Pengurusan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun

1. IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH B3
1

2. DASAR HUKUM
Undang-undang RI No. 32 / 2009
PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999 ttg “Pengelolaan Limbah B3”
PP RI No. 27 /1999 ttg “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.
PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Permen LH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH No. 02/2008 ttg Pemanfaatan Limbah B3
Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 ttg “ Tata Cara & Persyaratan Teknik
Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3”
Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 ttg “Dokumen Limbah B3”.
Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 ttg “Persyaratan teknis pengolahan LB3”.
Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995 ttg Tata Cara Penimbunan Hasil
Pengolahan LB3,
Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 ttg “Simbol dan Label LB3”.

3. Manajemen Perizinan Pengelolaan Limbah B3

4. 4
TATA CARA PROSES PERIZINAN PL-B3
PEMOHON
VERIFIKASI
TEKNIS
PERSYARATAN
ADMINISTRASI
LENGKAP?
MEMENUHI
PERSYARATAN
TEKNIS?
REVIEW &
EVALUASI
PENETAPAN
PERSYARATAN
& KETENTUAN
DALAM IZIN
IZIN/
REKOMENDASI
MENTERI LH
YA
YA
TIDAK
TIDAK
MAKSIMAL 45
HARI KERJA
klik
Klik 

5. PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
1. Dokumen AMDAL/UKL-UPL
2. Akte Pendirian Perusahaan, sesuai izin yang dimohonkan
3. Izin lokasi
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Izin Mendirikan Bangungan (IMB)
6. Izin gangguan (HO)
7. Copy Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
8. Bukti kepemilikan laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan
9. Analis di laboratoium dan pengelola limbah B3
10. Keterangan lokasi
11. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola
12. Jumlah limbah B3 per jenis limbah B3
13. Karakteristik limbah B3 per jenis limbah B3 yang akan dikelola
14. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3
15. Bagan alir lengkap proses pengelolaan limbah B3
16. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan
17. Perlengakapan sistem tanggap darurat
18. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah fasa cair 5

6. PERSYARATAN ADMINISTRASI
REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3
 Akte pendirian perusahaan pemohon (termasuk bidang
kegiatan pengangkutan)
 Copy asuransi pencemaran lingkungan hidup
 Surat bukti kepemilikan alat angkut (STNK & KIR)
 SOP tata cara bongkar muat dan penanganan keadaan
darurat sesuai jenis dan karakteristik limbah yang diangkut
 Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus
jelas terlihat pada kendaraan
 Copy izin kelayakan kapal dari instansi terkait (khusus moda
angkutan laut)
 Foto alat angkut kapal (khusus moda angkutan laut)
6

7. PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGUMPULAN
 Uraian proses pengumuplan &
perpindahan limbah B3
 Uraian lokasi & konstruksi
tempat penyimpanan
sementara limbah B3 (sesuai
KEPDAL 01/1995)
 Uraian input & output limbah
B3 (neraca LB3)
 Desain konstruksi tempat
pengumpulan limbah B3
 Uraian tentang pengelolaan
limbah B3 paska pengumpulan
PENGANGKUTAN
Spesifikasi alat angkut
Jenis, jumlah dan
karakteristik limbah B3 yang
diangkut
Uraian tentang asal limbah
yang diangkut
Rute pengangkutan
Perlengakapan sistem
tanggap darurat
7

8. PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN
 Spesifikasi pemanfaatan dan peralatan
yang digunakan
 Jenis, jumlah dan karakteristik limbah
B3 yang akan dimanfaatkan
 Data kimia & fisika limbah yang akan
dimanfaatkan
 Uraian input & output limbah B3
(neraca LB3)
 Asal/sumber limbah yang dimanfaatkan
 Perlakukan limbah B3 sebelum
dimanfaatkan
 Komposisi limbah yang dimanfaatkan
 Hasil pemanfaatan limbah B3
PENGOLAHAN
 Spesifikasi pengolahan dan
peralatan yang digunakan
 Jenis, jumlah dan karakteristik
limbah B3 yang akan diolah
 Uraian tentang asal limbah
yang akan diolah
 Data kimia & fisika limbah
yang akan diolah
 Uraian input & output limbah
B3 (neraca LB3)
 Uraian tentang pengelolaan
limbah B3 paska pengumpulan
8

9. PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3
 Spesifikasi dan konstruksi tempat penimbunan
 Jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan ditimbun
 Data kimia & fisika limbah yang akan ditimbun
 Uraian input & output limbah B3 (neraca LB3)
 Asal/sumber limbah yang ditimbun
 Perlakukan limbah B3 sebelum ditimbun
 Uraian tentang kondisi geologi, hidrologi tempat penimbunan
 Uraian tentang material yang digunakan sebagai alas lapisan kedap
 Uraian tentang instalasi pendeteksian kebocoran
 Uraian tentang mekanisme penutupan tempat penimbunan
9
PENIMBUNAN

11. PENIMBUNAN
PENGOLAHAN
PEMANFAATAN LB3
SEBAGAI KEGIATAN
UTAMA
PEMANFAATAN LB3
BUKAN SEBAGAI
KEGIATAN UTAMAPEMANFAATAN
PENGANGKUTAN
PENGUMPULAN
Skala Nasional
IZIN KNLH (MENLH) SETELAH
MENDAPAT REKOMENDASI DARI
PROVINSI (GUBERNUR)
IZIN KNLH (MENLH)
IZIN KNLH (MENLH)
Rekomendasi MENLH
Didelegasikan Kepada Deputi
Menteri Bidang Pengelolaan B3
dan Limbah B3
Izin MENLH Didelegasikan
Kepada Deputi Menteri Bidang
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Izin Instansi Terkait
(Dept. Perhubungan) Setelah
mendapat Rekomendasi dari
MENLH
Izin Instansi Terkait
(Dept. Perindustrian) Setelah mendapat
Rekomendasi dari MENLH
UJI COBA PENGELOLAAN
LIMBAH B3
Persetujuan Uji Coba
Didelegasikan Kepada Deputi
Menteri Bidang Pengelolaan B3 &
Limbah B3
Penolakan izin Didelegasikan
Kepada Deputi Menteri Bidang
Pengelolaan B3 & Limbah B3
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN / REKOMENDASI
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENDELEGASIAN IZIN

12. Kewenangan Penyimpanan & Pengumpulan L B3
Peraturan MENLH Nomor : 30 Tahun 2009
1. Gubernur berwenang menerbitkan:
a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan
b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
2. Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan
sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala
kabupaten/kota.
3. Izin pengumpulan tidak termasuk minyak pelumas / oli
bekas.
4. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Usaha
5. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan
apabila jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan;
dan/atau badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki
kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah,
dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

13. PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
• Gubernur berwenang melakukan pengawasan
pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan
pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala
provinsi. Bupati/walikota berwenang
melakukan pengawasan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat
pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.

14. PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3
Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini
merupakan pengawasan kegiatan pemulihan
akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara
lain pengumpulan data untuk mengetahui luas
dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah,
konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar
untuk melakukan pembersihan dan pemulihan
akibat pencemaran limbah B3.

15. SEMOGA BERMANFAAT
Terima kasih
15