SlideShare una empresa de Scribd logo

OPTIMASI POTENSI

•Descargar como PPTX, PDF•
•
Kamen Ride
Kamen Ride

Provinsi Kalimantan Timur  ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9). Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot. Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara

Educación
1 de 89
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PENYUSUNAN RTRW PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORMULASI ISU 16STRATEGI PENATAAN RUANG Peraturan Perundang- undangan Kebijakan RTRWN, RTRWP ulau, RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG urutan proses dasar pertimbangan korelasi KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL 3ISU-ISU STRATEGIS POTENSI 9ISU-ISU STRATEGIS MASALAH FAKTA ANALISA KEBIJAKAN GAGASAN MASA DEPAN TERKAIT SPASIAL 4KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Outline RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG RENCANA PEMANFAATAN RUANG RENCANA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TUJUAN, KEBIJAKAN dan STRATEGI
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai 31.413,35 km2. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9). MALAYSIA KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot. Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Untuk lebih meningkatkan & memantapkan peran strategis Propinsi Kalimantan Timur dimasa datang sebagai pusat produksi & cadangan energi Nasional Perlunya upaya mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi migas dengan dukungan penataan ruang Antisipasi & penyiapan tenaga kerja , agar sektor tersebut memberikan manfaat lebih luas bagi kejehtaraan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur Perlunya upaya mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi sektor migas & tambang dengan dukungan penataan ruang Upaya mengoptimalkan seluruh sumber daya baik lahan, manusia, sumber daya alam , teknologi untuk kepentingan percepatan hasil pembangunan Perlunya mengoptimalkan seluruh sumberdaya pembangunan tidak hanya dengan pendekatan sektoral namun juga dengen pendekatan wilayah dan ke tataruangan MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Peran Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam Konstelasi Nasional dengan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Potensi Pengembangan Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis potensi Peran strategis propinsi Kalimantn Timur dengan kekayaan SDA Energi & Migas sebagai pusat produksi migas dan turunan produk olahanya yang menjadi kepentingan strategis Nasional1 Sektor tambang & migas yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Propinsi Kalimantan Timur 2 Di Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi Terluas ke-dua setelah Provinsi Papua, dan penyumbang PDBR Terbesar Kelima. dengan potensi untuk dikembangkan setelah P Jawa,3
Apabila SDA non renewable habis sementara sektor pengganti tidak dipersiapkan sehingga mengencam kontinyuitas kinerja ekonomi wilayah dimasa datang Perlunya dalam jangka panjang menyiapkan sektor produktif pendukung ekonomi wilayah berbasis sumber daya renewable (dapat diperbaharui) melalui skenario pembangunan & pengelolaan dengan pendekatan kewilayahan & ke tata ruangan Terjadinya gap antara sektor korporasi & masyarakat dalam industri pengolahan pertambangan & migas sehingga hasil pembangunan tidak mendukung pemerataan & hasil pada pada seluruh masyarakat Perlunya upaya meningkatkan dampak multipler kegiatan sektor migas & pertambangan pada sektor yang diusahakan masyarakat melalui pendekatan kewilayahan & ke tata ruangan MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Sektor Produktif Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Wilayah VS Kapasitas & Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Hasil Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Ketergantungan pertumbuhan ekonomi masih berbasis pada ekstrasi sumberdaya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan pengolahannya yang pada masa lalu melalui sektor kehutanan (produksi kayu) dan dewasa ini sektor pertambangan (utamanya batubara) 1 Industri pengolahan Migas dan pertambangan tidak selalu membentuk tata kaitan ekonomi dengan sektor yang diusahakan masyarakat luas, karena sektor tersebut terkait dengan sektor hulu skala besar yang diusahakan oleh korporasi. 2
Kesenjangan yang semakin mencolok pada batas batas mengurangi kesempatan kesejahteraan masyarakat wilayah barat pedalaman dan adanya keterbatasan daya dukung wilayah pesisir timur apabila dikembangkan berlebihan Perlunya pengurangan kesenjangan wilayah timur - barat agar terjadi pemerataan pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk baik dikawasan perkotaan & perdesaan Semakin kurangnya kesempatan Pengembangan ekonomi & pelayanan sosial masyarakat wilayah pedalaman yang pada batas tertentu menyentuh prinsip keadilan & pemeratan hasil pembangunan dan memperuncing tingkat kesenjangan wilayah tertinggal & wilayah maju Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur bukan hanya pada kawasan yang sudah berkembang namun kawasan yang belum berkembang dalam konteks pertumbuhan ekonomi & pemerataan pelayanan sosial masyarakat MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kesenjangan Wilayah, terkait Pertumbuhan Ekonomi VS Pemerataan Pelayanan (1) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Kesenjangan wilayah antar bagian timur & barat akibat keterbukaan dan akses yang lebih baik pada kawasan pesisir bagian timur dibandingkan kawasan pedalaman bagian barat yang dicirikan oleh distribusi pertumbuhan kota kota besar pada wilayah trimur ,nilai PDRB yang lebih berkembang pada wilayah timur dari pada wilayah yang barat 1 Keterbatasan akses dan pelayanan infrastruktur yang berdampak terhadap kelancaran pergerakan barang & orang untuk kepentingan kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat teruatama pada kawasan perdesaan , kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan 2
MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kesenjangan Wilayah, terkait Pertumbuhan Ekonomi VS Pemerataan Pelayanan (2) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Interaksi yang semakin kuat kawasan perbatasan dengan negara yang manjadikan semakin tingginya eksploitasi & kebocoran ekonomi Perlunya pengembangan & pembangunan kawasan perbatasan agar secara ekonomi & sosial tetap menjadi bagian wilayah Indonesia dan untuk mencegah kemungkinan eksploitasi SDA keluar wilayah , dan menjadi bentuk langkah kongkret menjaga kedaulatan Negara Kawasan perbatasan darat & perairan Indonesia- Malaysia yang perkembangannya dari sisi ekonomi lebih dipengaruhi oleh wilayah Malaysia daripada wilayah Indonesia, yang berpotensi terjadinya kebocoran ekonomi , yang tidak mendukung prinsip kedaulatan negara 3
Turunnya Produktivitas kawasan pesisir akibat kerusakan lingkungan dengan indikasi berkurangnya mangrove, menurunkan tingkat manfaat dalam kesejehteraan masyarakat keseluruhan Perlunya tetap menjaga daya dukung lingkungan pesisir untuk mengantisipasi tekanan kebutuhan ruang dan dampak kegiatan ekonomi akibat nilai kastartegisan lokasinya yang semakin tinggi di masa yang akan datang Perubahan sistem tata air akibat faktor makro & mikro mengakibatkan bencana banjir yang mengancam produktivitas kehidupan baik ekonomi & sosial pada wilayah yang terkena dampak Perlunya menghindari dampak lingkungan akibat terjadinya bencana atas kerusakan lingkungan bagian hulu sungai atau berubahnya karakter hidrologis akibat iklim global terhadap seluruh daerah aliran sungai khususnya keberadaan permukiman di sekitar sungai dan kota kota yang dilaluinya. MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kelestarian Lingkungan terkait Menjaga Daya Dukung Lingkungan VS Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Investasi (1) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Kawasan pesisir timur yang merupakan kawasan berkembang dari sisi ekonomi karena nilai kestrategisan lokasi serta keberadaaan sumber daya alamnya berpotensi mengancam ekosistem1 Karakter daerah aliran sungai dan kawasan perairan sekitar sungai dan terjadinya kerusakan lingkungan di bagian hulunya yang berpotensi terjadinya banjir2
Pengembangan kegaiatan budidaya tanpa memperhatikan keberadaan kawasan gambut Perlunya penetapan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan keberadaan kawasan gambut sehingga tidak berimplikasi terhadap gangguan lingkungan baik setempat atau kawasan dibawahnya MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kelestarian Lingkungan terkait Menjaga Daya Dukung Lingkungan VS Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Investasi (2) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Keberadaan kawasan gambut yang menjadi karakteristik wilayah propinsi Kalimantan Timur yang tetap perlu dipertimbangkan apabila dikembangkan kegiatan budidaya diatasnya karena kemungkinan dampak lingkungannya yang akan ditimbulkanya 4 Rusaknya lingkungan hutan akibat berkurangnya vegatasi tanaman keras dan meningkatkan keberadaan lahan kritis yang menjadi faktor terjadinya bencana banjir, erosi tanah longsor Perlunya menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga keberadaan vegetasi tumbuhan pohon keras untuk medncegah timbulnya lahan kritis Berkurangnya tutupan hutan yang sudah semakin terbatas akibat praktek illegal logging, kepentingan kegiatan budidaya yang mengharuskan konversi hutan sehingga hilangnya fungsi hutan sebagai fungsi produksi dan ekologis 3
Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dengan mempertimbangkan keberlanjutan Formulasi Isu Strategis Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera Formulasi Tujuan berdasarkan isue potensi mengembangkan pusat agroindustri & energi terkemuka , Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dalam mempertimbangkan daya dukung lingkungan Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah memberi manfaat untuk menuju masyarakat adil makmur (adil berkonotasi pemerataan kesempatan & peningkatan kesejahteraan) di segenap wilayah
Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan Dan daya dukung lingkungan Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur 4 Kebijakan 16 Strategi Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur 4 Strategi Mempersiapkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable 4 Strategi Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Timur 4 Strategi Mewujudkan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan 4 Strategi
KEBIJAKAN Pengembangan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional & tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah Propinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penataan ruang STRATEGI 1. Mengembangkan potensi baru kawasan ekplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk kepentingan ekonomi dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. 2. Mengembangkan kawasan industri dengan basis sektor produktif unggulan migas dan pertambangan dengan pengembangan manfaat dalam skala Nasional dan regional provinsi dengan mengembangkan keterkaitan antara kawasan dan cluster industri. 3. Mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan eksplorasi, kawasan industri sektor migas dan pertambangan baik pada infrastruktur transportasi, energi, dan kelistrikan. 4. Meningkatkan pelayanan perkotaan, permukiman sektor migas dan pertambangan dan secara timbal balik menjadi pendorong pengembangan pertumbuhan kota sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan. 4 Kebijakan 16 Strategi 1
KEBIJAKAN Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan Nasional & wilayah serta untuk tujuan mengembangkan wilayah Propinsi Kalimantan Timur 24 Kebijakan 16 Strategi STRATEGI 1. Mengembangkan potensi pada setiap wilayah untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan sektor dan komoditas unggulan kegiatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. 2. Menjadikan bagian dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dengan mengembangkan wilayah berpotensi agraris pertanian, pekebunan dan perikanan yang pada umumnya adalah wilayah pedalaman, wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal. 3. Mengembangkan wilayah tertinggal dan/atau pedalaman dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah timur – barat dengan mendorong pusat pertumbuhan baru dengan dukungan basis sektor pertanian. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya dengan membangun kawasan industri dan infrastruktur terkait.
KEBIJAKAN Perwujudan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Timur dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya dengan tidak hanya mengembangkan wilayah yang telah maju & berkembang namun juga mengembangkan wilayah yang belum maju ,kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan negara 34 Kebijakan 16 Strategi 1. Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang. 2. Meningkatkan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing- masing wilayah. 3. Mendorong sektor ekonomi produktif dan menata pusat permukiman di kawasan perbatasan untuk memperkuat keterkaitan sosial ekonomi pada pusat kegiatan yang ada di Indonesia agar mencegah kebocoran ekonomi kepada wiayah negara lain dan menjadi bagian tujuan menjaga kedaulatan NKRI. 4. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, energi, listrik dan komunikasi agar terjadi hubungan saling sinergi dan saling mendukung antar wilayah.
KEBIJAKAN Perwujudan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan agar tingkat produktifitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan. 44 Kebijakan 16 Strategi STRATEGI 1. Mengupayakan tindakan antisipatif dan kuratif mengelola kegiatan budidaya yang berpotensi dan telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan secara konsisten untuk kepentingan keberlanjutan produktifitas kegiatan budidaya itu sendiri. 2. Mengupayakan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang karakteristik fisik telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana. 3. Mengupayakan penetapan pola ruang untuk deliniasi kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakterstik kesesuian dan daya dukung kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan kelestraian lingkungan, produktifitas ekonomi, dan kepentingan sosial budaya masa depan. 4. Mengupayakan ketahanan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur dan kekayaan tradisi budaya dengan melakukan upaya pelestarian dan konservasi pada kawasan kawasan yang memilikinya.
rencana STRUKTUR RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DATABASE WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW Nasional KELENGKAPAN SARANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KEPENDUDUKAN PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN RENCANA SISTEM PERKOTAAN PROVINSI (PKW, PKL) RENCANA SIS. JAR. TRANSPORTASI RENCANA SIS. JAR. INFOKOM RENCANA SIS. JAR. SD AIR RENCANA SIS. JAR. LAINNYA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SISTEM JARINGAN INFOKOM SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR SISTEM JARINGAN LAINNYA PERUMAHAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN & INDUSTRI STRUKTUR PENDUDUK PERTUMBUHAN PENDUDUK PERGERAKAN PENDUDUK SISTEM HIRARKI PERMUKIMAN
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Primer Kota Samarinda I PKN Pusat pemerintahan provinsi, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat siaran dan telekomunikasi, Pusat olah raga skala provinsi, Pengendalian lingkungan kelautan, Pusat pengolahan batubara, Pusat transportasi laut regional dan internasional. Kota Balikpapan I PKN Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, Pusat pengolahan migas. Kota Tarakan I PKN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan, Pusat pemerintahan kota, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat penelitian kelautan, Pusat koleksi dan distribusi barang regional, Pusat perdagangan regional dan internasional, Pusat pengembangan pariwisata, Pusat pengolahan perikanan.
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder I Kota Tenggarong (Kab. Kutai Kartanegara) II PKN Pusat pengolahan migas, Pusat pengolahan batubara, Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat perdagangan regional, Pusat koleksi dan distribusi barang regional, Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit. Kota Bontang II PKN Pusat industri strategis nasional, Pusat pengolahan migas, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat koleksi dan distribusi barang regional. Nunukan (Kab. Nunukan) II PKN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Simanggaris (Kab. Nunukan) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Midang (Kab. Nunukan) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Pahangai (Kab. Kutai Barat) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Nawan (Kab. Malinau) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan.
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder II Sangatta (Kab. Kutai Timur) II PKW Pengembangan perikanan tangkap Pusat pelayanan pariwisata Pusat pengolahan hasil tambang batubara Tanjung Redeb (Kab. Berau) II PKW Pusat Industri Pengolahan hasil hutan Pusat pengolahan hasil tambang batubara Pengembangan perikanan tangkap Pusat pelayanan pariwisata Pusat pemerintahan kabupaten Tanah Grogot (Kab. Paser) II PKW Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit Pusat pemerintahan kabupaten Sendawar (Kab. Kutai Barat) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pusat pengolahan hasil tambang batubara Pengolahan hasil hutan Nunukan (Kab. Nunukan) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pengembangan transportasi laut Pengembangan sentra industri hasil pertanian, perikanan dan lainnya Pengembangan pertanian dan perkebunan serta perikanan
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder II Tanjung Selor (Kab. Bulungan) II PKW Pengolahan hasil hutan Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit Pusat pemerintahan kabupaten Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Pusat pengembangan pelabuhan laut regional Malinau (Kab. Malinau) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pengolahan hasil hutan Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Taulumbis (Kab. Nunukan) III PKW Pengolahan hasil hutan Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan Tidung Pale (Kab. Tana Tidung) III PKWp Pengembangan perikanan tangkap Pusat pemerintahan kabupaten
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Tersier I Kota Bangun (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong Muara Badak (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda Muara Jawa (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan Kembang Janggut (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai Sangkulirang (Kab. Kutai Timur) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sangatta Barong Tongkok (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sendawar Long Iram (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sendawar Tiongohang (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Tersier I Gunung Tabur (Kab. Berau) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Tanjung Redeb Kelay (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Derawan (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Talisayan (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Sekatak Biji (Kab. Bulungan) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Malinau Sesayap (Kab. Tana Tidung) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Malinau Tersier II Long Ikis (Kab. Paser) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN
2.2 rencana Struktur Ruang SISTEM TRANSPORTASI
2 rencana Struktur Ruang
rencana POLA RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA POLA RUANG RENCANA KAWASAN LINDUNG RENCANA KAWASAN BUDIDAYA KEBIJAKAN Nasional 30% DAS: LINDUNG ANALISA KESESUAIAN LAHAN DATABASE WILAYAH KARAKTERSITIK KAWASAN SUMBER DAYA EKONOMI (ALAM) KONDISI FISIK PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN PERIKANAN & KELAUTAN PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA PERKOTAAN, PERDESAAN DESA MISKIN/TERPENCIL TOPO/GEOMORFOLOGI HIDROLOGI/SISTEM DAS GEOLOGI/POTENSI BENCANA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI IKLIM, DLL STATUS HUTAN TAMAN NASIONAL PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN PERMUKIMAN KEHUTANAN, SEMAK BELUKARPERGESERAN PENGGUNAAN LAHAN ALIH FUNGSI LAHAN (+/-) LAHAN POTENSIAL (EKONOMI WILAYAH) LINDUNG BAWAHAN LINDUNG SETEMPAT SUAKA ALAM/CAGAR BUDAYA RAWAN BENCANA, DLL HUTAN PRODUKSI/RAKYAT PERTANIAN, PERKEBUNAN PERTAMBANGAN/INDUSTRI PERMUKIMAN, DLL. KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG (PP 26/2008)
3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Hutan Lindung Kabupaten Berau 3536.04 Kabupaten Bulungan 2042.74 Kabupaten Kubar 7779.16 Kabupaten Kutai Kartanegara 2190.02 Kabupaten Kutai Timur 3087.09 Kabupaten Malinau 6753.30 Kabupaten Nunukan 1717.12 Kabupaten Paser 1297.59 Kota Balikpapan 143.85 Kota Bontang 45.20 Kota Tarakan 69.98 28662.09
3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di
3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau lindung kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di perairan laut Bontang, Tanjung Santan, Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Apar dan Tanjung Aru 3. Kawasan pantai berhutan mangrove Sepanjang pantai Timur dan muara sungai Kalimantan Timur, yaitu muara Sungai Mahakam, Sungai Sesayap, Sungai Sebatik, Sungai Sambaliung, Sungai Kelay, dan Sungai Sebuku; Teluk Balikpapan; Tanjung Jumelai;
3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di perairan laut Bontang, Tanjung Santan, Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Apar dan Tanjung Aru 3. Kawasan pantai berhutan mangrove Sepanjang pantai Timur dan muara sungai Kalimantan Timur, yaitu muara Sungai Mahakam, Sungai Sesayap, Sungai Sebatik, Sungai Sambaliung, Sungai Kelay, dan Sungai Sebuku; Teluk Balikpapan; Tanjung Jumelai; Teluk Adang; Teluk Apar 4. Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Kayan Mentarang, Tahura Bukit Suharto 5. Hutan pendidikan dan ilmu pengetahuan Tenggarong, Pasir Belengkong, HP Batakan, HP BLP Kidang, dan HP Wana Riset
3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Cagar Alam Taman Hutan Raya Taman Nasional Taman Wisata Alam Mangrove Tubuh Air Kabupaten Berau 316.36 281.56 Kabupaten Bulungan 179.77 349.48 Kabupaten Kubar 49.23 152.97 Kabupaten Kutai Kartanegara 254.54 383.43 534.55 61.23 648.99 Kabupaten Kutai Timur 400.47 1860.04 92.97 226.30 Kabupaten Malinau 10190.36 0.09 102.60 Kabupaten Nunukan 2394.16 126.24 285.62 Kabupaten Penajam Paser Utara 4.21 67.61 12.91 92.01 Kabupaten Paser 865.29 39.87 1.14 131.92 Kabupaten Tana Tidung 59.88 218.19 Kota Balikpapan 0.24 59.68 Kota Bontang 7.07 11.18 Kota Samarinda 24.86 Kota Tarakan 1573.74 39.87 14835.06 602.16 862.02 2574.20
3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Pariwisata Kawasan Industri Hutan Produksi Konversi Hutan ProduksiHutan Produksi Terbatas Kabupaten Berau 38.84 14.90 606.48 4934.61 6732.56 Kabupaten Bulungan 27.62 2576.64 4249.28 Kabupaten Kubar 239.78 5159.08 8471.34 Kabupaten Kutai Kartanegara 355.94 7313.09 5538.33 Kabupaten Kutai Timur 806.18 8300.70 7147.28 Kabupaten Malinau 308.69 3576.82 15631.04 Kabupaten Nunukan 227.18 2477.42 1843.74 Kabupaten Penajam Paser Utara 2.70 1233.20 247.06 Kabupaten Paser 12.70 96.23 2460.75 1326.96 Kabupaten Tana Tidung 96.79 1468.79 90.80 Kota Balikpapan 11.17 0.21 17.74 Kota Bontang 12.41 0.89 Kota Samarinda 20.42 2.96 Kota Tarakan 38.84 71.61 2768.69 39521.80 51278.39
3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Permukiman Pertanian Tanaman Pangan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Cadangan Perkebunan Kabupaten Berau 122.32 711.23 5211.84 Kabupaten Bulungan 34.14 114.98 54.61 4063.70 Kabupaten Kubar 21.51 1109.22 7961.50 Kabupaten Kutai Kartanegara 52.31 612.72 246.28 8097.91 Kabupaten Kutai Timur 95.70 424.87 543.91 8861.12 Kabupaten Malinau 32.58 3204.39 Kabupaten Nunukan 305.82 3623.01 875.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 5.12 157.96 7.03 1379.85 Kabupaten Paser 89.74 95.73 4447.79 70.10 Kabupaten Tana Tidung 17.37 48.91 1190.35 Kota Balikpapan 84.76 243.04 Kota Bontang 66.80 1.30 17.64 Kota Samarinda 153.08 7.03 504.11 Kota Tarakan 86.35 95.48 1167.59 2523.81 1611.95 48901.74 945.20
3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Pertambangan Tambak Buffer Jalan Implacement Kabupaten Berau 14.96 Kabupaten Bulungan 302.06 Kabupaten Kubar Kabupaten Kutai Kartanegara 34.93 1.74 Kabupaten Kutai Timur 36.40 1.58 Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser 0.57 Kabupaten Tana Tidung 63.52 Kota Balikpapan Kota Bontang 0.90 Kota Samarinda 5.78 Kota Tarakan 92.06 365.58 3.89 0.90
3.3rencana Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Berau Kawasan budidaya Permukiman 122.32 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 711.23 Perkebunan 5211.84 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 14.96 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 38.84 Kawasan Industri 14.90 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 4934.61 Hutan Produksi Konversi 606.48 Hutan Produksi Terbatas 6732.56 18387.75 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 3536.04 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 316.36 Tubuh Air 281.56 4133.96 22521.71 Pola Ruang Kawasan Industri saat ini : Industri Kecil & Mikro 1. Kec.Pulau Derawan 2. Kec.Tabalar 3. Kec.Biatan 4. Kec.Batu Putih 5. Kec.Tanjung Redeb 6. Kec. Sambaliun 7. Kec.Gunung Tabur Rencana Pengembangan Kawasan Industri : Industri Besar Kawasan Industri Mangkajang (industri pulp), di Kec.Sambaliung Industri Menengah 1.Kawasan Industri Pengolahan Es, di Kec.Sambaliung dan Biduk- Biduk 2.Kawasan Industri Pengolahan Logam, di Kec.Tanjung Redeb
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan Kawasan budidaya Permukiman 34.14 Pertanian Tanaman Pangan 114.98 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 54.61 Perkebunan 4063.70 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 302.06 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2576.64 Hutan Produksi Konversi 27.62 Hutan Produksi Terbatas 4249.28 11423.02 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 2042.74 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 179.77 Tubuh Air 349.48 2571.99 13995.01 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Barat Kawasan budidaya Permukiman 21.51 Pertanian Tanaman Pangan 1109.22 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 7961.50 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 5159.08 Hutan Produksi Konversi 239.78 Hutan Produksi Terbatas 8471.34 22962.43 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 7779.16 Cagar Alam 49.23 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 152.97 7981.36 30943.79 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Kawasan budidaya Permukiman 52.31 Pertanian Tanaman Pangan 612.72 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 246.28 Perkebunan 8097.91 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 34.93 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 1.74 Hutan Produksi 7313.09 Hutan Produksi Konversi 355.94 Hutan Produksi Terbatas 5538.33 22253.25 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 2190.02 Cagar Alam 254.54 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 383.43 Taman Wisata Alam 534.55 Mangrove 61.23 Tubuh Air 648.99 4072.75 26326.00 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Timur Kawasan budidaya Permukiman 95.70 Pertanian Tanaman Pangan 424.87 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 543.91 Perkebunan 8861.12 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 36.40 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 1.58 Hutan Produksi 8300.70 Hutan Produksi Konversi 806.18 Hutan Produksi Terbatas 7147.28 26217.72 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 3087.09 Cagar Alam 400.47 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 1860.04 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 92.97 Tubuh Air 226.30 5666.87 31884.60 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Malinau Kawasan budidaya Permukiman 32.58 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 3204.39 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 3576.82 Hutan Produksi Konversi 308.69 Hutan Produksi Terbatas 15631.04 22753.52 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 6753.30 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 10190.36 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0.09 Tubuh Air 102.60 17046.36 39799.88 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Nunukan Kawasan budidaya Permukiman 305.82 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 3623.01 Cadangan Perkebunan 875.09 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2477.42 Hutan Produksi Konversi 227.18 Hutan Produksi Terbatas 1843.74 9352.27 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 1717.12 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 2394.16 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 126.24 Tubuh Air 285.62 4523.15 13875.42 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara Kawasan budidaya Permukiman 5.12 Pertanian Tanaman Pangan 157.96 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 7.03 Perkebunan 1379.85 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 1233.20 Hutan Produksi Konversi 2.70 Hutan Produksi Terbatas 247.06 3032.92 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0.00 Cagar Alam 4.21 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 67.61 Mangrove 12.91 Tubuh Air 92.01 176.74 3209.66 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Paser Kawasan budidaya Permukiman 89.74 Pertanian Tanaman Pangan 95.73 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 4447.79 Cadangan Perkebunan 70.10 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 12.70 Buffer Jalan 0.57 Hutan Produksi 2460.75 Hutan Produksi Konversi 96.23 Hutan Produksi Terbatas 1326.96 8600.57 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 1297.59 Cagar Alam 865.29 Suaka Margasatwa 0.00 Taman Hutan Raya 39.87 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 1.14 Tubuh Air 131.92 2335.82 10936.38 Pola Ruang Kawasan Industri diatas, meliputi : Industri Kecil Industri Mesin dan Logam Dasar Industri Kimia Dasar Aneka Industri
3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Tidung Kawasan budidaya Permukiman 17.37 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 48.91 Perkebunan 1190.35 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 63.52 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 1468.79 Hutan Produksi Konversi 96.79 Hutan Produksi Terbatas 90.80 2976.53 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 59.88 Tubuh Air 218.19 278.08 3254.60 Pola Ruang
3.3rencana Pola Ruang Kota Balikpapan Kawasan budidaya Permukiman 84.76 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 243.04 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 11.17 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 17.74 Hutan Produksi Konversi 0.21 Hutan Produksi Terbatas 0 356.92 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 143.85 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0.24 Tubuh Air 59.68 203.78 560.70 Pola Ruang 50.91
No. Klasifikasi Industri Lokasi Luas (Km2) I. Industri Besar 1. Kawasan Industri Kariangau (bagian teluk) Kel. Kariangau, Kec.Balikpapan Barat 35.65 2. Kawasan Industri Pengolahan Minyak Pertamina Kel.Prapatan, Kec.Balikpapan Selatan, Kiec.Balikpapan Barat 6.05 II. Industri Sedang/Menengah 1. Kawasan Industri Batakan Kel.Manggar Baru, Kec.Balikpapan Timur 5.11 2. Kawasan Industri Batu Ampar 2.13 3. Kawasan Industri Kariangau (arah Pelabuhan) 1.94 III. Industri Kecil Kawasan Industri Kecil Somber Kel. Somber Kec.Balikpapan Barat 0.03 LUAS KAWASAN INDUSTRI 50.91
3.3rencana Pola Ruang Kota Bontang Kawasan budidaya Permukiman 66.80 Pertanian Tanaman Pangan 1.30 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 17.64 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0.90 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 12.41 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 0 Hutan Produksi Konversi 0.89 Hutan Produksi Terbatas 0 99.94 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 45.20 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 7.07 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 11.18 Tubuh Air 0 63.45 163.39 Pola Ruang Pengembangan Kawasan Industri : Industri Besar 1.Kawasan Industri PKT (Kel.Guntung, dan Kel.Lok Tuan) 2.Kawasan Industri Badak LNG (Kel.Satimpo) 3.Rencana Pengembangan Kawasan Industri di BWK III Bontang Lestari Industri Menengah dan Kecil Di Kec.Bontang Lestari, dengan alokasi lahan 0.17 Km2 dan pergudangan seluas 0.27 Km2 dengan arah pengembangan Kawasan Pergudangan
3.3rencana Pola Ruang Kota Samarinda Kawasan budidaya Permukiman 153.08 Pertanian Tanaman Pangan 7.03 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 504.11 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 5.78 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 20.42 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2.96 Hutan Produksi Konversi 0 Hutan Produksi Terbatas 0 693.37 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 24.86 24.86 718.23 Pola Ruang 15.71
No. Kawasan Industri Lokasi Luas (Km2) 1. Industri Galangan Kapal Kec.Palaran 1.54 2. Industri Plywood Kec.Palaran Kec.Sungai Kunjang 14.16 LUAS KAWASAN INDUSTRI 15.70 RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN INDUSTRI 1. Kawasan Industri Palaran 2. Kawasan Industri di Samarinda Ilir
3.3rencana Pola Ruang Kota Tarakan Kawasan budidaya Permukiman 86.35 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 95.48 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 0 Hutan Produksi Konversi 0 Hutan Produksi Terbatas 0 181.83 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 69.98 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 0 69.98 251.81 Pola Ruang
KAWASAN STRATEGIS rencana KAWASAN STRATEGIS rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KAWASAN STRATEGIS RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL/ PROVINSI KAWASAN YANG MEMPUNYAI PENGARUH BESAR TERHADAP : 1. TATA RUANG SEKITARNYA 2. KEGIATAN DI BIDANG LAIN 3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN (MISALNYA): 1. KAWASAN POTENSIAL (EKONOMI) 2. KAWASAN KOTA BARU 3. KAWASAN TERTINGGAL 4. KAWASAN RAWAN BENCANA 5. KAWASAN BERNILAI BUDSOS TINGGI 6. DLL. MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAANNYA (KONGKRIT & REALISTIS) KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DAPAT BERHIMPIT DENGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL/ PROVINSI RPJP/ RPJM DAERAH UUPR 26/2007 (Penjelasan Pasal 5 Ayat 5) MERUPAKAN KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYAALAM DAN TEKNOLOGI TINGGI, LINGKUNGAN HIDUP, DAN NILAI STRATEGIS LAINNYA PENDEKATAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
4.1 rencana Kawasan Strategis Provinsi KAWASAN STRATEGIS EKONOMI
4.2 rencana Kawasan Strategis Provinsi KAWASAN STRATEGIS MEMPERCAPAT PERTUMBUHAN KAWASAN TERTINGGAL
4.3 rencana Kawasan Strategis Provinsi KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA
4.4 rencana Kawasan Strategis Provinsi KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN
4rencana Kawasan Strategis Provinsi
arahan PEMANFAATAN RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERUMUSAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG RENCANA KAWASAN STRATEGIS PENDEKATAN PERWUJUDAN RUANG PENANGANAN MASALAH PERBAIKAN/ REHABILITASI PENGEMBANGAN/ REVITALISASI PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN/ PELESTARIAN RENCANA & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJP/RPJM Provinsi(Program/ Kegiatan Sektoral) Renstra Departemen/ Lembaga Pemerintah RENCANA & PROGRAM KERJA LEMBAGA LAIN RPJP/RPJM Provinsi (Program/ Kegiatan Sektoral) USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN SUMBER PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA WAKTU & TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUANG SINKRONISASIPROGRAM MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (1) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG 1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tenggarong 4. Bontang 5. Tarakan 1. Nunukan (Kab. Nunukan) 2. Simanggaris (Kab. Nunukan) 3. Long Midang (Kab. Nunukan) 1. Long Pahangai (Kab. Kutai Barat) 2. Long Nawan (Kab. Malinau) 1. Sangatta (Kab. Kutai Timur) 2. Tanjungredeb (Kab. Berau) 1. Tanahgrogot (Kab. Pasir) 2. Sendawar (Kutai Barat) 3. Tanjungselor (Kab. Bulungan) 4. Malinau 5. Tau Lumbis (Kab. Nunukan) PKW Promosi 1. Tidung Pale (Kab. Tana Tidung) APBN, APBD Provinsi Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, 1. Longikis (Kab. Pasir) 2. Muara Badak (Kab. Kutai Kartanegara) 3. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara) 4. Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) 5. Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) 6. Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) 7. Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) 8. Sangkulirang (Kab. Kutai Timur) 9. Barong Tongkok (Kab. Kutai Barat) 10. Long Iram (Kab. Kutai Barat) 11. Tiongohang (Kab. Kutai Barat) 12. Gunung Tabur (Kab. Berau) 13. Kelay (Kab. Berau) 14. Talisayan (Kab. Berau) 15. Derawan (Kab. Berau) 16. Sekatak Biji (Kab. Bulungan) 17. Sesayap (Kab. Tana Tidung) 1. Tanjung Redeb dan sekitarnya 2. Sasemawa (Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau) dan sekitarnya; 3. Tatapanbuma (Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan Pulau Bunyu dan Malinau) dan sekitarnya; 4. Bontang-Samarinda - Tenggarong, Balikpapan - Penajam (Bonsamtebajam) dan sekitarnya; 5. Kawasan Andalan Laut Bontang - Tarakan dan sekitarnya 1. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo ) Termasuk 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Balikpapan 3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau terluar dengan negara Malaysia dan Philipina termasuk Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBD Provinsi, APBD Kab/Kota a. Sistem Perkotaan Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota PKL PKW Tahap II APBN, APBD ProvinsiPKW Tahap I PKSN Tahap II PKN APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota Kawasan Andalan Kawasan Strategis Nasional APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota 5 WAKTU PELAKSANAAN PKSN Tahap I APBN, APBD Provinsi
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (2) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Tol yang menghubungkan Kota Balikpapan - Kota Samarinda - Kota Bontang – Sangatta. APBN Kementerian PU Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional dengan menghubungkan jalan yang belum terhubung, seperti: Bulungan Malinau – Punan, Punan – Longbawan, Longbawan – Longmidan; Mesalong – Sasipu, Sasipu – Tou Lumbis. APBN Kementerian PU Rencana pengoptimalan Jaringan Jalan Strategis Nasional yang sudah terhubung, Rencana pengoptimalan Jaringan Jalan Strategis Nasional yang sudah terhubung, seperti: Sp. Samboja – Semoisepaku, Semoisepaku – Kenangan, Kenangan – Petung. APBN Kementerian PU Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri: KUARO - KADEMAN 54.873 APBN Kementerian PU KADEMAN - PENAJAM 59.06 APBN Kementerian PU BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA K M 38 BPN (GEREJA) 12.694 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (BALIKPAPAN) 8.073 APBN Kementerian PU JLN. ISWAHYUDI (BALIKPAPAN) 4.063 APBN Kementerian PU JLN. SYARIFUDDIN YOES (JL. KE AIRPORT) (BALIKPAPAN) 5.685 APBN Kementerian PU JLN. MT. HARYONO / RING ROAD (BALIKPAPAN) 2.75 APBN Kementerian PU JLN. SOEKARNO-HATTA (BALIKPAPAN) 25.088 APBN Kementerian PU SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN 63.33 APBN Kementerian PU LOA JANAN - BTS. KOTA SAMARINDA 9.42 APBN Kementerian PU JLN. JEMBATAN MAHAKAM (SAMARINDA) 0.601 APBN Kementerian PU JLN. UNTUNG SUROPATI (SAMARINDA) 1.441 APBN Kementerian PU JLN. SLAMET RIYADI (SAMARINDA) 2.606 APBN Kementerian PU JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) 0.98 APBN Kementerian PU JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) 1.406 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (JL. KE PELABUHAN SAMARINDA) (SAMARINDA) 1.103 APBN Kementerian PU BATUAJI - KUARO 73.043 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (TARAKAN) 3.204 APBN Kementerian PU JLN. MULAWARMAN (TARAKAN) 2.237 APBN Kementerian PU NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM b. Jaringan Jalan 5 WAKTU PELAKSANAAN
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (3) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan Kolektor I: KERANG (BTS. PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT 65.585 APBN Kementerian PU JLN. NOTO SUNARDI (TANAH GROGOT) 2.031 APBN Kementerian PU BTS. KOTA TANAH GROGOT - LOLO 16.941 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (TANAH GROGOT) 1.5 APBN Kementerian PU JLN. KUSUMA BANGSA (TANAH GROGOT) 2.638 APBN Kementerian PU LOLO - KUARO 6.347 APBN Kementerian PU SP. 3 LEMPAKE (SAMARINDA) - SP.3 SAMBERA 21.895 APBN Kementerian PU JLN. ANTASARI (SAMARINDA) 1.729 APBN Kementerian PU JLN. JUANDA (SAMARINDA) 2.307 APBN Kementerian PU JLN. SYAHRANI - M. NUR (SAMARINDA) 6.478 APBN Kementerian PU JLN. D.I. PANJAITAN (SAMARINDA) 2.409 APBN Kementerian PU SP.3 SAMBERA - SANTAN 30.807 APBN Kementerian PU SANTAN - BONTANG 47.917 APBN Kementerian PU JLN. S. PARMAN (BONTANG) 2.33 APBN Kementerian PU JLN. BRIGJEN KATAMSO (JL. BAYANGKARA) (BONTANG) 2.291 APBN Kementerian PU JLN. MT. H ARYONO (BONTANG) 1.183 APBN Kementerian PU JLN. LETJEN. SUPRAPTO (JLN. DIPONEGORO) (BONTANG) 0.433 APBN Kementerian PU JLN. D.I. PANJAITAN (JLN. AHMAD DAHLAN) (BONTANG) 0.927 APBN Kementerian PU JLN. KAPTEN TENDEAN (JLN. YOS SUDARSO) (BONTANG) 1.872 APBN Kementerian PU BONTANG - SANGATA 54.839 APBN Kementerian PU SANGATA - SP. PERDAU 32.023 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (SANGATA) 11.879 APBN Kementerian PU SP. PERDAU - MUARA LEMBAK 13.045 APBN Kementerian PU MUARA LEMBAK - PELABUHAN RONGGANG (SANGKULIRANG) 61.432 APBN Kementerian PU SP. 3 SANGKULIRANG - PELABUHAN MALOI (MALOI) 8.696 APBN Kementerian PU SP.PERDAU - BATU AMPAR 94.41 APBN Kementerian PU BATU AMPAR - SP. 3 MUARA WAHAU 35.969 APBN Kementerian PU SP. 3 MUARA WAHAU - KELAY (KM. 100 - MUARA WAHAU / PDC) 103.374 APBN Kementerian PU KELAY - LABANAN (LABANAN - KM 50) 67.383 APBN Kementerian PU LABANAN - TANJUNG REDEB 15.685 APBN Kementerian PU JLN. BATANG MIAN (TJ. REDEP) 1.794 APBN Kementerian PU JLN. BUJANGGA (TJ. REDEP) 0.766 APBN Kementerian PU JLN. SAMBIT (TJ. REDEP) 1.44 APBN Kementerian PU JLN. PEMUDA (TJ. REDEP) 1.18 APBN Kementerian PU TANJUNG REDEB - BTS. BULUNGAN 54.706 APBN Kementerian PU JLN. MAULANA (TJ. REDEP) 0.575 APBN Kementerian PU BTS. BULUNGAN - TJ. SELOR 48.565 APBN Kementerian PU JLN. JELARAI (TJ. SELOR) 4.732 APBN Kementerian PU JLN. SENGKAWIT (TJ. SELOR) 3.568 APBN Kementerian PU JLN. JEND. SUDIRMAN & JLN. KATAMSO (TJ. SELOR) 2.319 APBN Kementerian PU JLN. SUTOYO (TJ. SELOR) 0.195 APBN Kementerian PU JLN. PANJAITAN (TJ. SELOR) 0.331 APBN Kementerian PU JLN. MT. HARYONO (TJ. SELOR) 0.289 APBN Kementerian PU JLN. SKIP I (TJ. SELOR) 0.447 APBN Kementerian PU JLN. KOL. SUTADJI (JL. SKIP II) (TJ. SELOR) 1.388 APBN Kementerian PU JLN. AGATIS (TJ. SELOR) 1.698 APBN Kementerian PU TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS 12.829 APBN Kementerian PU SP. 3 TJ. PALAS - SEKATAK BUJI 87.034 APBN Kementerian PU SEKATAK BUJI - MALINAU 103.482 APBN Kementerian PU MALINAU - MENSALONG 28.598 APBN Kementerian PU MENSALONG - SP. TIGA APAS 55.796 APBN Kementerian PU SP. TIGA APAS - SIMANGGARIS 75.721 APBN Kementerian PU SIMANGGARIS - SEI ULAR (NUNUKAN) 74.37 APBN Kementerian PU SIMANGGARIS - BTS. NEGARA (SERUDONG) 20.685 APBN Kementerian PU LOA JANAN - BTS. KOTA TENGGARONG 26.472 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (TENGGARONG) 0.412 APBN Kementerian PU JLN. WOLTER MONGINSIDI (TENGGARONG) 2.221 APBN Kementerian PU JLN. AKHMAD MUKSIN (TENGGARONG) 2.157 APBN Kementerian PU BTS. KOTA TENGGARONG - SP.3 SENONI 33.321 APBN Kementerian PU JLN. DIPONEGORO (TENGGARONG) 0.741 APBN Kementerian PU JLN. SANGAJI (TENGGARONG) 9.151 APBN Kementerian PU SP.3 SENONI - KOTABANGUN 45.085 APBN Kementerian PU KOTABANGUN - GUSIG 86.336 APBN Kementerian PU GUSIG - SP. BLUSUH 95.672 APBN Kementerian PU SP. BLUSUH - BATAS PROV. KALTENG 89.079 APBN Kementerian PU LINGKAR PULAU SEBATIK 97 APBN Kementerian PU 5 WAKTU PELAKSANAAN b. Jaringan Jalan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (4) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jalan kolektor II dan III: Kerang – Tj. Aru. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Periuk – Lolo, Lolo – Ma. Biu. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Balikpapan – Sp. Samboja, Sp. Samboja – Sp. Ma Jawa, Sp. Ma Jawa – Samarinda, Samarinda – Sebulu, Sebulu – Ms. Bengkal, Ms. Bengkal – Batuampar. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sp. Sambera – Ma. Badak. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sangkulirang – Pegadan, Pegadan – Talisayan, Talisayan – Guntur, Guntur – Tanjungredeb. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sp. Blusuh – Sp. Damai, Sp. Damai - Damai, Sp. Damai – Sp. B. Tongkok, Sp. B. Tongkok – Sk. Darat, Sk. Darat - Mentiwan, Mentiwan – Melak, Sp. B. Tongkok – Br. Tongkok, Br. Tongkok – Mentiwan, Br. Tongkok – Longiran, Longiran – L. Bigung, Longiran – Tering APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Meningkatkan status jalan kolektor III menjadi kolektor II: Longiran – Longbangun, Longbangun – Longpakangai, Longpakangai – Longapari, Longapari – Tionggohang, Longapari – Perbatasan dengan Malaysia APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Longpakangai – Longboh, Longboh – Metulang, Metulang – Longuro, Longuro – Longnawang, Longnawang – Datadian, Datadian – Longagung, Longagung – Longbujungan, Longbujungan – Patara, Patara – Longbawan, Lonbawan – Baruwen, Baruwen – Lembubut, Lembubut – Tou Lumbis, Tou Lumbis – perbatasan dengan Malaysia, Longbujungan – Longkemuat, Longkemuat – Langap, Langap – Bulungan Malinau APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Membangun jalan kolektor II yang baru: Gusig – Melak, Melak – Sendawar, Sendawar – Tering, dan Sendawar – Longiran (Kabupaten Kutai Barat) APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jalan kolektor III: Longiran – Longbangun, Longbangun – Longpakangai, Longpakangai – Longapari, Longapari – Tionggohang, Longapari – Perbatasan dengan Malaysia. APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Longpakangai – Longboh, Longboh – Metulang, Metulang – Longuro, Longuro – Longnawang, Longnawang – Datadian, Datadian – Longagung, Longagung – Longbujungan, Longbujungan – Patara, Patara – Longbawan, Lonbawan – Baruwen, Baruwen – Lembubut, Lembubut – Tou Lumbis, Tou Lumbis – perbatasan dengan Malaysia, Longbujungan – Longkemuat, Longkemuat – Langap, Langap – Bulungan Malinau. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rencana jaringan jalan baru atau pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi: Longboh – Lasan, Longboh – Kebumesai, Kebumesai – Lembusan, Lembusan – Longtop. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lonbujungan – Nepaku, Nepaku – Besar, Besar – Longpeso, Longpeso – Tanjungpalas. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Malinau – Sesayap, Sesayap – Mauk, Manuk – Atap dan Atap – Mensalong. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (5) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Terminal Balikpapan Samarinda Sebrang Tenggarong Tanah Grogot Kuaro Nunukan Kampung Baru di Balikpapan Kelandasan di Balikpapan Pasar Pagi di Samarinda Pasar Segiri di Samarinda Sungai Kunjang di Samarinda Bontang, Tanjung Redeb dan Talisayan (Kabupaten Berau) Sangatta dan Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur) Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), Long Nawang dan Apau Ping (Kabupaten Malinau) Long Midang dan Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan), Sendawar dan Long Pahangai (Kabupaten Kutai Barat) Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) Long Ikis (Kabupaten Paser) Tideng Pale (Kabupaten Tana Tidung) Jaringan Kerata Api Jaringan perkeretaapian nasional Provinsi Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan- Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu – Tanah Kuning – Tanjung Selor – Kerang Agung- Sesayap – Tidung Pala – Malinau – Mensalong – Pembeliangan – Salang - Simanggaris – Batas Negara, dan jaringan kereta api yang menghubungkan Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Batas Kalimantan Tengah (Muara Teweh) APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Jaringan perkeretaapian provinsi Rel kereta api ruas Tabang – Tutung (Kutai Kartanegara) APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Jaringan perkeretaapian kabupaten Samarinda - Balikpapan; Bontang - Samarinda; Samarinda – Tenggarong – Kotabangun; Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb; Tanjung Redeb – Sangkulirang – Bontang; Balikpapan – Tanah Grogot - Tanjung; Malinau – Tawau APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Stasiun Kereta Api: kelas besar Tanah Grogot, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, dan Malinau APBN Kementerian PU kelas sedang Sangatta, Tanjungredeb, dan Tanjungselor. APBN Kementerian PU kelas kecil Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur), Sesayap (Kabupaten Tana Tidung), Mensalong dan Simanggaris (Kabupaten Nunukan), Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kertanegara), dan Damai (Kabupaten Kutai Barat) APBN & APBD Provinsi Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 5 WAKTU PELAKSANAAN Peningkatan Kelas Terminal menjadi Kelas A: Rehabilitasi dan optimalisasi Terminal Kelas B: c. Transportasi Darat Peningkatan Kelas Terminal menjadi Kelas B: Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi APBN Kementerian PU APBN, APBD Provinsi Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi APBN, APBD Provinsi NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Rehabilitasi dan optimalisasi Terminal Kelas A:
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (5) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG d. Transportasi Laut Perluasan Jaringan Danau, Sungai dan Penyeberangan: Lintas Samarinda – Long Iram. Lintas Long Iram ke arah hulu, yaitu Ujoh Bilang – Long Pahangai – Tiong Ohong – Long Apari. Lintas Muara Wahau – Muara Kaman. Lintas Tanjung Selor ke arah hulu Sungai Kayan dan ke Tarakan. Lintas Tanjung Redeb ke arah hulu Sungai Berau, Sungai Segah, dan Sungai Kelay serta ke Gugus Pulau Derawan. Lintas Malinau ke arah hulu Sungai Sesayap dan Sungai Sembakung serta ke Tarakan. Lintas Tanah Grogot ke arah hulu Sungai Kandilo Rehabilitasi Pelabuhan Danau dan Sungai: Sungai Kelay meliputi Pelabuhan : Tanjung Redeb, Teluk Bayur (Kab. Berau). Sungai Kayan meliputi Pelabuhan : Tanjung Selor (Kab. Bulungan). Sungai Karangan/Kalinyau meliputi Pelabuhan : Sangkulirang, Muara Ancalong, Muara Wahau (Kab. Kutai Timur). Sungai Mahakam meliputi Pelabuhan : Tiongohang, Long Pahangai, Melak, Long Iram, Muara Pahu (Kab. Kutai Barat), Muara Kaman, Muara Muntai (Kab. Kukar.), Pasir Pagi (Kota Samarinda). Sungai Sesayap meliputi Pelabuhan : Malinau (Kab. Malinau). Sungai Sebuku/Sebakis/Sembakung di Kab. Nunukan. Sungai Kendilo meliputi Pelabuhan : Tanah Grogot (Kab. Paser) Pelabuhan Danau Semayang di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Melintang di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Siran di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Maninjau di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Jempang di Kab. Kutai Kartanegara Alur Pelayaran Nunukan – Tawau (Sabah) Juata Laut - Tarakan – Tawau (Sabah) Kariangau - Balikpapan – Pare-pare (Provinsi Sulawesi Selatan) Kariangau - Balikpapan – Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat) Kariangau - Balikpapan – Taipa (Provinsi Sulawesi Tengah) Juata Laut - Tarakan - Toli-toli (Provinsi Sulawesi Tengah) Juata Laut-Tarakan – Ancam (Kabupaten Bulungan) – Nunukan (Kabupaten Nunukan) Kariangau-Balikpapan – Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) - Sumber (Kab. Paser) Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota: Talisayan – Tanjung Batu 5 WAKTU PELAKSANAAN Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas Provinsi dan antar Negara: Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas dalam Provinsi: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni APBN & APBD Provinsi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni APBN, APBD Provinsi & Swasta APBN, APBD Provinsi & Swasta Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Kementerian Perhubungan Provinsi & Pelni APBD Provinsi & Swasta
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (6) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Pelabuhan Pelabuhan Kariangau dan Semayang di Balikpapan, Nunukan, dan Juata Laut di Tarakan Palaran di Samarinda, Juata di Tarakan, Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, Tanjung Laut dan Lhok Tuan di Bontang, Maloy di Kabupaten Kutai Timur, Tunon Taka di Pulau Nunukan, Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Kuala Samboja dan Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Teluk Adang dan Tanah Grogot dan Pondong di Kabupaten Pasir, dan Kariangau-Balikpapan Pelabuhan penyeberangan Tarakan, Karingau, Nunukan Rehabilitasi & penambahan fasilitas Pelabuhan penyeberangan lintas dalam provinsi: Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan. Tanah Grogot (Kab. Paser), Tanjung Sangatta (Kab. Kutai Timur), Tanjung Santan (Kab. Kutai Kartanegara), Tanjung Redeb (Kab. Berau), Nunukan (Kab. Nunukan) dan Samarinda APBD Provinsi & Swasta Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni Rehabilitasi & penambahan fasilitas Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota: Talisayan dan Tanjung Batu di Kabupaten Berau APBD Kabupaten & Swasta Dinas Perhubungan Kabupaten & Pelni Penambahan fasilitas bandara sesuai fungsi bandara: Bandar udara pengumpul skala primer Bandar udara pengumpul skala primer Sepinggan di Balikpapan Bandar udara pengumpul skala sekunder Bandar udara pengumpul skala sekunder Temindung dan Samarida Baru di Kota Samarinda Bandar udara pengumpul skala tersier Bandar udara pengumpul skala tersier Tarakan di Kota Tarakan, Bandara Kalimarau di Tanjung Redeb, Bandara Nunukan di Kota Nunukan, Bandara Bontang di Kota Bontang, Pengembangan Bandara Loa Kulu di Kutai Kertanegara, Bandara Sungai Siring di Samarinda, Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Bandara Padang Parapat – Muara Pasir di Kabupaten Pasir menjadi bandar udara pengumpul skala tersier Bandar udara pengumpan Kotabangun di Kota Kotabangun (Kab. Kutai Kartanegara), Bandara Yuval Semaring di Longbawan (Kab. Nunukan), Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor, Bandara Long Apung di Long Apung Malinau, Bandara Datah Dawai di Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat, Bandara Melak di Melak (Kab. Kutai Barat), Bandara Malinau (Seluwing) di Malinau dan Bandara Paser di Tanah Grogot Rencana pengembangan sarana dan prasarana bandara: Pengembangan Bandara Udara Long Apung Malinau Pengembangan Bandara Udara Long Nawang Pengembangan Bandara Udara Nunukan Pengembangan Bandara Udara Kali Marau, Berau Pengembangan Bandara Baru Sungai Siring, Samarinda Pengembangan Bandara Udara Sepingan melalui pengembangan gudang terminal dan perpanjangan runway Pengembangan Bandara Udara Datah Dawai Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran berupa Bandar Udara Perintis Long Nawang di Long Nawang Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran berupa Bandar Udara Perintis Long Nawang di Long Nawang APBN Kementerian Perhubungan 5 WAKTU PELAKSANAAN Rehabilitasi & penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara: NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBN & Swasta Kementerian Perhubungan & Pelni APBN Kementerian Perhubungan APBN Kementerian Perhubungan
VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana Pengembangan Pembangkit listrik Percepatan pembangunan power house PLTU di Samarinda yang berkapasitas 2 x 65 MW Perluasan daya PLTD Bontang (4 x 2,4 MW) berikut tambahan hasil adanya pemindahan dari PLTD Balikpapan (2 x 25 MW). Pemenuhan kebutuhan daya untuk Rencana jangka menengah sebesar 1.110 MV Pemenuhan kebutuhan daya untuk Rencana jangka panjang sebesar 1.952 MV Memanfaatkan pontesi sumber energi primer yang dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik yaitu minyak bumi yang diperkirakan sebesar 768,86 MMSTB, gas bumi 21,49 TSCF, batubara 40.195,57 juta ton dan tenaga air 5.916 MW Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Listrik Melanjutkan pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan sistem Samarinda ke sistem Balikpapan Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV dari power house PLTU ke sistem Samarinda Pembangunan transmisi yang menghubungkan Kuaro – Karang Joang, Karang Asam (Samarinda) – Samarinda Baru - Bontang – Gardu Induk (GI) Sangatta – GI Tanjung Redeb – PLTA Kelai Pembangunan transmisi yang menghubungkan PLTA Boh I – PLTA Boh II. Pembangunan transmisi yang menghubungkan GI Tanjung Selor – PLTA Kayan – PLTA Sesayap – PLTA Sebakung, GI Tanjung Selor – PLTA Sesayap Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan pipa Gas Bumi Nasional: Tanjung Santan SKG – Bontang KM 53 – SKG Bontang Km 29 – SKG Bekapar – Senipah Seipah - Handil Handil – Badak Badak – Bontang Tanjung Santan – KM 29 West Seno – TLP A - Attaka Rencana pembangunan jaringan pipa bawah laut (Laut Jawa) – daratan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur dengan Pulau Jawa bagian tengah (Semarang) yang melalui Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana jaringan pipa ini akan dihubungkan pada jaringan pipa transmisi yang sudah ada di Lapangan Gas Kota Samarinda – Terminal Gas di Santan – Pipa Transmisi Bontang Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Balikpapan Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Samarinda. Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Tarakan Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Rehabilitasi Jaringan Teresterial Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada kota-kota kecamatan di sepanjang Penajam-Tanah Grogot yang diperkirakan akan berkembang sektor-sektor unggulan, khususnya perdagangan dan industri; Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik [internet] di tiap daerah Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan angkutan sungai Rencana Pengembangan Jaringan Satelit BTS terpadu di perkotaan PKN & PKW Penambahan BTS wilayah perdesaan dan wilayah pedalaman Meningkatkan peralatan telekomunikasi untuk kota-kota sedang pada tingkat pelayanan SLJJ melalui pengadaan Stasiun Bumi Kecil (SBK) 5 WAKTU PELAKSANAAN d. Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Kementerian ESDM & PLNAPBN & Swasta APBN & Swasta Kementerian ESDM & PLN Kementerian ESDM & PLNAPBN & Swasta Swasta PT. Telkom Swasta Provider Swasta Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (7)
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (8) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten Lintas Negara: Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara yaitu Wilayah Sungai (WS) Sesayap yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap, DAS Sebakung, DAS Sebakis, DAS Sebuku, DAS Sembaleun, DAS Simenggaris, DAS Noteh, DAS Sinualan, DAS Itai, DAS Sekatak, DAS Linuang Kayan, DAS Ansam, DAS Belayau Lintas Provinsi: Wilayah Sungai (WS.) Strategis Nasional adalah Wilayah Sungai (WS.) Mahakam yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, DAS Semoi Provinsi (lintas kabupaten): Rencana Pengembangan WS Kayan meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, DAS Bulungan, DAS Bengara, DAS Berasan, DAS Malimpung, DAS Selor, dan DAS Ansam. Rencana Pengembangan WS Berau-Kelai meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berau, DAS Kuning, DAS Bakau, DAS Pangkung, DAS Kasal, dan DAS Pantai. Rencana Pengembangan WS Karangan meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangan, DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Marangkayu, dan DAS Santan. Rencana Pengembangan WS Kendilo meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo, DAS Segendang, DAS Janggeru, DAS Kerang dan DAS Tunan Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum Kota besar dan sedang (Balikpapan, Tenggarong, Tarakan) APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Kota kecil ukuran IKK (Ibukota Kecamatan) (Sangata, Nunukan, Sangkulirang, Muara Wihau, Penajam, Barong Tongkok, Tanjung – Redeb) APBD Kabupaten Dinas PU Kabupaten Pusat-pusat Desa (Long Iram, Long Nawang, Kota Bangun Melak, Malinau, Tanjung Palas : sistem perpipaan sederhana); dan (desa-desa lain untuk sistem non perpipaan) APBD Kabupaten Dinas PU Kabupaten Sistem pengendalian banjir Pengembangan Prasarana Pengendali Banjir di lokasi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat. APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Pengembangan Prasarana pengamanan pantai di lokasi Kota Nunukan, Kota Tarakan, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Penajam Paser Utara. APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Pengembangan prasarana pengendali banjir yang diprioritaskan di wilayah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, Pasir dan Tarakan APBD Provinsi Dinas PU Provinsi 5 WAKTU PELAKSANAAN e. Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Dinas PU ProvinsiAPBD Provinsi Kementerian PUAPBN
VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Kawasan Lindung Nasional Kawasan Lindung 1. Heart of Borneo (Jantung Kalimantan) Perbatasan Malaysia APBN Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan Suaka Alam Laut 1. Pulau Sebatik APBN Kementerian Kehutanan Cagar Alam 1. CA. Muara Kaman Sedulang, Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Kutai Timur APBN Kementerian Kehutanan 2. CA. Teluk Adang dan CA Teluk Ampar di Kab.Pasir APBN Kementerian Kehutanan 3. CA. Padang Luwai di Kab. Kutai Barat APBN Kementerian Kehutanan Taman Nasional 1. TN. Kayam Mentarang, Kab. Malinau dan Nunukan APBN Kementerian Kehutanan 2. TN. Kutai di Kab. Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kota Bontang APBN Kementerian Kehutanan Taman Hutan raya Taman Wisata Alam 1. THR Bukit soeharto di Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Penajam Paser Utara APBN Kementerian Kehutanan 1. Laut Berau (P.Sagalaki dan P. Semama) di Kab. Berau APBN Kementerian Kehutanan Kawasan Lindung Provinsi Hutan Lindung 1. Kecamatan Nunukan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Kecamatan Lumbis; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 3. Kecamatan Mentarang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Kecamatan Kerayan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5. Kecamatan Malinau; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 6. Kecamatan Long Pujungan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 7. Kecamatan Kayan Ilir; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 8. Kecamatan Kayan Ulu; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 9. Kecamatan Long Apari; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 10. Kecamatan Long Pahangai; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 11. Kecamatan Long Bagun; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 12. Kecamatan Kelay; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 13. Kecamatan Tabang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 14. Kecamatan Muara Ancalong; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 15. Kecamatan Muara Wahau; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 16. Kecamatan Long Iram; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 17. Kecamatan Kembang Janggut APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 18. Kecamatan Balikpapan Barat APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 19. Kecamatan Balikpapan Utara APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN a. Kawasan Lindung NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (9)
VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Kawasan Lindung Nasional Hutan Lindung 20. Kecamatan Balikpapan Timur APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 21. Kecamatan Balikpapan Tengah APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 22. Kecamatan Long Kali; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 23. Kecamatan Long Ikis; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 24. Kecamatan Batusopang APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 25. Kecamatan Sebatik; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 26. Kecamatan Nunukan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 27. Kecamatan Segah; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 28. Kecamatan Sembaliung; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 29. Kecamatan Sangkulirang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 30. Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 31. Kecamatan Kuaro; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 32. Kecamatan Pasir Belengkong APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 33. Kecamatan Tana Lia; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 34. Kecamatan Pulau Bunyu; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 35. Kecamatan Talisayan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 36. Kecamatan Bongan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 37. Kecamatan Bentian Besar; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 38. Kecamatan Samboja; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 39. Kecamatan Marangkayu APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Cagar Alam 1. Long Punjungan di Kabupaten Malinau APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Kerayan di Kabupaten Nunukan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Konservasi Laut 1. Pesisir Laut dan Gugus Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Pesisir Laut dan Kepulauan Balabalangan di Kabupaten Pasir APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Taman Hutan Rakyat 1. THR. Tanah Merah terdapat di Petangis Kabupaten Pasir APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Hutan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1. Sebulu, Anggana, Muara Badak, Loa Janan, dan Wana Riset Semboja di Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Hutan Pendidikan Simanggaris di Kabupaten Nunukan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 3. Kebun Raya Samarinda di Kota Samarinda APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23 di Kota Balikpapan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN a. Kawasan Lindung NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (10)
VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Hutan Produksi - Pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Rehabilitasi hutan dan lahan - Perencanaan dan pengembangan hutan Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan - Meningkatkan produksi pertanian padi sebagai komoditi utama untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur.- Mengembangkan lahan pertanian pada areal yang sesuai bagi pertanian tanaman pangan. - Meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis.- Meningkatkan luas lahan pertanian sawah teknis melalui pembangunan prasarana irigasi. - Peningkatan ketahanan pangan - Pembangunan infrastruktur pedesaan Kawasan budidaya perkebunan - Meningkatkan produksi perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa sebagai komoditi utama.- Mengembangkan lahan perkebunan pada areal yang sesuai bagi perkebunan. - Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis. - Peningkatan ketahanan pangan - Peningkatan penerapan teknologi perkebunan Kawasan budidaya perikanan - Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur.- Meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar - Pengembangan perikanan tangkap - Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan budidaya peternakan - Meningkatkan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur. - Meningkatkan nilai tambah produk peternakan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Pengembangan infrastruktur pedesaan - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Kawasan industri - Mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor- sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan - Pengembangan industri Migas dan mineral - Pengembangan industri Non migas dan Non Mineral Kawasan Pertambangan - Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. - Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terhadap pihak yang diberi hak untuk melakukan usaha pertambangan. - Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan. - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Pengendalian pemanfaatn ruang - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Kawasan Pariwisata - Mendorong pengembangan obyek dan daya tarik wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Timur melalui penetapan zona-zona wisata. 1. Koridor Sungai Mahakam hingga ke Hulu,Tanjung Isuy dan Desa Mancong, Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok, Habitat Ikan Pesut dan Berkantan. - Meningkatkan investasi di bidang pariwisata. 2. Gugus pulau pulau Derawan di lepas pantai Tanjung redeb, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau semama, Pulaua Kakaban dan Pulau Maratua - Menetapkan kawasan cagar budaya dalam RTRW Kabupaten/kota bersangkutan. 3. Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau - Pengembangan pemasaran pariwisata 4. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, Bukit bangkirai di Kab. Kutai Kertanegara - Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Desa Budaya Pampang di Samarinda - Pengembangan Kemitraan 6. Wana wisata Karang Joang dan penangkaran buaya di Kota Balikpapan 7. Pulau Kumala di Kab.Kutai Kertanegara 8. Pusat Taman Batik dan tenun, Kebun Raya dan pusat kerajinan Citra Niaga di Samarinda 5 WAKTU PELAKSANAAN Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Pasir, Kab. Berau, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan. b. Kawasan Budidaya Kab. Nunukan, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat. Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Pasir Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Nunukan, Kab. Pasir dan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan. Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Periwisata Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kabupaten/Kota, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (11)
Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (12) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Arahan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan PS Air minum kota (sistem perpipaan dan non perpipaan terlindung) TPA (sistem controlled Landfill) + TPS Kawasan Drainase Kawasan (Sistem ecodrain) IPAL Kawasan (Sistem terpusat) Kasiba Kawasan Arahan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan PS Air minum regional + PS Air Baku Industri IPAL Regional + Kawasan industri (sistem Terpusat) TPA Regional + TPS Kawasan Drainase Regional + Drainase Kawasan IP B3 regional (sistem landfill) Kasiba dan Lisiba kota/kawasan Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan dan kota besar melalui peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Pemb. Sistem Drainase Primer Kota Balikpapan dan Samarinda Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Skala Kawasan & Rehab IPLT Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Samarinda) Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Balikpapan) Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Bontang) Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, 5 WAKTU PELAKSANAAN Tarakan(PKN) Tanjung Redeb (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Kab. Nunukan, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Tanlumbis, Simanggaris, Long Midang, Malinau, Long Nawan Kota Tarakan Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang (PKN) c. Kawasan Perkotaan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Arahan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Pengembangan PS Desa Agropolitan Penyediaan PS Permukiman perdesaan di P.Kecil/Terpencil Pembangunan SPAM di Ds Rawan air/pesisir/terpencil Peningkatan infrastruktur di desa tertinggal Mengembangkan kawasan agropolitan/minapolitan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) 1. Kab. Kutai Timur APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur 2. Kab. Bulungan APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan 3. Kab. Berau APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau 4. Kab. Pasir APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasir 5. Kab. Kutai Kertanegara APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara 6. Kab. Penajam Paser Utara APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Penajam Utara 5 WAKTU PELAKSANAAN Sangatta (PKW) APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Sendawar (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Tanjung Selor (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Nunukan (PKW) Tanah Grogot (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, d. Kawasan Perdesaan Malinau (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Tanlumbis (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Kawasan TATAPANBUMA dan sekitar, Kawasan Tanjung redeb dan sekitarnya Pengembangan Infrastrktur Perdesaan c. Kawasan Perkotaan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (13)
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI
OPTIMASI POTENSI

Recomendados

Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruangAgus Dwi Wicaksono
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
 

Recomendados

Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruangAgus Dwi Wicaksono
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritasandi_irawan
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanIsu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 Adi T Wibowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatanjoihot
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaro08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaroAndri Kwin
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurMusnanda Satar
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritasandi_irawan
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanIsu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 Adi T Wibowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatanjoihot
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 

La actualidad más candente (20)

Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanIsu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 

Destacado

08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaro08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaroAndri Kwin
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurMusnanda Satar
 
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011ervinayulianti
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDDadang Solihin
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
 
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan Timur
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan TimurRembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan Timur
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan TimurIsmail Wiroprojo
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
 
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Febie Yandra
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur RuangPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau KalimantanRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau KalimantanPenataan Ruang
 
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013Vicky Smith
 
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaKebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaJoy Irman
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanHafidz Thoyibun
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
 
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana Pipink Alwi
 

Destacado (20)

08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaro08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
08 bab 7 rencana konservasi das kuaro
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
 
0 unodc
0 unodc0 unodc
0 unodc
 
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011
BUKU INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PASER TAHUN 2011
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
 
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan Timur
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan TimurRembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan Timur
Rembuknas 2013 - Paparan Gubernur Kalimantan Timur
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
 
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur RuangRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau KalimantanRencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
 
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013
Taking Responsibility for Volunteering - WTM 2013
 
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaKebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
 
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana
Sistem informasi Kebencanaan Mitigasi Bencana
 

Similar a OPTIMASI POTENSI

Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemuPengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemusyamsul_akbar
 
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdfPengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdfSahbani1
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimPedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimzenoz
 
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptx
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptxRancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptx
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptxZoomLPPM
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011Hari Setiawan
 
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...RudiPrihartono
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiPresentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiInstansi
 
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanPaparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanergi bari
 

Similar a OPTIMASI POTENSI (20)

Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
My project
My projectMy project
My project
 
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemuPengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
Pengembangan_wilayah_perkotaan bagi pemu
 
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdfPengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimPedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatim
 
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptx
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptxRancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptx
Rancangan pengelolaan program dan peningkatan kualitas SDM Desa.pptx
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
 
Training PELD 2014
Training PELD 2014Training PELD 2014
Training PELD 2014
 
Bab iv (hal. 46 68)
Bab iv (hal. 46 68)Bab iv (hal. 46 68)
Bab iv (hal. 46 68)
 
Bab iv (hal. 46 68)
Bab iv (hal. 46 68)Bab iv (hal. 46 68)
Bab iv (hal. 46 68)
 
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...
Tim penyusun sosialisasi hasil kajian strategi pengembangan ketahanan keben...
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiPresentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
 
FGD I KSCT Belitung Timur
FGD I KSCT Belitung TimurFGD I KSCT Belitung Timur
FGD I KSCT Belitung Timur
 
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanPaparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
 

Más de Kamen Ride

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Kamen Ride
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70Kamen Ride
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Kamen Ride
 
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKamen Ride
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
 

Más de Kamen Ride (7)

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013
 
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
 

Último

Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 

Último (20)

Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 

OPTIMASI POTENSI

  • 1.
  • 2. RENCANA KAWASAN STRATEGIS PENYUSUNAN RTRW PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORMULASI ISU 16STRATEGI PENATAAN RUANG Peraturan Perundang- undangan Kebijakan RTRWN, RTRWP ulau, RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG urutan proses dasar pertimbangan korelasi KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL 3ISU-ISU STRATEGIS POTENSI 9ISU-ISU STRATEGIS MASALAH FAKTA ANALISA KEBIJAKAN GAGASAN MASA DEPAN TERKAIT SPASIAL 4KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • 3. Outline RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG RENCANA PEMANFAATAN RUANG RENCANA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TUJUAN, KEBIJAKAN dan STRATEGI
  • 4. Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai 31.413,35 km2. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9). MALAYSIA KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
  • 5. Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot. Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
  • 6. Untuk lebih meningkatkan & memantapkan peran strategis Propinsi Kalimantan Timur dimasa datang sebagai pusat produksi & cadangan energi Nasional Perlunya upaya mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi migas dengan dukungan penataan ruang Antisipasi & penyiapan tenaga kerja , agar sektor tersebut memberikan manfaat lebih luas bagi kejehtaraan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur Perlunya upaya mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi sektor migas & tambang dengan dukungan penataan ruang Upaya mengoptimalkan seluruh sumber daya baik lahan, manusia, sumber daya alam , teknologi untuk kepentingan percepatan hasil pembangunan Perlunya mengoptimalkan seluruh sumberdaya pembangunan tidak hanya dengan pendekatan sektoral namun juga dengen pendekatan wilayah dan ke tataruangan MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Peran Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam Konstelasi Nasional dengan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Potensi Pengembangan Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis potensi Peran strategis propinsi Kalimantn Timur dengan kekayaan SDA Energi & Migas sebagai pusat produksi migas dan turunan produk olahanya yang menjadi kepentingan strategis Nasional1 Sektor tambang & migas yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Propinsi Kalimantan Timur 2 Di Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi Terluas ke-dua setelah Provinsi Papua, dan penyumbang PDBR Terbesar Kelima. dengan potensi untuk dikembangkan setelah P Jawa,3
  • 7. Apabila SDA non renewable habis sementara sektor pengganti tidak dipersiapkan sehingga mengencam kontinyuitas kinerja ekonomi wilayah dimasa datang Perlunya dalam jangka panjang menyiapkan sektor produktif pendukung ekonomi wilayah berbasis sumber daya renewable (dapat diperbaharui) melalui skenario pembangunan & pengelolaan dengan pendekatan kewilayahan & ke tata ruangan Terjadinya gap antara sektor korporasi & masyarakat dalam industri pengolahan pertambangan & migas sehingga hasil pembangunan tidak mendukung pemerataan & hasil pada pada seluruh masyarakat Perlunya upaya meningkatkan dampak multipler kegiatan sektor migas & pertambangan pada sektor yang diusahakan masyarakat melalui pendekatan kewilayahan & ke tata ruangan MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Sektor Produktif Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Wilayah VS Kapasitas & Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Hasil Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Ketergantungan pertumbuhan ekonomi masih berbasis pada ekstrasi sumberdaya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan pengolahannya yang pada masa lalu melalui sektor kehutanan (produksi kayu) dan dewasa ini sektor pertambangan (utamanya batubara) 1 Industri pengolahan Migas dan pertambangan tidak selalu membentuk tata kaitan ekonomi dengan sektor yang diusahakan masyarakat luas, karena sektor tersebut terkait dengan sektor hulu skala besar yang diusahakan oleh korporasi. 2
  • 8. Kesenjangan yang semakin mencolok pada batas batas mengurangi kesempatan kesejahteraan masyarakat wilayah barat pedalaman dan adanya keterbatasan daya dukung wilayah pesisir timur apabila dikembangkan berlebihan Perlunya pengurangan kesenjangan wilayah timur - barat agar terjadi pemerataan pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk baik dikawasan perkotaan & perdesaan Semakin kurangnya kesempatan Pengembangan ekonomi & pelayanan sosial masyarakat wilayah pedalaman yang pada batas tertentu menyentuh prinsip keadilan & pemeratan hasil pembangunan dan memperuncing tingkat kesenjangan wilayah tertinggal & wilayah maju Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur bukan hanya pada kawasan yang sudah berkembang namun kawasan yang belum berkembang dalam konteks pertumbuhan ekonomi & pemerataan pelayanan sosial masyarakat MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kesenjangan Wilayah, terkait Pertumbuhan Ekonomi VS Pemerataan Pelayanan (1) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Kesenjangan wilayah antar bagian timur & barat akibat keterbukaan dan akses yang lebih baik pada kawasan pesisir bagian timur dibandingkan kawasan pedalaman bagian barat yang dicirikan oleh distribusi pertumbuhan kota kota besar pada wilayah trimur ,nilai PDRB yang lebih berkembang pada wilayah timur dari pada wilayah yang barat 1 Keterbatasan akses dan pelayanan infrastruktur yang berdampak terhadap kelancaran pergerakan barang & orang untuk kepentingan kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat teruatama pada kawasan perdesaan , kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan 2
  • 9. MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kesenjangan Wilayah, terkait Pertumbuhan Ekonomi VS Pemerataan Pelayanan (2) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Interaksi yang semakin kuat kawasan perbatasan dengan negara yang manjadikan semakin tingginya eksploitasi & kebocoran ekonomi Perlunya pengembangan & pembangunan kawasan perbatasan agar secara ekonomi & sosial tetap menjadi bagian wilayah Indonesia dan untuk mencegah kemungkinan eksploitasi SDA keluar wilayah , dan menjadi bentuk langkah kongkret menjaga kedaulatan Negara Kawasan perbatasan darat & perairan Indonesia- Malaysia yang perkembangannya dari sisi ekonomi lebih dipengaruhi oleh wilayah Malaysia daripada wilayah Indonesia, yang berpotensi terjadinya kebocoran ekonomi , yang tidak mendukung prinsip kedaulatan negara 3
  • 10. Turunnya Produktivitas kawasan pesisir akibat kerusakan lingkungan dengan indikasi berkurangnya mangrove, menurunkan tingkat manfaat dalam kesejehteraan masyarakat keseluruhan Perlunya tetap menjaga daya dukung lingkungan pesisir untuk mengantisipasi tekanan kebutuhan ruang dan dampak kegiatan ekonomi akibat nilai kastartegisan lokasinya yang semakin tinggi di masa yang akan datang Perubahan sistem tata air akibat faktor makro & mikro mengakibatkan bencana banjir yang mengancam produktivitas kehidupan baik ekonomi & sosial pada wilayah yang terkena dampak Perlunya menghindari dampak lingkungan akibat terjadinya bencana atas kerusakan lingkungan bagian hulu sungai atau berubahnya karakter hidrologis akibat iklim global terhadap seluruh daerah aliran sungai khususnya keberadaan permukiman di sekitar sungai dan kota kota yang dilaluinya. MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kelestarian Lingkungan terkait Menjaga Daya Dukung Lingkungan VS Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Investasi (1) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Kawasan pesisir timur yang merupakan kawasan berkembang dari sisi ekonomi karena nilai kestrategisan lokasi serta keberadaaan sumber daya alamnya berpotensi mengancam ekosistem1 Karakter daerah aliran sungai dan kawasan perairan sekitar sungai dan terjadinya kerusakan lingkungan di bagian hulunya yang berpotensi terjadinya banjir2
  • 11. Pengembangan kegaiatan budidaya tanpa memperhatikan keberadaan kawasan gambut Perlunya penetapan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan keberadaan kawasan gambut sehingga tidak berimplikasi terhadap gangguan lingkungan baik setempat atau kawasan dibawahnya MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN Isue Kelestarian Lingkungan terkait Menjaga Daya Dukung Lingkungan VS Kepentingan Pengembangan Ekonomi dan Investasi (2) Aspirasi, Kekuatan sosial Masalah, Peluang, Tantangan, PotensiPROBLEM SOLVING APPRECIATIVE INQUIRY isu strategis masalah Keberadaan kawasan gambut yang menjadi karakteristik wilayah propinsi Kalimantan Timur yang tetap perlu dipertimbangkan apabila dikembangkan kegiatan budidaya diatasnya karena kemungkinan dampak lingkungannya yang akan ditimbulkanya 4 Rusaknya lingkungan hutan akibat berkurangnya vegatasi tanaman keras dan meningkatkan keberadaan lahan kritis yang menjadi faktor terjadinya bencana banjir, erosi tanah longsor Perlunya menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga keberadaan vegetasi tumbuhan pohon keras untuk medncegah timbulnya lahan kritis Berkurangnya tutupan hutan yang sudah semakin terbatas akibat praktek illegal logging, kepentingan kegiatan budidaya yang mengharuskan konversi hutan sehingga hilangnya fungsi hutan sebagai fungsi produksi dan ekologis 3
  • 12. Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dengan mempertimbangkan keberlanjutan Formulasi Isu Strategis Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera Formulasi Tujuan berdasarkan isue potensi mengembangkan pusat agroindustri & energi terkemuka , Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah dalam mempertimbangkan daya dukung lingkungan Formulasi Tujuan berdasarkan isue masalah memberi manfaat untuk menuju masyarakat adil makmur (adil berkonotasi pemerataan kesempatan & peningkatan kesejahteraan) di segenap wilayah
  • 13. Terwujudnya penataan ruang yang mendukung propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri & energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan Dan daya dukung lingkungan Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur 4 Kebijakan 16 Strategi Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur 4 Strategi Mempersiapkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable 4 Strategi Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Timur 4 Strategi Mewujudkan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan 4 Strategi
  • 14. KEBIJAKAN Pengembangan sektor ekonomi produktif migas & tambang yang menjadi sektor unggulan Propinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional & tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah Propinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penataan ruang STRATEGI 1. Mengembangkan potensi baru kawasan ekplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk kepentingan ekonomi dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. 2. Mengembangkan kawasan industri dengan basis sektor produktif unggulan migas dan pertambangan dengan pengembangan manfaat dalam skala Nasional dan regional provinsi dengan mengembangkan keterkaitan antara kawasan dan cluster industri. 3. Mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan eksplorasi, kawasan industri sektor migas dan pertambangan baik pada infrastruktur transportasi, energi, dan kelistrikan. 4. Meningkatkan pelayanan perkotaan, permukiman sektor migas dan pertambangan dan secara timbal balik menjadi pendorong pengembangan pertumbuhan kota sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan. 4 Kebijakan 16 Strategi 1
  • 15. KEBIJAKAN Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas & tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih bersifat renewable dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan Nasional & wilayah serta untuk tujuan mengembangkan wilayah Propinsi Kalimantan Timur 24 Kebijakan 16 Strategi STRATEGI 1. Mengembangkan potensi pada setiap wilayah untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan sektor dan komoditas unggulan kegiatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. 2. Menjadikan bagian dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dengan mengembangkan wilayah berpotensi agraris pertanian, pekebunan dan perikanan yang pada umumnya adalah wilayah pedalaman, wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal. 3. Mengembangkan wilayah tertinggal dan/atau pedalaman dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah timur – barat dengan mendorong pusat pertumbuhan baru dengan dukungan basis sektor pertanian. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya dengan membangun kawasan industri dan infrastruktur terkait.
  • 16. KEBIJAKAN Perwujudan pemerataan hasil pembangunan & pelayanan bagi seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Timur dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya dengan tidak hanya mengembangkan wilayah yang telah maju & berkembang namun juga mengembangkan wilayah yang belum maju ,kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan negara 34 Kebijakan 16 Strategi 1. Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang. 2. Meningkatkan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing- masing wilayah. 3. Mendorong sektor ekonomi produktif dan menata pusat permukiman di kawasan perbatasan untuk memperkuat keterkaitan sosial ekonomi pada pusat kegiatan yang ada di Indonesia agar mencegah kebocoran ekonomi kepada wiayah negara lain dan menjadi bagian tujuan menjaga kedaulatan NKRI. 4. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, energi, listrik dan komunikasi agar terjadi hubungan saling sinergi dan saling mendukung antar wilayah.
  • 17. KEBIJAKAN Perwujudan pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi , sosial dengan mempertimbangkan batasan & daya dukung lingkungan agar tingkat produktifitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan. 44 Kebijakan 16 Strategi STRATEGI 1. Mengupayakan tindakan antisipatif dan kuratif mengelola kegiatan budidaya yang berpotensi dan telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan secara konsisten untuk kepentingan keberlanjutan produktifitas kegiatan budidaya itu sendiri. 2. Mengupayakan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang karakteristik fisik telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana. 3. Mengupayakan penetapan pola ruang untuk deliniasi kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakterstik kesesuian dan daya dukung kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan kelestraian lingkungan, produktifitas ekonomi, dan kepentingan sosial budaya masa depan. 4. Mengupayakan ketahanan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur dan kekayaan tradisi budaya dengan melakukan upaya pelestarian dan konservasi pada kawasan kawasan yang memilikinya.
  • 18. rencana STRUKTUR RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • 19. DATABASE WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW Nasional KELENGKAPAN SARANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KEPENDUDUKAN PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN RENCANA SISTEM PERKOTAAN PROVINSI (PKW, PKL) RENCANA SIS. JAR. TRANSPORTASI RENCANA SIS. JAR. INFOKOM RENCANA SIS. JAR. SD AIR RENCANA SIS. JAR. LAINNYA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SISTEM JARINGAN INFOKOM SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR SISTEM JARINGAN LAINNYA PERUMAHAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN & INDUSTRI STRUKTUR PENDUDUK PERTUMBUHAN PENDUDUK PERGERAKAN PENDUDUK SISTEM HIRARKI PERMUKIMAN
  • 20. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Primer Kota Samarinda I PKN Pusat pemerintahan provinsi, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat siaran dan telekomunikasi, Pusat olah raga skala provinsi, Pengendalian lingkungan kelautan, Pusat pengolahan batubara, Pusat transportasi laut regional dan internasional. Kota Balikpapan I PKN Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, Pusat pengolahan migas. Kota Tarakan I PKN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan, Pusat pemerintahan kota, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat penelitian kelautan, Pusat koleksi dan distribusi barang regional, Pusat perdagangan regional dan internasional, Pusat pengembangan pariwisata, Pusat pengolahan perikanan.
  • 21. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder I Kota Tenggarong (Kab. Kutai Kartanegara) II PKN Pusat pengolahan migas, Pusat pengolahan batubara, Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat perdagangan regional, Pusat koleksi dan distribusi barang regional, Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit. Kota Bontang II PKN Pusat industri strategis nasional, Pusat pengolahan migas, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat koleksi dan distribusi barang regional. Nunukan (Kab. Nunukan) II PKN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Simanggaris (Kab. Nunukan) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Midang (Kab. Nunukan) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Pahangai (Kab. Kutai Barat) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan. Long Nawan (Kab. Malinau) III PKSN Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan.
  • 22. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder II Sangatta (Kab. Kutai Timur) II PKW Pengembangan perikanan tangkap Pusat pelayanan pariwisata Pusat pengolahan hasil tambang batubara Tanjung Redeb (Kab. Berau) II PKW Pusat Industri Pengolahan hasil hutan Pusat pengolahan hasil tambang batubara Pengembangan perikanan tangkap Pusat pelayanan pariwisata Pusat pemerintahan kabupaten Tanah Grogot (Kab. Paser) II PKW Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit Pusat pemerintahan kabupaten Sendawar (Kab. Kutai Barat) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pusat pengolahan hasil tambang batubara Pengolahan hasil hutan Nunukan (Kab. Nunukan) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pengembangan transportasi laut Pengembangan sentra industri hasil pertanian, perikanan dan lainnya Pengembangan pertanian dan perkebunan serta perikanan
  • 23. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Sekunder II Tanjung Selor (Kab. Bulungan) II PKW Pengolahan hasil hutan Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit Pusat pemerintahan kabupaten Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Pusat pengembangan pelabuhan laut regional Malinau (Kab. Malinau) II PKW Pusat pemerintahan kabupaten Pengolahan hasil hutan Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan Taulumbis (Kab. Nunukan) III PKW Pengolahan hasil hutan Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan Tidung Pale (Kab. Tana Tidung) III PKWp Pengembangan perikanan tangkap Pusat pemerintahan kabupaten
  • 24. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Tersier I Kota Bangun (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong Muara Badak (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda Muara Jawa (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan Kembang Janggut (Kab. Kukar) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai Sangkulirang (Kab. Kutai Timur) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sangatta Barong Tongkok (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sendawar Long Iram (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Sendawar Tiongohang (Kab. Kutai Barat) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai
  • 25. 2.1 rencana Struktur Ruang SISTEM PERKOTAAN Hirarki Pelayanan Kota Orde Kota Fungsi Fungsi Kegiatan Tersier I Gunung Tabur (Kab. Berau) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Tanjung Redeb Kelay (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Derawan (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Talisayan (Kab. Berau) III PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Sekatak Biji (Kab. Bulungan) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Malinau Sesayap (Kab. Tana Tidung) III PKL Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Malinau Tersier II Long Ikis (Kab. Paser) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) IV PKL Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
  • 29. rencana POLA RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • 30. RENCANA POLA RUANG RENCANA KAWASAN LINDUNG RENCANA KAWASAN BUDIDAYA KEBIJAKAN Nasional 30% DAS: LINDUNG ANALISA KESESUAIAN LAHAN DATABASE WILAYAH KARAKTERSITIK KAWASAN SUMBER DAYA EKONOMI (ALAM) KONDISI FISIK PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN PERIKANAN & KELAUTAN PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA PERKOTAAN, PERDESAAN DESA MISKIN/TERPENCIL TOPO/GEOMORFOLOGI HIDROLOGI/SISTEM DAS GEOLOGI/POTENSI BENCANA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI IKLIM, DLL STATUS HUTAN TAMAN NASIONAL PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN PERMUKIMAN KEHUTANAN, SEMAK BELUKARPERGESERAN PENGGUNAAN LAHAN ALIH FUNGSI LAHAN (+/-) LAHAN POTENSIAL (EKONOMI WILAYAH) LINDUNG BAWAHAN LINDUNG SETEMPAT SUAKA ALAM/CAGAR BUDAYA RAWAN BENCANA, DLL HUTAN PRODUKSI/RAKYAT PERTANIAN, PERKEBUNAN PERTAMBANGAN/INDUSTRI PERMUKIMAN, DLL. KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG (PP 26/2008)
  • 31. 3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Hutan Lindung Kabupaten Berau 3536.04 Kabupaten Bulungan 2042.74 Kabupaten Kubar 7779.16 Kabupaten Kutai Kartanegara 2190.02 Kabupaten Kutai Timur 3087.09 Kabupaten Malinau 6753.30 Kabupaten Nunukan 1717.12 Kabupaten Paser 1297.59 Kota Balikpapan 143.85 Kota Bontang 45.20 Kota Tarakan 69.98 28662.09
  • 32. 3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di
  • 33. 3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau lindung kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di perairan laut Bontang, Tanjung Santan, Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Apar dan Tanjung Aru 3. Kawasan pantai berhutan mangrove Sepanjang pantai Timur dan muara sungai Kalimantan Timur, yaitu muara Sungai Mahakam, Sungai Sesayap, Sungai Sebatik, Sungai Sambaliung, Sungai Kelay, dan Sungai Sebuku; Teluk Balikpapan; Tanjung Jumelai;
  • 34. 3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di perairan laut Bontang, Tanjung Santan, Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Apar dan Tanjung Aru 3. Kawasan pantai berhutan mangrove Sepanjang pantai Timur dan muara sungai Kalimantan Timur, yaitu muara Sungai Mahakam, Sungai Sesayap, Sungai Sebatik, Sungai Sambaliung, Sungai Kelay, dan Sungai Sebuku; Teluk Balikpapan; Tanjung Jumelai; Teluk Adang; Teluk Apar 4. Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Kayan Mentarang, Tahura Bukit Suharto 5. Hutan pendidikan dan ilmu pengetahuan Tenggarong, Pasir Belengkong, HP Batakan, HP BLP Kidang, dan HP Wana Riset
  • 35. 3.1 rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Samama, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Malulungan, Pulau Sangalaki, Pulau Karang Besar, Pulau Birah-birahan, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, pulau karang di No. Jenis kawasan Lokasi A Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 1. Kawasan hutan lindung Terdapat di bagian Barat, tengah, dan kawasan pantai Provinsi Kalimantan Timur dengan arah penyebaran Utara – Selatan B Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 1. Suaka alam a. Cagar alam Teluk Adang, Teluk Apar, Long Pujungan, Kerayan, Muara Kaman b. Suaka margasatwa Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan c. Hutan wisata alam Tanah Merah dan Tahura Bukit Soeharto d. Perlindungan plasma nutfah Kersik Luwai e. Daerah pengungsian satwa Gugus pulau Derawan 2. Suaka alam laut a. Ekosistem dasar perairan dan ekosistem muara sungai, pesisir, dan laut Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, muara sungai-sungai di Utara, muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, Tanjung Jumelai, Teluk Adang, Teluk Apar b. Gugusan karang Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Cagar Alam Taman Hutan Raya Taman Nasional Taman Wisata Alam Mangrove Tubuh Air Kabupaten Berau 316.36 281.56 Kabupaten Bulungan 179.77 349.48 Kabupaten Kubar 49.23 152.97 Kabupaten Kutai Kartanegara 254.54 383.43 534.55 61.23 648.99 Kabupaten Kutai Timur 400.47 1860.04 92.97 226.30 Kabupaten Malinau 10190.36 0.09 102.60 Kabupaten Nunukan 2394.16 126.24 285.62 Kabupaten Penajam Paser Utara 4.21 67.61 12.91 92.01 Kabupaten Paser 865.29 39.87 1.14 131.92 Kabupaten Tana Tidung 59.88 218.19 Kota Balikpapan 0.24 59.68 Kota Bontang 7.07 11.18 Kota Samarinda 24.86 Kota Tarakan 1573.74 39.87 14835.06 602.16 862.02 2574.20
  • 36. 3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Pariwisata Kawasan Industri Hutan Produksi Konversi Hutan ProduksiHutan Produksi Terbatas Kabupaten Berau 38.84 14.90 606.48 4934.61 6732.56 Kabupaten Bulungan 27.62 2576.64 4249.28 Kabupaten Kubar 239.78 5159.08 8471.34 Kabupaten Kutai Kartanegara 355.94 7313.09 5538.33 Kabupaten Kutai Timur 806.18 8300.70 7147.28 Kabupaten Malinau 308.69 3576.82 15631.04 Kabupaten Nunukan 227.18 2477.42 1843.74 Kabupaten Penajam Paser Utara 2.70 1233.20 247.06 Kabupaten Paser 12.70 96.23 2460.75 1326.96 Kabupaten Tana Tidung 96.79 1468.79 90.80 Kota Balikpapan 11.17 0.21 17.74 Kota Bontang 12.41 0.89 Kota Samarinda 20.42 2.96 Kota Tarakan 38.84 71.61 2768.69 39521.80 51278.39
  • 37. 3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Permukiman Pertanian Tanaman Pangan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Cadangan Perkebunan Kabupaten Berau 122.32 711.23 5211.84 Kabupaten Bulungan 34.14 114.98 54.61 4063.70 Kabupaten Kubar 21.51 1109.22 7961.50 Kabupaten Kutai Kartanegara 52.31 612.72 246.28 8097.91 Kabupaten Kutai Timur 95.70 424.87 543.91 8861.12 Kabupaten Malinau 32.58 3204.39 Kabupaten Nunukan 305.82 3623.01 875.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 5.12 157.96 7.03 1379.85 Kabupaten Paser 89.74 95.73 4447.79 70.10 Kabupaten Tana Tidung 17.37 48.91 1190.35 Kota Balikpapan 84.76 243.04 Kota Bontang 66.80 1.30 17.64 Kota Samarinda 153.08 7.03 504.11 Kota Tarakan 86.35 95.48 1167.59 2523.81 1611.95 48901.74 945.20
  • 38. 3.2 rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Pertambangan Tambak Buffer Jalan Implacement Kabupaten Berau 14.96 Kabupaten Bulungan 302.06 Kabupaten Kubar Kabupaten Kutai Kartanegara 34.93 1.74 Kabupaten Kutai Timur 36.40 1.58 Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser 0.57 Kabupaten Tana Tidung 63.52 Kota Balikpapan Kota Bontang 0.90 Kota Samarinda 5.78 Kota Tarakan 92.06 365.58 3.89 0.90
  • 40. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Berau Kawasan budidaya Permukiman 122.32 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 711.23 Perkebunan 5211.84 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 14.96 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 38.84 Kawasan Industri 14.90 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 4934.61 Hutan Produksi Konversi 606.48 Hutan Produksi Terbatas 6732.56 18387.75 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 3536.04 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 316.36 Tubuh Air 281.56 4133.96 22521.71 Pola Ruang Kawasan Industri saat ini : Industri Kecil & Mikro 1. Kec.Pulau Derawan 2. Kec.Tabalar 3. Kec.Biatan 4. Kec.Batu Putih 5. Kec.Tanjung Redeb 6. Kec. Sambaliun 7. Kec.Gunung Tabur Rencana Pengembangan Kawasan Industri : Industri Besar Kawasan Industri Mangkajang (industri pulp), di Kec.Sambaliung Industri Menengah 1.Kawasan Industri Pengolahan Es, di Kec.Sambaliung dan Biduk- Biduk 2.Kawasan Industri Pengolahan Logam, di Kec.Tanjung Redeb
  • 41. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan Kawasan budidaya Permukiman 34.14 Pertanian Tanaman Pangan 114.98 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 54.61 Perkebunan 4063.70 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 302.06 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2576.64 Hutan Produksi Konversi 27.62 Hutan Produksi Terbatas 4249.28 11423.02 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 2042.74 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 179.77 Tubuh Air 349.48 2571.99 13995.01 Pola Ruang
  • 42. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Barat Kawasan budidaya Permukiman 21.51 Pertanian Tanaman Pangan 1109.22 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 7961.50 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 5159.08 Hutan Produksi Konversi 239.78 Hutan Produksi Terbatas 8471.34 22962.43 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 7779.16 Cagar Alam 49.23 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 152.97 7981.36 30943.79 Pola Ruang
  • 43. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Kawasan budidaya Permukiman 52.31 Pertanian Tanaman Pangan 612.72 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 246.28 Perkebunan 8097.91 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 34.93 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 1.74 Hutan Produksi 7313.09 Hutan Produksi Konversi 355.94 Hutan Produksi Terbatas 5538.33 22253.25 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 2190.02 Cagar Alam 254.54 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 383.43 Taman Wisata Alam 534.55 Mangrove 61.23 Tubuh Air 648.99 4072.75 26326.00 Pola Ruang
  • 44. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Timur Kawasan budidaya Permukiman 95.70 Pertanian Tanaman Pangan 424.87 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 543.91 Perkebunan 8861.12 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 36.40 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 1.58 Hutan Produksi 8300.70 Hutan Produksi Konversi 806.18 Hutan Produksi Terbatas 7147.28 26217.72 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 3087.09 Cagar Alam 400.47 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 1860.04 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 92.97 Tubuh Air 226.30 5666.87 31884.60 Pola Ruang
  • 45. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Malinau Kawasan budidaya Permukiman 32.58 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 3204.39 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 3576.82 Hutan Produksi Konversi 308.69 Hutan Produksi Terbatas 15631.04 22753.52 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 6753.30 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 10190.36 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0.09 Tubuh Air 102.60 17046.36 39799.88 Pola Ruang
  • 46. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Nunukan Kawasan budidaya Permukiman 305.82 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 3623.01 Cadangan Perkebunan 875.09 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2477.42 Hutan Produksi Konversi 227.18 Hutan Produksi Terbatas 1843.74 9352.27 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 1717.12 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 2394.16 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 126.24 Tubuh Air 285.62 4523.15 13875.42 Pola Ruang
  • 47. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara Kawasan budidaya Permukiman 5.12 Pertanian Tanaman Pangan 157.96 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 7.03 Perkebunan 1379.85 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 1233.20 Hutan Produksi Konversi 2.70 Hutan Produksi Terbatas 247.06 3032.92 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0.00 Cagar Alam 4.21 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 67.61 Mangrove 12.91 Tubuh Air 92.01 176.74 3209.66 Pola Ruang
  • 48. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Paser Kawasan budidaya Permukiman 89.74 Pertanian Tanaman Pangan 95.73 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 4447.79 Cadangan Perkebunan 70.10 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 12.70 Buffer Jalan 0.57 Hutan Produksi 2460.75 Hutan Produksi Konversi 96.23 Hutan Produksi Terbatas 1326.96 8600.57 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 1297.59 Cagar Alam 865.29 Suaka Margasatwa 0.00 Taman Hutan Raya 39.87 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 1.14 Tubuh Air 131.92 2335.82 10936.38 Pola Ruang Kawasan Industri diatas, meliputi : Industri Kecil Industri Mesin dan Logam Dasar Industri Kimia Dasar Aneka Industri
  • 49. 3.3rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Tidung Kawasan budidaya Permukiman 17.37 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 48.91 Perkebunan 1190.35 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 63.52 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 1468.79 Hutan Produksi Konversi 96.79 Hutan Produksi Terbatas 90.80 2976.53 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 59.88 Tubuh Air 218.19 278.08 3254.60 Pola Ruang
  • 50. 3.3rencana Pola Ruang Kota Balikpapan Kawasan budidaya Permukiman 84.76 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 243.04 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 11.17 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 17.74 Hutan Produksi Konversi 0.21 Hutan Produksi Terbatas 0 356.92 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 143.85 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0.24 Tubuh Air 59.68 203.78 560.70 Pola Ruang 50.91
  • 51. No. Klasifikasi Industri Lokasi Luas (Km2) I. Industri Besar 1. Kawasan Industri Kariangau (bagian teluk) Kel. Kariangau, Kec.Balikpapan Barat 35.65 2. Kawasan Industri Pengolahan Minyak Pertamina Kel.Prapatan, Kec.Balikpapan Selatan, Kiec.Balikpapan Barat 6.05 II. Industri Sedang/Menengah 1. Kawasan Industri Batakan Kel.Manggar Baru, Kec.Balikpapan Timur 5.11 2. Kawasan Industri Batu Ampar 2.13 3. Kawasan Industri Kariangau (arah Pelabuhan) 1.94 III. Industri Kecil Kawasan Industri Kecil Somber Kel. Somber Kec.Balikpapan Barat 0.03 LUAS KAWASAN INDUSTRI 50.91
  • 52. 3.3rencana Pola Ruang Kota Bontang Kawasan budidaya Permukiman 66.80 Pertanian Tanaman Pangan 1.30 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 17.64 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0.90 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 12.41 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 0 Hutan Produksi Konversi 0.89 Hutan Produksi Terbatas 0 99.94 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 45.20 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 7.07 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 11.18 Tubuh Air 0 63.45 163.39 Pola Ruang Pengembangan Kawasan Industri : Industri Besar 1.Kawasan Industri PKT (Kel.Guntung, dan Kel.Lok Tuan) 2.Kawasan Industri Badak LNG (Kel.Satimpo) 3.Rencana Pengembangan Kawasan Industri di BWK III Bontang Lestari Industri Menengah dan Kecil Di Kec.Bontang Lestari, dengan alokasi lahan 0.17 Km2 dan pergudangan seluas 0.27 Km2 dengan arah pengembangan Kawasan Pergudangan
  • 53. 3.3rencana Pola Ruang Kota Samarinda Kawasan budidaya Permukiman 153.08 Pertanian Tanaman Pangan 7.03 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 504.11 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 5.78 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 20.42 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 2.96 Hutan Produksi Konversi 0 Hutan Produksi Terbatas 0 693.37 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 0 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 24.86 24.86 718.23 Pola Ruang 15.71
  • 54. No. Kawasan Industri Lokasi Luas (Km2) 1. Industri Galangan Kapal Kec.Palaran 1.54 2. Industri Plywood Kec.Palaran Kec.Sungai Kunjang 14.16 LUAS KAWASAN INDUSTRI 15.70 RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN INDUSTRI 1. Kawasan Industri Palaran 2. Kawasan Industri di Samarinda Ilir
  • 55. 3.3rencana Pola Ruang Kota Tarakan Kawasan budidaya Permukiman 86.35 Pertanian Tanaman Pangan 0 Cadangan Pertanian Tanaman Pangan 0 Perkebunan 95.48 Cadangan Perkebunan 0 Pertambangan 0 Tambak 0 Kawasan Militer 0 Kawasan Pariwisata 0 Kawasan Industri 0 Buffer Jalan 0 Hutan Produksi 0 Hutan Produksi Konversi 0 Hutan Produksi Terbatas 0 181.83 Kawasan Budidaya Hutan Lindung 69.98 Cagar Alam 0 Suaka Margasatwa 0 Taman Hutan Raya 0 Taman Nasional 0 Taman Wisata Alam 0 Mangrove 0 Tubuh Air 0 69.98 251.81 Pola Ruang
  • 56. KAWASAN STRATEGIS rencana KAWASAN STRATEGIS rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • 57. RENCANA KAWASAN STRATEGIS RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL/ PROVINSI KAWASAN YANG MEMPUNYAI PENGARUH BESAR TERHADAP : 1. TATA RUANG SEKITARNYA 2. KEGIATAN DI BIDANG LAIN 3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN (MISALNYA): 1. KAWASAN POTENSIAL (EKONOMI) 2. KAWASAN KOTA BARU 3. KAWASAN TERTINGGAL 4. KAWASAN RAWAN BENCANA 5. KAWASAN BERNILAI BUDSOS TINGGI 6. DLL. MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAANNYA (KONGKRIT & REALISTIS) KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DAPAT BERHIMPIT DENGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL/ PROVINSI RPJP/ RPJM DAERAH UUPR 26/2007 (Penjelasan Pasal 5 Ayat 5) MERUPAKAN KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYAALAM DAN TEKNOLOGI TINGGI, LINGKUNGAN HIDUP, DAN NILAI STRATEGIS LAINNYA PENDEKATAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
  • 59. 4.2 rencana Kawasan Strategis Provinsi KAWASAN STRATEGIS MEMPERCAPAT PERTUMBUHAN KAWASAN TERTINGGAL
  • 63. arahan PEMANFAATAN RUANG rencana tata ruang wilayah PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • 64. PERUMUSAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG RENCANA KAWASAN STRATEGIS PENDEKATAN PERWUJUDAN RUANG PENANGANAN MASALAH PERBAIKAN/ REHABILITASI PENGEMBANGAN/ REVITALISASI PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN/ PELESTARIAN RENCANA & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJP/RPJM Provinsi(Program/ Kegiatan Sektoral) Renstra Departemen/ Lembaga Pemerintah RENCANA & PROGRAM KERJA LEMBAGA LAIN RPJP/RPJM Provinsi (Program/ Kegiatan Sektoral) USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN SUMBER PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA WAKTU & TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUANG SINKRONISASIPROGRAM MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA
  • 65. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (1) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG 1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tenggarong 4. Bontang 5. Tarakan 1. Nunukan (Kab. Nunukan) 2. Simanggaris (Kab. Nunukan) 3. Long Midang (Kab. Nunukan) 1. Long Pahangai (Kab. Kutai Barat) 2. Long Nawan (Kab. Malinau) 1. Sangatta (Kab. Kutai Timur) 2. Tanjungredeb (Kab. Berau) 1. Tanahgrogot (Kab. Pasir) 2. Sendawar (Kutai Barat) 3. Tanjungselor (Kab. Bulungan) 4. Malinau 5. Tau Lumbis (Kab. Nunukan) PKW Promosi 1. Tidung Pale (Kab. Tana Tidung) APBN, APBD Provinsi Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, 1. Longikis (Kab. Pasir) 2. Muara Badak (Kab. Kutai Kartanegara) 3. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara) 4. Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) 5. Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) 6. Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) 7. Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) 8. Sangkulirang (Kab. Kutai Timur) 9. Barong Tongkok (Kab. Kutai Barat) 10. Long Iram (Kab. Kutai Barat) 11. Tiongohang (Kab. Kutai Barat) 12. Gunung Tabur (Kab. Berau) 13. Kelay (Kab. Berau) 14. Talisayan (Kab. Berau) 15. Derawan (Kab. Berau) 16. Sekatak Biji (Kab. Bulungan) 17. Sesayap (Kab. Tana Tidung) 1. Tanjung Redeb dan sekitarnya 2. Sasemawa (Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau) dan sekitarnya; 3. Tatapanbuma (Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan Pulau Bunyu dan Malinau) dan sekitarnya; 4. Bontang-Samarinda - Tenggarong, Balikpapan - Penajam (Bonsamtebajam) dan sekitarnya; 5. Kawasan Andalan Laut Bontang - Tarakan dan sekitarnya 1. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo ) Termasuk 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Balikpapan 3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau terluar dengan negara Malaysia dan Philipina termasuk Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBD Provinsi, APBD Kab/Kota a. Sistem Perkotaan Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota PKL PKW Tahap II APBN, APBD ProvinsiPKW Tahap I PKSN Tahap II PKN APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota Kawasan Andalan Kawasan Strategis Nasional APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota 5 WAKTU PELAKSANAAN PKSN Tahap I APBN, APBD Provinsi
  • 66. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (2) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Tol yang menghubungkan Kota Balikpapan - Kota Samarinda - Kota Bontang – Sangatta. APBN Kementerian PU Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional Rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional dengan menghubungkan jalan yang belum terhubung, seperti: Bulungan Malinau – Punan, Punan – Longbawan, Longbawan – Longmidan; Mesalong – Sasipu, Sasipu – Tou Lumbis. APBN Kementerian PU Rencana pengoptimalan Jaringan Jalan Strategis Nasional yang sudah terhubung, Rencana pengoptimalan Jaringan Jalan Strategis Nasional yang sudah terhubung, seperti: Sp. Samboja – Semoisepaku, Semoisepaku – Kenangan, Kenangan – Petung. APBN Kementerian PU Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri: KUARO - KADEMAN 54.873 APBN Kementerian PU KADEMAN - PENAJAM 59.06 APBN Kementerian PU BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA K M 38 BPN (GEREJA) 12.694 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (BALIKPAPAN) 8.073 APBN Kementerian PU JLN. ISWAHYUDI (BALIKPAPAN) 4.063 APBN Kementerian PU JLN. SYARIFUDDIN YOES (JL. KE AIRPORT) (BALIKPAPAN) 5.685 APBN Kementerian PU JLN. MT. HARYONO / RING ROAD (BALIKPAPAN) 2.75 APBN Kementerian PU JLN. SOEKARNO-HATTA (BALIKPAPAN) 25.088 APBN Kementerian PU SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN 63.33 APBN Kementerian PU LOA JANAN - BTS. KOTA SAMARINDA 9.42 APBN Kementerian PU JLN. JEMBATAN MAHAKAM (SAMARINDA) 0.601 APBN Kementerian PU JLN. UNTUNG SUROPATI (SAMARINDA) 1.441 APBN Kementerian PU JLN. SLAMET RIYADI (SAMARINDA) 2.606 APBN Kementerian PU JLN. RE. MARTADINATA (SAMARINDA) 0.98 APBN Kementerian PU JLN. GAJAH MADA (SAMARINDA) 1.406 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (JL. KE PELABUHAN SAMARINDA) (SAMARINDA) 1.103 APBN Kementerian PU BATUAJI - KUARO 73.043 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (TARAKAN) 3.204 APBN Kementerian PU JLN. MULAWARMAN (TARAKAN) 2.237 APBN Kementerian PU NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM b. Jaringan Jalan 5 WAKTU PELAKSANAAN
  • 67. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (3) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan Kolektor I: KERANG (BTS. PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT 65.585 APBN Kementerian PU JLN. NOTO SUNARDI (TANAH GROGOT) 2.031 APBN Kementerian PU BTS. KOTA TANAH GROGOT - LOLO 16.941 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (TANAH GROGOT) 1.5 APBN Kementerian PU JLN. KUSUMA BANGSA (TANAH GROGOT) 2.638 APBN Kementerian PU LOLO - KUARO 6.347 APBN Kementerian PU SP. 3 LEMPAKE (SAMARINDA) - SP.3 SAMBERA 21.895 APBN Kementerian PU JLN. ANTASARI (SAMARINDA) 1.729 APBN Kementerian PU JLN. JUANDA (SAMARINDA) 2.307 APBN Kementerian PU JLN. SYAHRANI - M. NUR (SAMARINDA) 6.478 APBN Kementerian PU JLN. D.I. PANJAITAN (SAMARINDA) 2.409 APBN Kementerian PU SP.3 SAMBERA - SANTAN 30.807 APBN Kementerian PU SANTAN - BONTANG 47.917 APBN Kementerian PU JLN. S. PARMAN (BONTANG) 2.33 APBN Kementerian PU JLN. BRIGJEN KATAMSO (JL. BAYANGKARA) (BONTANG) 2.291 APBN Kementerian PU JLN. MT. H ARYONO (BONTANG) 1.183 APBN Kementerian PU JLN. LETJEN. SUPRAPTO (JLN. DIPONEGORO) (BONTANG) 0.433 APBN Kementerian PU JLN. D.I. PANJAITAN (JLN. AHMAD DAHLAN) (BONTANG) 0.927 APBN Kementerian PU JLN. KAPTEN TENDEAN (JLN. YOS SUDARSO) (BONTANG) 1.872 APBN Kementerian PU BONTANG - SANGATA 54.839 APBN Kementerian PU SANGATA - SP. PERDAU 32.023 APBN Kementerian PU JLN. YOS SUDARSO (SANGATA) 11.879 APBN Kementerian PU SP. PERDAU - MUARA LEMBAK 13.045 APBN Kementerian PU MUARA LEMBAK - PELABUHAN RONGGANG (SANGKULIRANG) 61.432 APBN Kementerian PU SP. 3 SANGKULIRANG - PELABUHAN MALOI (MALOI) 8.696 APBN Kementerian PU SP.PERDAU - BATU AMPAR 94.41 APBN Kementerian PU BATU AMPAR - SP. 3 MUARA WAHAU 35.969 APBN Kementerian PU SP. 3 MUARA WAHAU - KELAY (KM. 100 - MUARA WAHAU / PDC) 103.374 APBN Kementerian PU KELAY - LABANAN (LABANAN - KM 50) 67.383 APBN Kementerian PU LABANAN - TANJUNG REDEB 15.685 APBN Kementerian PU JLN. BATANG MIAN (TJ. REDEP) 1.794 APBN Kementerian PU JLN. BUJANGGA (TJ. REDEP) 0.766 APBN Kementerian PU JLN. SAMBIT (TJ. REDEP) 1.44 APBN Kementerian PU JLN. PEMUDA (TJ. REDEP) 1.18 APBN Kementerian PU TANJUNG REDEB - BTS. BULUNGAN 54.706 APBN Kementerian PU JLN. MAULANA (TJ. REDEP) 0.575 APBN Kementerian PU BTS. BULUNGAN - TJ. SELOR 48.565 APBN Kementerian PU JLN. JELARAI (TJ. SELOR) 4.732 APBN Kementerian PU JLN. SENGKAWIT (TJ. SELOR) 3.568 APBN Kementerian PU JLN. JEND. SUDIRMAN & JLN. KATAMSO (TJ. SELOR) 2.319 APBN Kementerian PU JLN. SUTOYO (TJ. SELOR) 0.195 APBN Kementerian PU JLN. PANJAITAN (TJ. SELOR) 0.331 APBN Kementerian PU JLN. MT. HARYONO (TJ. SELOR) 0.289 APBN Kementerian PU JLN. SKIP I (TJ. SELOR) 0.447 APBN Kementerian PU JLN. KOL. SUTADJI (JL. SKIP II) (TJ. SELOR) 1.388 APBN Kementerian PU JLN. AGATIS (TJ. SELOR) 1.698 APBN Kementerian PU TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS 12.829 APBN Kementerian PU SP. 3 TJ. PALAS - SEKATAK BUJI 87.034 APBN Kementerian PU SEKATAK BUJI - MALINAU 103.482 APBN Kementerian PU MALINAU - MENSALONG 28.598 APBN Kementerian PU MENSALONG - SP. TIGA APAS 55.796 APBN Kementerian PU SP. TIGA APAS - SIMANGGARIS 75.721 APBN Kementerian PU SIMANGGARIS - SEI ULAR (NUNUKAN) 74.37 APBN Kementerian PU SIMANGGARIS - BTS. NEGARA (SERUDONG) 20.685 APBN Kementerian PU LOA JANAN - BTS. KOTA TENGGARONG 26.472 APBN Kementerian PU JLN. SUDIRMAN (TENGGARONG) 0.412 APBN Kementerian PU JLN. WOLTER MONGINSIDI (TENGGARONG) 2.221 APBN Kementerian PU JLN. AKHMAD MUKSIN (TENGGARONG) 2.157 APBN Kementerian PU BTS. KOTA TENGGARONG - SP.3 SENONI 33.321 APBN Kementerian PU JLN. DIPONEGORO (TENGGARONG) 0.741 APBN Kementerian PU JLN. SANGAJI (TENGGARONG) 9.151 APBN Kementerian PU SP.3 SENONI - KOTABANGUN 45.085 APBN Kementerian PU KOTABANGUN - GUSIG 86.336 APBN Kementerian PU GUSIG - SP. BLUSUH 95.672 APBN Kementerian PU SP. BLUSUH - BATAS PROV. KALTENG 89.079 APBN Kementerian PU LINGKAR PULAU SEBATIK 97 APBN Kementerian PU 5 WAKTU PELAKSANAAN b. Jaringan Jalan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
  • 68. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (4) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jalan kolektor II dan III: Kerang – Tj. Aru. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Periuk – Lolo, Lolo – Ma. Biu. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Balikpapan – Sp. Samboja, Sp. Samboja – Sp. Ma Jawa, Sp. Ma Jawa – Samarinda, Samarinda – Sebulu, Sebulu – Ms. Bengkal, Ms. Bengkal – Batuampar. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sp. Sambera – Ma. Badak. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sangkulirang – Pegadan, Pegadan – Talisayan, Talisayan – Guntur, Guntur – Tanjungredeb. APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sp. Blusuh – Sp. Damai, Sp. Damai - Damai, Sp. Damai – Sp. B. Tongkok, Sp. B. Tongkok – Sk. Darat, Sk. Darat - Mentiwan, Mentiwan – Melak, Sp. B. Tongkok – Br. Tongkok, Br. Tongkok – Mentiwan, Br. Tongkok – Longiran, Longiran – L. Bigung, Longiran – Tering APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Meningkatkan status jalan kolektor III menjadi kolektor II: Longiran – Longbangun, Longbangun – Longpakangai, Longpakangai – Longapari, Longapari – Tionggohang, Longapari – Perbatasan dengan Malaysia APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Longpakangai – Longboh, Longboh – Metulang, Metulang – Longuro, Longuro – Longnawang, Longnawang – Datadian, Datadian – Longagung, Longagung – Longbujungan, Longbujungan – Patara, Patara – Longbawan, Lonbawan – Baruwen, Baruwen – Lembubut, Lembubut – Tou Lumbis, Tou Lumbis – perbatasan dengan Malaysia, Longbujungan – Longkemuat, Longkemuat – Langap, Langap – Bulungan Malinau APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Membangun jalan kolektor II yang baru: Gusig – Melak, Melak – Sendawar, Sendawar – Tering, dan Sendawar – Longiran (Kabupaten Kutai Barat) APBD Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jalan kolektor III: Longiran – Longbangun, Longbangun – Longpakangai, Longpakangai – Longapari, Longapari – Tionggohang, Longapari – Perbatasan dengan Malaysia. APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Longpakangai – Longboh, Longboh – Metulang, Metulang – Longuro, Longuro – Longnawang, Longnawang – Datadian, Datadian – Longagung, Longagung – Longbujungan, Longbujungan – Patara, Patara – Longbawan, Lonbawan – Baruwen, Baruwen – Lembubut, Lembubut – Tou Lumbis, Tou Lumbis – perbatasan dengan Malaysia, Longbujungan – Longkemuat, Longkemuat – Langap, Langap – Bulungan Malinau. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rencana jaringan jalan baru atau pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi: Longboh – Lasan, Longboh – Kebumesai, Kebumesai – Lembusan, Lembusan – Longtop. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lonbujungan – Nepaku, Nepaku – Besar, Besar – Longpeso, Longpeso – Tanjungpalas. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Malinau – Sesayap, Sesayap – Mauk, Manuk – Atap dan Atap – Mensalong. APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
  • 69. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (5) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Terminal Balikpapan Samarinda Sebrang Tenggarong Tanah Grogot Kuaro Nunukan Kampung Baru di Balikpapan Kelandasan di Balikpapan Pasar Pagi di Samarinda Pasar Segiri di Samarinda Sungai Kunjang di Samarinda Bontang, Tanjung Redeb dan Talisayan (Kabupaten Berau) Sangatta dan Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur) Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), Long Nawang dan Apau Ping (Kabupaten Malinau) Long Midang dan Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan), Sendawar dan Long Pahangai (Kabupaten Kutai Barat) Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) Long Ikis (Kabupaten Paser) Tideng Pale (Kabupaten Tana Tidung) Jaringan Kerata Api Jaringan perkeretaapian nasional Provinsi Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan- Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu – Tanah Kuning – Tanjung Selor – Kerang Agung- Sesayap – Tidung Pala – Malinau – Mensalong – Pembeliangan – Salang - Simanggaris – Batas Negara, dan jaringan kereta api yang menghubungkan Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Batas Kalimantan Tengah (Muara Teweh) APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Jaringan perkeretaapian provinsi Rel kereta api ruas Tabang – Tutung (Kutai Kartanegara) APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Jaringan perkeretaapian kabupaten Samarinda - Balikpapan; Bontang - Samarinda; Samarinda – Tenggarong – Kotabangun; Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb; Tanjung Redeb – Sangkulirang – Bontang; Balikpapan – Tanah Grogot - Tanjung; Malinau – Tawau APBN & Swasta Kementerian PU, PERUMKA & Investor Stasiun Kereta Api: kelas besar Tanah Grogot, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, dan Malinau APBN Kementerian PU kelas sedang Sangatta, Tanjungredeb, dan Tanjungselor. APBN Kementerian PU kelas kecil Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur), Sesayap (Kabupaten Tana Tidung), Mensalong dan Simanggaris (Kabupaten Nunukan), Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kertanegara), dan Damai (Kabupaten Kutai Barat) APBN & APBD Provinsi Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 5 WAKTU PELAKSANAAN Peningkatan Kelas Terminal menjadi Kelas A: Rehabilitasi dan optimalisasi Terminal Kelas B: c. Transportasi Darat Peningkatan Kelas Terminal menjadi Kelas B: Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi APBN Kementerian PU APBN, APBD Provinsi Kementerian PU & Dinas Pekerjaan Umum Provinsi APBN, APBD Provinsi NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Rehabilitasi dan optimalisasi Terminal Kelas A:
  • 70. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (5) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG d. Transportasi Laut Perluasan Jaringan Danau, Sungai dan Penyeberangan: Lintas Samarinda – Long Iram. Lintas Long Iram ke arah hulu, yaitu Ujoh Bilang – Long Pahangai – Tiong Ohong – Long Apari. Lintas Muara Wahau – Muara Kaman. Lintas Tanjung Selor ke arah hulu Sungai Kayan dan ke Tarakan. Lintas Tanjung Redeb ke arah hulu Sungai Berau, Sungai Segah, dan Sungai Kelay serta ke Gugus Pulau Derawan. Lintas Malinau ke arah hulu Sungai Sesayap dan Sungai Sembakung serta ke Tarakan. Lintas Tanah Grogot ke arah hulu Sungai Kandilo Rehabilitasi Pelabuhan Danau dan Sungai: Sungai Kelay meliputi Pelabuhan : Tanjung Redeb, Teluk Bayur (Kab. Berau). Sungai Kayan meliputi Pelabuhan : Tanjung Selor (Kab. Bulungan). Sungai Karangan/Kalinyau meliputi Pelabuhan : Sangkulirang, Muara Ancalong, Muara Wahau (Kab. Kutai Timur). Sungai Mahakam meliputi Pelabuhan : Tiongohang, Long Pahangai, Melak, Long Iram, Muara Pahu (Kab. Kutai Barat), Muara Kaman, Muara Muntai (Kab. Kukar.), Pasir Pagi (Kota Samarinda). Sungai Sesayap meliputi Pelabuhan : Malinau (Kab. Malinau). Sungai Sebuku/Sebakis/Sembakung di Kab. Nunukan. Sungai Kendilo meliputi Pelabuhan : Tanah Grogot (Kab. Paser) Pelabuhan Danau Semayang di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Melintang di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Siran di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Maninjau di Kab. Kutai Kartanegara. Pelabuhan Danau Jempang di Kab. Kutai Kartanegara Alur Pelayaran Nunukan – Tawau (Sabah) Juata Laut - Tarakan – Tawau (Sabah) Kariangau - Balikpapan – Pare-pare (Provinsi Sulawesi Selatan) Kariangau - Balikpapan – Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat) Kariangau - Balikpapan – Taipa (Provinsi Sulawesi Tengah) Juata Laut - Tarakan - Toli-toli (Provinsi Sulawesi Tengah) Juata Laut-Tarakan – Ancam (Kabupaten Bulungan) – Nunukan (Kabupaten Nunukan) Kariangau-Balikpapan – Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) - Sumber (Kab. Paser) Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota: Talisayan – Tanjung Batu 5 WAKTU PELAKSANAAN Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas Provinsi dan antar Negara: Perluasan Pelayaran penyeberangan lintas dalam Provinsi: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni APBN & APBD Provinsi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni APBN, APBD Provinsi & Swasta APBN, APBD Provinsi & Swasta Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Kementerian Perhubungan Provinsi & Pelni APBD Provinsi & Swasta
  • 71. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (6) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Pelabuhan Pelabuhan Kariangau dan Semayang di Balikpapan, Nunukan, dan Juata Laut di Tarakan Palaran di Samarinda, Juata di Tarakan, Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, Tanjung Laut dan Lhok Tuan di Bontang, Maloy di Kabupaten Kutai Timur, Tunon Taka di Pulau Nunukan, Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Kuala Samboja dan Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Teluk Adang dan Tanah Grogot dan Pondong di Kabupaten Pasir, dan Kariangau-Balikpapan Pelabuhan penyeberangan Tarakan, Karingau, Nunukan Rehabilitasi & penambahan fasilitas Pelabuhan penyeberangan lintas dalam provinsi: Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan. Tanah Grogot (Kab. Paser), Tanjung Sangatta (Kab. Kutai Timur), Tanjung Santan (Kab. Kutai Kartanegara), Tanjung Redeb (Kab. Berau), Nunukan (Kab. Nunukan) dan Samarinda APBD Provinsi & Swasta Dinas Perhubungan Provinsi & Pelni Rehabilitasi & penambahan fasilitas Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota: Talisayan dan Tanjung Batu di Kabupaten Berau APBD Kabupaten & Swasta Dinas Perhubungan Kabupaten & Pelni Penambahan fasilitas bandara sesuai fungsi bandara: Bandar udara pengumpul skala primer Bandar udara pengumpul skala primer Sepinggan di Balikpapan Bandar udara pengumpul skala sekunder Bandar udara pengumpul skala sekunder Temindung dan Samarida Baru di Kota Samarinda Bandar udara pengumpul skala tersier Bandar udara pengumpul skala tersier Tarakan di Kota Tarakan, Bandara Kalimarau di Tanjung Redeb, Bandara Nunukan di Kota Nunukan, Bandara Bontang di Kota Bontang, Pengembangan Bandara Loa Kulu di Kutai Kertanegara, Bandara Sungai Siring di Samarinda, Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Bandara Padang Parapat – Muara Pasir di Kabupaten Pasir menjadi bandar udara pengumpul skala tersier Bandar udara pengumpan Kotabangun di Kota Kotabangun (Kab. Kutai Kartanegara), Bandara Yuval Semaring di Longbawan (Kab. Nunukan), Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor, Bandara Long Apung di Long Apung Malinau, Bandara Datah Dawai di Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat, Bandara Melak di Melak (Kab. Kutai Barat), Bandara Malinau (Seluwing) di Malinau dan Bandara Paser di Tanah Grogot Rencana pengembangan sarana dan prasarana bandara: Pengembangan Bandara Udara Long Apung Malinau Pengembangan Bandara Udara Long Nawang Pengembangan Bandara Udara Nunukan Pengembangan Bandara Udara Kali Marau, Berau Pengembangan Bandara Baru Sungai Siring, Samarinda Pengembangan Bandara Udara Sepingan melalui pengembangan gudang terminal dan perpanjangan runway Pengembangan Bandara Udara Datah Dawai Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran berupa Bandar Udara Perintis Long Nawang di Long Nawang Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran berupa Bandar Udara Perintis Long Nawang di Long Nawang APBN Kementerian Perhubungan 5 WAKTU PELAKSANAAN Rehabilitasi & penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara: NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBN & Swasta Kementerian Perhubungan & Pelni APBN Kementerian Perhubungan APBN Kementerian Perhubungan
  • 72. VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Rencana Pengembangan Pembangkit listrik Percepatan pembangunan power house PLTU di Samarinda yang berkapasitas 2 x 65 MW Perluasan daya PLTD Bontang (4 x 2,4 MW) berikut tambahan hasil adanya pemindahan dari PLTD Balikpapan (2 x 25 MW). Pemenuhan kebutuhan daya untuk Rencana jangka menengah sebesar 1.110 MV Pemenuhan kebutuhan daya untuk Rencana jangka panjang sebesar 1.952 MV Memanfaatkan pontesi sumber energi primer yang dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik yaitu minyak bumi yang diperkirakan sebesar 768,86 MMSTB, gas bumi 21,49 TSCF, batubara 40.195,57 juta ton dan tenaga air 5.916 MW Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Listrik Melanjutkan pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan sistem Samarinda ke sistem Balikpapan Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV dari power house PLTU ke sistem Samarinda Pembangunan transmisi yang menghubungkan Kuaro – Karang Joang, Karang Asam (Samarinda) – Samarinda Baru - Bontang – Gardu Induk (GI) Sangatta – GI Tanjung Redeb – PLTA Kelai Pembangunan transmisi yang menghubungkan PLTA Boh I – PLTA Boh II. Pembangunan transmisi yang menghubungkan GI Tanjung Selor – PLTA Kayan – PLTA Sesayap – PLTA Sebakung, GI Tanjung Selor – PLTA Sesayap Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan pipa Gas Bumi Nasional: Tanjung Santan SKG – Bontang KM 53 – SKG Bontang Km 29 – SKG Bekapar – Senipah Seipah - Handil Handil – Badak Badak – Bontang Tanjung Santan – KM 29 West Seno – TLP A - Attaka Rencana pembangunan jaringan pipa bawah laut (Laut Jawa) – daratan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur dengan Pulau Jawa bagian tengah (Semarang) yang melalui Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana jaringan pipa ini akan dihubungkan pada jaringan pipa transmisi yang sudah ada di Lapangan Gas Kota Samarinda – Terminal Gas di Santan – Pipa Transmisi Bontang Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Balikpapan Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Samarinda. Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Tarakan Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Rehabilitasi Jaringan Teresterial Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada kota-kota kecamatan di sepanjang Penajam-Tanah Grogot yang diperkirakan akan berkembang sektor-sektor unggulan, khususnya perdagangan dan industri; Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik [internet] di tiap daerah Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan angkutan sungai Rencana Pengembangan Jaringan Satelit BTS terpadu di perkotaan PKN & PKW Penambahan BTS wilayah perdesaan dan wilayah pedalaman Meningkatkan peralatan telekomunikasi untuk kota-kota sedang pada tingkat pelayanan SLJJ melalui pengadaan Stasiun Bumi Kecil (SBK) 5 WAKTU PELAKSANAAN d. Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Kementerian ESDM & PLNAPBN & Swasta APBN & Swasta Kementerian ESDM & PLN Kementerian ESDM & PLNAPBN & Swasta Swasta PT. Telkom Swasta Provider Swasta Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (7)
  • 73. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (8) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 I STRUKTUR RUANG Jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten Lintas Negara: Wilayah Sungai (WS) Lintas Negara yaitu Wilayah Sungai (WS) Sesayap yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap, DAS Sebakung, DAS Sebakis, DAS Sebuku, DAS Sembaleun, DAS Simenggaris, DAS Noteh, DAS Sinualan, DAS Itai, DAS Sekatak, DAS Linuang Kayan, DAS Ansam, DAS Belayau Lintas Provinsi: Wilayah Sungai (WS.) Strategis Nasional adalah Wilayah Sungai (WS.) Mahakam yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, DAS Semoi Provinsi (lintas kabupaten): Rencana Pengembangan WS Kayan meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, DAS Bulungan, DAS Bengara, DAS Berasan, DAS Malimpung, DAS Selor, dan DAS Ansam. Rencana Pengembangan WS Berau-Kelai meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berau, DAS Kuning, DAS Bakau, DAS Pangkung, DAS Kasal, dan DAS Pantai. Rencana Pengembangan WS Karangan meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangan, DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Marangkayu, dan DAS Santan. Rencana Pengembangan WS Kendilo meliputi Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo, DAS Segendang, DAS Janggeru, DAS Kerang dan DAS Tunan Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum Kota besar dan sedang (Balikpapan, Tenggarong, Tarakan) APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Kota kecil ukuran IKK (Ibukota Kecamatan) (Sangata, Nunukan, Sangkulirang, Muara Wihau, Penajam, Barong Tongkok, Tanjung – Redeb) APBD Kabupaten Dinas PU Kabupaten Pusat-pusat Desa (Long Iram, Long Nawang, Kota Bangun Melak, Malinau, Tanjung Palas : sistem perpipaan sederhana); dan (desa-desa lain untuk sistem non perpipaan) APBD Kabupaten Dinas PU Kabupaten Sistem pengendalian banjir Pengembangan Prasarana Pengendali Banjir di lokasi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat. APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Pengembangan Prasarana pengamanan pantai di lokasi Kota Nunukan, Kota Tarakan, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Penajam Paser Utara. APBD Provinsi Dinas PU Provinsi Pengembangan prasarana pengendali banjir yang diprioritaskan di wilayah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, Pasir dan Tarakan APBD Provinsi Dinas PU Provinsi 5 WAKTU PELAKSANAAN e. Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Dinas PU ProvinsiAPBD Provinsi Kementerian PUAPBN
  • 74. VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Kawasan Lindung Nasional Kawasan Lindung 1. Heart of Borneo (Jantung Kalimantan) Perbatasan Malaysia APBN Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan Suaka Alam Laut 1. Pulau Sebatik APBN Kementerian Kehutanan Cagar Alam 1. CA. Muara Kaman Sedulang, Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Kutai Timur APBN Kementerian Kehutanan 2. CA. Teluk Adang dan CA Teluk Ampar di Kab.Pasir APBN Kementerian Kehutanan 3. CA. Padang Luwai di Kab. Kutai Barat APBN Kementerian Kehutanan Taman Nasional 1. TN. Kayam Mentarang, Kab. Malinau dan Nunukan APBN Kementerian Kehutanan 2. TN. Kutai di Kab. Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kota Bontang APBN Kementerian Kehutanan Taman Hutan raya Taman Wisata Alam 1. THR Bukit soeharto di Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Penajam Paser Utara APBN Kementerian Kehutanan 1. Laut Berau (P.Sagalaki dan P. Semama) di Kab. Berau APBN Kementerian Kehutanan Kawasan Lindung Provinsi Hutan Lindung 1. Kecamatan Nunukan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Kecamatan Lumbis; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 3. Kecamatan Mentarang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Kecamatan Kerayan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5. Kecamatan Malinau; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 6. Kecamatan Long Pujungan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 7. Kecamatan Kayan Ilir; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 8. Kecamatan Kayan Ulu; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 9. Kecamatan Long Apari; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 10. Kecamatan Long Pahangai; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 11. Kecamatan Long Bagun; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 12. Kecamatan Kelay; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 13. Kecamatan Tabang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 14. Kecamatan Muara Ancalong; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 15. Kecamatan Muara Wahau; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 16. Kecamatan Long Iram; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 17. Kecamatan Kembang Janggut APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 18. Kecamatan Balikpapan Barat APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 19. Kecamatan Balikpapan Utara APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN a. Kawasan Lindung NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (9)
  • 75. VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Kawasan Lindung Nasional Hutan Lindung 20. Kecamatan Balikpapan Timur APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 21. Kecamatan Balikpapan Tengah APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 22. Kecamatan Long Kali; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 23. Kecamatan Long Ikis; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 24. Kecamatan Batusopang APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 25. Kecamatan Sebatik; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 26. Kecamatan Nunukan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 27. Kecamatan Segah; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 28. Kecamatan Sembaliung; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 29. Kecamatan Sangkulirang; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 30. Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 31. Kecamatan Kuaro; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 32. Kecamatan Pasir Belengkong APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 33. Kecamatan Tana Lia; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 34. Kecamatan Pulau Bunyu; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 35. Kecamatan Talisayan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 36. Kecamatan Bongan; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 37. Kecamatan Bentian Besar; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 38. Kecamatan Samboja; APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 39. Kecamatan Marangkayu APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Cagar Alam 1. Long Punjungan di Kabupaten Malinau APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Kerayan di Kabupaten Nunukan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Konservasi Laut 1. Pesisir Laut dan Gugus Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Pesisir Laut dan Kepulauan Balabalangan di Kabupaten Pasir APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Taman Hutan Rakyat 1. THR. Tanah Merah terdapat di Petangis Kabupaten Pasir APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Hutan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1. Sebulu, Anggana, Muara Badak, Loa Janan, dan Wana Riset Semboja di Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Hutan Pendidikan Simanggaris di Kabupaten Nunukan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 3. Kebun Raya Samarinda di Kota Samarinda APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 4. Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23 di Kota Balikpapan APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten 5 WAKTU PELAKSANAAN a. Kawasan Lindung NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (10)
  • 76. VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Hutan Produksi - Pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Rehabilitasi hutan dan lahan - Perencanaan dan pengembangan hutan Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan - Meningkatkan produksi pertanian padi sebagai komoditi utama untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur.- Mengembangkan lahan pertanian pada areal yang sesuai bagi pertanian tanaman pangan. - Meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis.- Meningkatkan luas lahan pertanian sawah teknis melalui pembangunan prasarana irigasi. - Peningkatan ketahanan pangan - Pembangunan infrastruktur pedesaan Kawasan budidaya perkebunan - Meningkatkan produksi perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa sebagai komoditi utama.- Mengembangkan lahan perkebunan pada areal yang sesuai bagi perkebunan. - Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis. - Peningkatan ketahanan pangan - Peningkatan penerapan teknologi perkebunan Kawasan budidaya perikanan - Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur.- Meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar - Pengembangan perikanan tangkap - Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan budidaya peternakan - Meningkatkan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur. - Meningkatkan nilai tambah produk peternakan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Pengembangan infrastruktur pedesaan - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Kawasan industri - Mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor- sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan - Pengembangan industri Migas dan mineral - Pengembangan industri Non migas dan Non Mineral Kawasan Pertambangan - Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. - Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terhadap pihak yang diberi hak untuk melakukan usaha pertambangan. - Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan. - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Pengendalian pemanfaatn ruang - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Kawasan Pariwisata - Mendorong pengembangan obyek dan daya tarik wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Timur melalui penetapan zona-zona wisata. 1. Koridor Sungai Mahakam hingga ke Hulu,Tanjung Isuy dan Desa Mancong, Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok, Habitat Ikan Pesut dan Berkantan. - Meningkatkan investasi di bidang pariwisata. 2. Gugus pulau pulau Derawan di lepas pantai Tanjung redeb, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau semama, Pulaua Kakaban dan Pulau Maratua - Menetapkan kawasan cagar budaya dalam RTRW Kabupaten/kota bersangkutan. 3. Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau - Pengembangan pemasaran pariwisata 4. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, Bukit bangkirai di Kab. Kutai Kertanegara - Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Desa Budaya Pampang di Samarinda - Pengembangan Kemitraan 6. Wana wisata Karang Joang dan penangkaran buaya di Kota Balikpapan 7. Pulau Kumala di Kab.Kutai Kertanegara 8. Pusat Taman Batik dan tenun, Kebun Raya dan pusat kerajinan Citra Niaga di Samarinda 5 WAKTU PELAKSANAAN Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Pasir, Kab. Berau, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan. b. Kawasan Budidaya Kab. Nunukan, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat. Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Pasir Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Nunukan, Kab. Pasir dan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan. Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Pasir, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian Perdaganan dan Koperasi Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Periwisata Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kabupaten/Kota, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (11)
  • 77. Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (12) VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Arahan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan PS Air minum kota (sistem perpipaan dan non perpipaan terlindung) TPA (sistem controlled Landfill) + TPS Kawasan Drainase Kawasan (Sistem ecodrain) IPAL Kawasan (Sistem terpusat) Kasiba Kawasan Arahan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan PS Air minum regional + PS Air Baku Industri IPAL Regional + Kawasan industri (sistem Terpusat) TPA Regional + TPS Kawasan Drainase Regional + Drainase Kawasan IP B3 regional (sistem landfill) Kasiba dan Lisiba kota/kawasan Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan dan kota besar melalui peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Pemb. Sistem Drainase Primer Kota Balikpapan dan Samarinda Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Skala Kawasan & Rehab IPLT Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Samarinda) Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Balikpapan) Pengembangan SPAM bagi MBR (Kota Bontang) Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, 5 WAKTU PELAKSANAAN Tarakan(PKN) Tanjung Redeb (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Kab. Nunukan, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Tanlumbis, Simanggaris, Long Midang, Malinau, Long Nawan Kota Tarakan Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang (PKN) c. Kawasan Perkotaan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM
  • 78. VOLUME INSTANSI (Ha /KM2) PELAKSANA Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 5 Tahun - 2 5 Tahun - 3 5 Tahun - 4 1 2 3 4 6 7 8 II POLA RUANG Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Penyusunan RTBL Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan Pembangunan PSD RSH Pembangunan Rusunawa/PSD Rusunawa Pengembalian Fungsi Kws Permukiman Metropolitan 'dan Kota Besar melalui Peremajaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Arahan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Pengembangan PS Desa Agropolitan Penyediaan PS Permukiman perdesaan di P.Kecil/Terpencil Pembangunan SPAM di Ds Rawan air/pesisir/terpencil Peningkatan infrastruktur di desa tertinggal Mengembangkan kawasan agropolitan/minapolitan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) 1. Kab. Kutai Timur APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur 2. Kab. Bulungan APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan 3. Kab. Berau APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau 4. Kab. Pasir APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasir 5. Kab. Kutai Kertanegara APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara 6. Kab. Penajam Paser Utara APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Penajam Utara 5 WAKTU PELAKSANAAN Sangatta (PKW) APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Sendawar (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Tanjung Selor (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Nunukan (PKW) Tanah Grogot (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, d. Kawasan Perdesaan Malinau (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Tanlumbis (PKW) APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Kawasan TATAPANBUMA dan sekitar, Kawasan Tanjung redeb dan sekitarnya Pengembangan Infrastrktur Perdesaan c. Kawasan Perkotaan NO SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD) LOKASIUSULAN PROGRAM Indikasi Program Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur (13)