Undang Undang Perbendaharaan Pertama di Indonesia

1. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN
INDONESIA *)
(Terjemahan dari Indonesische Comptabiliteitswet denganperubahan menurut Undang-undang
Republik Indonesia).
Peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungan jawab Keuangan Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan sebagai wet 23 April 1864, stbl.1864 No.106 dan diundangkan lagi teks nya yang telah
diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan
diundangkan dalam L.N. 1954 No. 6;1955 Np. 49 dan terakhir Undang-undang No.9 tahun 1968.
BAB PERTAMA
TENTANG BADAN HUKUM INDONESIA DAN CARA
PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA
BAGIAN I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.
Keuangan Negara Republik Indonesia diurus dan dipertanggung-jawabkan menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini x).
BAGIAN II.
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.
Pasal 2.
Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah memerinci pos-pos dari bab-bab
pengeluaran, sekedar susunan pos-pos itu emungkinkannya, dalam dana (kredit) belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal (Stbl.1925 No.417 jo.1933 No.8 dan LN.1957 No.54).
*) Diterjemahkan oleh DIM Pengarang buku Pedoman bendaharawan.
x) Pasal 1 Undang-undang ini terdiri dari pada 3 ayat, Yang tercantum di atas ialah apa yang tertera
dalam ayat 3. Ayat 1 dan 2 dianggap tidak berlaku lagi berhubung dengan penyerahan pengakuan
souvereiniteit (kedaulatan) Negara Republik Indonesia.
Bersamaan dengan perincian tersebut, pos-pos dibagi-bagi dalam pasal-pasal dan pada tiap-tiap pasal
ditunjuk mata anggaran-mata anggaran, yang akan dibebani pengeluaran-pengeluaran. Pada tiap-tiap
pasal dan mata-anggaran dicantumkan per kiraan jumlah yang telah diperhitungkan dalam rangka serta
batas-batas kredit yang ditentukan untuk pos yang bersangkutan.
Dapat pula ditunjuk pos-pos yang pengeluarannya akan dibebankan pada pos-pos lain dalam bagian
anggaran yang sama atau pada bagian anggaran lain, untuk mana bilamana perlu di tambah bagian kecil
atau lebih (yaitu pasal-pasal/mata-anggaran-mata-anggaran) tersendiri pada pos-pos tersebut
belakangan ini jumlah-jumlah yang dibebankan paga bagian-bagian kecil itu pada perhitungan anggaran
termaksud dalam pasal 69 dibandingkan / diperhitungkan dengan pos-pos yang untuk itu telah
disediakan kreditnya.
Penetapan-penetapan dan keputusan-keputusan yang mengatur perincian pada pos-pos tersebut diatas
ditempatkan dalam Lembaran Negara.

2. Pasal 3.
Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan.
Pasal 4.
Dihapus dengan Stbl.1933 No.8.
Pasal 5.
Untuk kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam sesuatu tahun anggaran secara mendadak, maka
dengan surat keputusan Pemerintah untuk menutup ketekoran-ketekoran yang diharapkan akan terjadi
pada pos-pos anggaran yang bersangkutan dapat di tunjuk jumlah-jumlah kredit yang termasuk pos
untuk pengeluaran tak tersangka yang telah tersedia pada bagian-bagian anggaran yang bersangkutan.
Dengan cara demikian pula (jadi dengan surat keputusan Pemerintah pula) pos-pos untuk pengeluaran
yang tidak tersangka ditunjuk untuk dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam sesuatu
tahun anggaran, yang tidak dapat dibebankan kepada salah satu mata-anggaran dari anggaran belanja
(Th. 13488).
Penunjukan yang telah dilakukan berdasarkan ayat 1 pasal ini dalam perhitungan anggaran termaksud
dalam pasal 69 di cantumkan pada pos-pos yang berkenaan dengan menyebut keputusan-keputusannya.
Pada pos-pos untuk pengeluaran yang tidak tersangka dalam perhitungan anggaran tersebut diterangkan
untuk keperluan pos-pos yang sama sampai jumlah-jumlah berapa penunjukan-penunjukan seperti
dimaksud telah dilakukan. Pembeban-pembebanan berdasarkan ayat 2 pasal ini diuraikan dan
dipertanggung jawabkan dalam perhitungan anggaran termaksud pada pos-pos untuk pengeluaran yang
tidak tersangka yang bersangkutan menurut banyaknya penggolongan mata-anggaran yang masing-
masing telah dibebani dengan pengeluaran untuk kebutuhan termaksud dengan menyebutkan surat-
keputusan-surat-keputusan yang telah digunakan sebagai dasar pembebanan tadi.
Pasal 6.
Bila undang-undang penetapan perubahan anggaran terjadi sesudah hari terakhir masih terbukanya
tahun dinas anggaran, maka undang-undang itu dianggap berlaku pada hari itu juga.
BAGIAN III
TENTANG TAHUN DINAS.
Pasal 7.
Dirubah dengan Undang-undang Darurat no.3 tahun 1954=L.N.tahun 1954 No.6 jo Undang-undang
No.12 tahun 1955 = L.N.: tahun 1955 No.49 dan Undang-undang No.9 tahun 1968.
Tahun dinas anggaran berlaku dari tanggal satu April sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret
tahun berikutnya.

3. Pasal 8.
Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1945 No.6 jo. Undang-
undang No.12 th 69 L.N.tahun 1955 No.49.
Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah :
a. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu
dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negara atau Kantor-kantor yang diserahi pekerjaan
Kas Negara;
b. Semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengetahuan anggaran, yang selama tahun
itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
c. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu
dilakukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
d. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun itu
diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia;
e. Pembayaran-pembayaran berkenan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada
perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet",
f. Sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang pada akhir tahun itu, yang dalam
waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan per-hitungannya.
Pasal 8a.
Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo Undang-undang
No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49
Pasal 9.
Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo Undang-
undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49
Pasal 10.
Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo.Undang-
undang No.12 tahun 1955 = L.N.tahun 1955 No.49
(1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang termasuk
pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampai-kan pertelaan-pertelaan kepada Departemen-
departemen didalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut
dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir bulan.
(2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam
ayat (1).
Pasal 11.
Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo.Undang-undang
No.12 tahun 1955 = L.N. 1955 No.49.
Pasal 11a.
Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954, = L.N. tahun 1954 No.6 jo.Undang-
undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49.

4. BAGIAN IV.
TENTANG PENERIMAAN.
Pasal 12.
Hasil-hasil bumi atau kerajinan, yang ditanam atau dibuat atas biaya Negara dan tidak dimaksudkan
untuk dijual eceran oleh Pemerintah pada pen-duduk, atau diberikan kepada Departemen-departemen
Pemerintah umum dengan jalan perhitungan (regularisasi), dan juga barang-barang yang diserah-kan
pada Negara berupa hasil bumi (innatura), harus dijual dihadapan umum.
Akan tetapi Pemerintah dapat memberikan kuasa untuk menjualnya dibawah tangan dalam hal
dianggapnya perlu bagi kepentingan Negara.
Pasal 13.
Barang-barang tetap yang masih diperuntukan bagi dinas-dinas Negara tidak boleh dipindah tangankan
(vervreemd).
Akan tetapi dari larangan ini dikecualikan bentuk-bentuk yang karena sebab-sebab yang mendesak,
diserahkan atau dijual pada pihak ketiga atau kepada para pemborong untuk melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan Negara Bb.2669 jo.5291,4625,4811; Stbl.1901/325 p.18.
Pasal 14.
Barang-barang bergerak lainnya milik Negara yang penjualannya dianggap perlu untuk kepentingan-
kepentingan Negara, senantiasa harus dijual dihadap-kan umum, kecuali dalam hal-hal istimewa, dimana
pemerintah telah memberi kan kuasa atau perintah, untuk menjualnya dibawah tangan (Stbl.1916
No.527;4477.4625).
Pasal 15.
Barang-barang milik Negara tidak boleh digadaikan ataupun dijadikan tanggungan untuk mendapatkan
pinjaman (belemd).
Dikecualikan dari larangan ini adalah hasil-hasil Negara bilamana penggadaian atau peminjamannya
karena hal-hal mendesak, demi kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada dijual (Bb.3038,6454,
dan ps.14.jar.Stbl. 1898 No.164/O.Stbl.1941 No.60).
Pasal 16
Peraturan-peraturan tentang mengadakan pajak baru, menaikkan atau menurunkan atau penghapusan
pajak-pajak yang ada ataupun peniadaan salah satu sumber pendapatan tidak boleh dijalankan sebelum
hal itu dinyata-kan dalam anggaran Pendapatan (Bb.4774, ps.23 U.U.D.),
Pasal 17.
Pengembalian atau pembebasan pajak hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dan dengan cara yang
ditentukan dengan peraturan Umum (Bb.4525, 10842).
Bukti-bukti pengembalian disertai dengan segala surat atau daftar yang menyatakan alasan dan perintah
untuk mengembalikan itu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah uang pengembalian

5. pajak-pajak dikurangkan dari Penerimaan yang sejenis dari tahun dinas dalam mana pengembalian itu
telah dilakukan (Sbtl.1932/483;Bb.4274,11260,12423).
Ketentuan-ketentuan pada ayat kedua dan ketiga pasal ini berlaku bagi tiap-tiap pengembalian dari uang
yang telah diterima.
Apabila yang dikembalikan itu melebihi dari pada yang dapat dikurangkan dari penerimaan-penerimaan,
maka selisih lebihannya itu dipertanggung-jawabkan sebagai pengeluaran.
Pasal 18.
Perselisihan-perselisihan mengenai tagihan-tagihan dapat diselesaikan Pemerintah dengan jalan (daging)
damai untuk hal mana jika yang menjadi pokok perselisihan mengenai nilai uang lebih dari Rp.10.000,-
diperlukan pengesahan dengan Undang-undang (KUHS 1851).
Tiap-tiap tahun dari persetujuan damai yang tidak memerlukan persetujuan-persetujuan dengan
Undang-undang, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 19.
Pemerintah memberikan pembebasan penagihan kecuali jika jumlah pembebasannya melampaui Rp.
10.000,- dalam hal mana pembebasan itu ditetapkan dengan Undang-undang. Pemerintah hanya
memberikan pembebasan sesudah mendapat (advise) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Ketentuan tersebut pada ayat 1 dan 2 berlaku bagi pengembalian uang-uang dalam hal jumlah tagihan
itu telah dilunasi.
Pasal 20.
Sebagai penerimaan dari tahun dinas anggaran yang berjalan dibukukan sebagai "penerimaan yang tidak
tersangka" ialah jumlah-jumlah uang yang kiranya telah dibayarkan secara tidak sah, sedang
pengembaliannya baru di-lakukan sesudah penutupan anggaran, dari pengeluaran tersebut.
Pasal 21.
Pemerintah mengatur cara penelitian (verificatie) penerimaan-penerimaan sesuai dengan Undang-
undang ini.
Dalam peraturan itu diusahakan agar para Bendaharawan sekurang-kurangnya setahun sekali
menyampaikan perhitungan mereka kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Jikalau Bendaharawan dalam menyampaikan daftar perhitungan itu berpegang pada surat-surat bukti
yang sedianya dilampirkan akan tetapi lebih dahulu telah disampaikan kepada Kepala-kepala dari
Cabang-cabang Pemerintahan (Kepala Direktorat) terhadap siapa mereka menurut instruksi harus
memberikan pertanggungan jawab, maka atas permintaan yang berkepentingan atau atas permintaan
Badan Pemeriksa Keuangan surat-surat bukti-bukti tersebut harus dikirimkan kepada yang
berkepentingan atau diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Stbl.1901 No.325 jo. 1902/134
dan 1906/289; Sbtl.1907/324, Bb.6702).

6. BAGIAN V.
TENTANG PENGELUARAN
Pasal 22.
Pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini ataupun yang akan ditetapkan
kemudian.
Pasal 23.
(Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan).
Pasal 24.
Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi.
Dikecualikan dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian, pembikinan, pengangkutan dan
penjualan hasil-hasil bumi/kerajinan dan upah-upah menurut persentase yang sehubungan dengan itu.
BAGIAN VI
TENTANG PENGURUSAN ANGGARAN
Pasal 25.
Pemerintahan memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya) (UUD) pasal 4
ayat (1).
Pasal 26
(Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan).
Pasal 27.
Kecuali yang ditentukan pada pasal 42 tidak diperkenankan menghapuskan atau menyisihkan jumlah-
jumlah uang yang merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran tagihan yang besarnya baru
dapat diketahui kemudian.
Pasal 28.
Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah (dinaikkan) baik langsung maupun
tidak langsung, karena adanya sesuatu keuntungan bagi Negara, terkecuali yang ditentukan dalam pasal
29.
Pasal 29.
Jika barang-barang yang dibeli ataupun dihasilkan untuk dinas negara diserahkan kepada Departemen
lain dari Departemen yang memberi perintah membeli atau menghasilkan barang-barang itu, maka
kredit pada mata anggaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan serupa itu didalam tahun didalam
mana penyerahan barang-barang dilakukan (tidak pandang dibeli atau dihasilkan barang-barang itu)
ditambah dengan jumlah sebesar harga taksiran dari barang-barang yang diserahkan itu dan dengan
jumlah yang sama diberati mata-anggaran, dari Departemen yang memerlukan pengeluaran untuk

7. melunasi pembayaran bagi barang-barang yang dibutuhkan itu (Lih.Stbl.1866 No.151 jo.1928 No.58,
1949 No.323 dan T.L.N.1073).
Pasal 30.
Barang-barang berupa apapun, tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan
terhadap negara dengan menguntungkan mata anggaran dari anggaran belanja yang menyediakan kredit
untuk dapat dibebani dengan piutang tsb.
Pasal 31.
Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembelian barang-barang serta penyelenggaraan pengangkutan untuk
Negara harus dilakukan dengan surat perjanjian dasar penawaran umum.
Hanya bila pemerintah demi kepentingan Negara menganggap perlu, dapat diadakan cara yang
menyimpang.
Dalam hal ini alasan-alasannya harus dimuat dalam keputusan yang memerintahkan dilakukannya
pekerjaan-pekerjaan, pembelian barang dan pengangkutan-pengangkutan itu. Bb.4948, 5843, 10955,
13578 jo. 13590, 13683, Sbtl. 1916/349, 350 dan 632; 1925/693; 1926/425; 1932/651; 1933/145; Sbtl.
1933/146; jis.365 dan 1935/446 = Regl.tentang mengadakan penawaran umum dan penawaran terbatas
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Negara Sbtl. 1934/576 jo. 1035/550 dan 594 = Regl.tentang
mengadakan penawaran umum untuk penyerahan-penyerahan barang (leveringen), transport-transport
dan mengerjakan apa-apa untuk Negara.
Pasal 32.
Dalam penawaran umum ditentukan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat turut serta
sebagai pelamar (calon peminat) pada suatu penawaran (Bb.4033).
Pasal 33.
Hak dan kewajiban Badan-badan yang menyelenggarakan penawaran umum itu, demikian pula hak dan
kewajiban pemborong, pelamar (calon) pemborongan dan rekanan-rekanan (leverancers), dan segala
cara dan bentuk yang harus diperhatikan dalam hal itu diatur oleh Pemerintah.
Pasal 34.
Dilarang bagi semua Pegawai Negeri untuk melakukan pekerjaan pemborongan atau pemasukan barang
kebutuhan bagi Negara Republik Indonesia atau menjadi penjamin untuk hal-hal itu, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Larangan itu tidak berlaku bagi Kepala-kepala bangsa Timur Asing, baik yang digaji maupun tidak.
(1) Kepala-kepala bangsa Timur Asing seperti Mayor, Kapten, Letnan, Wijk-meester bangsa Cina,
Arab, sekarang tidak ada lagi).
BAGIAN VII.
TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN
PENGELUARAN.
Pasal 35.
Tagihan-tagihan atas beban anggaran diselesaikan oleh Presiden atau kuasanya (Sbtl.1933/381
jo.1934/175;Bb.3177 jo.6487.14088).

8. Pasal 36.
Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti-bukti atas hak yang
telah diperoleh dari pihak-pihak berpiutang (Bb.4462,10953).
Pasal 37.
(Tidak dijalankan lagi).
Pasal 38.
(Tidak dijalankan lagi).
Pasal 39.
Bila pemeriksaan tentang tagihan-tagihan bagi B.P.K. menimbulkan keberatan sedangkan ordonnanteur
tidak dapat menyetujuinya, maka ordonnanteur itu berhak untuk melaksanakan pembayaran tanpa
mengurangi tanggung jawabnya berdasarkan pasal 74 Undang-undang ini (Bb.2470).
Pasal 40.
Dengan Peraturan Pemerintah ditentukan macam dan bentuk surat-surat bukti tagihan yang harus
disampaikan pihak krediteur untuk memperkuat tagihan-tagihan mereka (Sbtl.1933/381 p.4).
Pasal 41.
Pada perjanjian-perjanjian untuk melakukan penyerahan barang, melaksanakan pemborongan pekerjaan
atau memberikan jasa tidak boleh dijanjikan kepada pemborong atau rekanan suatu bunga tertentu
karena kelambatan yang terjadi dalam penglunasan tagihan-tagihan mereka (Bb.3113).
Pasal 42.
Uang muka (Persekot) dapat diberikan kepada pemborong atau rekanan dan dalam hal-hal yang
ditentukan Pemerintah, atas gaji, termasuk juga gaji cuti,gaji non aktip, uang tunggu, uang upah
pelaut/prajurit (gagement), pensiun, deklarasi untuk biaya perjalanan dan penginapan, dan pembayaran-
pembayaran tetap (vasie uitkeringen).
Uang untuk dipertanggung jawabkan (=UUDP) dapat diberikan dalam batas-batas anggaran untuk
kebutuhan Angkatan Bersenjata dan untuk keperluan pengurusan rumah tangga yang ditunjuk
Pemerintah.
Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.jo. Undang-undang
No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49
Dari jumlah-jumlah itu selambat-lambatnya didalam dua bulan sesudah penutupan tahun dinas
anggaran, diadakan perhitungan dan sisa yang tidak dikurangkan dari pengeluaran-pengeluaran untuk
mata-anggaran yang telah dibebani dengan pengeluaran-pengeluaran itu.
BAGIAN VIII.
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 43 s/d padal 52 dicabut dengan Perpu No.6/1964 jo Undang-undang No.17/1965.

9. Pasal 53.
(Ditiadakan).
Pasal 54.
Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pengeluaran meliputi pemeriksaan.
Ke-1. Apakah kredit yang tersedia, pada pos-pos anggaran yang bersangku-tan, sesudah diperinci
berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang ini mencukupi;
Ke-2. Apakah pengeluaran untuk tujuan yang telah ditentukan itu telah dibebankan pada mata-
anggaran yang betul/tepat;
Ke-3. Apakah tidak terdapat percampuran dari dana-dana dari berbagai tahun dinas anggaran
ataupun bagia-bagian anggaran yang dapat merupakan akibat dari Pengeluaran itu;
Ke-4. Apakah bukti-bukti yang disampaikan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam
peraturan-peraturan untuk diterima sebagai bukti pengeluaran yang sah dalam pertanggungan-
jawab para Bendaharawan. (Inst.B.P.K.35; Bb.7135).
Pasal 55.
Pengurusan barang-barang dalam gudang-gudang Negara dan tempat-tempat penyimpanan lainnya ada
dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan dan dengan cara yang ditentukan dengan
peraturan umum (Sbtl.1968/151,327,1919/331 dan 327,1919/331 dan
666,1914/578,1922,572,1924,598; Bb.993,3244,3554,3244,3554,4503,5616,7052,7558).
Pasal 55a.
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang, sesuai dengan aturan yang dimuat dalam instruksinya ditempat,
dimana ada uang-uang dan barang-barang milik Negara dan dimana diadakan pembukuan dan tata
usaha untuk itu, disemua kantor/dinas Negara dan lain-lain bangunan Negara.Untuk dimintakannya
keterangan-keterangan untuk diadakannya pemeriksaan uang dan barang, pula untuk diperiksanya
buku-buku, perhitungan-perhitungan, pertanggungan- pertanggungan jawab, surat-surat tanda bukti-
bukti dan lain-lain surat atau daftar yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugasnya
(Insrt.B.P.K.ps.39a dstb;Bb.14227).
Pasal 56.
Badan Pemeriksa Keuangan terbagi dalam dua meja (instansi).
Tiap-tiap meja memutuskan dengan dua anggauta.
Bila kedua anggauta tidak mencapai kata sepakat, maka Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk
mencapai keputusan bertindak sebagai ketua meja.
Apabila seorang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan atau lebih berhalangan mengerjakan tugasnya
lantaran cuti, sakit atau sebab-sebab lain, ketua berkuasa menetapkan bahwa satu meja memutuskan
dengan seorang anggauta.
Pasal 57.
Sidang lengkap Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dilakukan dengan anggauta yang kurang dari
tiga orang jumlahnya termasuk ketuanya, dengan pengertian bahwa dalam hal termaksud pada ayat
ketiga pasal 80 jumlah itu sekurang-kurangnya harus empat, termasuk ketuanya.
Apabila seorang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan atau lebih berhalangan mengerjakan tugasnya
lantaran cuti, sakit atau sebab-sebab lain, maka ketua berkuasa menetapkan, bahwa akan diadakan suatu

10. sidang yang lengkap dengan dua anggauta, termasuk ketuanya dan dalam hal yang dimaksud dalam ayat
ketiga pasal 80 dengan tiga orang anggauta, termasuk ketuanya.
Bila dalam sidang lengkap suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan jatuh dengan
menguntungkan Bendaharawan.
Pasal 58.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ditetapkan suatu jumlah yang dalam hal yang
menyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepada Negara, atau dimana dikenakan suatu
denda bagi seorang Bendaharawan, dikeluarkan atas nama keadilan (Bandingkan : 84/1957).
Salinan keputusan itu yang berkepala :"Atas nama Keadilan", yang ditanda-tangani oleh Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, sebagai
keputusan hakim (vonis) yang mempunyai keputusan hukum yang tetap (Bandingkan ps.32
ayat 3 Undang-undang 17/1965) dalam perkara perdata.
Pasal 58a.
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang berhubung dengan tugasnya, untuk memberi keterangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bilamana dipandang perlu untuk kepentingan Negara.
Pasal 59.
Cara penyumpahan dan segala yang bersangkutan dengan susunan instruksi Badan Pemeriksa
Keuangan ditentukan dalam Peraturan Umum sesuai dengan Undang-undang ini. (Sbtl.1898/164 jis,
1922, 565, 1927/273, 1930/26, 1032,568. 1933/104 dan 320).
Instruksi itu memuat ketentuan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan setiap waktu diwajibkan,
menyampaikan usul dan keterangan kepada Pemerintah yang menurut hematnya, dapat menuju kepada
pengurangan atau penghematan pengeluaran dan penyederhanaan pengurusan keuangan (Instr, Badan
pemeriksa Keuangan ps.41).
Dalam instruksi itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan dapat diizinkan untuk membatasi
pengurusannya dan pekerjaannya, juga yang berdasarkan Undang-undang ini, hingga meliputi sebagian
dari tata usaha dan pertanggungan-pertanggungan jawab para Bendaharawan yang diajukan kepadanya
sedemikian rupa sehingga menurut keyakinannya merupakan suatu penghematan kerja dan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
BAGIAN IX.
TENTANG KEDALUWARSAAN TAGIHAN UANG
Pasal 60.
Dengan menyimpang dari pasal-pasal 1954 dan 1967 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka hak
tagihan-tagihan mengenai utang-utang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari
pihak-pihak berpiutang, kadaluwarsa sesudah tanggal 31 Desember dan tahun piutang itu sudah dapat
ditagih, terkecuali bila piutang piutang itu karena ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Sipil dikenakan masa kedaluwarsa yang lebih pendek.
Selain dari sebab-sebab yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dapat pula kedaluwarsa
termaksud dalam ayat diatas tercegah dengan mengajukan sesuatu tuntutan pada badan administrasi
(Instansi Pemerintah) yang bersangkutan (KUHS 1979 dsb.).
Untuk membuktikan hal ini, atas permintaan berpiutang dapat diberikan "tanda terima" yang
bertanggal, oleh pembesar-pembesar yang ditunjuk untuk itu dengan Peraturan Umum (Sbtl.1936/227
jis, 379 dan 1937/686).

11. Daluwarsa ini berlaku pula terhadap orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam
pengampuan (kuratil) dengan tidak mengurangi tuntutan mereka terhadap wali atau pengampunya
(kurator) masing-masing (KUHS 1987;Bb.4599,10568,12602,12700,12920).
Pasal 61.
Ketentuan dasar pasal di atas tidak berlaku untuk tagihan-tagihan mengenai bunga dan cicilan pinjaman
uang negara (Sbtl.1938/425) Ps.62, ps.63, ps.64, (Dih, dengan Sbtl.1935 No.1 jo.1936 No.379).
BAGIAN X.
TENTANG LARANGAN MENYITA UANG,
BARANG-BARANG DAN MILIK NEGARA.
Pasal 65.
Kecuali sesudah mendapat idzin lebih dahulu dari hakim, tidak diperkenankan menyita:
a. Uang-uang Negara, efek-efek atau surat-surat yang bernilaikan uang, yang berada pada badan-
badan administrasi maupun pihak ketiga;
b. Uang-uang yang harus dibayar oleh pihak ketiga kepada Negara;
c. Barang-barang bergerak, barang-barang dagangan dan perkakas rumah tangga kepunyaan Negara,
dengan tidak memperdulikan, apakah barang itu dimiliki atau digunakan oleh Negara atau berada
pada pihak ketiga; dan
d. Barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan kepunyaan Negara.
Pasal 66.
Idzin itu harus dimintakan kepada Mahkamah Agung dengan mendengar Penuntut Umum (Kejaksaan
Agung).
Idzin tidak diberikan, kecuali dengan secara singkat dapat dibuktikan bahwa penyitaan tersebut dapat
dibenarkan.
Idzin itu menunjuk barang-barang mana yang boleh disita.
Barang-barang yang karena sifatnya ataupun tujuannya, harus dianggap bukan barang untuk
diperdagangkan oleh Undang-undang maupun Peraturan Umum, dinyatakan tidak dapat disita.
BAB KEDUA
TENTANG PERTANGGUNGAN JAWAB KEUANGAN
BAGIAN I
PERTANGGUNGAN JAWAB HASIL BUMI
([BPERKEBUNAN) PEMERINTAH.
Ps. 67 dan Ps. 68 ditiadakan.
BAGIAN II
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN.
Pasal 69.
Pemerintah membuat suatu Anggaran dengan menyebutkan tanggal penutupannya. Perhitungan itu
menyatakan dengan mempergunakan, urutan susunan anggaran dan dengan uraian-uraian yang sama
dari bagian-bagian, bab-bab, pos-pos pasal-pasal dan mata anggaran secara terpisah.
Mengenai pengeluaran, jumlah taksiran dan jumlah yang dibebankan atasnya.
Mengenai pengeluaran, jumlah taksiran dan jumlah yang dibebankan atasnya.

12. Mengenai penerimaan, jumlah taksiran dan jumlah yang telah diterima.
Mengenai tiap-tiap pos pengeluaran, perhitungan itu menyatakan secara tersendiri bagi kredit-kredit
untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, perbedaan perbedaannya antara perkiraan dan
kenyataan realisasinya, dengan penjelasan sekedar perlu tentang perbedaan-perbedaan itu dan dengan
penunjukan jumlah-jumlah yang telah diselesaikan (dibebankan), yang telah diuangkan dan jumlah-
jumlah yang masih belum terbayar lunas.
Mengenai penerimaan-penerimaan, juga diberikan uraian, perbedaan-perbedaan antara perkiraan dan
kenyataan hasil pendapatan, dan sekedar perlu dengan penjelasan (ps. 2, 5, 9 dsb. ICW; INSTR.Badan
Pemeriksa Keuangan ps.40).
Pasal 70.
Pemerintah mengirimkan Perhitungan Anggaran itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Bb.5574,
6500.*).
Badan Pemeriksa Keuangan membubuhi Perhitungan Anggaran tersebut suatu ket_[Berangan tentang
pendapatnya, disertai pemberitahuan tentang keberatan-keberatan dan teguran-teguran yang disebabkan
oleh pemeriksaan, juga yang mengenai bukti dari pertanggungan jawab yang disertakan, untuk dalam
waktu 4 bulan sesudah diterima, dimana perlu dikirimkan kembali kepada pihak pengirim untuk dijawab
dan diperbaiki (72).
Pasal 71.
Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada 1 April **); Badan Pemeriksa Keuangan mengirimkan suatu
laporan lengkap = HAPTAH tentang pekerjaan-pekerjaannya mengenai tahun yang lalu kepada
Pemerintah dimana juga disebut semua penyelewengan yang ditemukan dan penyimpangan-
penyimpangan dari peraturan yang ada serta tindakan-tindakan yang Badan Pemeriksa Keuangan
anggap perlu untuk kepentingan pengurusan Keuangan negara (ps.80 ayat 5).
Dengan dibubuhi penjelasan seperlunya, Presiden secepat mungkin laporan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (Instr.Badan Pemeriksa Keuangan Ps. 21 : Bb.14087 - ps.12).
Pasal 72.
Rancangan Keputusan penetapan perhitungan penutup (Slotvan rekening) diajukan Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada pembukaan sidang biasa yang pertama pada tahun
ketiga, berikutnya sesudah penutupan anggaran.
Apabila karena keadilan (hal-ikhwal yang tak dapat dielakkan) pengajuan itu tiada dapat dilaksanakan
sebelum atau pada saat tersebut, maka hal itu harus diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.40).
Pada rancangan surat keputusan untuk penutupan perhitungan penutup disamping perhitungan dan
penjelasan, harus pula diajukan :
Ke-1 ditiadakan
Ke-2 ditiadakan
Ke-3 ditiadakan
BAGIAN III
Tentang pertanggungan jawab dan tuntutan ganti rugi bagi ordonnanteur dan pegawai Negeri lainnya
karena perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian-kelalaian terhadap mana mereka tak
dapat dituntut sebagai Bendaharawan.

13. Pasal 73.
Tanggung jawab Keuangan pejabat-pejabat Negara Tertinggi diatur bersama sama dengan Undang-
undang yang mengatur tanggung jawab keuangan para Menteri ***).
---------------------
*) Bb 5574; Berhubung dengan ini Menteri Keuangan diminta menyampaikan perhitungan
penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya
akhir September (dibaca sekarang Desember) dari tahun kedua berikutnya tahun dinas yang
berkenan dengan perhitungan itu Bb.6500; Pada perhitungan anggaran itu harus ditambah
pemberitahuan tentang kekurangan-kekurangan kas selain Dept. Keuangan juga yang mengenai
Departemen-departemen lainnya.
**) Sehubungan perubahan tahun dari anggaran kiranya dapat dibaca 1 Juli.
***) Sejak dulu belum ada Undang-undang mengenai hal ini.
Pasal 74
Semua pegawai Negeri (bukan Bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan,
baik langsung atau tidak langsung merugikan Negara diwajibkan mengganti kerugian itu.
Penuntutan dan penagihan untuk mengganti kerugian terhadap pegawai Negeri, ahli waris dan yang
memperoleh peninggalan mereka itu dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah yang telah atau yang
akan ditetapkan.
Didalam peraturan itu dapat ditentukan bahwa pemeriksaan perselisihan tentang hal itu dapat
diserahkan kepada kekuasaan hakim maupun kepada kekuasaan administratif (Sbtl.1904/241 jo.
1923/533; Bb. 3795, 6025, 10491, 10531, 10621, 11195, 11617, 11656, 11960, 12454 jo. T.L.N.1113).
Pasal 75.
Sebelum penutupan tiap-tiap tahun dinas, sisa kredit (sisa UUDP) haruslah disetorkan kembali ke Kas
Negara dan dengan demikian dikembalikan kepada anggaran.
Pasal 76.
Dalam hal tidak dipatuhi ketentuan pasal yang lalu, maka Pemerintah mengusahakan penagihan jumlah-
jumlah yang terutang.
BAGIAN IV.
TENTANG PERTANGGUNGAN JAWAB DAN
PENUNTUTAN BENDAHARAWAN.
Pasal 77.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 67, maka orang-orang dan badan-badan yang oleh
karena Negara disertai tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-
surat berharga dan barang-barang termasuk pada pasal 55, adalah Bendaharawan dan dengan demikian,
berkewajiban mengirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perhitungan mengenai pengurusan
yang dilakukan mereka (Bb. 11376, 11785, 12395, 14987, ps. 13 dan T.L.N.920).
Presiden dapat memberi pembebasan mengenai hal itu kepada mereka yang disamping memangku
jabatan-jabatan lain, juga menjadi orang perantara antara publik dan juru terima publik dan juru terima
pendapatan-pendapatan Negara (Bb. 5574, 5790).

14. Pemerintah menetapkan contoh-contoh (model-model) dan saat-saat pengiriman perhitungan tersebut
(Sbtl.901/325 ps. 5; Bb. 2889, 4016, 12517, 12518).
Pasal 78.
Barang siapa diberi hak atau dikuasakan untuk membuat utang-utang, untuk mempertimbangkan dan
untuk memeriksa tagihan-tagihan atas beban Negara, demikian juga untuk memerintahkan
pembayarannya, tidak boleh merangkap menjadi Bendaharawan.
Dalam hal-hal yang khusus dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut (Bb. 2722).
Pasal 78a.
Bila Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya atas dasar pasal
55a Undang-undang ini maka badan ini dapat membebaskan Bendaharawan dari kewajiban untuk
mengirimkan perhitungan mereka kepadanya.
Dalam hal demikian, penutupan Bendaharawan dilakukan atas dasar hasil-hasil pemeriksaan setempat,
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun atas dasar berita acara atau pemberitahuan
lain yang mengenai pengurusan Bendaharawan, yang diterima dari Pemerintah.
Pasal 79.
Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan kepada Bendaharawan-bendaharawan batas-batas waktu
tertentu untuk menjawab teguran-tegurannya dan untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka
terhadap perubahan-perubahan yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perhitungan
yang dibuat oleh mereka.
Setelah lewat batas waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan mengambil keputusannya (Instr.Badan
Pemeriksa Keuangan ps.36 dsb.).
Pasal 80.
Bilamana Badan Pemeriksa Keuangan, meskipun Bendaharawan sudah mengajukan keberatan-
keberatan terhadap teguran atau perubahan-perubahannya, berpendapat tidak akan kembali keberatan-
keberatan atau perubahan-perubahan yang telah dibuatnya itu, maka Bendaharawan dalam waktu satu
bulan sesudah keputusan itu diberitahukan kepadanya, dapat mengajukan permohonan untuk meninjau
keputusan itu.
Pemeriksaan mengenai peninjauan kembali diserahkan kepada anggauta-anggauta Badan Pemeriksa
Keuangan, lain daripada anggauta-anggauta yang telah memberikan keputusan yang tidak dapat
menerima oleh Bendaharawan itu.
Apabila seorang atau beberapa orang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan berhalangan lantaran cuti,
sakit atau sebab-sebab lain, Ketua berkuasa menyerahkan pemeriksaan itu kepada satu orang anggauta.
Keputusan tentang Pemeriksaan kembali diambil dalam suatu sidang lengkap Badan Pemeriksa
Keuangan.
Setiap waktu, juga sesudah diberikannya surat bukti termaksud dalam pasal 88, Badan Pemeriksa
Keuangan berkuasa untuk meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah diambil atas dasar bahan
yang kemudian ternyata palsu.
Tentang hasil peninjauan kembali ini diberitahukan dalam laporan-laporan termaksud pada pasal 71 (ps.
85 ayat Ke I : Bb.2709).
Pasal 81.
Pemerintah menentukan, Bendaharawan-bendaharawan yang mana diwajibkan memberi jaminan *).

15. Pasal 82.
Untuk menjamin kepentingan Negara maka kepada Bendaharawan dapat dikenakan pengganti kerugian
sementara dengan keputusan penguasa-penguasa yang ditunjuk Pemerintah (Sbtl. 1926/362
jis.1927/464 dan 513; 1931/420; Bb.2589, 5574 jo.6025).
Pasal 83.
Oleh Presiden atau atas kuasanya harus diusahakan :
Ke-1 Supaya pemberian jaminan Bendaharawan diatur sebagaimana mestinya, dan ke-2. Supaya akta
pemberian jaminan itu terdaftar dalam buku yang tersedia untuk itu.
Pasal 84.
Kepala Bendaharawan yang terlambat dalam pengiriman perhitungan, Kepala Departemen menetapkan
suatu batas waktu baru.
Dalam kelalaian selanjutnya perhitungan-perhitungan dibuat ex-officio (karena jabatan) atas biaya
mereka yang lalai oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh atau atas nama Pemerintah dan
tentang kelalaian itu diberitahukan kepadan Badan Pemeriksa Keuangan yang kalau untuk itu
menganggap ada alasan menetapkan denda yang harus dikenakan kepada yang lalai.(Bb.5574, 7111;
Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.16 ayat 2).
Sekedar Bendaharawan mendapat penghasilan diri Negara, denda itu tidak akan melebihi seperduabelas
bagian dari gaji selama satu tahun, atau apabila mereka diberi secara persentase, seperduabelas bagian
dari penghasilan mereka rata-rata dalam satu tahun.
Bagi mereka tidak mempunyai pendapatan dari Kas Negara jumlah denda yang dikenkan, sekali-kali
tidal boleh melebihi Rp.50,- untuk tiap-tiap kelalaian (87).
Perhitungan-perhitungan selanjutnya dilakukan dan diselesaikan seakan-akan dibuat dan dikirimkan
oleh Bendaharawan sendiri (Bb. 10844).
Pasal 85.
Pemerintah mengusahakan :
Ke-1 Agar Keputusan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yang tersebut dalam pasal 80
dilaksanakan;
Ke-2 Agar denda-denda dan biaya-biaya termaksud dalam pasal 84 dipungut.
Pungutan jumlah-jumlah yang terhutang (wajib dibayar) diutamakan dengan pemotong an
daripada penghasilan-penghasilan bendaharawan dan dengan memperhitungkan pada jaminan
yang mereka telah berikan atau kalau tidak, dengan cara yang ditentukan bagi pungutan pajak-
pajak langsung (Bb.4075; L.N. 84/1957).
*) Menurut Sbtl. 1907 No.510 sejak 1 Januari 1908 tidak dijalankan lagi.
Pasal 86.
Bila seorang Bendaharawan berada dalam pengampunan (kuratil), atau melarikan diri atau mati, maka
perhitungan yang seharusnya ia bikin, akan dibuat ex-efficio oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk
itu oleh atau atas nama Pemerintah (Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.16).
Perhitungan yang dibuat itu diberitahukan kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang
memperoleh hak peninggalan kepada mereka, diperlihatkan surat-surat surat bukti yang berkenan
dengan perhitungan itu dan kepada mereka diberikan suatu batas waktu yang layak untuk mengajukan
keberatan-keberatan mereka tentang hal itu. (Sbtl.1903/210 jo.1925/429; Bb.5574.7111.10844).

16. Sesudah diterima jawaban dari pengampu, ahli waris, atau mereka yang memperoleh hak peninggalan
ataupun bila mereka tidak mempergunakan batas waktu yang diberikan kepada mereka, maka
perhitungan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang membicarakan hal ini dalam sidang
lengkap dan terhadap keputusannya tidak diadakan kesempatan lagi untuk mengajukan keberatan.
Ahli waris dan mereka, yang memperoleh hak peninggalan, dibebaskan dari tanggung jawab 3 tahun
telah berlalu :
Ke-1.Sesudah meninggalnya Bendaharawan, tanpa diberitahukan kepada mereka tentang perhitungan
yang dibuat ex-officio ;
Ke-2.Sesudah lewat batas waktu yang diberikan kepada meraka untuk mengajukan keberatan sedang
perhitungan itu tidak mendapat pengesahan.
Pasal 87.
Mengenai denda-denda termaksud dalam pasal 84, Presiden dapat memberikan pembebasan atau,
dalam hal dendanya sudah dibayar lunas, memberi pengembaliannya setelah endengar pendapat Badan
Pemeriksa Keuangan.
Pasal 88.
Para Bendaharawan, mengenai pengurusan yang mereka lakukan, tidak dibebaskan dari tanggung jawab
mereka, selain dengan suatu surat keterangan khusus diberikan untuk itu (acquit et decharge) oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.(ps. 80 ayat 4;
Istr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.17.38a 1.4; Bb.3102).
Surat keterangan itu tidak membebaskan para Bendaharawan atau ahli waris mereka ataupun mereka,
yang memperoleh hak peninggalan, dari kewajiban untuk melunasi jumlah-jumlah yang mereka wajib
bayar sebagai akibat peninjauan kembali dimaksud dalam ayat 4 dari pasal 80.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 89.
Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang Perbendaharaan" (Indonesische
Comptabiliteitswet) dengan ditambah tahun dan nomor Staatsblad dalam mana perubahan naskahnya
yang terakhir diundangkan.

17. LAMPIRAN II.
IKHTISAR ISI "INDISCHE COMPTABILITEITS WET"
"ICW" dibagi dalam dua "bab" (boofdstak). Bab : 1 memuat ketentuan - ketentuan tentang : "badan
hukum" "Ned.Indie" dan cara pengurusan keuangan "Ned Idie", dan Bab : II memuat ketentuan -
ketentuan tentang "pertanggungan-jawab Keuangan "Ned-Indie"
(a) Bagian : I "Ketentuan umum" (pasal 1);
(b) Bagian : II "Tentang Anggaran" (pasal 2 s/d 6);
(c) Bagian : III "Tentang Tahun Anggaran (pasal 7 s/d 11a);
(d) Bagian : IV "Tentang Penerimaan" (pasal 12 s/d 21);
(e) Bagian : V "Tentang Pengeluaran" (pasal 22 s/d 24);
(f) Bagian : VI "Tentang Pelaksanaan (beheer) anggaran" (pasal 25 s/d 34);
(g) Bagian : VII "Tentang Pengesahan (verevenen) pengeluaran" (pasal 35 s/d 42);
(h) Bagian : VIII "Tentang Algemeene Rekenkamer di Ned-Indie" (pasal 43 s/d 59);
(i) Bagian : IX "Tentang daluwarsa hutang-hutang" (pasal 60 s/d 64) dan
(j) Bagian : X "Tentang larangan penyitaan uang, barang dan harta benda Negara" (pasal 65 s/d 66);
Bab : II terdiri dari empat bagian dan satu "ketentuan penutup" berturut-turut :
(a) Bagian : I "Tentang pertanggunganjawab barang-barang hasil produksi Negara" (pasal 67 dan 68);
(b) Bagian : II "Tentang perhitungan anggaran (rekeningen)" (pasal 69 s/d 72);
(c) Bagian : III "Tentang tanggungjawab dan tuntutan terhadap "ordonnateur" dan pegawai negeri
lainnya atas tindakan-tindakan melawan hukum (onrechtmatige handelingen) atau
kelalain (nalatigheden), yang untuk itu mereka tidak dapat dituntut sebagai
bendaharawan" (pasal 73 s/d 76);
(d) Bagian : IV "Tentang tanggung jawab dan tuntutan bendaharawan" (pasal 77 s/d 78 ) dan
(e) Ketentuan penutup (pasal 89).
(a) Pasal 1 : Menetapkan bahwa "Ned-Indie" adalah badan hukum dengan pemisahan
seluruhnya keuangan "Ned-Indie" dari keuangan "Nederland".
(b) Pasal 2 s/d pasal 6 : Menetapkan bahwa "bagian II" dari Bab : I dan Bab : II "ICW" merupakan
pelengkap dari ketentuan - ketentuan dalam Bab : IV "IS".
Bagian : II Bab : I "ICW" mengatur pemecahan (splitsing) daripada pos -
pos dalam kredit-kredit untuk belanja personil, materiil dan modal dan
sekaligus dengan itu pembagian dalam pasal-anggaran (artikelen) serta
penunjukan dari pada mata-anggaran (sub-artikelen) dan pada mata
anggaran ini akan dibebakan pengeluaran yang disahkan ("verevend"),
dengan keputusan "Gurbenur Jenderal" dan dengan cara demikian
diperoleh bahan-keterangan yang luas mengenai pos-pos anggaran.
Pasal 3 : mengatur hal melakukan pengeluaran di "Ned-Indie" sekalipun pengeluaran
itu direncanakan pada Bab : I dari suatu bagian atau sebaiknya.
Pasal 4 : telah dibatalkan.
Pasal 5 : membuka kemungkinan untuk melakukan "pengeluaran yang tidak
tersangka".
Pasal 6 : menentukan bahwa suatu undang-undang yang menetapkan keputusan
"Gubernur Jenderal" tentang perubahan anggaran atau suatu undang-
undang yang menetapkan perubahan anggaran disahkan sesudah tanngal
tutup tahun-anggaran, memiliki kekuatan berlaku surut.

18. (c) Pasal 7 s/d 11 : Pasal 7 menentukan bahwa tahun-anggaran jatuh bersamaan dengan tahun
sipil.
Pasal 8 : menyatakan bahwa mengenai penerimaan, saat menerimanya menentukan
tahun-anggaran manakah penerimaan itu harus dipertanggung-jawabkan
(Kesstekel) kecuali untuk pajak berkohir pasal 8a).
Mengenai pengeluaran ditentukan bahwa saat dimana kreditur memperoleh
haknya dari Negara (stelsel van verkregen rechten) yaitu setelah kreditur
memberikan prestasinya menentukan tahun-anggaran, dimana pengeluaran
itu menjadi bebab pos-pos anggaran.
Pengecualian :
Pasal 9 : mengatur pembukuan pengeluaran yang dilakukan setelah pertanggungan-
jawab tahun-anggaran yang bersangkuta ditutup.
Pasal 10 : mengatur bahwa Panjar-panjar (ICW pasal 42) yang diberikan dibebankan
pada pos-pos anggaran dari tahun panjar-panjar itu dibayarkan.
Pasal 42 : mengatur bahwa "uang-uang untuk dipertanggungjawabkan" sebelum tutup
tahun (lihat pasal 11) pengeluaran pengeluarannya sampai jumlah saldonya,
harus dipertanggung-jawabkan atas beban pos-pos anggaran ybs.
Pasal 11 : menentukan bahwa tahun-anggaran tetap terbuka untuk :
(1) Menyelesaikan penyerahan-penyerahan barang atau jasa dan pekerjaan-
pekerjaan sampai tanggal 1 April dan untuk itu diperlukan keterangan
dari Kepala administrasi (dinas) ybs. mengenai sebab-sebabnya
mengapa tidak dapat selesai sebelum akhir Desember;
(2) untuk melaksanakan pungutan atau peng-ordonansian pengeluaran
sampai tanggal 1 Juli berikut tahun anggaran ybs.
Pasal 11a : menetapkan bahwa sisa kredit anggaran dari sesuatu tahun anggaran dengan
keputusan "Gubernur-Jenderal" dapat dipindahkan keanggaran tahun
berikutnya ("virement") lihat Juga "IBW" pasal 12 ayat 4).
(d) Pasal 12 s/d 21
Pasal 12 : menentukan bahwa hasil produksi tanah atau kerajinan yang diusahakan
atas beban negara demikian pula barang-barang dalam natura yang
diperoleh negara, dijual secara umum (openbaar) akan tetapi "Koning" atau
"Gurbenur-Jenderal" dapat memberikan kuasa untuk menjualnya dibawah
tangan apabila dianggapnya perlu demi kepentingan Negara.
Tidak termasuk penjualan secara umum adalah hasil produksi dijual kepada
rakyat dalam jumlah-jumlah yang kecil (seperti garam candu) dan yang
diserahkan bagi kepentingan Departemen Pemerintahan umum
(diperhitungkan dengan jalan "regularisasi")
Pasal 13 : menentukan bahwa barang-barang yang dipakai untuk kepentingan dinas
dilarang dijual, kecuali diserahkan kepada para pemborong pekerjaan-
pekerjaan negara atau karena alasan-alasan mendesak dijual kepada pihak
ketiga.
Pasal 14 : mengatur dalam hal mana barang-barang bergerak demi kepentingan negara
lebih baik dijual.
Penjualan dilakukan secara umum dan secara dibawah tangan berdasarkan
kuasa "Koning" atau "Gurbenur Jenderal" atau atas, nama penguasa-
penguasa ini oleh Kepala Departemen Pemerintah Umum.
Pasal 15 : memuat ketentuan tentang larangan menggadaikan atau "belenen" barang-
barang milik Negara dengan pengecualiannya.
Pasal 16 : memuat ketentuan bahwa peraturan-peraturan tentang pajak-pajak baru,
menaikkan pajak, menurunkan atau menghapuskan pendapatan Negara

19. lainnya, tidak dapat berlaku, sebelum pajak-pajak baru, penaikan, penurunan
dan penghapusan itu, telah diperhitungkan didalam anggaran.
Pasal 17 : Menentukan bahwa pengembalian atau pembebasan (vrijdtelling) daripada
pajak hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dan menurut cara yang
ditentukan dalam peraturan-perundangan yang ditetapkan oleh penguasa
yang mengatur perpajakn atau penguasa yang lebih tinggi kedudukan dari
padanya.
Tanda bukti pengembalian di kirim kepada "Algemeene Rekenkamer"
Jumlah pengembalian pajak yang tidak termasuk dalam pengertian pasal 8a,
dikurangkan dari penerimaan yang sejenis, dari tahun, dimana pengembalian
itu dilakukan. Ketentuan ini berlaku bagi tiap pengembalian uang yang
diterima. Apabila dikembalikan lebih besar daripada yang diterima, maka
kelebihannya dipertanggungkan sebagai pengeluaran.
Pasal 18 : Perselisihan mengenai hutang-hutang Negara dapat diselesaikan dengan
jalan damai ("dading") oleh "Gurbenur-Jenderal" dan jika jumlahnya
melebihi 10.000 "gulden" diperlukan pengesahan dengan undang-undang.
Mengenai "damai" yang tidak memerlukan pengesahan undang-undang
harus diberitahukan kepada "Scaten Generaal".
Pasal 19 : Memuat ketentuan tentang pembebasan (kwijtsebelding) atas piutang-
piutang Negara yang diberikan oleh "Gurbenur Jendeal" dan jika jumlahnya
lebih dari 10.000 "gulden" dilakukan dengan undang-undang.
Gubernur-Jenderal" tidak emmberikan pembebasan kecuali setelah
menerima pertimbangan (advies) dari "Algemeene Rekenkamer" dan jika
jumlahnya melebihi 500 "gulden" setelah menerima pertimbangan dari
"Raad van Ned-Indie"
Ketentuan tersebut berlaku juga dalam hal piutang-piutang telah
dilunasi.(Staatsblad tahun 1928 No. 187 memuat ketentuan tentang
wewenang untuk pengembalian dan pembebasan pajal dalam hal-hal khusus
dan Staatsblad tahun 1940 No. : 26 memuat ketentuan demikian bagi pajak -
pajak lokal).
Pasal 20 : menentukan bahwa sebagai penerimaan tidak terduga dalam tahun anggaran
yang berjalan, dibukukan jumlah-jumlah yang dibayar secara tidak sah dan
yang pengembaliannya dilakukan setelah tutup tahun anggaran, dimana
pengeluaran itu dilakukan.
Pasal 21 : menentukan bahwa oleh "Koning" ditetapkan cara verifikasi daripada
penerimaan di "Ned-Indie", harus diatur (Stbl. 1901 No. : 325) dan
selanjutnya memuat kewajiban para bendaharawan untuk sekurang-
kurangnya sekali setahun memberikan pertanggung jawab mereka kepada
"Algemeene Rekenkamer". Dalam penetapan tersebut dimuat pula
ketentuan bahwa para bendaharawan ditugaskan untuk menyimpan barang-
barang bagi Negara. Selanjutnya dimuat juga ketentuan tentang kewajiban
bendaharawan untuk mengirimkan pertanggung-jawabannya yang
bermaksud untuk melindungi Negara dari kerugian karena berotak ceroboh
dan kelalain.
Akhirnya penetapan itu memuat ketentuan mengenai cara bagaimanan
menjamin, bahwa apa yang harus diterima juga dipungut dan keharusan
pengiriman bahan-bahan keterangan mengenai pajak-pajak yang terhutang
dan piutang-piutang lainnya kepada Instansi-instansi yang menerima
pertanggung-jawab para bendaharawan untuk disahkan i.c. departemen-
departemen pemerintahan umum dan "Algemeene Rekenkamer".

20. (e) Pasal 22 s/d 24.
Pasal 22 : menetapkan bahwa seperti halnya dengan "penerimaan" kontrole atas
"pengeluaran" dilakukan oleh "Algemeene Rekenkamer" menurut ketentuan
dalam "ICW" dan ketentuan-ketentuan tentang pemeriksaan penerimaan
dan pengeluaran Negara yang ada atau akan ditetapkan kemudia (lihat pasal
: 54 "ICW").
Pasal 23 : mengatur hubungan keuangan antara "Nederland" dengan Ned-Indie"
melalui pembukuan kredit oleh "Minister van Financien" bagi "Minister van
Kolonien" untuk kepentingan pembayaran atas beban "Ned-Indie. Kredit-
kredit tersebut tidak akan melebihi jumlah yang disetorkan ke dalam " 's
Rijks Schatkist" dimaksud dalam pasal 26 "IVW". (Selanjutnya lihat juga
"IB" pasal 17, ayat 4).
Pasal 24 : memuat larangan tentang pengeluaran diluar dan yang melebihi anggaran
dengan pengecualiannya bagi pengeluaran untuk membeli, membuat,
mengangkut dan menjual barang-barang hasil produksi dan prosentase
penggantiannya yang bertalian dengan itu. (Ketentuan pengecualian ini
merupakan kelonggaran (seopelheid) dalam anggaran. Lihat juga "IBW"
pasal 12).
(f) Pasal 25 s/d 34
Pasal 25 : menentukan bahwa "Gurbenur Jenderal" memegang pimpinan umum
(algemeen bestuur) atas keuangan dan harta benda Negara dan karena itu
berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan
keuangan bagi Negara. Wewenang penguasaa (otorisasi) ini olehnya
dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai bagai penguasa ("peraturan
pengurusan administratip" ("RAB").
Pasal 26 : menentukan bahwa semua penerimaan bertalian dengan pengurusan
"Nederlandsch-Indie", bagaimanapun sifatnya yang dilakukan "Nederland",
disetorkan ke dalam" 's Rijks Schatkist" dan semua pembayaran yang
menyangkut pengurusan "Ned-Indie" yang dilakukan di "Nederland" di
laksanakan dengan bantuan penunjukan-penunjukan (aanwijzingen) kepada
"" s Rijks Schatkist".
Pasal 27 : memuat ketentuan larangan tentang penghapusan atau penyisihan jumlah-
jumlah dari anggaran untuk melunasi hutang-hutang yang baru kemudian
ditetapkan besar jumlahnya kecuali yang ditentukan dalam pasal 42 "ICW"
(uudp "gtgr").
Pasal 28 : melarang percampuran pengeluaran dengan penerimaan baik langsung
maupun tidak, kecuali yang ditentukan dalam pasal 29. (azas "universitas").
Pasal 29 : memuat ketentuan tentang barang-barang yang dibeli yang diserahkan
kepada Departemen-departemen, yang oleh departemen yang
menyerahkannya boleh dibukukan sebagai kontra pos daripada
pengeluarannya.
Pasal 30 : menentukan bahwa barang-barang Negara yang diserahkan kepada
seseorang kreditur tidak dibukukan sebagai keuntungan pada mata-anggaran
yang harus dibebani untuk melunasi hutang itu. Ketentuannya adalah :
"dilarang mencapurkan penerimaan dan pengeluaran" (azas universalitas).
Pasal 31 : menentukan bahwa demi kepentingan keuangan Negara pelaksanaan
pekerjaan umum, penyerahan barang, jasa dan angkutan harus dilakukan
dengan jalan penawaran umum dengan pengecualiannya dalam hal
kapentingan Negara menghendakinya, berdasarkan pertimbangan
"Gurbenur Jenderal".

21. Pasal 32 : menentukan bahwa syarat-syarat penawaran umum itu harus menyebutkan
jaminan-jaminan yang diisyaratkan, untuk dapat ikut serta dalam penawaran
umum itu. (lihat pasal 33).
Pasal 33 : menentukan aturan lebih lanjut yang diperlukan mengenai hak dan
kewajiban pemerintah (administratie) demikian pula para pemborong,
peserta (inscrijvers) atau leparansir.
Dalam hubungan dengan kedua pasal tersebut oleh "Gurbenur Jenderal" ditetapkan :
(a) "Reglement op het houden van openbare aanbestedingen voor de uitvoering van's
Landswerken (Stbl. 1933 No. :146).
(b) "Reglement of het van aanbestedingen met beperkte mededinging voor de uitvoering van's
Landswerken dan (Peraturan tentang penyelenggaraan penawaran terbatas bagi pelaksanaan
pekerjaan Negara).
(c) "Reglement op het houden van de openbare aanbestedingen voor leveringen, transporten, het
verrichten van wekzaambeden, enz.ten behoeve van 's Lands dients in Nederlandsch Indie
(Stbl. 1934 No.:576; dan 1955 No.:550 dan 694).
(Peraturan tentang penyelenggaraan tentang penawaran umum bagi penyerahan, (barang)jasa,
angkutan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dst., bagi kepentingan pemerintah ('s Lands dient di
Ned Indie.)
Pasal 34 : memuat ketentuan larangan mutlak bagi pegawai negeri di "Ned-Indie" ikut
serta dalam pemborongan pekerjaan atau penyerahan (barang atau jasa).
Disamping itu di tetapkan juga :
(d) "Reglement op de openbare verkopingen in Ned-Indie (Stbl. 1908 No. : 189 diubah dengan
Stbl. 1934 No.:175).
(g) Pasal 35 s/d 42 :
Pasal 35 : mengatur tentang "vervenen" hutang-hutang atas beban anggaran 'Ned
Indie". Dengan "verevenen" dimaksudkan "mengesahkan" untuk
melakukan pembayaran dari undang-undang Negara. Pada pembayaran
harus dinyatakan bahan-bahan keterangan yang diisyaratkan bagi
pembukuan yang benar yang juga meliputi penunjukan mata-anggaran yang
bertalian dengan pengeluaran itu. (Lihat juga "Instructie en verdere
bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer ini Nederlands-Indie, Stbl.
1898 No. : 164 jo. Stbl. 1932 No. : 568. pasal 35).
Pengesahan ini harus dilakukan oleh "Gurbenur Jenderal" atau oleh juasa-
kuasanya (gedelegeerden).
Pasal 36 : menentukan bahwa tiap pembayaran harus didasarkan atas tanda bukti
daripada hak yang diperoleh para kreditur.
Pasal 37 : menetapkan bahwa pengesahan ("verevenen") atas dasar perhitungan atau
dengan jalan pengurangan hanya dapat dilakukan untuk jasa-jasa yang telah
diberikan dan untuk membatasinya masih, ditentukan batas setinggi-
tingginya 4/5 dari hak yang diperoleh yang dinyatakan dengan tanda bukti
penyerahan jasa.
Pasal 38 : menentukan bahwa "Algemeene Rekenkanmer menyelidiki atau memeriksa
semua hutang atas beban Bab. II daripada anggaran, setelah pembayaran
dilakukan (represief) akan tetapi juga mungkin untuk meminta pendapat
Rekenkamer sebelum pembayaran dilakukan. Redaksi daripada pasal
tersebut menunjukkan bahwa yang disebut terakhirlah maksud "pembuat
undang-undang", akan tetapi karena meluasnya administratie (pemerintah)
maka hal demikian itu praktis ternyata tidak dapat dilakukan. Semua tanda
bukti pembayaran harus dikirimkan kepada "Algemeene Rekenkamer"

22. untuk diperiksa sebagai pengawasan terakhir atas kebenaran pertanggungan
jawab uang-uang Negara.
Kebenaran daripada administrasi (pertanggunganjawaban) pada tingkat
prtama adalah kewajiban daripada Departemen-departemen dan Instansi-
instansi pemerintah lainnya, Oleh pemerintah, kepala Departemen-
departemen serta kepala instansi-instansi pemerintah lainnya dikeluarkan
peraturan-peraturannya yang bersangkutan.
(Bijblad No. 11284 surat edaran Pemerintah tentang "Onjuiste verklaringen
in primaire gegevens" (Keterangan-keterangan yang salah dalam bahan-
bahan keterangan primatir).
Pasal 39 : menentukan bahwa apabila penyelidikan "Algemeene Rekenkamer"
menimbulkan keberatan (bedenkingen) yang tidak dapat di setujui oleh para
ordonnateur, merek aini berwenang melaksanakan pembayaran, akan tetapi
tetap berpegang pada tanggung-jawab mereka berdasarkan pasal 74 "ICW".
Pasal 40 : menentukan bahwa dengan ordonnantie ditetapkan sifat dan bentuk tanda-
tanda bukti yang harus diserahkan kreditur untuk membuktikan piutangnya
("peraturan tentang pengurusan administratip" (RAB), pasal 14).
Pasal 41 : menentukan bahwa dilarang untuk menjanjikan bungan untuk kelambatan
dalam melunasi hutang-hutang Negara kepada para pemborong atau
leperansir berhubung dengan penyerahan, pelaksanaan pekerjaan atau jasa
yang dilakukan oleh mereka. Kelambatan ini bertalian dengan birokrasi
(procedure) yang berlaku pada instansi-instansi pemerintah.
Pasal 42 : menentukan bahwa panjar dapat diberikan kepada para pemborong atau
leperansir. Demikian juga dapat diberikan panjar untuk berbagai-bagai
pembayaran tetap berdasarkan peraturan "Gurbenur Jenderal". Panjar-
panjar ini merupakan pinjaman. Selanjutnya bahwa "u u d p' dapat diberikan
untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang bertalian dengan urusan
rumah tangga dan untuk kepentingan angkatan Laut dan Darat.
(h) Pasal 43 s/d 49 : memuat ketentuan-ketentuan tentang "Algemeene Rekenkamer".
Pasal 43 : menetapkan susunan anggota "Algemeene Rekenkamer" yang terdiri
seorang Ketua dan 4 orang anggota dan syarat-syarat untuk dapat diangkat
menjadi anggota.
Pasal 44 : memuat ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dan
prosedure pencalonan menjadi anggota.
Pasal 45 : memuat ketentuan tentang yang disebut "incomptabiliteiten" untuk
menjamin obyektivitas penilaian anggota.
Pasal 46 : memuat ketentuan tentang alasan-alasan untuk "pemecatan (ontzetting) dari
jabatan", Pasal 47 tentang alsan-alasan untuk "pemberhentian" ("ontslag"_
dan Pasal 49 tentang alasan-alasan untuk "pemberhentian sementara"
("schorsing")
Pasal 48 : memuat ketentuan tentang gaji istirahat dan pembebasan dari biaya
perjalanan kembali ke Nederland.
Pasal 50 : memuat ketentuan tentang "uang tunggu" (watch-geld).
Pasal 51 : memuat ketentuan tentang peradilan dimuka "Hooggrechtshof" dalam hal
anggota melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum.
Pasal 52 : menentukan bahwa penangkapan (gevanggenneming) dan tuntutan karena
tindak pidana jabatan, diperlukan izin (machtiging) terlebih dahulu dari
"Gurbenur Jenderal".
Pasal 53 : memuat ketentuan tentang istirahat ke Luar Negeri.
Pasal 54 : memuat ketentuan tentang pemeriksaan atas pengeluaran (1) apakah kredir
anggaran mencukupi (2) apakah sifat daripada pengeluaran yang disyahkan

23. ("verevend") di bebankan kepada mata anggaran yang benar (3) apakah
tiada percampuran antara kredit-kredit dari berbagai tahun anggaran atau
percampuran antar kredit-kredit dari berbagai-bagai bagian dari pada
anggaran (4) apakah tanda bukti yang diserahkan memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan untuk dapat disyahkan sebagai bukti pengeluaran
bendaharawan.
Pasal 55 : menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan untuk pengurusan barang-barang
materiil didalam gudang-gudang negara diatur dengan ordonansi dan
dibawah pengawasan "Algemeene Rekenkamer".)
Stbl. 1866 No. : 151 : "Regelen en voorschriften voor het material beheer
en bij materieele verstrekkingen" ("Ketentuan dan peraturan untuk
pengurusan barang-barang materiil dan penyerahan barang-barang
materiil").
Pasal 55a : memuat ketentuan tentang wewenang "Algemeene Rekenkakamer" untuk
melakukan pemeriksaan setempat dan mengadakan pengamatan atas
persediaan uang, barang serta pemeriksaan buku0buku, perhitugan-
perhitungan dlsb.
Pasal 56 : menentukan bahwa "Kamer" sebagai atas dua buah "meja" (tabel) dan
keputusan diambil oleh dua orang anggota. APabila dua orang anggota dari
suatu "meja" tidak memperoleh kata sepakat, maka Ketua turut serta
sebagai anggota ketiga.
Pasal 57 : menentukan bahwa dalam hal diperlukan sidang gabungan dari kedua buah
"meja" maka harus hadir sekurang-kurangnya tiga orang anggota untuk
memperoleh keputusan yang syah.
Dalam hal keputusan "naik banding" mengenai penggatian yang dibebankan
kepada seorang bendaharawan, maka sidang harus dihadiri oleh empat
orang anggota. Apabila sidang gabungan tidak menghasilkan suatu, maka
keputusan jatuh sebagai keuntungan bendaharawan.
Pasal 58 : menetapkan bahwa keputusan mengenai penggatian atau denda ditanda
tangani oleh Ketua dan dinyatakan "Atas nama Raja" ("In naam der
Konings").
Pasal 58a : menentukan wewenang bagi "Algemeene Rekenkamer" untuk
menyampaikan laporan kepada "Volksradd" apabila dipandangnya perlu
bertalian dengan tugasnya.
Pasal 59 : menentukan bahwa instruksi bagi "Algemeene Rekenkamer" ditetapkan
dengan peraturan pemerintah. Instruksi tersebut harus memuat cara
mengangkat sumpah, susunan dan cara bekerja. Undang-undang
mensyaratkan bahwa intruksi akan memuat kewajiban bahwa "Algemeene
Rekenkamer" memberitahukan atau mengajukan usul-usul kepada
"Gubernur Jenderal" yang akan dapat membantu mengurangi pengeluaran
dan penyederhanaan pengurusan uang.
Undang-undang tidak melarang bahwa dalam intruksi dimuat ketentuan
bahwa urusan dan pekerjaan "kamer" dapat dibatasi sampai sebagian dari
tanda-tanda bukti dan pertanggunganjawaban yang diterima, sepanjang hal
itu dianggap berfaedah bagi penghematan kerja yang serasi (doelmatig).
(i) Pasal 60 s/d 64 : memuat ketentuan tentang kadaluwarsa tentang hutang-hutang Negara.
Pasal 60 : menentukan bahwa penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 1954 dan
1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hutang-hutang Negara
daluwarsa setelah lewat jangka waktu 5 tahun sesudah tanggal 31 Desember
dari tahun hutang dapat ditagih kecuali apabila Kitab Undang-undang
Hukum Perdata menentukan jangka waktu daluwarsa yang lebih pendek.

24. Kecuali sebab-sebab yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, daluwarsa dapat dibatalkan (gestuit) dengan jalan mengajukan suatu
keterangan (deklaratie) pada instansi Pemerintah yang bersangkutan.
Pasal 61 : menentukan bahwa ketentuan dalam pasal 60 tidak berlaku terhadap bunga
dan angsuran pinjaman Negara (bunga daluwarsa setelah 5 tahun dan
angsuran pinjaman setelah 30 tahun mulai dari tanggal timbul hutang
bungan dan angsuran itu).
Pasal 62 s/d 64 : telah dibatalkan.
(j) Pasal 65 s/d 66 : menetapkan bahwa penyitaan harta benda Negara yang disebut dalam pasal
65 dilarang kecuali dengan izin "Hooggerechtshof". Kejaksaan (openbare
Ministerie) diminta pendapatnya mengenai permintaan sita.
Izin yang disyaratkan hanya diberikan apabila secara singkat (summierlijk)
ternyata kepastian (deugelijkheid) daripada tuntutan piutang itu.
Pada izin ayng diberikan ditunjukkan barang-barang yang boleh disita.
barang-barang yang karena sifat atau tujuannya bukan merupakan barang
dagangan atau dengan undang-undang atau peraturan perundangan umum
ditunjuk sebagai tidak dapat disita, sekali-kali tidak dapat dimasukkan
kedalam penunjukkan tersebut.
B A B : II
(a) Pasal 67 dan 68 : memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan jawaban barang-barang hasil
produksi Negara.
Pasal 67 : menentukan kewajiban bagi mereka yang ditugaskan menjual barang-barang
hasil produksi Negara untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan
jawaban kepada "Minister van Kolonien".
Perhitungan itu berisikan (a) kwantitas barang yang diterima di Nederland,
berapa yang dijual, berapa sisa yang disimpan dalam gudang, dengan
menyebutkan jenis-jenis dan tahun panen asalnya (b) hasil bruto penjualan
dan (c) setoran-setoran kedalam "s Rijks schatkist" yang telah dilakukan. Di
samping itu oleh "geconsigneerde" dalam waktu empat bulan setelah tutup
tiap tahun menurut cara yang sama dikirimkan perhitungan kepada
"Algemeene Rekenkamer" di Nederland. Pada perhitungan itu ditunjukkan
(a) kepada daftar-daftar bulanan yang disusun oleh Direktur Departemen
pemerintahan di "Ned-Indie", yang menunjukkan kwantitas dan jenis-jenis
barang-barang consignatie ke Nederland, sambil menyebutkan panen-panen
asalnya dan yang daftar-daftarnya di tanda tangani untuk penerimaan oleh
mereka yang menerimanya di Nederland (b) kepada surat-surat (bescheiden)
yang diserahkan kepada "Minister van Kolonien". Daftar-daftar dan surat-
surat tersebut pada (a) dan (b) selekas-lekasnya dikirimkan kepada
"Algemeene Rekenkamer" untuk kepentingan persiapan verifikasi
perhitungan tahunan.
Pasal 68 : menetapkan bahwa pada pemeriksaan perhitungan tahunan dan
pertanggung-jawaban dimasukkan dalam pasal 67, "Algemeene
Rekenkamer" menerima tanda-tanda bukti seperti yang bisa digunakan
dalam dunia usaha dan akan menghormati syarat-syarat yang berlaku pada
penjualan serta usanse-usanse yang berlaku pada dunia perdagangan.Selisih
pendapat mengenai hal itu diputuskan oleh "Koning"
(b) Pasal 69 s/d 72 : menagtur tentang perhitungan-anggaran (rekeningen).

25. Pasal 69 : menentukan bahwa surat harus dibuat perhitungan anggaran oleh
"Gurbenur-Jenderal". Perhitungan anggaran itu menunjukan sesuai dengan
urutan anggaran dan dengan uraian yang sama mengenai bagian, bab, pos,
pasal dan anak pasal (mata-anggaran) masing-masing terpisah : Jumlah
pengeluaran yang dianggarkan dan yang disyahkan ("verevend") dan jumlah
penerimaan yang direncanakan dan yang diterima.
Tiap pos pengeluaran masih harus diperinci dalam kredit-kredit untuk:
personil, materiil dan modal, sambil menyatakan selisih-selisihnya antara
rencana dengan hasilnya serta memberikan penjelasannya dan menunjukkan
jumlah-jumlah yang telah disyahkan ("verevend") dan yang masih terhutang
pada tanggal penutupan perhitungan anggaran. Demikian halnya dengan
penerimaan yang selisih-selisihnya harus diberikan penjelasan seperlunya.
Pasal 70 : menentukan bahawa perhitungan anggaran disusun oleh "Gubernur-
Jenderal" dan dikirimkan kepada "Algmeene Rekenkamer". "algemeene
Rekenkamer" memberikan pernyataan mengenai pendapatnya dengan
mengemukakan keberata-keberatannya sebagai hasil pemeriksaan dan dalam
batas waktu empat bulan setelah menerimanya mengembalikan perhitungan
anggaran itu kepaa "Gurbenur Jenderal" untuk dijawab dan jika perlu
diperbaiki.
Pasal 71 : menetapkan bahwa tiap tahun "Algemeene Rekenkamer" selambat-
lambatnya tanggal 1 April mengirimkan laporan lengkap mengenai hasil
pekerjaannya selama tahun yang lalu, yang didalamnya memuat pula semua
kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-
peraturan perundangan yang berlaku yang dipandangnya perlu bagi
kepentingan pengurusan uang. Laporan "Algemeene Rekenkamer"
diberikan penjelasan seperlunya oleh "Gubernur-Jenderal" dan disampaikan
kepada "Volksraad".
Pasal 72 : menetapkan bahwa rancangan keputusan tentang penetapan saldo
perhitungan anggaran disampaikan oleh "Gurbenur-Jenderal" kepada
"Volksraad" selambat-lambatnya pada pembukaan sidang biasa pertama
tahun ketiga berikut tanggal penutupan anggaran. Apabila karena keadaan
yang mendesak waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hal demikian itu
diberitahukannya kepada "Volksraad".
Pada rancangan keputusan penetapan saldo perhitungan-tahunan di
samping perhitungan anggaran dan penjelasannya, masih dilampirkan.
(a) daftar tentang penggunaan kredit dimaksud dalam pasal 23 "ICW";
(b) daftar mengenai jumlah-jumlah yang telah disahkan ("verevend") dalam
tahun-tahun anggaran terdahulu yang dibayarkan atau daluwarsa dalam
tahun-anggaran yang lalu dan yang masih terhutang, masing-masing
dipisah-pisahkan menurut tahun-anggarannya;
(c) pemberitaan "Algemeene Rekenkamer" dimaksud dalam pasal 70
"ICW" dengan nota-nota jawaban yang bersangkutan dari "Gubenur-
Jenderal".
(c) Pasal 73 s/d 76 memuat ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi.
Pasal 73 : menentukan bahwa tanggungjawab keuangan "Gurbenur-Jenderal" akan
diatur dengan undang-undang (sampai jabatan itu hapus dari bumi
Indonesia undang-undang demikian itu belum pernah ada).
Pasal 74 : menetapkan kewajiban ganti-rugi kepada pegawai negeri (landsdienaren)
bukan bendaharawan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau
kelalaian melakukan kewajibannya menimbulkan kerugian bagi Negara.

26. Tuntutan dan perhitungan terhadap pegawai-pegawai termaksud, ahli
warisnya atau mereka yang memperoleh hak atas harta-benda pegawai
tersebut, akan diatur oleh "Koning". (Stbl. 1904 No. 241 diubah dengan
Stbl. 1936 No. 604) "Regeling der vervolging van en het verhaal op
landsdienaren die den lande schade hebben toegebracht". (Peraturan
tentang tuntutan dan perhitungan terhadap pegawai Negeri yang telah
menimbulkan kerugian bagi Negara).
Penyelesaian mengenai sengketa tentang kerugian yang ditimbulkan bagi
Negara dapat diserahkan kepada Pengadilan (Negeri) atau Pengadilan
administrasi (Pemerintah).
Pasal 75 : menentukan bahwa sebelum tutup tahun-anggaran semua uang yang
diambil melebihi kredit-anggaran yang disahkan, harus disetorkan kembali
kedalam Kas Negara dan
Pasal 76 : memuat ketentuan bahwa apabila penyetoran kembali itu tidak dipenuhi,
tuntutannya akan dilakukan oleh "Gubernur Jenderal". Sepanjang dapat
diteliti mengenai ketentuan tersebut tiada pelaksanaannya. Pembuat undang-
undang tidak menunjukkan syarat-syaratnya untuk memaksakan pegawai
melakukan penyetoran kembali kelebihan dimaksud, yang diterimanya
secara tidak sah ("ten onrechte").
(d) Pasal 77 s/d 88 memuat ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab dan tuntutan bendaharawan.
Pasal 77 : menentukan bahwa orang atau administrasi (instansi) yang oleh Negara
ditugaskan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang,
kertas berharga dan barang-barang dalam gudang-gudang Negara ("ICW"
pasal 55) adalah bendaharawan dan berkewajiban memberikan
pertanggungan-jawab kepada "Algemeene Rekenkamer".
"Gubernur Jenderal" dapat memberikan pembebasan dari kedudukan
bendaharawan kepada mereka yang memiliki jabatan lain sambil bertindak
sebagai perantara antara umum dan Kas Negara untuk melakukan
penerimaan Negara.
Yang dimaksud dalm hal ini adalah para Lurah yang memungut pajak bumi
dan lain-lain, untuk kemudian secara teratur menyetorkannya ke Kas
Negara.
Bentuk-bentuk perhitungan dan saat-saat pengiriman perhitungan
bendaharawan ditetapkan oleh "Gubernur Jenderal".
Pasal 78 : menentukan larangan terhadap rangkapan jabatan bendaharawan dengan
ordonnateur (kontrole intern). Pengecualian dapat diberikan dalam hal-hal
yang khusus, yaitu bagi "pemegang kas u u d p" ("I C W" pasal 42 ayat 2).
Pasal 78a : memberikan wewenang kepada "Algemeene Rekenkamer" untuk
membebaskan bendaharawan dari kewajiban pengiriman perhitungan
kepadanya berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukannya ("ICW
pasal 55a). Sebagai contoh dahulu adalah bendaharawan pada jawatan
P.T.T. yang tidak mengirimkan perhitungannya kepada Algemeene
Rekenkamer vide "IBW" pasal 24 ayat 3. Pembebasan ini tidak memberikan
pengurangan tanggung-jawab bendaharawan atas pengurusan
kebendaharaannya.
Pasal 79 : menetapkan bahwa "Algemeene Rekenkamer" menentukan jangka waktu
untuk menjawab keberatannya dan untuk mengajukan keberatan-keberatan
terhadap perubahan-perubahan yang dibuat oleh "AR" itu.
Pasal 80 : menentukan bahwa apabila "Algemeene Rekenkamer" tidak dapat
menerima keberatan-keberatan bendaharawan, maka kepada bendaharawan
diberi hak untuk meminta peninjauan kembali.

27. Peninjauan kembali dilakukan oleh anggota lain daripada anggota yang
mengambil kembali keputusan yang dimajukan keberata oleh bendaharawa.
Keputusan peninjauan kembali diambil dalam rapat "meja" gabungan.
Selanjutnya ditetapkan bahwa "Algemeene Rekenkamer" berwenang
meninjau kembali keputusannya yang telah diambilnya berdasarkan tanda
bukti yang ternyata p a l s u. Hasil peninjauan kembali dimuat dalam
laporan "Algemeene Rekenkamer".
Pasal 81 : menentukan bahwa "Gubernur Jenderal" menetapkan bendaharawan
manakah yang berkewajiban memberikan jaminan.
Pasal 82 : menetapkan bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada
bendaharawan dapat dibebani ganti-rugi sementara oleh "Gubernur
Jenderal" atau penguasa yang ditunjuknya.
Ketentuan ini bertalian dengan hal bahwa peradilan kebendaharaan
didasarkan atas perhitungan bendaharawan yang dikirimkan secara periodik
(berkala) dan umumnya sekali setahun, hingga akibatnya yang langsung ialah
bahwa pembebanan ganti rugi terlambat yaitu sesudah lewat beberapa
waktu lamanya setelah kekurangannya terjadi.
Pasal 83 : menetapkan bahwa "Gubernur Jenderal" mengatur agar jaminan
(borgstellingen) diurus dengan baik dan akte-akte penjaminan didaftarkan
dakam register-register yang bersangkutan. (Lihat pasal 81 diatas).
Pasal 84 : menentukan denda bagi bendaharawan yang terlambat menyampaikan
perhitungannya dan pembuatan perhitungan bendaharawan ex officio dalam
hal bendaharawan lalai. Besar denda ditetapkan maksimum 1/12 dari gaji
setahun dan bagi mereka yang tidak memperoleh pendapatan dari Kas
Negara ditetapkan maksimum 50 gulden untuk tiap kelalaian. Perhitungan
ex officio dikerjakan seperti yang dibuat oleh bendaharawan sendiri.
Pasal 85 : menetapkan bahwa "Gubernur Jenderal" menjaga bahwa keputusan-
keputusan "Algemeene Rekenkamer" dilaksanakan ("ICW" pasal 80) dan
denda-denda dimakud dalam pasal 84 "ICW" dipungut. Pemungutan
jumlah-jumlah yang terhutang sebaiknya dilakukan dari penghasilan
bendaharawan, jaminannya atau dengan cara lain seperti yang berlaku pada
pemungutan pajak langsung (surat paksa).
Pasal 86 : menentukan pembuatan perhitungan ex officio dalam hal bendaharawan
berada dibawah waliat (curatele), lari atau meninggal dunia. Perhitungan ex
Officio diberitahukan kepada wali atau ahli warisnya atau mereka yang
memperoleh hak atas harta-benda bendaharawan dan kepada mereka ini
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka.
Jika mereka itu tidak mengajukan keberata maka "Algemeene Rekenkamer"
mengambil keputusannya dalam sidang gabungan yang tidak memberikan
kesempatan peninjauan kembali.
Pasal tersebut menetapkan juga jangka waktu pembebasan dari tanggung
jawab ahliwaris dan mereka yang berhak atas harta-benda bendaharawan.
Pasal 87 : memberikan wewenang kepada "Gubernur Jenderal" untuk memberikan
pembebasan dari pembayaran denda atau mengembalikannya apabila denda
telah dibayar, setelah mendengar pendapat "Algemeene Rekenkamer" yang
menetapkan denda itu.
Pasal 88 : menetapkan bahwa bendaharawan hanya bebas dari tanggung-jawab atas
pengurusan kebendaharaan yang dilakukannya atas dasar "acte acquit en
decharge" ayng diberikan oleh "Algemeene Rekenkamer", yang sekalian

28. membebaskan juga ahliwaris dan mereka yang berhak atas harta-benda
bendaharawan.
Pasal 89 : adalah pasal penutup dan menyatakan bahwa undang-undang ini dapat
disebut dengan nama "Indische Comptabiliteitswer".