Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
•Descargar como PPTX, PDF•
1 recomendación•1,547 vistas
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Similar a Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan (20)
Más de Raflis Ssi
Más de Raflis Ssi (19)
Último
Último (20)
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
- 1. Fenomena Land Grabbing dalam Perencanaan Kehutanan Tim Penyusun: Agus Salim Ferliadi, Jejen Hendar, Fitrah Bukhari, Kurnia Rusmiyati, Firmansyah, Syahdi Sjahri, Raflis, Ardiansyah Disampaikan pada : Seminar Tata Kelola Kehutanan Pada Tanggal 10 Mei 2014 di Auditorium Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Jogjakarta
- 2. Korupsi Perizinan JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan rekomendasi tukar- menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 2.754 hektar. Selain Yasin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA yang bernama FX Yohan Yhap. Total uang suap yang diduga diterima Yasin sebesar Rp 4,5 miliar. Apa konsekwensi Hukum dari sebuah Rekomendasi??
- 3. Liputan6.com, Bengkulu - Sebanyak 387 kepala keluarga atau 1.200 warga adat Semende Dusun Lamo, Banding Agung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tetap memilih bertahan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal pada Kamis 24 April lalu, 4 warga setempat telah dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan kurungan penjara 3 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dengan tuduhan melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa seizin Menteri Kehutanan. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2047056/kalah-di-pengadilan-warga-adat-semende-tetap-bertahan-di-hutan#sthash.p7WOs03U.dpuf Hutan Adat Vs Hutan Konservasi
- 4. Masyarakat Vs Koorporasi Barang Bukti yang digunakan: • Fotokopi SK Menhut No 743/Kpts-II/1996 tentang pemberian HPHTI atas areal hutan seluas 299.975 ha kepada PT arara abadi • Fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No 525/EK/1150 tanggal 25 April 1996 • Fotokopi Berita Acara Tata Batas yang dilakukan oleh team tata batas tanggal 30 Juli 1996 • Fotokopi Penataan Batas Sendiri areal kerja HPHTI PT Arara Abadi (Unit Sebanga) • Fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No 143/KPTS/VIII- KP/1999, tanggal 22 Juni 1999 tentang penetapan batas areal kerja HPHTI PT Arara Abadi • Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 4165/KPTS/Kw1-4/1999, tanggal 27 oktober 1999 beserta peta • Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 522.2/PKKPTS/113, tanggal 10 Januari 2007 beserta peta • Fotokopi Surat keterangan lokasi tanah warisan peninggalan orang tua turun temurun di desa tasik serai kec Mandau, Nomor: 05/25/TS 1982 tertanggal 5 Juni 1982 yang diketahui ketua RT, dan Kepala desa http://raflis.wordpress.com/2013/01/01/dugaan-kriminalisasi-terhadap-masyarakat-dalam-kawasan-hutan/ Melakukan atau turut serta mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah (ancaman pidana pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang undang republic Indonesia no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo . Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP
- 5. Pelanggaran Perizinan Sumber: Transparency International Indonesia 2014
- 6. Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Pemerintah Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan Rakyat Pasal 4 ayat 2 Perencanaan Pengelolaan Litbang, Diklat, Penyuluhan Pengawasan Pasal 10 Hutan NegaraDikuasai Oleh Status Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Adat Hutan Hak Fungsi Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Inventarisasi Penunjukan Penataan batas Pemetaan Penetapan Penetapan Fungsi Perubahan Fungsi Memberikan Wewenang Kepada Status dan Fungsi Perizinan Hubung an Hukum Tercipta Pasal 5 Pasal 6 Pasal 13-19
- 7. Status Fungsi≠ Hubungan antara UU Agraria, Kehutanan dan Tata Ruang Kawasan Hutan UU Kehutanan Hak atas tanah Pola Ruang • Pengaburan aturan Pelaksana • Ketidak jelasan definisi UU Agraria UU Tata Ruang Penguasaan Pemanfaatan Audit Perizinan Izin Pembatasan Penguasaan Pembatasan izin PP ? PP ?PP ?
- 8. Politik Penguasaan Hutan Dalam Perencanaan Kehutanan Penunjukan Kawasan Hutan Diklaim sebagai Hutan Negara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Diberikan izin pada koorporasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Identifikasi Kepemilikan atas Hutan Asas Domain Verklaring UU Pokok Agraria Hutan Adat Hutan Hak Perda Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana Perencanaan Kehutanan Sebelum adanya UU Hak Milik yang berlaku adalah hukum adat Mencabut Memberlakukan Merampas Izin
- 9. SK Penunjukan Kawasan Hutan Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau dan Kepualauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung
- 10. Logika Perencanaan Kehutanan Inventarisasi Status Penunjukan penataan batas pemetaan penetapan Pengukuhan Penatagunaan penetapan fungsi penggunaan RTRWP Pembentukan Wilayah Pengelolaan Unit Pengelolaan Penetapan Luas Minimal Kawasan Hutan 30% Perubahan peruntukan dan fungsi Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2 Penyusunan Rencana Kehutanan Pengelolaan (pasal 14-15) (pasal 16) (Pasal 17-19) Pelepasan Pinjam Pakai Perubahan Fungsi faktor-faktor lingkungan kondisi sosial masyarakat Jangka waktu perencanaan Skala geografis Fungsi pokok kawasan hutan
- 11. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Logika Perencanaan Kehutanan (Lanjutan) Inventarisasi Status Penunjukan Penetapan Pengukuhan Penatagunaan Perubahan peruntukan dan fungsi Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2 penetapan fungsi (pasal 14-15) (pasal 16) (Pasal 17-19) Survey Lapangan Scientific Analisis Scientific Analisis Kriteria Berdasarkan Skoring Faktor Jenis Tanah Faktor Curah Hujan Faktor Kemirin gan Kesepakatan Status Diadopsi dalam Kriteria Pola Ruang pada Regulasi Penataan Ruang Menetapkan Status Wilayah Tertentu Sebagai Hutan Kawasan Hutan Negara Memberikan Wewenang Pada Pemerintah Untuk: Pasal 13 Pasal 4 ayat 2
- 12. Kepastian Hukum Penetapan Kawasan Hutan Penetapan Status Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan 30% Tutupan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Belum ditetapkan Ditetapkan 13% Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang Belum dilakukan
- 13. Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum Penetapan Kawasan Hutan Penetapan Status Kawasan Hutan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Penetapan 30% Tutupan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah berlakunya UU Kehutanan Kewenangan Pengelolaan Dasar Hukum Pengelolaan Perlindungan Hidrologi 1 2 3 4
- 14. Inventarisasi Hutan • Pasal 13(2) ..... dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi Survey Status dan Keadaan Fisik Hutan Flora dan Fauna Sumberdaya Manusia Kondisi Sosial Masyarakat pengukuhan kawasan hutan penyusunan neraca sumber daya hutan penyusunan rencana kehutanan sistem informasi kehutanan http://bpkh14.dephut.go.id/info-kehutanan
- 15. Inventarisasi Survey Status dan Keadaan Fisik Hutan Flora dan Fauna Sumberdaya Manusia Kondisi Sosial Masyarakat Data Tabular Data Spasial Penunjukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan
- 16. Inventarisasi Kawasan Hutan PenunjukanSpasialisasi data tabular Bukan Kawasan Hutan Sketsa
- 17. Pengukuhan Kawasan Hutan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Tata Batas Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Pemetaan Bukan Kawasan Hutan Penetapan Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Pasal 1 point 3. “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Kepastian Hukum
- 18. Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum dari UU Kehutanan Penetapan 1 Bukan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Diurus Oleh Kementrian Kehutanan Diurus Oleh Kementrian Lainnya Diatur Oleh UU Kehutanan Diatur Oleh UU Lainnya Penetapan Kawasan Hutan = Pembagian Wewenang Dalam Mengurus Penetapan Kawasan Hutan
- 19. Penetapan 2 Bukan Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Hak Hutan Hak Hutan Adat Masyarakat Adat Negara (Badan Hukum Publik) Perorangan Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Adat + Hutan Hak) Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak; (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan Pasal 5(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penetapan Status Kawasan Hutan
- 20. Penatagunaan Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi. Penetapan 3 Bukan Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Pasal 16 (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan ......, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Perlindungan Flora dan Fauna Perlindungan Tata Air (Hidrologi) Memproduksi Hasil Hutan (Kayu/ non Kayu) Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
- 21. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Penetapan 4 Bukan Kawasan Hutan Tutupan Hutan 30% Dibolehkan land Clearing Penetapan 30% Tutupan Hutan
- 22. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Penelitian Tim Terpadu Ditetapkan Oleh Pemerintah Berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis Persetujuan DPR Tata Cara diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010 Apa yang terjadi selama 11 tahun?
- 23. Perubahan Fungsi Atas Permintaan Koorporasi http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg
- 24. Praktek Perencanaan Kehutanan Inventarisasi ??? Penunjukan penataan batas pemetaan penetapan penetapan fungsi penggunaan Unit Pengelolaan Penetapan Luas Minimal Kawasan Hutan 30% Perubahan peruntukan dan fungsi Pengukuhan (pasal 14-15) Penatagunaan (pasal 16) Pembentukan Wilayah Pengelolaan (Pasal 17-19) Proses Pengukuhan Sudah Mengatur Fungsi Belum ditemukan Scientific Analisis Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific Analisis) Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi Sebagai Dasar dari Penunjukan Pasal 13 Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi Dilegalkan Melalui PP dan Permen
- 25. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial antar fungsi pokok kawasan hutan dalam fungsi pokok kawasan hutan hutan konservasi hutan lindung hutan produksi hutan lindung hutan konservasi hutan produksi suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya taman wisata alam taman buru cagar alam suaka margasatwa taman nasional taman hutan raya taman wisata alam taman buru cagar alam Konservasi Produksi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi
- 26. Perubahan fungsi yang patut dipertanyakan hutan lindung hutan produksi hutan lindung hutan produksi antar fungsi pokok kawasan hutan hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi hutan produksi terbatas hutan produksi tetap produksi yang dapat dikonversi dalam fungsi pokok kawasan hutan Perubahan fungsi kawasan hutan Hutan Produksi Tetap kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Terbatas kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- 27. Kesimpulan • Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan untuk kesejahteraan rakyat belum tercapai • Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Secara Sistematis terhadap Wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dalam pengurusan Hutan • Penyalahgunaan Wewenang dilegalkan dalam peraturan Pelaksana Undang Undang (PP dan Permen) • Dibutuhkan eksekutive review terhadap PP Perencanaan Kehutanan sebagai pedoman dan arah dalam pencapaian tujuan Penyelenggaraan Kehutanan
- 28. So, What Will we do??? • Dari penjabaran diatas, apakah kita akan tetap berdiam diri membiarkan hutan kita dirampas secara terstruktur oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas nama negara? • IMAMAH UII berencana untuk mendorong executive review terkait PP Perencanaan Kehutanan • Mengingat substansinya amat luas, maka dibutuhkan konsep dan pemikiran dari banyak pihak • Untuk itu, segala konsep, perspektif pemikiran dapat disampaikan pada kami di: naskah.akademikkehutanan@gmail.com • Segala macama masukan pemikiran amat sangat berharga bagi bangsa dan negara
- 29. Lingkup Perencanaan Kehutanan Inventarisasi Hutan Pengukuhan Penatagunaan Wilayah Pengelolaan Penyusunan Rencana Identifikasi Status Penetapan Status Penetapan Fungsi Penetapan 30% Perubahan Fungsi UU Agraria UU Penataan Ruang UU Geospasial UU Kehutanan Perencanaan Kehutanan 30% Kawasan Lindung Kepastian Hukum UU Lingkungan Hidup KLHS UU Desa