Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan yang disepakati oleh berbagai pemangku kepentingan merupakan dokumen strategis namun terbatas pada beberapa jenis tenaga kesehatan. Dokumen tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan SDM Kesehatan sesuai sistem kesehatan nasional.

1. Kebijakan pengembangan SDMK adalah prime mover bergeraknya program
pengembangan SDMK. Kebijakan ini juga menjadi landasan dan panduan pengembangan
SDMK dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengembangan SDM kesehatan secara
garis besar mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional. Sumber Daya Manusia Kesehatan
(SDMK) salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Terdapat 2
dimensi penting SDMK yang berperan dalam mekanisme bekerjanya sistem kesehatan,
yaitu: kuantitas dan kualitas. Pencapaian dan kinerja sistem kesehatan sangat ditentukan
oleh kuantitas dan kualitas SDMK secara bersama-sama.
SDM Kesehatan terdapat dalam berbagai sub-sistem dengan berbagai peran dan fungsi
yang berbeda-beda namun memiliki misi yang sama yaitu untuk mewujudkan perbaikan
status kesehatan. SDM Kesehatan terdapat pada sub sistem pelayanan (upaya) kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, regulasi, pembiayaan, dan penelitian kesehatan. Berbagai jenis
profesi bekerja dalam setiap sub sistem, dimana setiap profesi memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda untuk menunjang kinerja sub sistem masing-
masing. Selain itu, masing-masing profesi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda,
memiliki indikator kinerja yang berbeda, serta memiliki mekanisme pengembangan karir
yang berbeda-beda pula. Fenomena inilah yang menyebabkan kebijakan dan manajemen
SDM Kesehatan menjadi sangat kompleks.
Banyaknya fungsi dalam pengelolaan SDMK, pada kenyataannya, dikerjakan oleh
banyak pihak dengan kekuatan dan kedudukan yang sama. Situasi ini sering menimbulkan
konflik regulasi dan konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pemetaan regulasi dan pemetaan
stakeholder pengambil kebijakan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SDMK, mulai
dari produksi sampai dengan pelasan perlu dilakukan.
Memahami kondisi tersebut, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat
membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan yang terdiri
dari berbagai pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan dan menyepakati Rencana
Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025. Pemangku kepentingan yang terlibat
dalam proses penyusunan pengembangan SDMK sangat beragam, antara lain pada tingkat
pemerintah pusat terdapat:
1) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang mengatur produksi tenaga kesehatan
melalui institusi pendidikan.
2) Kementerian Kesehatan yang menjadi kementrian teknis untuk mengatur Norma,
Standar, Kriteria, dan Pedoman kinerja sistem kesehatan

2. 3) Kementerian Dalam Negeri yang menjadi rumah induk bagi tenaga kesehatan daerah
yang berstatus sebagai pegawai negeri dan bekerja di sektor publik
4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur
formasi dan standar kinerja SDMK yang berstatus sebagai aparatur negara
5) Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi gaji dan berbagai hal lain yang
berhubungan dengan keuangan negara
6) Badan Kepegawaian Nasional dan Badan Kepegawaian Daerah yang mengatur
administrasi SDMK sebagai personel
7) Asosiasi Profesi yang menjadi wadah profesional bagi setiap profesi SDMK
8) Dan sebagainya.
Beragamnya pemangku kepentingan ini merupakan situasi alamiah yang terjadi di
Indonesia. Efektifitas kebijakan dan manajemen SDMK sangat dipengaruhi oleh sinergitas
hubungan diantara seluruh pemangku kepentingan. Regulasi yang dikeluarkan oleh masing-
masing pemangku kepentingan berpotensi untuk menimbulkan konflik pada tataran
operasional. Selain itu, persepsi SDMK untuk unjuk kinerja sangat berhubungan dengan
supervisi dari pemangku kepentingan. Persepsi menjadi sangat positif untuk melakukan unjuk
kinerja jika supervisi dilakukan oleh institusi yang menjadi atasan langsung, berhubungan
dengan pengembangan karir serta pemberian reward.
Namun banyaknya pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tata kelola SDMK,
jumlah regulasi yang berlaku tidak sebanding dengan banyaknya pemangku kepentingan
tersebut.
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan di Indonesia merupakan dokumen pengembangan SDMK yang stratejik
namun secara spesifik masih terbatas pada beberapa jenis tenaga kesehatan tertentu.
Kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut mencakup seluruh komponen dalam
subsistem SDMK pada Sistem Kesehatan Nasional yaitu perencanaan, pengadaan,
pendayagunaan, dan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK.
Box 4. Contoh regulasi SDMK di Indonesia
• UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
• PP RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Permenkes RI Nomor 16 tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat

3. a. Perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM Kesehatan
Perencanaan SDMK merupakan upaya untuk menentukan jenis, jumlah,
kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
kesehatan. Penetapan rencana kebutuhan dan pengembangan SDMK sangat
bergantung pada visi stratejik serta pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan
SDMK. Selain itu, rencana kebutuhan dan pengembangan SDMK juga bergantung
pada situasi eksternal yang terjadi saat ini dan di masa mendatang. Ini sebabnya,
peran pengambil kebijakan dalam pengembangan SDMK menjadi sangat vital untuk
menetapkan arah pengembangan SDMK.
Lingkungan eksternal yang berubah akan memicu timbulnya kebutuhan akan
skills yang baru. Dalam manajemen SDM disebutkan bahwa adanya “job demand”
yang baru perlu diimbangi dengan “job resource” yang baru pula. Contohnya adalah
timbulnya trend digitalisasi kesehatan mendorong timbulnya kebutuhan akan
kompetensi pengembangan teknologi digital pada sistem kesehatan. Kebutuhan ini
bisa dipenuhi dengan merekrut ahli teknologi digital atau mengembangkan
kompetensi tenaga kesehatan yang ada agar menguasai teknologi digital.
Pembuatan rencana kebutuhan SDMK sangat efektif jika dilakukan dalam
bentuk simulasi berbasis data yang tersedia. Pembuatan rencana kebutuhan
pengembangan SDMK tidak dapat dilakukan dengan pendekatan hands off, namun
harus dipraktekkan langsung. Berikut adalah beberapa metode untuk merencanakan
kebutuhan SDMK:
1) Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes)
Metode ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDMK baik di tingkat
manajerial maupun tingkat pelayanan, sesuai dengan beban kerja sehingga
diperoleh informasi kebutuhan jumlah pegawai, baik di fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah maupun swasta. Rencana kebutuhan yang dihasilkan
dengan metode ini memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara
kesetersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) di tingkat institusi. Hasil
rencana kebutuhan SDMK di tingkat institusi dapat dijadikan sebagai bahan
perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat wilayah. Dokumen ini dapat menjadi
dasar rekomendasi kebijakan untuk rekrutmen personel baru, redistribusi, dan
optimalisasi beban kerja pelayanan kesehatan.
2) Standar Ketenagaan Minimal

4. Metode ini digunakan untuk menetapkan kebutuhan SDM kesehatan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang mengajukan izin
pendirian baru atau peningkatan klasifikasi. Selain itu metode ini juga
diberlakukan untuk fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kekosongan
tenaga kesehatan tertentu di wilayah atau daerah terpencil, sangat terpencil,
perbatasan, tertinggal, dan daerah yang tidak diminati.
3) Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk
Metode ini digunakan untuk membuat estimasi trend (proyeksi) rasio
ketersediaan SDMK tertentu terhadap jumlah penduduk per provinsi atau
nasional dikaitkan untuk periode 5 atau 10 tahun. Proyeksi ini dapat digunakan
mengetahui sejauh mana posisi capaian target ketersediaan SDMK dalam skala
provinsi dan nasional.
Perencanaan tahunan kebutuhan SDMK berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dapat
menggabungkan metode ABK kesehatan dan standar ketenagaan minimal,
menyesuaikan dengan kondisi setempat.
Penyusunan rencana pengembangan SDMK dilaksanakan dengan
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Identifikasi tujuan dan sasaran pengembangan SDMK (berdasarkan visi
stratejik)
2) Identifikasi kondisi lingkungan stratejik (berdasarkan analisis stratejik
lingkungan eksternal dan internal)
3) Pemetaan pemangku kepentingan terkait pengembangan SDMK (menggunakan
stakeholder analysis)
4) Penyusunan rencana pengambangan SDMK (sebagai output dari analisis
pengembangan SDMK)
b. Pengadaan/Pendidikan SDM Kesehatan
Pengadaan SDM kesehatan mencakup pendidikan dan pelatihan SDM
kesehatan. Sub komponen merupakan fungsi produksi yang menjadi hulu dari
pengelolaan SDMK dan sangat berhubungan dengan kuantitas dan kualitas SDMK
di lapangan. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu memperhatikan standar
pelayanan kesehatan dan standar kompetensi SDMK. Pendidikan SDMK mengacu
pada peraturan yang berlaku, maka pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan dengan

5. jenjang Diploma 3 keatas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pendidikan
tenaga penunjang/asisten tenaga kesehatan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
Upaya peningkatan kualitas SDMK secara berkelanjutan dilakukan melalui
pelatihan pre-service (pra-jabatan) dan in-service yang terakreditasi baik program
maupun institusinya. Kapasitas produksi SDMK dari berbagai institusi pendidikan
dan pelatihan menjadi masukan untuk memperkirakan ketersediaan SDMK sesuai
dengan jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan.
a. Pendayagunaan SDM kesehatan
Sub komponen ini mencakup berbagai upaya pemerataan dan pemanfaatan serta
pengembangan sumber daya SDMK. Upaya ini mencakup pendayagunaan SDMK
di dalam negeri dan keluar negeri. Pendayagunaan SDMK dalam negeri ditujukan
untuk mendorong pemanfaatan SDMK yang dihasilkan oleh institusi pendidikan
bidang kesehatan dalam negeri, tenaga kesehatan Indonesia lulusan institusi
pendidikan luar negeri, dan tenaga kesehatan warga negara asing, dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan.
Pemerataan atau distribusi SDMK sangat bergantung pada efektifitas
penempatan dan retensi SDMK di satu daerah. Penempatan yang tepat dan menjamin
kesinambungan ketersediaan SDMK menjadi faktor penentu keadilan distribusi
SDMK. Pelepasan berhubungan dengan atrisi SDMK yang berpengaruh pada
konfigurasi SDMK serta berperan untuk menjaga produktifitas SDMK.
Pemberian insentif finansial atau non finansial untuk mendukung distribusi dan
retensi SDMK di daerah yang kurang diminati (terpencil/sangat terpencil, pulau
kecil terluar, daerah rawan bencana/konflik) menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat dan daerah. Rekrutmen tenaga penunjang pelaksanaan upaya kesehatan
berbasis masyarakat (UKBM) misalnya kader, dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan daerah bersama dengan masyarakat setempat.
Pemanfaatan SDMK berkaitan dengan produktifitas atau kinerja baik individu
maupun organisasi. Oleh karena itu mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi
harus jelas. Misalnya, pemberian insentif finansial dan non finansial yang bertujuan
untuk memotivasi peningkatan produktifitas harus didasarkan pada sasaran kinerja
yang terukur. Selain itu penerapan pola karir yang jelas dan transparan untuk jabatan
struktural dan fungsional harus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan SDMK
secara optimal.

6. Pengembangan SDMK dalam konteks pendayagunaan SDMK dilakukan
melalui pelaksanaan pendidikan profesi berkelanjutan untuk menunjang kompetensi
profesi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan.
b. Pembinaan dan Pengawasan mutu SDM kesehatan
Pembinaan dan pengawasan mutu SDMK terutama dikaitkan dengan praktik profesi.
Upaya ini dilakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian
izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang
memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan SDMK juga
dilakukan melalui penerapan pola karir, remunerasi dan sistem penggajian yang
memungkinkan untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan bekerja
secara profesional sesuai beban tugas. Pengawasan terhadap SDMK dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja
dalam bidang kesehatan.
c. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan SDM Kesehatan
Pengembangan SDM Kesehatan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan sistem
kesehatan nasional telah diformulasikan dalam berbagai wadah strategis. Wadah
tersebut diantaranya: RPJMN, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (2011-
2025), Country Coordination & Facilitation (CCF), dan Rekomendasi Lokakarya
Nasional Pengembangan SDM Kesehatan 2013.
RPJMN Tahap 2 tahun 2010-2014 memiliki tema besar: Peningkatan dan
pengembangan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Selanjutnya, pada RPJMN 2015-2019, tema yang diangkat adalah Pemantapan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan (2011-2025) merupakan acuan bagi
pemangku kepentingan untuk mengembangkan SDMK di Indonesia. RPTK disusun
untuk menciptakan sinergisme dan saling mendukung serta melengkapi, baik dari
unsur pemerintah maupun swasta, dalam upaya pengembangan SDMK di Indonesia.
Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKFPTK)
dibentuk berdasarkan rekomendasi dari WHO tentang Country Coordination and
Facilitation (CCF) dan ditetapkan melalui SK Menkro Kesra no 12/2011.
Pembentukan TKFPTK bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam

7. pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia. Upaya strategis untuk
mempertemukan para stakeholder dalam rangka koordinasi pengembangan SDMK
dilakukan antara lain melalui lokakarya nasional.
Lokakarya nasional pengembangan SDMK (2013) menghasilkan upaya strategis dan
praktis serta peluang untuk mereplikasi best practices dalam pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan di Indonesia. Selain itu, lokakarya nasional ini juga
merumuskan kesepakatan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan langkah-
langkah penguatan SDMK untuk menunjang implementasi Jaminan Kesehatan
Nasional serta pencapain Sustainable Development Goals.
Banyaknya wadah strategis ini menunjukkan pentingnya SDMK dalam pencapaian
tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun di sisi lain juga menunjukkan
kompleksnya manajemen SDMK yang berperan besar di semua komponen sistem
kesehatan. Pengelolaan SDMK melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari
unsur pemerintah maupun masyakarat dan swasta, serta diatur oleh berbagai macam
regulasi, mulai dari tingkat global, nasional, sampai dengan lokal.
CCF seharusnya menjadi media utama untuk pemantauan kebijakan pengembangan
SDMK di suatu negara. Oleh sebab itu, revitalisasi TKFPTK menjadi sangat penting
dan strategis untuk menjalankan peran dan fungsinya yang sangat vital dalam
pengelolaan SDMK pada tingkat lintas sektor.