Uu desa brosur tata-kelola-desa
•
1 recomendación•316 vistas
Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan masyarakat setempat. Musyawarah Desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di desa yang melibatkan unsur masyarakat. Tata kelola desa didukung oleh beberapa kementerian dan berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan.
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (16)
Similar a Uu desa brosur tata-kelola-desa
Similar a Uu desa brosur tata-kelola-desa (20)
Más de rajapusbar
Último
Último (20)
Uu desa brosur tata-kelola-desa
- 1. perguruan tinggi Perusahaan LSM Tata Kelola Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, di antaranya perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut hajat hidup seluruh warga desa. Tata Kelola Desa Didukung oleh: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 2. Prinsip Dasar • Mekanisme penyeimbangan dan pengawasan • Demokrasi perwakilan dan (musyawarah mufakat) • Proses demokrasi partisipatif PEMILIHAN LANGSUNG ATAU MELALUI PERWAKILAN • Menyelenggarakan musyawarah desa • Bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. • Pengisian anggota BPD melalui pemilihan demokratis atau musyawarah perwakilan harus menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional. Kelompok KEPENTINGAN Khusus Perwakilan WILAYAH DESA (Dusun, RW, RT, DLL.) Lembaga Adat Perangkat Desa TIM Kerja Tidak Tetap BUM Desa Musyawarah Desa Diikuti BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 54 UU Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) WARGA MasyarakatPEMILIHAN LANGSUNG Pemerintahan Desa • Perencanaan desa • Penganggaran desa • Peraturan desa • Kinerja pemerintah desa • Penataan desa • Perencanaan desa • Kerja sama desa • Perencanaan investasi yang masuk ke desa • Pembentukan BUM desa • Penambahan dan pelepasan aset desa • Kejadian luar biasa perguruan tinggi Perusahaan LSM Pasal 55-65 UU Desa Pasal 25-53 UU Desa