Tata Kelola SDA: Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

•

1 recomendación•1,229 vistas

Dokumen ini membahas komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB untuk periode 2015-2030. Pemerintah akan menerjemahkan SDGs ke dalam kerangka kebijakan dan lembaga nasional, serta memperkuat kerangka akuntabilitas pelaporan dan evaluasi untuk memastikan implementasi SDGs di tingkat nasional dan subnasional. Hal ini sejalan dengan visi Nawac

Gobierno y org. sin ánimo de lucro

Bimo Wijayanto
Tenaga Ahli Madya
Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
bimo.wijayanto@ksp.go.id
TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM :
AGENDA GLOBAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SGD’S)
JAKARTA, 16 November 2015

POSISI DAN KOMITMEN PEMERINTAH:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
ARAH
PEMBANGUNAN DUNIA YANG
LEBIH BAIK
PARTISIPASI
AKTIF
REFORMASI LEMBAGA
DUNIA
BERPERAN
LANGSUNG
DALAM
PEMBANGUNAN
DUNIA
MANFAAT JEJARING
DAN PENDANAAN
UNTUK MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN
NASIONAL
NAWACITA
MEMPERKUAT
POSISI INDONESIA
SEBAGAI PEMIMPIN
DUNIA DALAM
PEMBANGUNAN
AGENDA PEMBANGUNAN
DUNIA PASCA
2015/SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
(SDGs): 2015-2030
PEMBUKAAN SIDANG
MAJELIS UMUM PBB KE 70
(15 SEPTEMBER 2015)
“Indonesia berkomitmen untuk menjadi pemimpin dunia dan menginspirasi
negara negara lain dalam menjalankan pembangunan karena Nawacita
sejalan dengan Agenda Pembangunan Dunia 2015-2030”
(Presiden Jokowi – KAA 2015)

NAWA CITA SELARAS DENGAN SDGs
Goal 17, 16, 10, 3
All goals
Goal 1-11
All goals
Goal 4, 2, 3, 6
Goal 1-10
Goal 1,2,3,4,5,8,9,12
Goal 3,4,11
Goal 17, 16, 10, 5

Kerangka Kebijakan
dan Aturan
Di tingkat nasional untuk
menerjemahkan,
mengintegrasi, dan
memasukkan SDGs
dalam Agenda
Pembangunan Nasional
Kerangka
Institusi
Memastikan SDGs
diimplementasikan di
kementerian, lembaga
dan pemerintah daerah
serta memastikan
partisipasi publik dalam
keseluruhan proses
Kerangka
Mekanisme
Akuntabilitas
Memperkuat manajemen
data dan mekanisme
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1 2 3
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN
Tiga Pilar Kunci
Pengarusutamaan SDGs dalam Agenda Pembangunan Nasional
PERSIAPAN KERANGKA PELAKSANAAN KOMITMEN SDGs

SDGs 2015-
2030
NAWACITA
CITA:
3-7
CITA:
3-5-7
CITA:
5-6-7
CITA:
6-7
GOALS:
7-13-14-15
GOALS :
13-14-15
GOALS :
2-12-13-14-15
GOALS :
2-12-13-14
TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DIDORONG DALAM KOMITMEN SDGs

Mendefinisikan dimensi
kedalam konteks nasional
Menentukan starting
point/titik awal
Mengukur progress dan
output/outcome
Kualitas
dari indikator
Pendanaan dan
Skemanya
TANTANGAN TEKNIS

NO ONE
LEFT
BEHIND
OPEN GOVERNMENT
STRANAS PPK
ONE DATA
ONE MAP
LAPOR!
TRANSPARANSI, PARTISIPASI
DAN AKUNTABILITAS
EITI
PPID
DLL…
KEMITRAAN
PEMERINTAH DAN PUBLIK
KETERKAITAN
OPEN GOVERNMENT
NR WG

Tata Kelola SDA: Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Más contenido relacionado

Destacado

Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan

SAPA Indonesia Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan

pembangunan ekonomi daerah

Gilang Jupriono

Busan Partnership for Effective Development Cooperation -

NIDOS

Strengthening peatland restoration and management governance in Indonesia

CIFOR-ICRAF

Sustainable Development Goals

IRC

Data SDGs (Sustainable Development Goals)

nanda yudip

The Sustainable Development Goals define global priorities and aspirations for 2030. Where does your company strategy align with these global goals? Learn how the SDGs affect your business, and gain the tools and knowledge needed to maximize your company's contribution to the success of the SDGs. GreenBiz 17 In-Depth Tutorials are intensive half-day sessions held prior to the start of the conference. These are designed to offer participants an opportunity to dive deeper into a topic of interest and develop tangible knowledge and skills. In addition, attendees will have a greater opportunity to network with their peers in these interactive sessions. Concurrent tutorials will be held the morning of Tuesday, February 14, and are available only to those who purchase an All Access Pass.

GreenBiz 17 Tutorial Slides: "How Corporates are Aligning with the Sustainabl...

GreenBiz Group

Maximising Effectiveness of Development Co-operation for SDGs Implementation

UNDP in Asia and the Pacific

Destacado (8)

Profil Lembaga Komite Kemitraan Indonesia Untuk Pembangunan Kesejahteraan

pembangunan ekonomi daerah

Busan Partnership for Effective Development Cooperation -

Strengthening peatland restoration and management governance in Indonesia

Sustainable Development Goals

Data SDGs (Sustainable Development Goals)

GreenBiz 17 Tutorial Slides: "How Corporates are Aligning with the Sustainabl...

Maximising Effectiveness of Development Co-operation for SDGs Implementation

Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

1. Aliansi Masyarakat Sipil: “RPJMD Harus Inklusif, Adil dan Berkelanjutan” 2. Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng 3. Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi 4. “Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!! 5. Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi 6. JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran Tambang Pegunungan Kendeng

Newsletter Voicing for Life Desember 2019

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable" 2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering 3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature 4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!! 5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth 6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations

Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Newsletter Voicing for Life April 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy. As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.

Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Saat ini EITI sedang menyusun sebuah tinjauan strategis untuk memperbaiki standar EITI di masa depan. Salah satu proposal yang diangkat adalah mengenai dorongan atau permintaan membuka kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif. Dewan EITI saat ini sedang mengumpulkan pandangan dari Negara pelaksana EITI perihal hal ini. Jika disetujui, maka keputusan terhadap topik ini akan dimasukkan sebagai bagian dari keputusan Dewan dalam Konferensi Global EITI ke-6 yang akan diselenggarakan di Sydney bulan Mei 2013.

Keterbukaan Kontrak dalam EITI

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

In Indonesia, natural resources including oil and gas, mineral and coal mining are controlled by the state and managed for the greatest prosperity of the people1. This means that the country and its citizens are the true owners of the natural resource wealth. While, the utilization is represented by the government so that it is managed as well as possible for the purpose of people’s welfare in accordance with the stipulated provisions. In realizing the benefits of welfare, transparency and accountability in the management of natural resources are absolutely essential.

Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances

Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik di antaranya melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan lahirnya Open Government Partnership (OGP) yang kini beranggotakan 78 negara, dimana Indonesia menjadi salah satu pelopornya, serta lahirnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Newsletter - Open Contracting - Juli 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.

Newsletter - Open Contracting - July 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan sistem informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB juga menjamin ruang bagi publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini merupakan jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang dialami masyarakat yang hidup di sekitar tambang, diantaranya adalah minimnya akses informasi dan ruang partisipasi.

Newsletter - Open Contracting - Mei 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.

Newsletter - Open Contracting - May 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.

Newsletter - Open Contracting - April 2020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Komisi Informasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Penyediaan Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran (SE) ini mengatur ketentuan penyediaan informasi terkait penanganan Covid-19 yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan sebuah kajian untuk menilai pemenuhan hak informasi masyarakat, dan secara khusus menilai efektivitas implementasi SE tersebut. Kaji cepat ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 di NTB. Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19, serta meningkatkan partisipasi publik selama masa tanggap darurat. Kaji cepat ini dilaksanakan menggunakan metode survei secara online dan tatap muka selama 10 hari sejak tanggal 28 April-5 Mei 2020. Survei tatap muka dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 582 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan jumlah responden tatap muka sebanyak 121 orang yang dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.1 Minyak dan gas bumi (migas), serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan beberapa kekayaan alam Indonesia, yang harus dikelola untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat industri migas dan minerba tergolong sebagai industri ekstraktif yang high risk, high technology, dan high cost, maka pengelolaannya perlu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki modal kapital maupun teknologi yang kompetitif. Kerja sama pengelolaan migas dan minerba ini sebagian besar dilakukan berdasarkan sistem kontrak. Dalam konteks Indonesia, sistem kontrak banyak digunakan untuk kegiatan sektor hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/produksi migas dan minerba, sedangkan untuk kegiatan hilir dilaksanakan melalui pemberian izin usaha.2 Sejak tahun 2009, sebagian sektor hulu minerba dilaksanakan melalui sistem perizinan

Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3

Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Di Indonesia, kekayaan alam termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat1. Ini artinya bahwa negara dan warganya adalah pemilik sesungguhnya kekayaan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pemanfatannya diwakilkan kepada pemerintah agar dikelola dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan manfaat kesejahteraan itu, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA mutlak untuk dilaksanakan

Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.

Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version

Newsletter Voicing for Life Desember 2019

Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version

Newsletter Voicing for Life April 2020

Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia

Keterbukaan Kontrak dalam EITI

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...

Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...

Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...

Newsletter - Open Contracting - Juli 2020

Newsletter - Open Contracting - July 2020

Newsletter - Open Contracting - Mei 2020

Newsletter - Open Contracting - May 2020

Newsletter - Open Contracting - April 2020

Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...

Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia

Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency

Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI

Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...

Tata Kelola SDA: Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

1. Bimo Wijayanto Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden Republik Indonesia bimo.wijayanto@ksp.go.id TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM : AGENDA GLOBAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SGD’S) JAKARTA, 16 November 2015

2. POSISI DAN KOMITMEN PEMERINTAH: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ARAH PEMBANGUNAN DUNIA YANG LEBIH BAIK PARTISIPASI AKTIF REFORMASI LEMBAGA DUNIA BERPERAN LANGSUNG DALAM PEMBANGUNAN DUNIA MANFAAT JEJARING DAN PENDANAAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN NASIONAL NAWACITA MEMPERKUAT POSISI INDONESIA SEBAGAI PEMIMPIN DUNIA DALAM PEMBANGUNAN AGENDA PEMBANGUNAN DUNIA PASCA 2015/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs): 2015-2030 PEMBUKAAN SIDANG MAJELIS UMUM PBB KE 70 (15 SEPTEMBER 2015) “Indonesia berkomitmen untuk menjadi pemimpin dunia dan menginspirasi negara negara lain dalam menjalankan pembangunan karena Nawacita sejalan dengan Agenda Pembangunan Dunia 2015-2030” (Presiden Jokowi – KAA 2015)

3. NAWA CITA SELARAS DENGAN SDGs Goal 17, 16, 10, 3 All goals Goal 1-11 All goals Goal 4, 2, 3, 6 Goal 1-10 Goal 1,2,3,4,5,8,9,12 Goal 3,4,11 Goal 17, 16, 10, 5

4. Kerangka Kebijakan dan Aturan Di tingkat nasional untuk menerjemahkan, mengintegrasi, dan memasukkan SDGs dalam Agenda Pembangunan Nasional Kerangka Institusi Memastikan SDGs diimplementasikan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta memastikan partisipasi publik dalam keseluruhan proses Kerangka Mekanisme Akuntabilitas Memperkuat manajemen data dan mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 2 3 IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN Tiga Pilar Kunci Pengarusutamaan SDGs dalam Agenda Pembangunan Nasional PERSIAPAN KERANGKA PELAKSANAAN KOMITMEN SDGs

5. SDGs 2015- 2030 NAWACITA CITA: 3-7 CITA: 3-5-7 CITA: 5-6-7 CITA: 6-7 GOALS: 7-13-14-15 GOALS : 13-14-15 GOALS : 2-12-13-14-15 GOALS : 2-12-13-14 TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DIDORONG DALAM KOMITMEN SDGs

6. Mendefinisikan dimensi kedalam konteks nasional Menentukan starting point/titik awal Mengukur progress dan output/outcome Kualitas dari indikator Pendanaan dan Skemanya TANTANGAN TEKNIS

7. NO ONE LEFT BEHIND OPEN GOVERNMENT STRANAS PPK ONE DATA ONE MAP LAPOR! TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS EITI PPID DLL… KEMITRAAN PEMERINTAH DAN PUBLIK KETERKAITAN OPEN GOVERNMENT NR WG

Tata Kelola SDA: Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (8)

Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Más de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Tata Kelola SDA: Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)