Dokumen tersebut membahas upaya reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kinerja aparatur serta pelayanan publik. Beberapa capaian reformasi yang disebutkan adalah pengembangan sistem seleksi CPNS dan promosi terbuka yang transparan, peningkatan pelayanan satu pintu, dan peningkatan jumlah instansi pemerintah dengan predikat baik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. ZONA INTEGRITAS
Adalah unit percontohan yang telah
melaksanakan reformasi birokrasi, yang
telah melakukan perubahan besar dan
hasilnya telah dapat terwujud di unit kerja
tersebut.
6. KONDISI UMUM BIROKRASI DI
INDONESIA
Budaya kinerja
belum terbangun
Organisasi yang
gemuk
Pola pikir
ruled based
Peraturan perundangundangan overlapping
Pelayanan publik
masih buruk
SDM Aparatur
Tidak Kompeten
Tumpang Tindih
Kewenangan
7. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI
BIROKRASI
Tujuan Akhir
Birokrasi :
Pemerintahan
yang efektif
dan efisien
Pemerintahan
terbuka
berbasis IT
Sumber Daya
Aparatur yang
kompete dan
kompetitif
Pemerintahan
partisipatif dan
melayani
1. Bersih dari
KKN dan dari
Politisasi
2. Akuntabel dan
berkinerja
3. Pelayanan
Publik Prima
8. 1. Pengembangan sistem seleksi CPNS
secara transparan, objektif dan Bebas
KKN
Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012
secara transparan, objektif dan Bebas
KKN
Pembangunan CAT (Computer
Assisted Test) di 12 KanReg BKN
Seleksi Honorer K2
9. 2.
Pelaksanaan Promosi Terbuka di 32
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah
Diterbitkannya
Surat Edaran Menteri PANRB No.
16/2012 tentang tata cara
pengisian jabatan yang Lowong
9
10. 3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang
terintegrasi
Pelaksanaan aplikasi IT K/L & Pemda (eoffice, e-planning, e-budgeting, e-audit, dll
Integrasi IT di K/L dan Pemda
Kontrol pengembangan dan
penganggaran
Pemanfaatan IT dalam pelayanan
masyarakat
10
11. 4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan efektifitas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di K/L dan Pemda
Dilakukannya Audit perijinan
untuk penyederhanaan
perijinan
Pengelolaan pengaduan
masyarakat
11
12. 5. PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR
200-an Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah sudah
menandatangani Zona
Integritas Peraturan Menteri
Penetapan
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang
penangganan konflik
kepentingan dan Whistle
Blower.
12
13. 6. Penyusunan Paket RUU mengenai
Aparatur Negara yang Strategis
RUU Aparatur Sipil Negara
RUU Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah
RUU Administrasi Pemerintahan
13
14. 7.
Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja
K/L & Pemda
Hasil Evaluasi terhadap Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menunjukkan
meningkatnya jumlah instansi
pemerintah yang mendapat predikat
Baik (“B “dan “A”)
14
19. 8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
NEGERI
RPP Penggajian dan Pensiun
Tunjangan Kinerja
Tunjangan Pejabat Negara
19
20. 9. EFISIENSI BELANJA PEGAWAI
Review belanja perjalanan dinas,
konsinyering, belanja diklat
SE Bersama MenKeu dan MenPAN&RB
tentang pengetatan/pembatasan biaya
honor di Lingkungan K/L
Kebijakan pengetatan belanja
perjalan dinas
Mendorong penggunaan sarana
fasilitas Pemerintah
20
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)