Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dijamin oleh negara berdasarkan berbagai deklarasi internasional (Deklarasi Universal HAM PBB 1948). Dokumen menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran dan pengakuan hak asasi manusia secara historis di berbagai belahan dunia.

2. Persoalan hak asasi manusia sesungguhnya
merupakan persoalan universal yang
mencakup seluruh umat manusia di dunia.
Dengan demikian, kita harus menyadari
bahwa masalah hak asasi manusia adalah
masalah bersama yang menuntut partisipasi
aktif untuk menghargai dan melindunginya
demi kelangsungan kehidupan manusia yang
beradab.

3. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki
setiap pribadi manusia sebagai anugerah
Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi
manusia tidak dapat dilaksanakan secara
mutlak karena dapat melanggar hak asasi
orang lain. Memperjuangkan hak sendiri
dengan mengabaikan hak orang lain
merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

4. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi
manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang
beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia,
yaitu :
a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi,
HAM adalah bagian dari manusia secara
otomatis.
b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan
bangsa.
c) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun
mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM.

5. John Locke (Two Treaties on Civil Government)
Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara
kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat
(bersifat mutlak). Oleh sebab itu:
 Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga
lahir kewajiban.
 Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan,
antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Koentjoro Poerbapranoto (1976)
Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.
UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

6. Hak asasi manusia merupakan sebuah hal yang
menjadi keharusan dari sebuah negara untuk
menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi
Universal HAM 10 desember 1948 merupakan tonggak
bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia
sebagai manusia. Isi pokok deklarasi tersebut tertuang
pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Sekalian orang
dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-
hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi,
hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.
Hak- hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang
Deklarasi Universal Human Rights 1948 itu adalah:
 Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,
 Hak memiliki sesuatu,
 Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama
 Hak untuk hidup,
 Hak untuk kemerdekaan hidup,
 Hak untuk memperoleh nama baik,
 Hak untuk memperoleh pekerjaan,
 Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

7. Magna Charta Petition of Rights
Habeas Corpus Act

8. Bill of Rights
Declaration of
IndependenceDeclaration des
Droits de
L’homme et du
Citoyen

9. Magna Charta (1215)
Pada awal abad ke XII, muncul piagam Magna Carta atau Piagam
Agung, terjadi pada pemerintahan Raja John Lackland. Raja John yang
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok
bangsawan mengakibatkan rasa tidak puas kaum bangsawan dan
berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta. Magna
Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untuk
membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. Isi dari Magna Charta
tersebut adalah :
1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan,
hak, dan kebebasan Gereja di Inggris.
2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untu memberikan
hak-hak sebagai berikut :
 Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-
hak penduduk.
 Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan
sanksi yang sah.
 Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap,
dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan
hukum sebagai dasar tindakannya.
 Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan,
raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

10. Tahun 1628, muncullah piagam Petition
of Rights. Dokumen ini berisi pertanyaan
mengenai hak-hak rakyat beserta
jaminannya. Hak-hak tersebut adalah:
 Pajak dan pungutan istimewa harus disertai
persetujuan,
 Warga negara tidak boleh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya,
 Tentara tidak boleh menggunakan hukum
perang dalam keadaan damai.
Petition of Rights

11. Tahun 1679, dokumen Habeas Corpus
Act merupakan Undang-undang yang
mengatur tentang penahanan seseorang.
Isinya adalah:
 Seseorang yang ditahan segera diperiksa
dalam waktu dua hari setelah penahanan.
 Alasan penahanan seseorang harus disertai
bukti ang sah menurut hukum.
Habeas Corpus Act

12. Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan
menjadi undang-undang yang diterima oleh
parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan
terhdap Raja James II. Isi dari dokumen ini
adalah :
 Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
 Kebebasan berbicara dan mengeluarkan
pendapat
 Pajak, undang-undang, dan pembentukan
tentara tetap harus seizing parlemen
 Hak warga negara untuk memeluk agama
menurut kepercayaannya masing-masing
 Parlemen berhak untuk mengubah keputusan
raja.
Bill of Rights

13. Pernyataan kemerdekaan itu diwujudkan dalam sebuah
Declaration of Independence. Rumusan isi naskah proklamasi
kemerdekaan tersebut disusun oleh Thomas Jefferson. Naskah
deklarasi kemerdekaan ditandatangani oleh 56 orang wakil dari 13
koloni. Tanda tangan pertama dari John Hancock. Saat itu
menjabat sebagai ketua Kongres.
“We hold these truth to be selvident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain an alienable
right, that among these are life, liberty, and persuit of happiness ..."
(Bahwasanya kami berpegang kepada kebenaran ini dengan suatu
keyakinan bahwa semua orang diciptakan dalam keadaan sama
derajat, mereka diberkati oleh Pencipta-nya beberapa hak asasi
yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa diantara hak-hak asasi
itu ialah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak mencari
kebahagiaan).
Declaration of Independence (1776)

14. Pernyataan hak – hak asasi manusia dan
warga negara sebagai hasil Revolusi
Perancis di bawah pimpinan Jendral
Laffayete, antara lain menyebutkan:
 Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai
hak – hak yang sama
 Hak – hak itu ialah hak kebebasan, hak
milik, keamanan, dan sebagainya.
Declaration des Droits de L’homme
et du Citoyen

15. A. Hak – hak asasi pribadi (personal rights)
contoh: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk
agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
B. Hak – hak asasi ekonomi (property rights)
contoh: hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta
memanfaatkan waktu.
C. Hak – hak asasi politik (political rights), yaitu hak ikut serta dalam
pemerintahan.
contoh: hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu), hak untuk
mendirikan parpol dsb.
D. Hak asasi mendapatkan perlakuan yg sama dlm hukum dan
pemerintahan (rights of legal equality)
E. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights)
contoh: hak memperoleh pendidikan, hak mengembangkan
kebudayaan dsb.
F. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan (procedural rights)
contoh: peraturan dalam hal penahanan, penangkapan,
penggeledahan, peradilan dsb.

16.  Hak asasi manusia klasik,hak yg timbul
dari keberadaan manusia itu sendiri,
contoh : hak hidup, hak beragama
 Hak asasi sosial, hak yg berhubungan
dg kebutuhan manusia, contoh : hak
memperoleh sesuatu, pendidikan, dll

17. Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia
yang telah mendapat perhatian dunia international
adalah ketika organisasi Perserikatan Bangsa –
Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi
Manusia pada tahun 1946. Langkah upaya
pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM
semakin nyata ketika Majelis Umum PBB
mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights) pada tanggal 10
Desember 1948, ini menjadi salah satu acuan bagi
negara – negara anggota PBB. Meski demikian,
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak bersifat
mengikat negara-negara anggota PBB. Hak – hak
asasi manusia tercantum dalam:
Pembukaan dan 30 pasal yang terdapat di dalam
deklarasi tersebut

18. Tahun Nama Dokumen Isi/keterangan
1215 Magna Charta
(Masa
Pemerintahan
Lockland di
Inggris)
1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan
menghormati kemerdekaan, hak, dan
kebebasan Gereja di Inggris.
2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan
yang bebas untuk memberikan hak-hak
sebagai berikut :
 Para petugas kemanan dan pemungut
pajak akan menghormati hak-hak
penduduk.
 Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut
seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah.
 Seseorang yang bukan budak tidak akan
di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah
tanpa perlindungan negara dan tanpa
alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 Apabila seseorang tanpa perlindungan
hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji
akan mengoreksi kesalahannya.

19. Tahun Nama Dokumen Isi/keterangan
1629 Petition of Rights
(Masa Pemerintahan
Charles I di Inggris)
 Pajak dan pungutan istimewa harus disertai
persetujuan.
 Warga negara tidak boleh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya.
 Tentara tidak boleh menggunakan hukum
perang dalam keadaan damai.
1679 Habeas Corpus Act
(Masa Pemerintahan
Charles II di
Inggris)
 Seseorang yang ditahan segera diperiksa
dalam waktu dua hari setelah penahanan.
 Alasan penahanan seseorang harus
disertai bukti ang sah menurut hukum.
1689 Bill of Rights
(Masa Pemerintahan
William III di
Inggris)
 Kebebasan dalam pemilihan anggota
parlemen
 Kebebasan berbicara dan mengeluarkan
pendapat
 Pajak, undang-undang, dan pembentukan
tentara tetap harus seizing parlemen
 Hak warga negara untuk memeluk agama
menurut kepercayaannya masing-masing
 Parlemen berhak untuk mengubah
keputusan raja.

20. Tahun Nama Dokumen Isi/keterangan
1776 Declaration of
Independence
(Amerika Serikat)
 Bahwa semua orang yang diciptakan
sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak
– hak yang tidak dapat dicabut dari
dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan,
dan hak mengejar kebahagiaan (life,
liberty, and persuit of happiness).
Amerika Serikat dianggap sebagai
negara pertama yang mencantumkan
hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara
resmi dalam Constitution of USA tahun
1787) atas jasa Presiden Thomas Jefferson.
1789 Declaration des
Droits de L’homme
et du Citoyen
(Perancis)
Pernyataan hak – hak asasi manusia dan
warga negara sebagai hasil Revolusi
Perancis di bawah pimpinan Jendral
Laffayete, antara lain menyebutkan:
 Manusia dilahirkan bebas dan
mempunyai hak – hak yang sama
 Hak – hak itu ialah hak kebebasan, hak
milik, keamanan, dan sebagainya.

21. Tahun Nama Dokumen Isi/keterangan
1918 Rights of
Determination
Tahun – tahun berikutnya, pencantuman hak
asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia
(1831), Uni Soviet (1936), Indonesia (1945), dan
sebagainya. Naskah yang diusulkan oleh
Presiden Woodrow Wilson memuat 14 pasal
dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
1941 Atlantic Charter
(Dipelopori oleh
Franklin D.
Roosevelt)
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II,
kemudian disebutkan 4 kebebasan:
 Kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan
pendapat.
 Kemerekaan beragama.
 Kemerdekaan dari segala kekurangan dan
kemelaratan.
 Kebebasan dari segala rasa ketakutan
1948 Universal
Declaration of
Human Rights
 Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,
 Hak memiliki sesuatu,
Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau
agama
 Hak untuk hidup,
 Hak untuk kemerdekaan hidup,
 Hak untuk memperoleh nama baik,
 Hak untuk memperoleh pekerjaan,
 Hak untuk mendapatkan perlindungan
hukum.