Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang

1. Penghapusan dan
Pemusnahan
Barang Milik Daerah
Pasuruan, 19 November 2014

2. Landasan Hukum
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
Permendagri No 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3. Penghapusan dan Pemusnahan
PP 6 Tahun 2006 PP 27 Tahun 2014
Pemusnahan adalah tindakan
memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan Barang Milik
Negara/Daerah
Penghapusan adalah tindakan
menghapus barang milik
negara/daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau
kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya
Penghapusan adalah tindakan
menghapus Barang Milik
Negara/Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang, dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam
Penguasaannya

4. Pemusnahan
Penghapusan barang milik
negara/daerah dengan tindak lanjut
Pemusnahan dilakukan apabila
barang milik negara/daerah dimaksud:
Tidak dapat digunakan,
tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau
tidak dapat
dipindahtangankan; atau
Alasan lain sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

5. Pelaksana Pemusnahan
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pengguna Barang dengan
Surat Keputusan dari
Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan
gubernur / bupati / walikota
untuk Barang Milik Daerah.
Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur / Bupati / Walikota,
untuk Barang Milik Daerah.

6. Cara Pemusnahan
Pemusnahan dilakukan
dengan cara :
Dibakar
Dihancurkan
Ditimbun
Ditenggelamkan atau
Cara lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

7. Berita Acara dan Pelaporan
Pemusnahan BMD
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pelaksanaan pemusnahan
dituangkan dalam berita
acara dan dilaporkan
kepada Pengelola Barang
Pengelola Barang, untuk
Barang Milik Negara; atau
Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk Barang Milik Daerah

8. Penghapusan
Penghapusan meliputi:
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
Penghapusan dari Daftar Barang Milik
Negara/Daerah.

9. Pelaksana Penghapusan
Penghapusan dilakukan dengan menerbitkan
keputusan Penghapusan dari:
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota atas
usul Pengelola Barang untuk
BMD
Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk Barang Milik Daerah
Gubernur/Bupati/Walikota
dapat mendelegasikan
persetujuan Penghapusan
BMD berupa barang
persediaan kepada Pengelola
Barang

10. Dasar Penghapusan
Barang Tidak Bergerak
• RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA
• TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL
• TERKENA PLANOLOGI KOTA
• KEBUTUHAN ORGANISASI
• PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI
• PERTIMBANGAN STRATEGI HANKAM

11. Dasar Penghapusan
• SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN
• AKIBAT MODERNISASI
• TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU
• MENGALAMI PERUBAHAN DSR SPESIFIKASI
• SELISIH KURANG AKIBAT PENGGUNAAN/SUSUT
PERTIMBANGAN
TEKNIS;
• JUMLAH BERLEBIH
• SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS
PERTIMBANGAN
EKONOMI;
• KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG
• MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK
• KARENA KECELAKAAN ATAU ALASAN TIDAK
TERDUGA (FORCE MAJEURE)
KARENA HILANG;

12. Kewenangan Penghapusan
Untuk barang tidak bergerak seperti
tanah dan/atau bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD,
Untuk barang-barang inventaris lainnya
selain tanah dan/atau bangunan sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah.

13. Proses Penghapusan
Kepala Daerah membentuk
Panitia Penghapusan Barang
Milik Daerah
• Panitia Penghapusan Barang milik
Daerah yang susunan personilnya terdiri
dari unsur teknis terkait
Panitia Penghapusan Meneliti
• Barang yang rusak, dokumen
kepemilikan, administrasi, penggunaan,
pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan
maupun data lainnya yang dipandang
perlu.
• Dituangkan dalam Berita Acara dengan
melampirkan data kerusakan, laporan
hilang dari kepolisian, surat keterangan
sebab kematian dan lain-lain.
Pengelola mengajukan
permohonan persetujuan
kepada Kepala Daerah
• Mengenai rencana penghapusan barang
dimaksud dengan melampirkan Berita
Acara hasil penelitian Panitia
Penghapusan
Pelaksanaan Penghapusan
• Mendapat persetujuan Kepala Daerah,
penghapusan ditetapkan dengan SK
Pengelola a.n Kepala Daerah,
menetapkan cara penghapusan : Lelang
dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau
dimusnahkan.
• Apabila Lelang terbatas, Kepala Daerah
membentuk Panitia Pelelangan terbatas

14. Pelaksanaan Penghapusan
Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada
dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada
pada Daftar Barang Daerah.
Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah.
Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
apabila barang dimaksud :
• Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan.
• Alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.

15. Pelaksanaan Penghapusan
Khusus
Penghapusan gedung milik daerah yang harus
segera dibangun kembali (rehab total) sesuai
dengan peruntukan semula serta yang sifatnya
mendesak dan membahayakan, penghapusan nya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Dalam keadaan bangunan yang membahayakan
keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran
terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala
Daerah.

16. Alasan Penghapusan Khusus
Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi
konstruksi bangunan gedung sangat
membahayakan keselamatan jiwa dan
mengakibatkan robohnya bangunan gedung
tersebut.
Rusak berat yang disebabkan oleh bencana
alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan,
kebakaran dan yang sejenis

17. SOP Penghapusan
SOP sesuai Permendagri No. 17 tahun 2007
Lihat Lampiran Excel

18. TERIMA KASIH
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id