Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif
•Descargar como PPTX, PDF•
1 recomendación•775 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelaksanaan CSR di sektor industri ekstraktif. Terdapat beberapa standar CSR yang harus dipenuhi perusahaan seperti ISO 26000, Equator Principles, dan GRI. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menghindari informasi yang tidak simetris, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Transparansi CSR
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif
Similar a Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif (20)
Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Último
Último (8)
Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif
- 1. Keterbukaan Informasi & Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif Maryati Abdullah National Coordinator Publish What You Pay Indonesia maryati@pwyp-indonesia.org www.pwyp- indonesia.org Disampaikan pada Seminar Nasional CSR Universitas Sembilan Belas November Kolaka -Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan USN Kolaka, 4 April 2016
- 3. 1. Screening Investasi : Equator Principles 2. Panduan Social Responsibility : ISO 26000:2010, International Council on Mining and Metals (ICMM) Principles 3. Keterlibatan dengan Pemangku Kepentingan : AA1000 Stakeholder Engagament Standard; ICMM Stakeholder Research Toolkit 4. Kinerja : IFC Performance Standard 5. Pelaporan : Global Reporting Initiative Standard Disclosure Generation 4 (G4), GRI Mining and Metals Sector Disclosure (MMSD), Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD). Standard CSR di Industri Ekstraktif
- 4. Keterbukaan Informasi & Transparansi CSR Merupakan Standard Corporate Social Responsibility Merupakan Social License to Operate Instrumen Kepercayaan Pemangku Kepentingan Menghindari Asimetric Information-yang dapat menyebabkan konflik, korupsi dan miss-management Meningkatkan partisipasi publik
- 5. Standard ISO 26000 : 2010
- 7. Keterbukaan Informasi merupakan Hak setiap orang (UU KIP 14/2008) Perusahaan Bertanggungjawab Thd Dampak Eksternalitas Kegiatan Industri Pemerintah Memiliki Tanggungjawab Untuk Menegakkan Aturan/Standar Pemangku Kepentingan Memiliki Hak untuk Terlibat dalam Proses Konsultasi dan Bagaimana Transparansi CSR Diterapkan?
- 8. Bagaimana Transparansi CSR Diterapkan? Keterbukaa n Informasi Assesment Kebutuhan Perumusan Program Pelaksana an Program Monitoring & Evaluasi
- 9. Terima Kasih