Siaran Pers : Perusahaan di Kalimantan Belum Lapor EITI
•
0 recomendaciones•292 vistas
Siaran Pers oleh PWYP Indonesia bersama dengan POKJA 30 Samarinda pada tanggal 6 Juli 2012 tentang perusahaan-perusahaan di Kalimantan yang belum lapor EITI
Recomendados
Más contenido relacionado
Destacado
Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Siaran Pers : Perusahaan di Kalimantan Belum Lapor EITI
- 1. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif PERS RELEASE Untuk diberitakan pada 6 juli 2012, dan setelahnya. SEJUMLAH PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI KALIMANTAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN EITI ! Indonesia telah menjadi salah satu negara kandidat pelaksana EITI (Extractive Industries Trasparency Initiative)-sebuah standar global untuk mentransparansikan pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Komitmen Indonesia tersebut telah tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor. 26 Tahun 2010 tentang transparansi penerimaan negara dan daerah yang diterima dari sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan. Perpres ini mewajibkan perusahaanperusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak di sektor Migas, pertambangan umum, maupun batubara untuk menyampaikan laporan kepada EITIIndonesia. Jenis laporan yang harus disampaikan oleh perusahaan adalah informasi jumlah penerimaan negara yang dibayarkan kepada pemerintah, baik berupa pajak maupun nonpajak. Sebagaimana ketentuan standar EITI, laporan-laporan tersebut kemudian akan direkonsiliasi dengan laporan dari pemerintah oleh rekonsiliator independen. Dalam putaran pertama EITI ini, jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan laporan kepada EITI sejumlah 129 perusahaan. Namun, hingga saat ini masih terdapat 21 perusahaan yang belum menyampaikan laporan, mayoritas adalah perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan. Menurut data sekretariat EITI, perusahaan-perusahaan yang belum lapor tersebut sebagian besar beroperasi di wilayah kalimantan (daftar perusahaan terlampir). Maryati Abdullah (Koordinator Publish What You Pay-Indonesia) mengatakan: “Hal ini menimbulkan tanda tanya yang serius dan merupakan indikasi bahwa perusahaanperusahaan tersebut belum serius menjalankan transparansi yang merupakan standar good corporate governance”. Firman Yusi, salah satu anggota PWYP di Kalimantan mengatakan: “Sejumlah perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan penambangan di bumi Kalimantan selama puluhan tahun, dan telah menimbulkan berbagai dampak-baik secara sosial maupun lingkungan, sehingga sudah seharusnya mereka serius menyampaikan laporan EITI agar publik tahu apakah perusahaanperusahaan tersebut punya kontribusi bagi penerimaan negara”. Menanggapi bandelnya perusahaan-perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh pebisnis nasional tersebut, Carolus Tuah, Koordinator Pokja-30 Samarinda mengatakan “perusahaan nakal tidak layak beroperasi dan mendapat manfaat di bumi Kalimantan!”. “kalo tidak patuh, maka cabut saja Ijinnya” Imbuh Tuah saat dihubungi di Balikpapan.
- 2. Balikpapan, 5 Juli 2012 Maryati Abdullah Koordinator Nasional -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SELESAI -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ _________________________________________________ PWYP-‐Indonesia adalah sebuah koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif. Beranggotakan 38 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri atas: Transparansi International Indonesia-‐TII, Pusat Telaah dan Informasi Regional-‐PATTIRO, Institute for Essential Services Reform-‐IESR, Indonesia Corruption Watch-‐ICW, Indonesia Parliamentary Center-‐IPC, Indonesia Center for Environmental Law-‐ICEL, Phi Institute-‐PI, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-‐FITRA, Masyarakat Transparansi Aceh-‐MATA, Gerakan Antikorupsi Aceh-‐GERAK, GERAK Aceh Besar, AKAR Bengkulu, Fitra Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi-‐LPAD Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau-‐FKPMR, WALHI Riau, Yayasan Puspa Indonesia-‐PUSPA Palembang, Pusat Studi Kebijakan Sumatra Selatan-‐PASKASS, Pattiro Serang Banten, Institute for Ecological Study-‐ INFEST Garut, Institute for Development and Economic Analysis-‐IDEA D.I Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana-‐LPAW Blora, Bojonegoro Institute, Fitra Jawa Timur, Public Crisis Center-‐PCC Tuban, Gresik Institute, Gerakan Rakyat Peduli Sampang-‐GPRS, Pokja-‐30 Samarinda, Yayasan PADI Indonesia-‐Balikpapan, POSITIF Kalimantan, Gemawan Kalbar, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman-‐Lepmil Sultra, Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan-‐YPSHK Sultra, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa-‐Yasmib Sulselbar, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi-‐SOMASI NTB, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum-‐LSBH NTB, Forum Kerja Sama LSM-‐FOKER LSM Papua, PERDU Manokwari. PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA Jl Tebet Timur Dalam VIII, No.39. South of Jakarta, 12820; Indonesia. Telp/Fax : +6221 - 83790 541/+6221 - 8294691 Email : marymaryati@yahoo.com; maryati.mrt@gmail.com Skype : maryatiabdullah; Mobile : +62 8212 523 8247 2