Dokumen tersebut membahas beberapa asas hukum, yaitu: 1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya. 2. Asas oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara. 3. Asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas, yang bertujuan menyesuaikan keputusan dengan perub

1. PEMBAHASAN
PENGANTAR
I. ASAS
Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum,
termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah
ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia beringkah laku
dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana
manusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu.
A. ASAS LEGALITAS
Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda
dengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yang
manyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanya
aturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asas
legalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap Penuntut Umum
wajib menuntut setiap perkara. Artinya, legalitas yang dimaksudkan dalam hal ini
adalah bahwa setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada
tuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan Asas Oportunitas adalah asas yang
menyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut atau tidak
menuntut sebuah perkara.
Kedua asas ini pada dasarnya bukanlah hal yang kontradiksi, karena Asas Legalitas
berkenaan dengan Perkara yang akan diproses di pengadilan (lagalitas terhadap
perkaranya) sedangkan asas oportunitas berkenaan dengan hak penuntut umum.
Apabila Penuntut Umum menggunakan haknya untuk menuntut di pengadilan maka
perkara tersebut mendapatkan legalitasnya untuk dip roses di pengadilan.
Asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu
perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahan
dari principle of legality. Ruba`i (2001) mengemukakan bahwa Von Feuerbach
(1775-1833) murumuskan asas tersebut didalam bahasa latin yang sampai saat ini
merupakan istilah yang seringkali digunakan oleh para pakar sebagai “Nullum
delictum nullapoena sina praevia lege” yang artinya “Tidak ada tindak pidana,
tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.
Asas legalitas ini merupakan perlindungan kepada perorangan terhadap
kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
Oleh karena itu, asas legalitas merupakan asas yang esensiel di dalam penerapan
hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mencantumkan asas legalitas ini sebagai
berikut :

2. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana
dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.
Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan baru dapat
dipidana jika :
1. Ada ketentuan pidana tentang perbuatan tersebut yang dirumuskan
dalam Undang-Undang atau tertulis sebagaimana disebutkan dalam kalimat “atas
ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan”.
2. Dilakukan setelah ada rumusannya didalam peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam kalimat “ketentuan perundang-undangan
sudah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan perkataan lain ketentuan pidana
tidak berlaku surut (retro aktif).
Perkecualian terhadap larangan retro aktif atau berlaku surut ini dimungkinkan oleh
pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :
“Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, maka
haruslah dipakai ketentuan teringan bagi terdakwa”.
Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut, Ruba`i (2001) mengartikan bahwa larangan
berlaku surut dapat disimpangi bila :
1. Sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam
perundang-undangan.
2. Peraturan yang baru lebih meringankan terdakwa.
Sumber :
Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi
bagi Dokter, Buku ku II, Prestasi Pustaka Publisher, h.59-61
. B. ASAS OPORTUNITAS
Sesungguhnya makna harfiah tentang asas oportunitas adalah
menguntungkan atau kesempatan untuk mempergunakan manfaat yang baik guna
kepentingan masyarakat dalam kehidupan hukum. Berbicara masalah kepentingan
umum didalam hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan
keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi
kepentingan umum. Karena sebenarnya hukum Islam tidak lain kecuali hanya demi
kepentigan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif analisis.
Tekhnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang
ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh
kemudian dipelajari, diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka metodologi
yang dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas oportunitas dalam KUHAP antara
lain: asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas

3. itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: quot;Jaksa Agung dapat
menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum quot;. Searah dengan
hukum Islam yang sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan
terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan
umum dengan kaidah-kaidah hukum tertentu yang mengacu pada tujuan hukum
Islam tidak lain kecuali hanya demi kepentigan bersama.
C. ASAS ADAPTASI
Asas ini menghendaki pejabat pemerintah didalam mengambil keputusasn
selalu diberi kesempatan untuk mengadakan perubahan guna penyesuaian dengan
keadaan.
Penerapan asas ini dapat dilihat pada kalimat dalam suatu keputusan pemerintah
didalam berbagai bentuknya yang menunjuk pada klausul yang berbunyi :
"Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali"
Dengan kalimat ini memungkinkan suatu keputusan dapat diubah jika keadaan
menghendakinya.
D. ASAS KONTINUITAS
Asas ini menjamin keberlangsungan berlakunya sesuatu keputusan, walaupun
pejabat yang menandatangani berganti. Berhubungan karena itu setiap keputusan
pemerintah apapun bentuknya penandatanganan selalu menunjuk jabatan dari
pejabat yang menandatanganinya, apalagi jabatan itu sendiri bukan saja sebagai
subjek hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan tetapi karena sifatnya ia
dikatakan”duurzam” tetap tidak berubah.
E. ASAS PRIORITAS
Asas ini memberikan perlindungan dan mengutamakan kepada kepentingan umum.
Artinya jabatan aparatur pemerintah didalam mengambil tindakan haruslah selalu
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan.
Contoh DPR dalam sidang anggaran semua itu harus berorientasi atau berpedoman
dapa kepentingan masyarakat, seperti pembangunan, infrastrktur dll.