1. One Map Policy
(Kebijakan Satu Peta)
Kenapa ada Gap?
Padahal Kriterianya sama
RTRWN
Apakah
data yang digunakan berbeda?
Nasional
RTRW Pulau
Bagaimana dengan
Akuntabilitas data ?
Gap
Provinsi RTRW Provinsi Apakah ada
manipulasi data ?
Apakah terjadi
manipulasi Analisis?
Kabupaten RTRW Kabupaten
www.raflis.wordpress.com
Bahan Masukan Pada FGD Penyediaan Data Dasar dan
Pemetaan Kadastral di Provinsi Riau. Rabu, 28 November
2012, di Hotel Grand Jatra, Jl.Tengku Zainal Abidin
No.1, Pekanbaru.

2. Peta Kawasan Hutan
Rainfall data Soil Map Topographic
Map
Baru ditetapkan 21 dari 207
Interpolation kelompok hutan yang sudah
ditetapkan
Slope Map
Vector Bagaimana legalitas kawasan hutan
conversion pasca keluarnya PUU 45
Rainfall Map
Overlay
Penunjukan Kawasan Hutan Penataan Batas Pemetaan Penetapan Kawasan Hutan
Skor > 175 Hutan Lindung
Berita acara tata batas
Skor 125-175 Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Skor < 124 Hutan Produksi Konversi Fungsi Kawasan Hutan
Peruntukan lain

3. Peta Kawasan Hutan dan perkiraan erosi (USLE)
Berkaitan dengan bencana banjir yang sering berulang
Rainfall data Soil Map Topographic
Map
Interpolation
Slope Map
Vector
conversion
Rainfall Map
R-factor K-factor S-faktor
Overlay
Kawasan Hutan

4. Geospasial
jaring kontrol geodesi
Dasar (IGD) a. Peta Rupabumi Indonesia; b. Peta
Informasi IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari
Lingkungan Pantai Indonesia; dan c. Peta
Lingkungan Laut Nasional. (Pasal 7 )
Geospasial
kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif
lama. (Pasal 1 poin 5 )
peta dasar
(IG) garis pantai
Tematik (IGT) hipsografi
IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu
pada IGD. (Pasal 1 poin 6 )
perairan
nama rupabumi
batas wilayah
transportasi dan utilitas
adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah ntarkelurahan/desa,
bangunan dan fasilitas umum
antarkecamatan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarnegara. (12:e (P)
penutup lahan.
digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara
a.; b.; c.;d.;e.; f.; g; h. (Pasal 12 )
pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (16:1)
Jika belum ditetapkan secara pasti di lapangan digunakan batas wilayah sementara
yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna
khusus (16:2)

7. Aturan Pengelolaan Hutan Produksi
Budidaya Hutan Alam
SKOR Hutan Produksi (IUPHHK-HA / HPH)
124-175 Terbatas
Fungsi tidak dapat saling
dipertukarkan karena skornya berbeda
Hutan
Produksi Budidaya Hutan alam dan
Hutan Produksi Tanaman (IUPHHK-HT /
Tetap PHTI/ HTI)
Fungsi dapat saling dipertukarkan
SKOR karena skornya sama
< 124
Budidaya Non Kehutanan
Hutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P
Konversi ertambangan)

8. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi
IUPHHK-HA Tidak Sesuai
SKOR Hutan Produksi dengan
124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan
dan
Perkebunan
Berdampak
Ada SK Mentri Perubahan Hidrologi
Fungsi Kawasan Hutan
IUPHHK-HA
Tidak Sesuai
Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan
Tetap Ketentuan dan
Perkebunan Tidak
Berdampak
SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara
< 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi
IUPHHK-HA
Hutan Produksi
IUPHHK-HT Sesuai dengan
Konversi Ketentuan
Perkebunan

9. Hierarki tata ruang
Kenapa ada Gap?
Padahal Kriterianya sama
RTRWN
Apakah
Nasional data yang digunakan berbeda?
RTRW Pulau
Bagaimana dengan
Akuntabilitas data ?
Gap
Provinsi RTRW Provinsi Apakah ada
manipulasi data ?
Apakah terjadi
manipulasi Analisis?
Kabupaten RTRW Kabupaten

10. Pemutihan pelanggaran dalam
PP 60 tahun 2012

11. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986
TGHK TGHK Update
Inkonsisten terhadap TGHK
•Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) dengan
TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK
•Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK

12. Gap Kawasan Lindung dan Budidaya
di Provinsi Riau
100%
89.50%
77.48% 74.90%
75%
58.91%
50%
40.59%
25% 21.32% 21.10%
10.02%
0%
Draft RTRWP RTRWN RTRWP 1994 TGHK
Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Gap Data

16. Saran
• Dibutuhkan verifikasi terhadap data yang
dikeluarkan
• Dibutuhkan mekanisme untuk perbaikan data
yang salah, termasuk mekanisme komplain
dari masyarakat/ahli
• Perlu didorong peran serta masyarakat dalam
melakukan verifikasi data dan informasi.