Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, Pancasila tercantum dalam Pembukaan sebagai dasar negara. Secara material, Pempembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan Pancasila sebagai sumber hukum yang dijabarkan menjadi hukum positif dalam batang tubuh.

1. Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun
1945

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri
dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip
atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari
lahirnya Pancasila.
Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak jaman nenek
moyang sampai dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut terdapatlah
perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut sifatnya luhur,
tidak boleh diganti ataupun diubah.
Masyarakat pancasila pulalah yang hendak kita wujudkan, artinya
suatu masyarakat Indonesia modern berdasarkan nilai luhur tersebut.

3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita
hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma
dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang
menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus
sebagai cita hukum (recht-idee), baik tertulis maupun
tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang
mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa
Indonesia.

4. Dalam pengertian yang bersifat yuridis
kenegaraan
Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea
Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas
menyatakan,
“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”

5. Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila
yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar
negara pada hakikatnya adalah sumber dari
segala sumber hukum atau sumber tertib
hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang
dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo.
Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978)

6. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang
bersifat formal dan materil. Hubungan secara formal,
seperti dijelaskan oleh Kaelan menunjuk pada
tercantumnya Pancasila secara formal di dalam
Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata
kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas
sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya
dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu
perpaduan asas-asas kultural, religus dan asas-asas
kenegaraan yang unsure-unsurnya terdapat dalam
Pancasila.

7. Penjabaran Pancasila dalam Batang
Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila
dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan
kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945
merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945,
sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh
UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dengan dijabarkannya popok-pokok pikiran Pembukkan UUD NRI tahun
1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka
Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah,
menjadi hukum positif.

8. Sesuai dengan penjelasan UUD NRI tahun 1945, pembukaan mengandung 4
pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat
pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:
• Pokok pikiran pertama berintikan “Persatuan”, yaitu “negara melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
• Pokok pikiran kedua berintikan “Keadilan sosial”, yaitu “negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”
• Pokok pikiran ketiga berintikan “Kedaulatan Rakyat”, yaitu “negara yang
berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan”
• Pokok pikiran keempat berintikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang
adali dan beradab”.

9. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai
hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan
secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan menunjuk pada
tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan
yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan
bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi,
politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan
asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas
kultural, religus dan asas-asas kenegaraan yang unsure-
unsurnya terdapat dalam Pancasila.

10. Hubungan Pebukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat
Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan
organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan
UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang
tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis
berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan
dijabarkannya popok-pokok pikiran Pembukkan UUD NRI tahun
1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh,
maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum,
tetapi telah, menjadi hukum positif.

12. TERIMA KASIH