5. 6. Sistem Komunikasi Antar Simpul Apakah masing-masing simpul dalam sebuah jaringan boleh berhubungan dengan simpul lainnya ataukah harus melalui koordinator. 7. Kode Pesan Yang Baku untuk tercapainya Pembakuan arti. Misalnya didalam pembentukan katalog induk, formulir, dsb. 8. Katalog Induk Terpusat Untuk mengetahui dimana saja dokumen tersimpan diantara simpul. 9. Pedoman dokumen apa saja yang akan disimpan oleh peserta jaringan, serta bagaimana kemutakhirannya. 10. Prosedur evaluasi unjuk kerja jaringan Dari evaluasi ini diharapkan diperoleh masukan dari para pemakai serta penyelenggara yang berguna untuk kajian terhadap jaringan serta perubahan yang mungkin diperlukan 11. Program pelatihan bagi para pemakai dan peserta jaringan

8. Pertukaran dilakukan dengan metode langsung atau melalui biro pusat. Pada metode langsung, pertukaran dilakukan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lain yang menjadi mitranya dan biasanya menggunakan dasar keseimbangan 1:1, artinya satu buku ditukar dengan satu buku lain dengan tanpa memandang tebal dan harga buku. Metode kedua adalah Biro Pusat (semacam pasar yang dibentuk oleh pemerintah). Contoh : British National Book Centre di Inggris. Kegiatan pertukaran ini didorong oleh UNESCO yang sejak tahun 1958 telah mengeluarkan konvensi internasional tentang Tukar Menukar Publikasi. Konvensi ini ditujukan terutama kepada negara berkembang agar perpustakaan mereka memanfaatkan jasa tersebut. Didalam majalah Unesco yang berjudul Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Studies selalu tersedia bagian khusus daftar buku yang ditawarkan untuk dipertukarkan.

14. Pembentukan Jaringan dan Sarana Penyediaan sarana Pembakuan Format surat Struktur Jaringan Tipe Jaringan Memenuhi persyaratan Persiapan Kesepakatan tertulis Jaringan

21. The LAB Structure

24. Bibliografi Nasional Setiap negara menerbitkan bibliografi nasionalnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan rekomendasi PBB/Unesco yang menganjurkan setiap negara mempunyai Perpustakaan Nasional. Penerbitan bibliografi nasional Indonesia (BNI) didasarkan pada : UU no.4 tahun 1990, tentang Serah Simpan Karya Cetak & Rekam, PP no. 23 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no. 4/1990 tsb, dan Keppres no. 50 tahun 1997. Mekanisme Pengawasan Bibliografi ( bibliographic control ) di Indonesia, adalah sbb.: setiap pengarang/penerbit diwajibkan menyerahkan karyanya ke Perpustakaan Nasional, dan kemudian Perp. Nas. dalam periode waktu tertentu (3 bln) harus mempublikasikan semua karya yang diterima melalui penerbitan BNI (Bibliografi Nasional Indonesia).