Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.

1. Modul
PANCASILA DALAM KONTEKS
4
KETATA NEGARAAN NKRI
A. Pengantar
Pancasila merupakan hasil rumusan Dasar Negara dalam siding BPIPKI dan
selanjutnya dbahas, dirumuskan dan disepakati oleh PPKI sebagai Dasar Negara dalam
membentuk sebuah negara nasional, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).
Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakan bagian dari
sumber kaidah hukum
konstitusi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai Dasar Negara, telah mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peratusan perundang-undangan. Seluruh
tatanan hidup bernegara yang bertentanagan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum
konstitusi, pada pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.
UUD Tahun 1945, pasal 1 ayat (2) mengeskan; Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilakskanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan selanjutnya ayat (3) mempertegas
kembali bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum “. Negara Indonesia sebagai negara
demokrasi yang berdasarkan atas hukum, maka negara dan pemerintah sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat dalam penyelengraaan negara diatur dalam suatu system peraturan
perundang-undangan.
Oleh karena itu Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966, tentang Sumber Tertib Hukum RI
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila sebagai
sumber hukum dasar nasional”. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk
menyusun peraturan perundang-undangan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara telah ditegaskan pula dalam UU No.12
Tahun 2012 pasal 2.

2. Dalam konteks ketatanegaraan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam konstitusi Indonmesia, karena Pancasila merupakan suatu staatfundamentalnorm dan
berada pada herarkhi tertib hukum tertinggi. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakekatnya merupakan suatu dasar dan asas
kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib
hukum Indonesia. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks
ketata negaraan .
B. KONSTITUSI DAN UUD NKRI TAHUN 1945
1. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi lahir sebagai reaksi untuk menentang kekuasaan raja yang mutlak yaitu
untuk mencegah agar raja tidak berbuat sewenang-wenang sebagaimana dalam semboyan
yang berbunyi “Prinsep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex”, yang artinya
Rajalah yang berhak menentukan organiisasi atau struktur dari pada Negara, oleh karena itu
dia adalah satu-satunya pembuat Undang-Unddang.
Pada adab pertengahan lahirlah gerakan rakyat yang disebut “Leges Fundamentalis”
yaitu paham yang menghendaki adanya aturan tentang hak dan kewajiban antara rakyat dan
raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembagian hak dan kewajibban antara rakyat
dengan raja kemudian dilakukan pencatatan dalam sebuah peraturan tertulis agar para pihak
dapat menuntut haknya atau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban secara jelas karena
dibuat dalam bentuk tertulis. Atas dasar itulah mereka mendirikan Negara suatu berdasarkan
adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan dibuat
secara tertulis, sehingga dalam
perkembangannya terdapat dua pemahaman terhadap pengertian konstitusi dalam arti yang
luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit (terbatas) “konstitusi” disamakan
dengan Undang-Undang Dasar (loi constitunelle), sementara konstitusi dalam arti yang luas
berararti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar (droit constitunelle) atau tidak hanya
terbatas pada Undang-Undang Dasar yang bersifat yuridis tetapi konstitusi dapat bersifat
politis dan sosiologis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sebagai suatu kenyataan
(Die politische Verfasung alsgesellsche Wirklichkeit) baik tertulis aupun tidak tertulis.

3. Dalam bahasa Perancis kata konstitusi sebagai terjemahan dari “constitusi” yang
berarti “membentuk” atau menetapkan, yang umumnya dapat dielaborasikan:
a. Secara politis, konstitusi adalah kesepakatan penyerahan kekuasaan kepada kedaulatan
yang lebih tinggi.
b.Secara sosiologis, konstitusi adalah kesepakatan individu-individu untuk membentuk
kelompok organisasi sebagai payung untuk memberikan perlindungan kehidupan dan
eksistensi individu dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Secara yuridis, konstitusi adalah ketentuan
tertulis dari hasil kesepakatan pemegang
kedaulatan yang berisi tujuan dan aturan untuk mengatur para pihak dalam mencapai tujuan
bersama secara tertib dan adil.
Untuk lebih memahami arti konstitusi berikut ini dikemukakan beberapa pengertian
konstitusi menurut para ahli antara lain:
a. Van Apeldoorn
Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
b. K.C.Wheare;
Konstitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur , atau memerintah dalam pemerintahan
suatu Negara.
c.
Laselle
Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat
sepereti golongan yang mempunyai kedudukannyata di dalam masyarakat seperti
golongan yang mempunyai kedudukannyata di dalam masyarakat misalnya kepala
Negara, angkatan perang, partai politik dsb.
d. E.C.S.Wade

4. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badanbadan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.
Dengan demikian fungsi konstitusi dalam sebuah Negara antara lain; untuk menentukan
pembatasan terhadap kekuasaan Negara, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan
pemerintah,dan sebagai instrument terjadinya pembagaian
dan pengalihan kewenangan
penyelenggara Negara. Mempelajari tata Negara suatu Negara berarti mempelajari konstitusi
dari suatu Negara (Constitutional Law) yang memuat aturan fundamental dalam sebuah
negara.
Herman Heller(1981); membagi Kosntitusi itu dalam tinga pengertian sebagai berikut:
•
Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan (Die politische Verfasaung als gesellschaftliche Wirklicheit) dan ia belum
merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein Rechtsverfasaung) atau dengan
pperkataan lain Konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis ataau politis dan
belum merupakan pengertian hukum.
•
Baru setelah orang mencari unsure-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam
masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi
itu disebut Rechtverfassung (Die verselbstandigte Rechtverfassung).
•
Kemudian orang mulai memuliakananya dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang
yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
2. Sifat Konstitusi.
Secara umum konstitusi memiliki bersifat formil dan materiil, tertulis dan tidak tertulis
Suatu Rechtverfassung merlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: syarat mengenai
bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan
Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan
yang bersifat fundamental artinya, tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam
Konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atau azas-azas saja.

5. 3. UUD NKRI Tahun 1945
UUD NKRI tahun 1945 yang ditetapkan pada tahun 1945, dalam penjelasannya
menegaskan bahwa; Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di
sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah
aturan –aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun tidak ditulis. Hal ini berarti bahwa UUD NKRI Tahun 1945 merupakan bagian dari
konstitusi bangsa Indonesia yang bersifat tertulis, disamping itu masih terdapat konstitusi
lainnya baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
UUD RI Tahun 1945, merupakan bagian dari kosntitusi yang tertulis, dan mempunyai
kedudukan yang tertinggi dalam hierarkhi taterib hukum Indonesia. UUD NKRI Tahun 1945
sebagai hukum dasar tertulis, maka rumusannya bersifat jelas sebagai suatu hukum fositif yang
mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat setiap warga negara, di
samping itu pula sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah
kedudukannya.
Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) ialah bagian hukum dasar negara yang tertulis.
Hukum Dasar negara meliputi keseluruhan system ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan
yang membentuk negara dan mengaturnya susunan organisasi suatu negara, member tugas dan
wewenang organ-organ negara serta hubungannya baik secara vertical maupun horizontal.
Undang-Unsang Dasar bukanlah hukum biasa, melaikan hukum dasar. Sebagai hukum,
Unsdang-Unsang Dasar merupakan sumberhukum bagi hukum yang lebih rendah. Setiap
produk hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau Keputusan Presiden, atau
peraturan lainnya haruslah berdasarkan dan bersumber pada peratuiran yang lebih tinggi, yang
pada akahirnya dapat dipertanggung jawabkan kesesuaiannya dengan ketentuan UUD NKR
Tahun 1945, atau tidak boleh bertentangan dengan
Pada umumnya undang-undang dasar tidak memuat peraturan-peraturan terperinci tentang urusan
negara, melainkan hanya norma fundamental yang selanjutnya harus dijabarkan dalam bentuk UndangUndangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya
Dengan kedudukan yang sedemikain itu. UUD NKRI Tahun 1945 dalam kerangka tata ururtan
perundang-undang di Indonesia menempati kkekdudukan yang tertinggi. Dalam hal ini UUD NKRI

6. Tahun 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat control apakah norma hukum yang lebih rendah telah
sesuai d engan ketentuan
TATA URURTAN PERUNDANG-UNDANGAAN RI
Tap.MPRS No.XX/66
Tap.MPR No.III/2000
UU No.10 Tahun 2004
UU N0.12 Tahun 2011
1 UUD 1945
UUD 1945
UUD 1945
UUD 1945
2 TAP. MPR
TAP. MPR
UU / PERPU
TAP. MPR
3
UU
PP
UU / PERPU
4 PP
PERPU
PERPRES
PP
5 KEPRES
PP
PERDA
PERPRES
6 PERMEN
KEPRES
-------------
PERDA PROV
7 ------------------
PERDA
--------------
PERDA KOTA/KAB
UU / PERPU
4. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
Apabila UUD NKRI Tahun 1945 itu merupakan sumber tertinggi dari hukum yang
berlaku di Indonesia, maka Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan sumber motivasi
dan aspirasi perjuangan dan tekat bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita-cita
hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun
dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
yang terdiri dari empat alenia, maka setiap alenia mengandung arti dan makna yang sangat
dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-b angsa di seluruh muka
bumi.
a. Hakekat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

7. Rancangan pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 terdapat dasar-dasar pokok kerohanian
Negara (dalam alenia pertama, ke dua dan ke tiga), wilayah negara, asas kerohanaian
Pancasila dan ketentuan tentang asas politik yaitu bentuk negara (alenia ke empat). Pada saat
disahkaannya UUD NKRI tanggal 18 Agustus 1945 setelah Proklamasi 17 Agustus Tahun
1945, Pembukaan UUD NKRI telah memenuhi syarat-syarat dan ukuran sebagaimana yang
dikemukakan dalam ilmu Hukum Tata Negara.
Dengan disahkannya UUD tanggal 18 Agustus 1945, maka berakhirlah tertib hukum
yang lama dan berganti dengan tertib yang baru yaitu tertib hukum Indonesia. Adapun
konkritnya yang dimaksud dengan tertib hukum, ialah keseluruhan perarturan hukum, yang
memenuhi empat syarat: (1) adakesatuan obyek yang mengadakan peraturan-peraturan
hukum, (2) ada kesatua asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan
hukum itu, (3) ada kesatuan waktu dalam peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan (4)
adanya kesatuan daerah atau wilayah peratruran-peraturan hukum itu berlaku.
Dengan demikian maka Pembukaan mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib
hukum Indonesia; yaitu pertama, menjadi dasarnya, karena pembukaan memberikan factor-faktor
mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; dan kedua, menjadi sumber dan asas hukum tertinggi
baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, terdiri dari empat alenia dan masing-masing
alenia terkandung nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran yang menjelaskan latar belakang
Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan arahan apa yang harus dilakukan atau dicapai
setelah Proklamasi. Nilai-nilai dan pokok pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD
NKRI Tahun 1945 merupakan kaidah pokok negara yang fundamental (Staatsfundamental
norm). Konsekwensinya adalah pasal-pasal yang tercantum dalam batang tubuh UUD dan
peraturan perundang-undangan yang berada dibawah, termasuk pula hukum tidak tertulis
harus merupakan implementasi Pembukaan UUD.
Dengan mencermati ke empat alenia pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, berdasarkan
isi, makna dan pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:

8. (1) Alenia satu, dua dan tiga pembukaan merupakan penjelasan latar belakang Proklamasi 17
Agustus 1945, dan tidak mempunyai hubungan organik dengan dengan batang tubuh atau
pasal-pasal UUD NKRI Tahun 1945.
(2) Alenia empat yang memuat tentang; tujuan negara, pembentukan UUD, kedaaulatan
rakyat dan dasar negara; mempunyai hubungan organik yang tidak dapat terpisahkan
dengan batang tubuh atau pasal-pasal UUD NKRI Tahun 1945.
(3) Dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah yang fundamental, pembukaan UUD NKRI
Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD NKRI
Tahun 1945.
(4) Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis maupun tidak
tertulis.
(5) Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, merupakan cita-cita moral
bangsa Indonesia yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal ke dalam pasalpasal UUD NKRI Tahun 1945, sebagai nilai instrument.
b. Makna Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
Pembukaan UUD merupakan bagian yang paling mendasar karena memuat hal-hal
yang sangat asasi, pada hukum dasar atau konstitusi NKRI. Pokok-pokok pikiran yang
tterkandung di dalamnya yang merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang
ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan dengan
bangsa-bangsa lain di dunia. Pembukaan yang dirumuskan secara padat dan khidmat
dalam empat alenia, setiap kalimat dan kata-katanya mengandung makna yang sangat
dalam dan memuat nilai-nilai yang universal dan lestari..
Dikatakan universal karena ia mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
bangsa-bangsa yang beradab diseluruh muka bumi; dikatakan lestari karena ia mampu
menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan
negara Indonesia.

9. 1). Alenia Pertama
Alenia pertama aberbunyi, “Bahwa sessungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala abangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan “, hal ini menunjnukkan adanya
keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dalam
menegakkan kemerdekaan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bangsa Indonesia
bukan saja bertekad untuk merdeka, melainkan juga akan bersama-sama bangsa lain
menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Alenia ini berisi dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karena itu harus dihapuskan agar semua bangsa
di dunia ini dapat memperoleh kemerdekaan sebagai hak asasinya. Disinilah letak
moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Alenia ini juga mengandung nilai subyektif tentang aspirasi bangsa Indonesia
untuk membebaskan diri dari penjajahan. Aspirasi bangsa Indonesia itu adalah bertekad
untuk untuk membangun masa depan bersama walaupun ada keanekaragaman;
budaya,agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lain dalam masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut di atas menjadikan suatu kewajiban bangsa dan pemerintah
Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap
bangsa di dunia. Hal ini akan selalu menjadi motivasi, inspirasi dan sekaligus menjadi
landasan pokok dalam pelaksanaan politik luar negeri Inddonesia.
2). Alenia ke dua
Aleniaa ke dua berbunyi; “Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”, kalimat ini menunjukkan kebanggaan terhadaap perjuangan bangsa
Indonesia
dan sekaligus menun jukkan bahwa kemerdekaan yang tel;ah dicapai
merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri.

10. Alenia ke dua ini merupakan pernyataan terhadap hal-hal yang dikehendaki
dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat mengantarkan bangsa Inddonesia menjadi
bangsa yang; merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alenia ini makna bahwa;
a). Perjuangana dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada
tingkat yang menentukan.
b). Momentum yang telah dicapai ttersebut haruis dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan bangsa Indonesia.
c). Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan masih harus diisi dengan
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alenia ke dua ini merupakan amanah para pejuang kemerdekaan kepada genesai
berikutnya untuk melanjutkan perjuangan dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3). Alenia ke tiga
Alenia ke tiga berbunyi;” Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”; Alenia bukan saja
merupakan pengasan kembali hal-hal yang menjadi motivasi riil dan material bangsa
Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, melainkan juga menjadi keyakinan dan
motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu merupakan bagian dari rahmat Allah.
Motivasi yang luhur inilah yang hendak terus dikembangkan agar menjadi
kekuatan mora, etika dan spiritual dalam melanjutkan perjuangan mengisi
kemerdekaan melalui pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila.
4). Alenia ke empat
Alenia ke empat berbunyi; “Kemudioan daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

11. perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan
rakyat yang berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab,
persatuan
Indonesia
dan
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
keebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Inddonesia”. Alenia merupakan inti pokok dari
pembukaan karena memuat isi yang padat sekali dengan tujuan dan prinsip dasar untuk
mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Prinsip dasar
yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan negara adalah menyusun
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Pancasila.
Alenia ke empat ini merupakan penegasan ;
a). Fungsi dan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejaahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan
bangsa dan
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosil;
b). Bentuk negara Indonesia adalah Republik “yang berkedaulatan rakyat”;
c). Negara yang berkedaulatan ini mendasarkan diri pada dasar negara Pancasila.
d). Negara Indonesia adalah negara yang tertib berdasarkan konstitusi dan hukum.
Dari ke empat alenia pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 di
atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berwawasan
kebangsaan sebagaimana alenia (I): “…..kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”,
selanjutnya alenia (III);”…. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia…..,
mencerdaskan kehidupan bangsa….. maka disusunlkah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu….” dan seterusnya. Kuatnya wawasan kebangsaan ini sangat
erat kaaitannya dengan persatuan Indonesia (sila ke tiga), yang haraus dibina dan
diperkokoh dengan semangat kedaulatan rakyat berdasarkaan konstitusi negara atas
dasar nilai-nilai Pancasila.

12. c. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD NKRI tahun 1945.
Bertolak dari isi dan makna alenia-alenia yang terkandung dalam Pembukaan
UUD NKRI Tahun 1945 maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam
pembukaan terkandung empat pokok pikiran yaitu;
1). Tentang cita-cita negara (staats-idee) yaitu negara persatuan
Pokok pikiran yang pertama ini adalah negara harus melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan,
dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara
mengatasi segala paham golongan, segala gala pahan perseorangan.
2).Tentang bentuk dan susunan negara (staats doel) yaitu negara Indonesia hendak
mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyatnya.
Pokok pikiran ini men unjukkan bahwa meneusia Indonesia mempunyai hak yang
sama untuk menikmati keadilan social dan kewajiban yang sama untuk menciptakan
keadilan social itu.
3).Tentang bentuk negara (Staats vorm) yaitu negara yang berkedaulatan rakyat yang
diwujudkan dalam mekanisme permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran ke tiga ini menegaskan bahwa kedaaulatan dalam negara Indonesia
berada ditangan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat itu dilakukan berdasar
kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
4). Tentang tipe negara (Staats tijpe) yaitu negara yang berketuhanan yang adil dan
beradab .
Pokok pikiran ini mewajibkaan bagi segenap komponen bangsa untuk memelihara dan
menegakkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta budi pekerti
kemanusiaan yang luhur.

13. Jika diperhatikan ke empat pokok pikiran tersebut di atas maka pokok pikiran
Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 mempunyai hubungan yang erat dengan
Pancasila Dasar Negara, karena pokok pikiran tersebut sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila secara bulat dan utuh.
5. Sistem Pemerintahan
Pengertian system menurut Pariata Westra dalam bukunya Ensiklopedi (1995)
adalah:”Seperangkat unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling
berhubungan, saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan”.
Sesuai dengan teori umum tentang system ( General System Theory), maka suatu
system tertentu dapat meliputi sub-sub sistemnya; dalam keadaan demikian ia disebut
mempunyai sub-sub system. Dalam keadaan demikian pada “susunan” ini system yang
luas itu disebut sebagai supra-sistemnya.
Bertolak dari pemahaman tentang system seperti di atas, suatu system pemerintahan
seperti yang diistilahkan dalam Penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 berarti melihat
perangkat keorganisasian unsure-unsur pemerintahan negara itu sebagai suatu system
dalam kebulatannya yang terproses dalam suatu mekanisme.
Dengan demikian Sistem Pemerintahan Indonesia, adalah unsure-unsur dari
perangkat pemerintahan negara Indonesia yang tersusun secara teratur dan yang
berdinamika secara “mekanistik” dan terusmenerus.
6. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan
UUD NKRI, yaitu terdapat tujuh kunci pokok system pemerintahan negara Indonesia.
Sejalan dengan adanya amandemen UUD NKRI Tahun 1945, maka system tujuh kunci
pokok system pemerintahan menurut UUD teelah terjadi pergeseran kekuasan dalam
system pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut UUD NKRI Tahun 1945 yaitu:

14. a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat)
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Ini mengandung arti bahwa negara,
termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara dan seluruh warga
negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan atas kketentuan
hukum yang berlaku atau dapat dipertsanggung jawabkan secara hukum. Tekanan
pada hukum (rechsstaat) disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan yang
absulot (machtsstaat).
Prinsip negara hukum ini terdapat dalam pokok pikiran pembukaan dan secara
pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud bukanlah
sekedar dalam arti formal, negara hanaya sebagai “polisi penjaga malam”, maksud
hanya untuk mecari kesalahan dan menghukum setiap orang yang melanggar hukum,
tetapi negara hukum dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam makna dan pokok
pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu” negara berkewajiban melindungi
dan mensejahterakan rakyatnya”.
Ciri-ciri negara hukum dalam arti material sesuai dengan UUD NKR Tahaun 1945
adalah:
1). adanya pembagian kekuasaan kekuasaan dalam negara
2). diakuinya hak-hak asasi manusia dan dituangkan dalam konstitusi
3). Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas)
4). Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak
5). Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.
6). Adanya kewajiban Pemerintah
mencerdaskan kehidupan banagsa.
untuk memajukan kesejahteraan umum dan

15. Pengertian negara hukum menurut UUD NKRI Tahun 1945 adalah negara
hukum dalam arti luas, yaitu negara bukan saja haraus melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga haraus memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang lazim disebut negara
kesejahteraan ( a welfare state).
b. Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak berdasarkan
atas kekuasaan yang abolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan
ketegasan cara mengendalikan kekuasaan negara. Dalam system konstitusional ini
telah menciptakan mekanisme hubungan tugas, fungsi dan wewenang lembaga
negara dan antar lembaga negara yang dapat menjamin terlaksananya system negara
hukum.
Karena itu dalam system konstitusional penyelenggaraan pemerintahan negara,
kekuasaan-kekuasaan lembaga negara dan aparatur negara harus bersumber pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kekuasaan Negara Tertinggi di Tangan Rakyat
Hasil amandemen UUD NKRI Tahun 1945 telah mempertegas system
kekuasaan negara dalam Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Disinilah terjelma kedaulatan raakyat
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
Kalau dalam UUD 1945 sebelum di amandemen pasal 1 ayat (2) mengeakan
kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
Implementasi pengembalian kedaulatan di tangan
rakyat yang merupakan
bagian tuntutan reformasi, maka bentuk-bentuk kedaulatan
rakyat harus harus
terwujud dalam konstitusi dan peraturaan perundang-undangan lainnya. Bentuk
kongkrit dari system kedaulatan rakyat antara lain;

16. 1). Dilaksanakannya Pemilu Presiden / Wakil Presiden dan Pemilu Kepada Daerah
secara langsaung oleh rakyat.
2). Memperkuat fungsi dan wewenang DPR sebagai penjelmaan dari kedaulatana
rakyat terhadap jalannya pemerintahan negara.
3). Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi untuk menyerap dan
menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah dalam memperkuat system otonomi
daerah.
4.Membatasi kewenangan Presiden yang menyangkut kepentingan rakyat banayak
haraus atas persetujuan dan pertimbangan DPR.
d. Presiden Penyelenggara Pemerinttahan Tertinggi
Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga system
pemerintahan negara, yaitu Presidental, Parlementer dan Referandum. Konstitusi
Indonesia dalam sistemerintahan menganut asas Presidental. Dalam system
Presidental, dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab
secara
alangsung
atas
jalannya
pemerintahan
adalah
ditangan
Presiden
( consentration of power and responsibility upon the Presiden).
Prinsip-prinsip dalam system Presidental dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif)
2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Perlemen (DPR), Pemerintah dan
Parlemen adalah sejajar
3) Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh PResiden dan bertanggung
jawab kepada Presiden
4) Eksekutif dan legislative sama-sama kuat dan harus bekerjasama.

17. e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa PResiden tidak bertanggung
jawab kepada DPR, akan ttetapi Presiden harus dapat bekerjasanma dengan DPR,
dan Presiden sejajar dengan DPR. Dalam system ini UUD NKRI Tahun 1945, telah
menegaskan bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk
UU (Gesetzgebung) dan untuk mendapatkan angaran pendapat belaja negara (Staats
begrooling). Oleh karena iitu Presiden harus bekerjasama dengan DPR, akan tetapi
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden tidak
tergantung dari Dewan. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan
DPR atau sebaliknya.
Berdasar konstitusi dan convention di Indonesia Rancaangan Undang-Undang
dan Rancang Anggaran Belanja Negara terlebih dahulu diusulkan oleh Presiden dan
kemudian dimintakan adanya persetujuan DPR dan selanjutnya di sahkan oleh
Presiden.
f. Menteri Nnegara ialah Pembantu Presiden
Berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 mengeaskan bahwa Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhetikan oleh
Presiden.
Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara adalah sepenuhnya
wewenang Presiden.Menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi bertanggung jawab kepada Presiden, karena status mereka adalah pembantu
Presiden. Meskipun demikian menteri-menteri itu bukanlah pengawai biasa. Dengan
petunjuk dan persetujuan Presiden, menteri itulah yang pada kenyataan menjalankan
kekuasaan pemerintah dibidang massing-masing, inilah yang disebut Kabinet
Presidensial.
g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Takterbatas.
Sejalan dengan system Presidensial, bahwa PResiden bukan saja sebagai
kepala negara tetapi juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu

18. konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Presiden selain menjalankan tugastugas pokok sebagai lembaga eksekutif, maka presiden juga diberi kewenangan
untuk ikut diberi kewenangan ikut campur di bidang legislative ( membuat RUU,
Perpu dan Dekret) dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Di bidang yudikatif
Presiden diberi kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnisti dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas bukan berarti dictator (absolute)
kekuasaan Presiden telah dibatasi oleh system Konstitusional. Kedudukan DPR
sebagai bagiana dari anggota MPR, mempunyai peranan yang sanagat kuat untuk
melakukan tiga fungsi utamanya yaitu; fungsi legislasi adalah berfungsi untuk
melakukan perubahan UU, fungsi angaran yaitu melakukan perubahan angaran
belanja negara dan fungsi pengawasan terhadap Presiden ddalam menjalan tugas
pemerintahan. Hal kebijakan yang meneyangkut kepentingan rakyat banyak dan
kepentingan bangsa dan negara secara konstitusional Presiden harus terlabih dahulu
meminta pertimbangan atau persetujuan DPR attau haraus melalui penetapan UU.
7. Kelembanggaan Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945.
Lembaga-lembaga negara pasca perubahan UUD NKRI Tahun 1945, dalam struktur
kelembanggaan terdapat delapaan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat
yang secara langsung kewenangannya disebutkan dalam konstitusi yaitu:
1. DPR
2. DPD
3. MPR
4. BPK
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. MA

19. 7. KM
8. KY
Disamping lembaga-lembaga tersebut di atas, terdapat pula lembaga atau instansi
yang kewenangannya disebutkan dalam UUD NKR Tahun 1945 yaitu;
1. TNI
2. Kepolisian Negara RI
3. Pemerintah Daerah dan;
4. Partai Politik
Selain itu pula ada lembaga negara yang tidak disebutkan namanya, tetapi
disebutkan fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undangundang yaitu;
1. Bank Indonesia
2. KPU
Dengan demikiaan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan
UUD NKRI Tahun 1945 (constitutionally entrusted power), dan kewenangan lembaga
negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang ( legislatively entrusted power),
bahkan dalam keneyataan ada pula lembaga yang kewenangannya berasal dari Keputusan
Presiden belaka.

20. LEMBAGA- LEMBAGA DALAM SI STEM KETATANEGARAAN
5
m enur u t UUD Negar a Republik I ndonesia Tahun 19 45
PUSAT
UUD 1945
BPK
Pr esi den
bank
sentral
kpu
k em ent eri an
negara
dew an
pert im bangan
TNI / POLRI
Perwakilan
BPK Provinsi
DPR
MPR
DPD
MA
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Gubernur
DPRD
KY
Lingkungan
Peradilan Um um
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota
Bupati/
Walikota
MK
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
DPRD
Lingkungan
Peradilan Agam a
Lingkungan
Peradilan Milit er
Lingkungan
Peradilan TUN
DAERAH
Dalam perkeembangannya, kelembagaan negara menurut UUD NKRI Tahun 1945
setelah mengalami perubahan setelah adanya amandemen tahun 1999 hingga tahun 2002.
Perubahan ttersebut dilator belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang
demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang
kekuasaan negara. Hubungan antar lembaga negara dilakukan secara seimbang sehingga tidak
terjadi adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Sebagaimana
dikemukakan bahwa latar belakang diadakannya perubahan UUD NKRI Tahun 1945 dibidang
kelembagaan karena adanya; kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang dapat mengarah pada
kekuasaan yang absolute dan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden.
UUD NKRI Tahun 1945, tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan ( separation of
power), tetapi dalam system kketatanegaraan hanya ada pembagaian kekuasaan (devision of
power) yang terdiri ddari lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif.

21. 8. Amandemen UUD NKRI Tahun 1945
Perubahan UUD NKR Tahun 1945 tidak terlepas dari adanya gerakan reformasi yang
ditandai dengan mundurnya rezem Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi telah menetapkan telah mengagendakan enam
tuntutan reformasi yaitu:
a. Amandmen UUD NKRI Tahun 1945
b. Penghapusan doktren dwi fungsi banga
c. Penegakan hukum, HAM dan pemberantasa n KKN
d. Otonomi daerah
e. Kebebasan Pers
f. Mewujudkan kehidupan demokrasi
Adaanya keinginan melakukan perubahan UUD NKRI Tahun 1945 telah dimulaai sejak
ditetapkannya UUD pada tanggal 18 Agustu 1945 sebagaimana dalam pidatonya Soekarna
sebagai Ketua PPKI yang mentakan bahwa UUD NKRI Tahun 1945 bersifat singkat dan
sopel dalam Aturan Tambahan UUD NKRI Tahun 1945 ayat(2) disebutkan bahwa;” Dalam
enam bulan sesudah terbentunya Majelis Permusyawataran Rakyat dibentruk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”.

22. a. Latar Belakang
Dari sudut panadangan akademis telah lama ditemukan bahwa perubahan UUD NKRI
Tahun 1945 itu perlu dilakukan karena memuat sejumlah kelemahan yang menyebabkan
timbulnya pemerintahan yang tidak demokratis karena UUD NKRI Tahun 1945:
1) Membentuk struktur hukum ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di
tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada
tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (cheecks and balances) pada
institusi-institusi ketatanegaraan.
2) Memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden pemegang kekuasaan
eksekutif (executive heavy), yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada
diri presiden terpusat kekuasaan menjalankaan pemerinttahan (chief executive) yang
dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang disebut hak prerogative baik
dibidang legislative maaupun yudikatif dan mendorong lahirnya kekeuasaan yang
otoriter.
3) UUD NKRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat
menimbulkan multi tafsir yang tidak sesuai dengan jiwa pasal-pasal tersebut.
4)
Terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan Undang-Undang dan dalam pengaturan Undang-Undang
itu
sendiri diberikan kewenangan melalui pengaturan Peraturan Pememrintah (PP) sehingga
Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendak Presiden.

23. 5) Rumusan UUD NKRI Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup
didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang
demokratis, suprimasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi
daerah. Hal ini dapat menyuburkan terjadinya:
a). Tidak adanya saling mengawasi dan keseimbangan antar lembaga negara (checks and
balance) antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden
b). Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi
masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya
c). Pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena
seluruh proses dan tahapan pelaksanaanya dikuasai pemerintah
d). Kesejahteraan social berdasarkan pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945 tidak tercapai,
justru yang berkembang adalah system monopoli. Oligopoly dan monopoli UUD
NKRI
2) Tujuan
Adapun tujuan diakannya perubahan Tahaun 1945 adalah untuk:
a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan
nasionaal.
b. Menyempurnakan aturan serta memperluas a dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
serta
memperluas
perkembanagan paham demokrasi
partisipasi
rakyat
agar
sesuai
dengan

24. c. Menyempurnakkan aturan dasar mengenai jamainan dan perlindungan HAM agar sesuai
dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umaat manusia.
d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern,
antara lain melalui pembagian kkekuasaan yang lebih ttegas, saling mengawasi dan
saling mengimbangi.
e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara
mewujudkan kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika,
moral, dan solidaritas dalam kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupra dan berbangsa sesuai den gan
perke,,bangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara.
3.
Dasar Yuridis
Perubahan UUD NKRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR berpedoman pada
pasal 37 UUD NKRI Tahun 1945. Sebelumelakukan perubahan UUD NKRI Tahun 1945,
MPR dalam siding istemewa tahun 1998 telah mencabut Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983
tentang referendum yang mengharuskan untuk bisa merubah UUD NKRI terlebih dahulu
menye;lenggarakan referendum secara nasional.
4. Kesepakatan Dasar
Rancangan perubahan UUD NKRI Tahun 1945 untuk pertamakali dipersiapkan oleh
Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja untuk disampaikan kepada dalam siding umum MPR tahun

25. 1999. Sebelum mmemulai pembahasan perubahan UUD NKRI Tahun 1945, Panitia Ad Hoc III
terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa pakar hukum tata
negara untuk membahas topik apakah perlu menetapkan terlebih dahulu UUD NKRI Tahun 1945
sebelum melakukan perubahan sesuai dengan pasal 3 UUD NKRI Tahun 1945,
ataukah
langsung melakukan perubahan.
Berdasarkan hasil dengar pendapat dan diskusi mendalam mengenai hal tersebut di atas
maka disepakati perubahan UUD NKRI Tahun 1945 dilakukan langsung oleh MPR dengan
mempergunakan ketentuan pasal 37 UUD NKRI Tahun 1945 ayat (1) untuk mengubah UUD
sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MMajelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir, dan ayat (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota yang hadir.
Mengingat UUD NKRI Tahun 1945adalah prestasi dan symbol perjuangan serta
kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sekaligus menjadi hukum dasar tertulis, maka perlu
ada kesepakatan dasar agar mempunyai tujuan dan batasan yang jelas. Dengan demikian dapat
dicegah kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebar tanpa arah. Perubahan dilakukukan
merupakan harus merupakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang terkandung dalam
Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.
Fraksi-Fraksi MPR telah menyepakati bahwa perubahan UUD NKRI Tauhn 1945 tidak
menyangkut dan tidak menggangu eksestensi negara, ttetapi untuk memperbaiki dan
menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, penegakana hukum dan HAM,
pemberdayaan apartur negara dan otonomi daerah. D Hoc I
menyusun kesepakatan dasar

26. berkaitan dengan perubahan UUD NKRI Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima
butir kesepakatan yaitu:
1). Tidak mengubah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
2). Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3). Mempertegas system pemerinttahan presidensial;
4). Penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke
dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5). Melakukan perubahan dcengan cara adendum
4. Proses Perubahan
Sidang Istimewa MPR Tahun 1998, yang merupakan forum permusyawaratan MPR
untuk pertama kalinya diselenggarakan pada era reformasi, tidak secara langsung mengubah
UUD NKRI Tahun 1945, tetapi menyentuh muatan UUD NKRI Tahun 1945 antara lain:
a. Ketetapan .MPR No.VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.IV/MPR/1983
tentang referendum.
b. Ketetapan MPR No.XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan
Wakil Presiden.
c. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

27. Badan Pekerja MPR menyadari perlunya partisipasi public dalam mewujudkan
rancaangan perubahan UUD NKRI Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I telah melakukan berbagai
bentuk kegiatan untuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui; dengar pendapat, seminar,
kunjungan kerja dan bebagai kegiatan lainya.
Panitia Ad Hoc I MPR telah berhasil merumuskan rancangan naskah perubahan UUD
NKRI Tahun 1945 untuk dilakukan pembahasan dalam sidang MPR yang dilakukan selama
tiga prode yaitu; masa sidang Tahun 1999 – 2000, Tahun 2001 – 2002, Tahun 2002 – 2003.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Sebelum dan Sesudah Perubahan
Aturan
Peralihan
Aturan
Tambahan
Bab
Pasal
Ayat
1
Sebelum
Perubahan
16
37
49
4 pasal
2 ayat
2
Sesudah
Perubahan
21
73
170
3 pasal
2 pasal
No.
Daftar Pustaka

28. Abraham Amos, 2009, Sistem Ketata Negaraan Indonesia, (dari ORLA, ORBA sampai
Reformasi),PT.Raja Grafindo Persada, Jakaarta
Achmad Fauzi, 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (ditinjau Dari Aspek historis,
yuridis dan filosofis), Lab.Pancasila IKIP, Malang
Jimly Asshidiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitrusi Press, Jakarta
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila,Paradigma,Yogyakarta
Kansil dan Christine, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
Mahfud MD, 2012, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT.Rineka Cipta,Jakarta
Moh.Kusnardi dam Harmaily Ibrahim,2000, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum
Tata Negara, Fakultas Hukum UI,Jakarta
Ni’matul Huda,2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pariata Westra, 1999, Ensiklopedi Pancasila, Konsep dan Implementasinya, Balai Pembinaan
Administrasi dan Manajemen, Yogyakarta,
Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012, Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 dan
Ketetapan MPR RI.Sekretariat Jenderal MPR-RI,Jakarta.