan
data secara langsung pada saat supervisi. Terhadap hal
tersebut, Ditjen Minerba berupaya mengembangkan suatu
sistem pelaporan secara berkala untuk kemudahan peng-
awasan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatam-
bang yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dalam
rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri
ESDM Nomor 26 tahun 2018.
Serah terima data dan dokumen mengenai penempatan
dana jaminan ini juga menjadi salah satu topik dan
permasalahan yang hangat dalam proses penyerahan/

7. 7 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Koordinasi antara Pusat dan Provinsi dalam Pencairan Dana Jaminan
Disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 membawa implikasi
dalam sektor pertambangan. Keberadaan UU tentang
Pemerintah Daerah tersebut mengamanatkan adanya
pelimpahan izin tambang dari bupati kepada gubernur.
Akibatnya, kini kewenangan pemberian IUP secara
mendasar sangat bertumpu pada peranan Pemerintah
Provinsi. Hal tersebut selanjutnya diikuti pula dengan
proses pelimpahan personil, pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen (P3D) perizinan pertambangan
dari Kabupaten ke Provinsi.
Peralihan kewenangan tersebut di satu sisi dianggap se-
bagai momentum yang tepat karena bersamaan dengan
proses penertiban yang sedang dilakukan melalui koordi-
nasi dan supervisi KPK bersama Kementerian, Lembaga
serta Pemerintah Daerah terkait. Peletakan kewenangan di
tingkat Provinsi dianggap dapat memperpendek rentang
koordinasi. Hal tersebut juga harapannya dapat mengen-
dalikan jumlah izin yang selama ini sudah melebihi dari
kapasitas Pemerintah untuk mengawasinya. Meski di sisi
lain, motif perburuan rente antara perizinan dan pemilih-
an kepala daerah belum tentu dapat teratasi dengan baik.
Selain itu, daerah juga seringkali tidak memiliki data yang
jelas mengenai rekapitulasi pencatatan dan pos penempat-
an dana (EITI Indonesia, 2016). Menurut laporan konsili-
asi EITI Indonesia 2015, bahwa besaran total angka nasio-
nal dana jaminan reklamasi yang disetor baik oleh Dirjen
Minerba maupun Pemda tidak dipublikasi. Akibatnya,
data dana jaminan reklamasi dan pascatambang di daerah
menjadi sulit untuk diperinci. Persoalan ini makin pelik
lantaran pemerintah daerah sulit pula untuk menelusuri
secara pasti soal keberadaan dana tersebut1
. Pada kasus
ini, tidak sedikit dana yang disinyalir keberadaannya ter-
sebar di rekening-rekening pihak swasta atau bahkan atas
nama pribadi di luar rekening pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut, upaya verifikasi dan rekonsili-
asi antara pusat dan daerah jelas merupakan sebuah keha-
rusan. Upaya verifikasi dan rekonsiliasi ini penting untuk
segera dilakukan oleh pemerintah dan dipastikan pro-
sesnya agar tidak berlarut-larut sehingga dapat membu-
at proses transisi ini menjadi lebih lama. Jika tidak, maka
kondisi tersebut akan berdampak serius ke dalam berbagai
aspek lain dalam ruang lingkup tata kelola pertambangan.
Sebagai gambaran, saat ini terjadi permasalahan berkaitan
dengan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang
masih menyangkut di Bank. Pihak Bank (dimana dana
tersebut ditempatkan) enggan untuk mencairkan atau me-
mindahkan dana jaminan tersebut. Hal ini terjadi karena
belum jelasnya mekanisme pencairan dan pemindahan.
Tidak hanya itu, alasan lainnya adalah tidak adanya do-
kumen rencana reklamasi sebagai rujukan untuk proses
pemindahan dana.
Terhambatnya proses peralihan wewenang secara serius
memang berakibat pula pada aspek dana jaminan rekla-
masi dan pasca-tambang. Hingga saat ini dana jaminan
reklamasi dan pasca-tambang masih banyak yang belum
dialihkan dari Kabupaten/Kota ke atas nama Provinsi. Hal
ini menyebabkan terjadinya masalah dalam sejumlah as-
pek mendasar misalnya: menyulitkan upaya verifikasi dan
monitoring IUP yang telah melakukan penempatan dana,
hingga nantinya dapat menyulitkan proses pencairan dana
pada saat IUP telah memasuki fase reklamasi maupun fase
pascatambang.
1 Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menurut penelusuran KPK pada 2017 ditemukan bahwa dari 517 Miliar yang seharusnya diterima daerah, hanya 19,9 Miliar
yang disetorkan. Sisa 497,1 Miliar tidak diketahui keberadaannya.
pelimpahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana
serta dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
dalam proses transisi pelaksanaan Undang-Undang Pemda
No.23 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi antara lain, di
beberapa daerah terjadi serah terima rekap data secara
agregat, namun tidak terjadi serah terima dokumen,
akibatnya saat pertambangan memasuki fase reklamasi
dan/atau pascatambang, dana yang ditempatkan tersebut
tidak dapat digunakan. Atau jika dapat digunakan, namun
proses pencairannya memakan waktu karna memerlukan
persetujuan dari pejabat yang tercatat sebelumnya sebagai
pemegang rekening Bank dalam Joint Account.

8. 8 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Lemahnya Fungsi Pengawasan Akibat Keterbatasan Kapasitas Inspektur Tambang
Kepatuhan reklamasi dan pertambangan sejatinya dapat
ditingkatkan dengan memberdayakan kapasitas inspektur
tambang dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
sebagai pelaksana fungsi pengawasan. Tugas dari inspektur
tambang diantaranya adalah pengawasan dari segi
administrasi dan inspeksi lapangan terhadap pengelolaan
lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang. Akan
tetapi, kesiapan tenaga pengawas pada nyatanya masih
belum memadai. Dari 7.464 jumlah IUP yang ada, hanya
terdapat 260 inspektur tambang (Ditjen Minerba, Oktober
2018). Sebagai contoh, jumlah inspektur tambang di
Kalimantan Timur hanya berjumlah 38 orang untuk
mengawasi 1.010 IUP (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Timur, Agustus 2018). Sehingga hal ini menunjukkan
bahwa jumlah perizinan yang diawasi tidak sebanding
dengan jumlah tenaga pengawas yang ada.
Gambar 3
Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 (PWYP Indonesia, 2018)
Tidak hanya itu, pencairan dana reklamasi di daerah juga
menjadi kendala dalam pelaksanaan reklamasi dan pas-
catambang. Sebagai contoh yang dikeluhkan oleh Dinas
ESDM Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya dalam me-
laksanakan pencairan dana reklamasi dan pascatambang
yang penempatannya sebelum pemberlakuan Permen No-
mor 26 Tahun 2018, dana jaminan reklamasi dan pasca-
tambang masih menggunakan bank garansi, dimana hal
tersebut dianggap sulit untuk dicairkan.
Permasalahan yang sama ditemukan di Provinsi Kepulau-
an Riau, bahwa terdapat dana reklamasi dan pascatam-
bang yang masih mengendap di tingkat kabupaten (Tribun
Batam, Juni 2018). Dalam temuan KPK bahwa terdapat Rp
233 miliar lebih dana pascatambang yang mengendap di
beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dimana
dana tersebut pasalnya diputar dan digunakan sebagai
modal oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu,
KPK dalam rapat korsup menginstruksikan bahwa dana
tersebut harus dipindahkan paling lambat akhir tahun
2018 ini. Sementara itu, Menteri telah menginstruksikan
bahwa seluruh dana jaminan reklamasi yang tersimpan
di bank milik pemeirntah daerah wajib dialihkan ke bank
milik pemerintah (BPK Provinsi Riau, Maret 2018).

9. 9 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Gambar 3
Tugas dan Wewenang Inspektur Tambang
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2018
Keterbatasan jumlah inspektur tambang juga disebabkan
oleh adanya perpindahan pengelolaan inspektur tambang
dari daerah ke pusat berdasarkan UU No 23 tahun 2014.
Banyak ditemukan permasalahan di daerah bahwa dana
untuk pengawasan pertambangan yang sudah dianggar-
kan oleh Pemerintah Provinsi tidak bisa digunakan untuk
pengoperasian inspektur tambang. Hal ini dikarenakan
fungsi pengawasan telah dialihkan ke pusat, sehingga da-
erah tidak memiliki anggaran operasional untuk melaku-
kan pengawasan. Peralihan kewenangan ini menyebabkan
pengawasan di daerah secara hukum tidak bisa bertindak
secara tegas. Bahkan, banyak inspektur tambang mengaju-
kan peralihan untuk menjadi pegawai struktural (di ban-
ding fungsional) karena ketidakjelasan fungsi, anggaran,
dan koordinasi tersebut. Sehingga, hal tersebut tentunya
dapat mengakibatkan pengawasan di daerah menjadi le-
mah.
Jumlah dan kualitas inspektur tambang juga mempenga-
ruhi aspek pengawasan yang lain. Selain pengawasan seca-
ra administratif, inspektur tambang juga bertanggung ja-
wab untuk mengawasi keselamatan lingkungan di wilayah
tambang. Lingkungan yang tidak direklamasi berpotensi
berbahaya bagi keselamatan sehingga perlu adanya pe-
ningkatan pengawasan terhadap lubang-lubang tambang.
Mengingat perbandingan antara jumlah tenaga inspektur
dengan luasan dan jumlah izin yang tidak sebanding ter-
sebut, maka diperlukan penambahan inspektur tambang,
baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

10. 10 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
Rekomendasi
1. Melakukan perbaikan sistem perizinan berbasis pengetatan standar regulasi.
Perbaikan sistem perizinan didorong melalui upaya pengetatan standar dan regulasi terhadap para pemohon Izin
Usaha Pertambangan. Upaya tersebut dapat dipastikan dengan penelusuran yang mendalam (due dilligence)
dalam proses penilaian, sebelum izin dilakukan. Langkah tersebut dilakukan agar para pemohon Izin Usaha
Pertambangan yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat pokok tidak dapat lolos untuk menjalankan
kegiatan operasionalnya.
2. Melakukan penertiban secara tegas terhadap IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi
dan pascatambang.
Pemerintah perlu segera menertibkan (diantaranya melalui surat peringatan dan pencabutan) IUP yang belum
menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai langkah penegakan hukum yang tegas. Tidak
hanya itu, Ditjen Minerba juga perlu meminta Gubernur untuk tidak memberikan pelayanan kepada IUP yang
belum menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Tindak pidana terhadap pelanggaran
di lingkungan tambang juga perlu diterapkan oleh pemerintah, salah satu nya dengan menyusun kebijakan
terkait penerapan disinsentif berupa denda kepada pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban reklamasi
dan pascatambang. Penerapan sanksi juga perlu didukung dengan meningkatkan kinerja pemerintah dalam
mengevaluasi tahapan reklamasi dan pascatambang agar pelaku usaha tidak hanya menaruh dana jaminan, namun
juga tetap menjalankan komitmen nya sesuai dengan rencana (good mining practices);
3. Peningkatan kapasitas inspektur tambang untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan tenaga pengawas, baik melalui kesiapan anggaran maupun
pelatihan inspektur tambang untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas. Dengan adanya upaya penataan dan
peningkatan kapasitas dan kuantitas inspektur tambang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan
reklamasi dan pascatambang secara menyeluruh. Penguatan tersebut juga harus diiringi dengan kejelasan garis
koordinasi dan kewenangan dalam tugas dan fungsi Inspektur tambang dan PPNS, agar pengawasan dan penegakan
hukum demi tata kelola pertambangan yang baik dapat ditegakkan secara kokoh.
4. Mempercepat proses pemindahan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari kabupaten ke
provinsi.
Pemerintah perlu untuk mempercepat proses pemindahan atau serah terima dana jaminan reklamasi dan pasca-
tambang agar pencairan dana reklamasi dan pascatambang dapat dapat segera dilakukan. Upaya tersebut dapat
dilakukan dengan mendorong proses verifikasi dan rekonsiliasi data pada tingkat daerah secara menyeluruh. Hal
ini penting untuk memastikan proses transisi kewenangan menjadi lebih lancar dan kualitas tata kelola pertam-
bangan akan menjadi semakin baik. Sehingga, upaya memindahkan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, tidak
akan menjadi sebuah langkah gagal yang hanya akan memindahkan level persoalan semata. Jika upaya ini berjalan
lambat atau buntu, maka Pemerintah Provinsi dapat didorong untuk melakukan review ulang atas semua rencana
dan penempatan dana jaminan bagi semua IUP di wilayah kewenangannya. #
Daftar Pustaka
Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2018. Kebijakan Tata Kelola
Pertambangan Batubara di Indonesia. Bahan Paparan, Jakarta, 22 Februari 2018.
________. 2018. Tindak Lanjut Korsup Minerba dan Korsup Energi 2017. Bahan Paparan, Jakarta, 24 Januari 2018.
________. 2017. Tindak Lanjut Penyelesaian Penataan IUP di Pulau Sumatera. Bahan Paparan, Padang, 19 Oktober 2017.
________. 2017. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan Paparan, Jakarta,
29 Agustus 2017.
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Operasi Produksi Batubara
Kalimantan Timur. Bahan Paparan, Samarinda, 15 Agustus 2018.

11. 11 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org
EITI Indonesia. 2017. Laporan Rekonsiliasi EITI 2015. Jakarta.
________. 2016. Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi, http://eiti.ekon.go.id/mulai-oktober-2016-peri-
zinan-pertambangan-dialihkan-ke-provinsi/
Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 4.
________, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.
_______, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Per-
tambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85.
_______, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatam-
bang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 274.
Apriando, Tommy. 2018. Pilkada di Provinsi Batubara, Bagaimana Pandangan Mereka? http://www.mongabay.co.id/2018/06/19/pil-
kada-di-provinsi-batubara-bagaimana-pandangan-mereka-bagian-2/
________. 2018. Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi. http://www.mongabay.
co.id/2018/10/23/korban-ke-30-lubang-bekas-tambang-batubara-di-kaltim-renggut-nyawa-lagi/
Kompas. 2017. KPK Minta Lingga Serahkan Data Tambang, https://www.pressreader.com/indonesia/kom-
pas/20170209/282029031971164
Leonard, Lucky. 2018. Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah. http://industri.bisnis.com/read/20180114/44/726374/ja-
minan-reklamasi-pascatambang-masih-rendah
Limahekin, Thom. 2018. Ini Jumlah Dana Pasca Tambang Bidikan KPK yang Mengendap di Kepri, Terbesar Kabupaten Bintan, http://
batam.tribunnews.com/2018/06/08/ini-jumlah-dana-pasca-tambang-bidikan-kpk-yang-mengendap-di-kepri-terbesar-kaqbupaten-
-bintan?page=2
Rizwan. 2018. GeRAK: PT BEL Abaikan Reklamasi. http://aceh.tribunnews.com/2018/07/18/gerak-pt-bel-abaikan-reklamasi
Ruku, Niko. 2018. 45 Perusahaan Tak Setor Jamrek Jatam Kaltara Sebut Kerugian Negara Rp 201 Miliar. http://kaltim.tribunnews.
com/2018/03/12/45-perusahaan-tak-setor-jamrek-jatam-kaltara-sebut-kerugian-negara-rp-201-miliar
Vinolia, dkk. Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah. http://www.mongabay.co.id/2017/11/11/pemerintah-sumbar-
-cabut-21-izin-tambang-bermasalah/
Policy Brief Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia dipublikasikan oleh
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dan disusun oleh penulis dari anggota Sekretariat Nasional
PWYP Indonesia atas dukungan dari The Asia Foundation yang didanai oleh UKaid. Isi dan pendapat menjadi
tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia secara independen dan tidak mencerminkan sikap dan pendapat
dari The Asia Foundation maupun UKaid.

12. Publish What You Pay (PWYP) merupakan lembaga koalisi nasional yang concern
pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan
dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan
hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya
Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat
global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang
rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi
pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan
pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran
pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (publish
what you earn and how you spent).
Website : pwyp-indonesia.org
Email : sekretariat@pwyp-indonesia.org
Facebook Fanpage : Publish What You Pay Indonesia
Twitter : @PWYP_INDONESIA