3. Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dalam PP ini,
Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal
dan UKL-UPL;
2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
harus lebih streamlining dan bermutu, serta menuntut
profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua
pihak;
3. Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah;
4. Penegakan hukum atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan
Izin Lingkungan;
5. Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat;
6. Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan;
7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau
Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau
4. Penerapan dan Keterkaitan Instrumen PPLH Mulai dari Hulu-Hilir
Pengembangan
KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-
Konstruksi, Konstruksi &Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap
Pasca Operasi
RPPLH KLHS
RTRW/RDTR
Pelaksanaan
usaha
dan/atau
kegiatan
Izin
Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
izin
Usaha
dan/atau
kegiatan
ARLH
Hasil ERA merupakan
bagian dari Amdal
Penutupan
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Implementasi
Izin
Lingkungan &
Izin PPLH
serta
Continuous
Improvement
Audit
LH
ARLH
Pengawasan
Lingkungan Hidup
ARLH Tata Ruang
Paska
Usaha/
Kegiatan
Pencana Penutupan
Usaha dan/atau
kegiatan serta
Persetujuannya
Pemanfaatan
Ruang Paska
Usaha/Kegiatan
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
DDDT LH
ARLH
Izin PPLH
Instrumen
Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH Instrumen Ekonomi LH
Tata Ruang
BML KBKL
Penaatan
BML KBKL
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan
Amdal
atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
5. PUU terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada
Tahap Perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan
KLHS
RTRW
Rencana Usaha
dan/atau
kegiatan
Pelaksanaan
usaha dan/atau
kegiatan
Amdal atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
izin Usaha
dan/atau
Kegiatan
PerMenLH No.
09/2011 tentang
Pedoman Umum
Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
(KLHS);
• PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• PerMenLH No. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan Amdal ;
• PerMenLH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dok.LH
• PerMenLH No. 17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal dan
Izin Lingkungan
• PerMenLH 13/2010 tentang UKL-UPK dan SPPL;
• PerMenLH No. 07/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen
Amdal dan Persyaratan LPJP Dokumen Amdal;
• PerMenLH No. 15/2010 tentang Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai
Amdal;
• PerMenLH No. 5/2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal;
• PerMenLH No. 24/2009 tentang Penilaian Dokumen Amdal
• PerMenLH No. 25/2009 tentang Binwas Komisi Penilai Amdal Daerah
Izin PPLH
6. Dampak
Penting &
Dampak LH
lainnya
Penaatan
terhadap Baku
Mutu
Lingkungan
(BML) & Kriteria
Baku Kerusakan
Lingkungan
(KBKL)
PUU terkait dengan Implementasi Izin Lingkungan Tahap Pra-
Konstruksi, Konstruksi dan Operasi Usaha dan/atau Kegiatan
Implementasi
Persyaratan &
Kewajiban Izin
Lingkungan & Izin PPLH
serta Continuous
Improvement
Audit LH
Pengawasan
Lingkungan Hidup
• KepMenLH No.07 Th 2001 tentang
PPLH dan PPLHD
• KepMenLH No.56 Th 2002 tentang
Pedoman Umum Pengawasan LH
• KepMenLH No.57 Th 2002 tentang
Tata Kerja PPLH
• KepMenLH No.58 Th 2002 tentang
Tata Kerja PPLHD
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
(LAPORAN PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN)
Peraturan MENLH No. 03 Tahun
2013 tentang Audit Lingkungan
Hidup sebagai revisi dari:
• KepMenLH No. 42 Tahun 1994
• KepMenLH No. 30 Tahun 2001
• PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Izin LH & Izin PPLH
Pelaksanaan Usaha dan/atau
Kegiatan
8. Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012
Pengambil Keputusan
AMDAL atau UKL-UPL =
Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang
diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin
Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan
Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)
Izin Lingkungan
Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL:
• Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau
kegiatan, dan
• Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan
institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Menyediakan Informasi
9. Penurunan Beban
Pencemaran dan Laju
Kerusakan LH
Penaatan terhadap
BML & KBKL
Izin Usaha
dan/atau
Kegiatan
Izin Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia
• Pelaksanaan
Usaha dan/atau
Kegiatan
• Pelaksanaan Izin
Lingkungan & Izin
PPLH
Izin PPLH
Izin
Lingkungan
Proses
Amdal atau
UKL-UPL
Rencana Usaha
dan/atau
Kegiatan
Pengawasan
Lingkungan Hidup &
Penegakan Hukum
Lingkungan
• IZIN LINGKUNGAN merupakan ‘Jantung-nya’ Sistem Perizinan di
Indonesia. Secara legal, sesuai PUU PSDA dan PPLH izin usaha
dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin
lingkungan.
• Izin Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-
UPL (Sistem KDL) yang disusun oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh
KPA atau diperiksa oleh Instansi LH;
• Izin lingkungan instrumen utama penurunan Beban Pencemaran
Lingkungan dan Laju Kerusakan Lingkungan & Pengawasan LH
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
oleh Pemrakarsa
• Proses Penilaian Amdal oleh KPA;
• Proses Pemeriksaan UKL-UPL
oleh Instansi LH
Diterbitkan oleh
MENLH, Gubernur,
atau
Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh Menteri terkait,
Gubernur, atau Bupati/Walikota
Dilakukan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/ Walikota
Pemrakarsa
10. Penting untuk Diperhatikan!!!
SKKL
Izin
Lingkungan
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL_UPL
Izin
Lingkungan
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang Benar
Izin lingkungan wajib
diterbitkan bersamaan
dengan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sejak PP 27/2013
diberlakukan (23 Feb 2012)
SKKL
Penilaian
Amdal
Penyusunan
Amdal
Rekomendasi
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
UKL-UPL
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK
DITERBITKAN, walaupun
SKKL atau Rekomendasi
UKL-UPL sudah diterbitkan
Potensi Pelanggaran Pasal
109 dan 111 ayat (2)
UU 32/2009
1. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah
berlakunya PP 27/2012.
2. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang
diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
11. IZIN
LINGKUNGAN
Amdal, UKL-UPL dan Perizinan Lingkungan
Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib
AMDAL
Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib
UKL/UPL
Wajib Memiliki
IZIN Usaha
dan/atau
Kegiatan
Proses penyusunan
dan Penilaian Amdal
Proses penyusunan
dan Pemeriksaan
UKL-UPL
Catatan: Usaha dan/atau
Kegiatan wajib SPPL tidak
wajib memiliki izin lingkungan
Izin
PPLH
1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap
operasional.
2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan
persyaratan dan kewajiban izin
lingkungan yang harus ditaati oleh
perusahaan
Izin PPLH, antara
lain:
a. Izin pembuangan air
limbah ke sungai;
b. Izin pemanatan air
limbah untuk aplikasi
ke tanah
c. Izin pembuangan air
limbah ke laut
d. Izin injeksi air limbah
e. Izin PLB3
Izin lingkungan = diterbitkan pada
tarap perencanaan & persyaratan
untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan
13. Batas AMDAL
Batas dokumen
UKL-UPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB AMDAL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB SPPL
Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH
Kegiatan
berdampak
penting terhadap
LH
Kegiatan tidak
berdampak
penting terhadap
LH
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta
Kegiatan usaha mikro dan kecil
Pasal 22-33 UU 32/2009 Peraturan MENLH
No 05/2012
Peraturan Gub. atau
Bupati/Walikota
Pasal 34 UU 32/2009
Pasal 35 UU 32/2009
Jenis Rencana Usaha
dan/atau kegiatan
Dampak Lingkungan dan Dokumen
Lingkungan
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Wajib
Memiliki Izin
Lingkungan
Tidak Wajib
Memiliki Izin
Lingkungan
14. Gambaran Umum Proses Amdal, UKL-UPL dan
Izin Lingkungan di Indonesia
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
(Project)
Proses Penapisan
(Screening)
Wajib Amdal
Wajib
UKL-UPL
Proses
Amdal dan
Izin Lingkungan
Proses
UKL-UPL dan
Izin Lingkungan
15. Identitas pemrakarsa isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk di dalamnya:
a. Nama badan usaha
b. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan
c. Alamat kantor/pabrik/lokasi
d. Nomor telepon/fax
e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis
(contoh: Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z,
oleh PT ABCDE)
f. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
(lengkapi dengan peta yang dapat ditampalkan/dioverlaykan dengan peta tata ruang yang
berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011)
NO. HAL INFORMASI SKALA/BESARAN KETERANGAN/INFORMA
STAMBAHAN
1. Rencana usaha dan/atau kegiatan
utama yang ditapis
Contoh:
PT ABCDE berencana melakukan kegiatan
pembangunan dan pengoperasian
industri semen dengan proses klinker
Kapasitas produksi semen
300.000 ton/tahun
-
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan
pendukung yang ditapis
Direncanakan pula membangun jetty
- Direncanakan pula untuk melakukan
penambangan kapur (quarry) di lokasi
XXXX
- Direncanakan pula untuk melakukan
pengambilan air tanah
Panjang jetty 100 m;
- Luas quarry 100 ha;
- kapasitas pengambilan
air tanah dengan debit 50
Liter/detik (dari 5 sumur
dalam satu area seluas 1
ha)
16. Pemrakarsa mengisi
ringkasan informasi awal
Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan
(Kegiatan Utama &
Pendukung) (lampiran V)
Uji informasi Awal
dengan daftar jenis
rencana usaha
dan/atau kegiatan
wajib Amdal
(Lampiran I)
Wajib Memiliki
Amdal
Periksa apakah lokasinya
berada di dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan
kawasan lindung
(Lampiran III)
?
Tidak
Ya
Uji ringkasan awal dengan
kriteria pengecualian
(Pasal 3 ayat 4)
?
Wajib UKL-UPL
atau SPPL
Tidak Ya
Tidak
Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal (Screening)
(Pasal 2 & Lampiran II Peraturan MENLH No. 05/2012)
Deskripsi jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan utama &
pendukung harus diuraikan secara
jelas . Periksa dan bandingkan
seluruh jenis usaha dan/atau
kegiatan dengan Permen 05/2012
• Kawasan lindung wajib
ditetapkan;
• Tidak semua jenis kawasan
lindung dalam PP 26/2008 dan
Keppres 32/1990 dimasukan
dalam daftar kawasan lindung
• Ada jenis usaha dan/atau
kegiatan yang dikecualikan
17. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
No Bidang Jumlah
Jenis
Kegiatan
1. Multisektor 5
2. Pertahanan 3
3. Pertanian 3
4. Perikanan dan KELAUTAN 1
5. Kehutanan 1
6. Perhubungan 5
7. Teknologi Satelit 5
8. Perindustrian 8
9. Pekerjaan Umum 12
10. Perumahan dan Kaw. Permukiman 1
11. Energi dan Sumber Daya
Mineral
18
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 4
14. Pengelolaan LB3 4
Lampiran 1 Peraturan
MENLH No. 05/2012
• 14 Bidang
• 72 Jenis Kegiatan
Rencana usaha dan/atau
kegiatan dilakukan:
• Di dalam Kawasan
Lindung
• Berbatasan langsung
dengan kawasan
lindung
18. 1
2
Kawasan Lindung
3
Batas proyek
terluar yang
bersinggungan
dengan batas
terluar dari
kawasan
lindung
= Rencana Usaha
dan/atau kegiatan
Keterangan:
Dampak potensial dari
rencana usaha dan/atau
kegiatan yang akan
dilaksanakan tersebut
secara nyata
mempengaruhi kawasan
lindung terdekat
Dampak
potensial
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
lokasinya berada di dalam kawasan lindung
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan,
misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di
kawasan lindung
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang berada di dalam dan/atau berbatasan
langsung dengan kawasan lindung yang
dikecualikan dari kewajiban menyusun
Amdal adalah rencana usaha dan/atau
kegiatan:
1. Eksplorasi pertambangan, migas dan
panas bumi;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang
ilmu pengetahuan;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan
lindung;
4. Yang terkait dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara yang
tidak berdampak penting terhadap
lingkungan;
5. Budidaya yang secara nyata tidak
berdampak penting bagi lingkungan
hidup;
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk
asli dengan luasan tetap dan tidak
mengurangi fungsi lindung kawasan dan
di bawah pengawasan ketat.
Yang tercantum dalam
Lampiran Permen LH &
telah ditetapkan sesuai
dengan PUU
Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012)
19. Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012
1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
11. Taman Hutan Raya
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah
16. Sempadan Mata Air
17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
18. Kawasan Pengungsian Satwa
19. Terumbu Karang
20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri
ini:
Kawasan lindung wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi
kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan
kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU
Catatan:
• Tidak semua kawasan
lindung yang tercantum
dalam PP No. 26/2008 dan
Keppres 32/1990
dicantumkan dalam daftar
kawasan lindung di
Peraturan MENLH Ini;
• Kawasan lindungan =
kawasan yang telah
DITETAPKAN sebagai
kawasan lindung
• Usaha dan/atau kegiatan di
kawasan lindung adalah
usaha dan/atau kegiatan
yang diizinkan sesuai
dengan ketentuan PUU
21. Rencana
Umum
Studi
Kelayakan
Disain
Rinci
Pra Kontruksi
dan Konstruksi
Operasi
1 4 5
Dokumen AMDAL
Proses Amdal
2 3
Tahap Perencanaan
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha
dan/atau kegiatan
Lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan
wajib sesuai dengan
rencana tata ruang
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Tidak sesuai
dengan
rencana tata
ruang,
dokumen
Amdal tidak
dapat dinilai
dan wajib
dikembalikan
kepada
pemrakarsa
KA
ANDAL
RKL-RPL
1
2
3
22. Pengajuan
Penilaian
Kerangka
Acuan
Penilaian
KA oleh
Sekretariat
KPA
Penyusunan
Kerangka
Acuan (KA)
Penyusunan
ANDAL dan
RKL-RPL
Pengajuan Permohonan Izin
Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan
RKL-RPL
Penerbitan:
1. Keputusan
Kelayakan
Lingkungan; dan
2. izin Lingkungan
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik
Keputusan
Ketidaklayakan LH
Layak
Lingkungan
Tidak Layak
Lingkungan
Pemrakarsa Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi
Penilai Amdal
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Penilaian
KA oleh
Tim Teknis
Penerbitan
Persetujuan
KA oleh Ketua
KPA
Penilaian Kerangka Acuan
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL
Sekretariat
KPA
Penilaian
ANDAL &
RKL oleh
Tim Teknis
Pengumuman Permohonan
Izin Lingkungan
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL
oleh KPA
Rekomendasi
KPA
SPT dari
Pengumuman
= 10 hari Kerja
30 hari kerja
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman 10 hari
kerja
Pengumuman Izin
Lingkungan
Paling lambat 5 hari kerja
setelah diterbitkan
1
2
3 4 5 6
7
8
9
10
11 12
13
14a
14b
15
Catatan: Waktu penilaian tidak
termasuk waktu perbaikan
dokumen oleh pemrakarsa
Satu surat
permohonan
Jasa Penilaian Amdal dibebankan
kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya
Penyusunan
Amdal oleh
Pemrakarsa
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan
Izin Lingkungan dibebankan
kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
23. Masyarakat
Durasi
Media
Muatan
Pemrakarsa
Pengumuman Rencana Usaha dan/atau kegiatan dalam Amdal
1. Nama dan alamat
pemrakarsa;
2. Lokasi dan luas
rencana usaha
dan/atau kegiatan,
3. Jenis usaha dan/atau
kegiatan;
4. Produk yang
dihasilkan
5. Dampak potensial
yang akan timbul
6. Tanggal
pengumuman
tersebut mulai
dipasang dan batas
waktu pemberian
saran, pendapat, dan
tanggapan (SPT)
dari masyarakat
7. Nama dan alamat
pemraksarsa dan
instansi lingkungan
hidup yang
menerima saran,
pendapat, dan
tanggapan dari
warga masyarakat
• Media wajib: Surat Kabar &
Papan Pengumuman;
• Media pendukung lainnya:
• SPT 10 hari kerja;
• SPT: informasi
lingkungan, nilai-nilai
lokal dan aspirasi;
• Bahasa Indonesia dan
Bahasa Lokal
• SPT pemrakarsa dan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya;
• Dokumentasi dan pengolahan SPT;
• SPT masukan penyusunan KA
24. Muatan Informasi Konsultasi Publik
1. Nama dan alamat pemrakarsa;
2. Jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan;
3. Skala/besaran rencana usaha dan/atau
kegiatan
4. Lokasi dan luas rencana usaha dan/atau
kegiatan
5. dampak lingkungan yang berpotensi akan
timbul
6. Komponen lingkungan yang sangat penting
diperhatikan
Pelaksanan Konsultasi Publik dalam AMDAL
Masyarakat
Pemrakarsa
Bentuk Konsultasi
Publik
1. lokakarya,
2. seminar,
3. focus group discussion, dan
4. temu warga,
5. forum dengar pendapat,
6. dialog interaktigf
7. metode lain yang dapat
dipergunakan untuk
berkomunikasi secara dua arah
• Tanggung jawab pemrakarsa;
• Sebelum, bersamaaan atau
setelah pengumuman;
• Target: 3 kelompok masyarakat:
terkena dampak, pemerhati,
terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses Amdal
• Pemrkarsa berkoordinasi dengan
instansi terkait dan tomas;
25. Masyarakat Terkena
Dampak
Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam KPA
Komisi Penilai
AMDAL (KPA)
a
Melakukan komunikasi dan
konsultasi rutin dengan
masyarakat terkena dampak
yang diwakilinya;
Wakil Masyarakat
Terkena Dampak
memilih dan menetapkan sendiri
wakilnya yang duduk sebagai
anggota komisi penilai Amdal
pada saat KONSULTASI PUBLIK
Surat Persetujuan/Surat Kuasa
Jumlah: ditetapkan secara
proporsional dan mewakili
aspirasi masyarakat yang
diwakilinya dalam persoalan
lingkungan hidup
Pemrakarsa mengomunikasikan hasil
penetapan wakil masyarakat kepada
sekretariat komisi penilai Amdal
sesuai dengan kewenangannya;
b
menyampaikan
aspirasi
masyarakat
terkena dampak
yang diwakilinya
dalam rapat
komisi penilai
Amdal
1
2
3
26. Penyusun Dokumen Amdal
Menyusun Dokumen
Amdal
Pihak Lain:
• Penyusun
Perorangan
• Penyusun yang
tergabung
dalam LPJP
Penyusun dari
Pemrakarsa
sendiri
1
2
3
Pemrakarsa
Persyaratan Penting !
Penyusunan dokumen
Amdal wajib memiliki
sertifikat kompetensi
penyusun Amdal
DILARANG !
PNS di Instansi Lingkungan
Hidup (Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota),
Kecuali bertindak sebagai
pemrakarsa
1. Pendidikan dan pelatihan
penyusunan Amdal; dan
2. Uji kompetensi
1
2
Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan ini tidak diatuar secara detail:
Amdal disusun oleh pemrakarsa (pasal 14 dan pasal 17),
kualifikasi penyusun amdal (pasal 30), tidak ada aturan yang
melarang PNS LH menyusun dok.Amdal Ketentuan lebih lanjut Peraturan MENLH
28. Lisensi, Tim Teknis & Sekretariat Komisi Penilai AMDAL
Sekretariat Tim Teknis
Komisi Penilai AMDAL
Komisi Penilai Amdal WAJIB memiliki LISENSI dari MENLH,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Ahli dari instansi teknis yang membidangi
usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan dan instansi lingkungan
hidup, serta ahli lain dan bidang ilmu yang
terkait
Dipimpin oleh kepala sekretariat yang
dijabat oleh pejabat setingkat eselon III
ex officio pada instansi LH pusat dan
pejabat setingkat eselon IV ex officio
pada instansi LH provinsi dan
kabupaten/kota
Sumber: Pasal 58-61 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Status Lisensi KPA Daerah: 33 Komisi Penilai Amdal Provinsi dan 221 Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kota telah memiliki lisensi komisi penilai Amdal
29. Persyaratan Lisensi Komisi Penilai AMDAL
Ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus
pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan
penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang
biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan
pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat
sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang
mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup,
paling sedikit untuk parameter air dan udara.
Sumber: Pasal 2 ayat (5) Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010
30. Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
Uji Administrasi
Dokumen KA (QA/QC)
QA/QC Dok. KA Mencakup:
Uji Tahap Proyek
• Kesesuaian RTRW
• Kesesuian PUU
• Tahapan Kegiatan
Uji Kualitas Dokumen
• Uji konsistensi
• Uji keharusan
• Uji relevansi
• Uji Kedalaman
Surat Persetujuan KA
oleh Ketua KPA
Uji Administrasi Dokumen ANDAL &
RKL-RPL (QA/QC)
Uji Kualitas Dokumen (QA/QC
Dok. Andal & RKL-RPL)
• Uji konsistensi
• Uji keharusan
• Uji relevansi
• Uji Kedalaman
Telaahaan atas
kelayakan/ketidaklayakan LH
• Penilaian atas kelayakan/
ketidaklayakan LH
• Surat Rekomendasi
Kelayalan/Ketidaklayakan LH oleh
Ketua KPA
Sekretariat
KPA
Tim Teknis
Komisi Penilai
Amdal
Catatan:
• Penilaian dokumen
Amdal dan hasil
perbaikannya
dilakukan oleh Tim
Teknis.
• KPA fokus pada
penilaian kelayakan
lingkungan
31. Pemrakarsa
Dokumen KA- atau
ANDAL & RKL-RPL
Sesuai
Persyaratan
Administrasi
Sesuai dengan RTRW
Nasional, Provinsi &
Kab/Kota
Usaha/Keg.
sedang /telah
dilakukan
konstruksi/
operasi/ pasca
operasi
Ya Ya
DITOLAK
Tidak
Tidak
DITOLAK
Tidak
Ya
UJI ADMINSITRASI UJI TAHAP PROYEK
Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL
1. Lakukan Uji konsistensi
2. Lakukan uji keharusan
3. Lakukan uji kedalaman
4. Lakukan uji relevansi
UJI KUALITAS
(gunakan format dalam lampiran VII)
(gunakan format dalam
lampiran VIII)
Dokumen sesuai
dengan persyaratan
mutu dokumen
Rencana usaha
dan/atau Kegiatan
disepakati atau layak
lingkungan hidup
Tidak
Masukan untuk
Perbaikan Dokumen
Ya
Tidak
DITOLAK
Dokumen dijadikan
lamp. SK Persetujuan
KA atau SK Kelayakan
Lingkungan
Ya
Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009
32. 1. jumlah dan jenis izin PPLH yang
diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
PPLH)
Rekomendasi Hasil
Penilai an Andal & RKL-
RPL dari Komisi Penilai
Amdal
Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau
Ketidaklayakan
MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
10 Hari Kerja
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya
penetapan; dan
2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha
dan/atau kegiatan;
3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai
dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak
terkait
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan
1
2
3
5
Jangka waktu penetapan
Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012
Izin Lingkungan
4
Dalam PP 27/1999: tidak datur sedetil atau
serinci ini. SKKL sudah termasuk 75 hari
penilaian Andal dan RKL-RPL. Muatan SKKL
juga belum/tidak diatur
33. 1. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
3. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak
yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak
lain;
4. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
5. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
6. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan
7. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup
Muatan Keputusan kelayakan
lingkungan hidup
Sumber: Pasal 16 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
34. AMDAL
SK Kelayakan LH dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/
walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/
walikota
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
ini tidak diatur/tidak ada
35. Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup
2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota; dan
3. Berakhirnya izin lingkungan.
Muatan Izin Lingkungan Untuk Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut
mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH.
Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya
izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin
Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap
berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak
dicabut;
36. 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan
lingkungan;
2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
a. nama perusahaan;
b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
d. alamat kantor; dan
e. lokasi kegiatan;
3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; dan
b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan;
c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal
Sumber: Pasal 17 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
37. 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:
a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam)
bulan sekali;
c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Lanjutan
Sumber: Pasal 17 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
38. 6. hal-hal lain, antara lain:
a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan
sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum
dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila
di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal
37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib
memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan
pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku
selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas
usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Amdal - Lanjutan
Sumber: Pasal 17 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
40. Rencana
Umum
Studi
Kelayakan
Disain
Rinci
Konstruksi Operasi
1 4 5
Formulir UKL-UPL
Penyusunan UKL-UPL
2 3
Tahap Perencanaan
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan
suatu usaha dan/atau kegiatan
1. Identitas pemrakarsa;
2. Rencana usaha dan/atau
kegiatan;
3. Dampak lingkungan yang
akan terjadi; dan
4. Program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.
1
2
3
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
4
1.Lokasi sesuai dengan
rencana tata ruang.
2.Tidak sesuai: tidak dapat
diperiksa dan dikembalikan
Dalam PP 27/1999: UKL-UPL hanya diatur dalam pasal 3 ayat (4) – ayat (6), dan tidak diatur
secara detail/rinci
41. • Matrik/Tabel
• Peta
(Jika diperlukan)
Penyusunan UKL-UPL
Formulir
UKL-UPL,
BUKAN
Mini Dokumen
Amdal
Pengisian
Formulir UKL-UPL
Muatan Formulir UKL-UPL
a. Identitas Pemrakarsa;
b. Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan (nama rencana, lokasi, skala usaha
dan/atau kegiatan)
c. Dampak Lingkungan yang
terjadi
d. Program Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
Penyusunan
UKL-UPL
Pasal 15 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Catatan: Terkait dengan
program pengelolaan dan
pemantauan lingkungn
hidup, juga harus
dicantumkan jumlah dan
jenis izin PPLH
42. Pemrakarsa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Penyusunan
UKL-UPL
Pemrakarsa
Pemeriksaan Administrasi
Permohonan Izin Lingkungan
dan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Substansi UKL/UPL
Penerbitan Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL &
Izin Lingkungan
Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungan
Pengumuman Izin Lingkungan
Catatan: Jangka waktu
Pemeriksaan Teknis UKL-
UPL: 14 Hari Kerja,
termasuk pengumuman
permohonan izin lingkungan
DAN
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
Pemeriksaan UKL-
UPL dan Penerbitan
Rekomendasi UKL-
UPL dapat dilakukan
oleh:
a. Pejabat yang
ditunjuk oleh
Menteri;
b. Kepala Instansi LH
Provinsi; atau
c. Kepala Instansi LH
Kab/Kota.
Pasal 40 PP 27/2012
Jasa Pemeriksaan
UKL-UPL dibebankan
kepada Pemrakarsa
– sesuai SBU/PNBP
Biaya
Penyusunan
UKL-UPL oleh
Pemrakarsa
Biaya Adm Penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dibebankan
kepada Pemrakarsa (PNBP)
43. Rekomendasi
UKL-UPL
MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya
persetujuan UKL-UPL;
2. Peryataan persetujuan UKL-UPL
3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa
sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-
RPL.
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
1
2
Pemeriksaan
Teknis
UKL-UPL
Sumber: Pasal 38 PP 27/2012
Izin Lingkungan
Menerbitkan
3
1. jumlah dan jenis izin PPLH yang
diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
PPLH)
4
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
ini tidak diatur/tidak ada
44. UKL-UPL
Rekomendasi dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/
walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/
walikota
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
ini tidak diatur/tidak ada
45. Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi
persetujuan UKL-UPL
2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota; dan
3. Berakhirnya izin lingkungan.
Muatan Izin Lingkungan Untuk Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib UKL-UPL
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut
mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH.
Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya
izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin
Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap
berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak
dicabut;
46. 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-
UPL;
2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
a. nama perusahaan;
b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
d. alamat kantor; dan
e. lokasi kegiatan;
3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; dan
b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan;
c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan YANG Wajib Memiliki UKL-UPL
Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
47. 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:
a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam)
bulan sekali;
c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki UKL-UPL- Lanjutan
Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
48. 6. hal-hal lain, antara lain:
a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan
sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum
dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila
di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal
37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib
memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan
pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku
selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas
usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki UKL-UPL - Lanjutan
Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
50. Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan
Keputusan
DELH atau DPLH
Keputusan Izin
Lingkungan
1. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan
2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi;
atau
3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/kota
Sesuai dengan kewenangannya
1. MENLH;
2. Gubernur; atau
3. Bupati/Walikota
Sesuai dengan kewenangannya, sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (PUU)
Menjadi dasar
Target : 27 Desember 2015
SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013
51. Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013
Tanggal 27 Desember 2013
1. Target SE Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan
sebelum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14
Tahun 2010)
2. Kebijakan a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran
tertulis Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN);
b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya;
c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27
Juli 2015).
d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam)
bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan
3. Dokumen LH a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
b. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL
c. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH
No 14 Tahun 2010
4. DELH dan DPLH
serta Izin
Lingkungan
Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan
izin lingkungan
5. Tindak lanjut
SE MENLH
Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan
DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat
sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009
52. SE-MENLH Pasal
121 UU 32/2009
(mulai berlaku 27
Desember 2013)
Batas akhir
penerapan sanksi
Administrasi
(27 Juni 2015)
Batas akhir penerbitan
persetujuan DELH/DPLH dan Izin
Lingkungan untuk penerapan
sanksi Administrasi
27 Juni 2015
27 Des
2013
27 Juni
2015
27 Des
2015
Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009
Penegakan Hukum
Administrasi LH:
Penerapan sanksi
administrasi
teguran tertulis
Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan
Penerbitan Izin Lingkungan
Keterangan: (PENTING)
• Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam)
bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin
lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014).
• Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan
penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH
53. 1. PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN SURAT
EDARAN MENLH Pasal 121 UU 32 Tahun 2009
• Masih banyak usaha/kegiatan Pemerintah yang sudah berjalan namun belum
memiliki dokumen lingkungan
• Kendala penganggaran pemerintah untuk penyusunan dokumen DELH/DPLH
• Masih banyak kegiatan swasta terutama kegiatan peningkatan/penambahan yang
belum memiliki dokumen lingkungan (tidak ada dalam dokumen lingkungan
terdahulu
• Masih banyak kegiatan skala kecil (UKL UPL) yang belum memiliki dokumen
lingkungan
• Adanya surat dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang meminta
perpanjangan pengenaan sanksi adminitrasi penyusunan dokumen lingkungan
• Pembuatan dokumen DELH yang kurang dipahami penyusun dan terkesan
‘menyepelekan’ mengingat pengesahan pasti diberikan. Tanpa dipahami bahwa
dokumen DELH/DPLH berguna untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan
yang dipergunakan oleh pelaku usaha maupun pengawasan oleh pemerintah
54. 2. PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN YANG SUDAH
BERJALAN/BEROPERASI SETELAH TAHUN 2009 dan Tidak
masuk kriteria SE MENLH
1. Usaha dan/atau
Kegiatan sudah
memiliki Izin Usaha
SETELAH 3 Oktober
2009,
2. Sudah beroperasi
SETELAH 3 Oktober
2009;
3. Lokasi usaha
dan/atau kegiatan
sesuai dengan
rencana tata ruang,;
dan,
4. belum memiliki
dokumen lingkungan/
Izin Lingkungan
Pasal 109
UU32/2009
PIDANA
DENDA
Penegakan Hukum belum
memahami dan siap dalam
menangani permasalahan kegiatan
yang terkena Pasal 109
‘ketakutan dan kekhawatiran’
pelaku usaha
Instansi LH belum siap karena
banyak yang belum melakukan
pengawasan
Belum ada aturan ditetapkan Pengadilan
Hanya pada kegiatan yang
diketahui merusak/mencemari
namun kegiatan tersebut belum
memiliki dokumen lingkungan
Adanya Peraturan Daerah yang
membolehkan kegiatan fisik
dilakukan sebelum izin lingkungan
dikeluarkan dan izin usaha (IMB)
55. Surat Menteri LHK No S.541/MENLHK/SETJEN.PLA.4/12/2016
perihal Penyelesaian Dokumen LH bagi keg. yang telah berjalan
SE Menteri LHK No SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016
tentang Kewajiban Memiliki dokumen LH bagi Perseorangan
atau Badan Usaha yang Telah Memiliki izin Usaha dan/ atau
Kegiatan
Kegiatan Pemerintah / perseorangan / badan usaha wajib dengan kriteria:
- Telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan
- Telah melakukan kegiatan
- Lokasi kegiatan sesuai tata ruang
- Belum memiliki dok lingkungan
WAJIB MENYUSUN DELH / DPLH
56. Untuk kegiatan Pemerintah Langsung Menyusun
DELH/DPLH
Untuk kegiatan Perseorangan/ Badan Usaha
Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Menyusun DELH/DPLH
Dengan klausul wajib membayar denda
(sesuai ketentuan yang berlaku) jika tidak melaksanakan
Jika masih tidak melaksanakan paksaan pemerintah
maka terkena Pasal 114 UU 32/2009
Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 M
57. Pasal 111 ayat (2) UU 32/ 2009
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang memberi
izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan
Izin Lingkungan maka dipidana dengan pidana penjara
maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 M
