Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya. PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

1. Tugas
Akuntansi Pajak
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal Final 4 ayat 2 (Final)
Disusun oleh :
Roma Rizki Wanda Siregar
Strata 1 Administrasi Perpajakan Institut
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi mandala
Indonesia 2017

2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PENGERTIAN
Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang
Berasal dari Modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya.
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang
terdiri atas;
1. Badan pemerintahan
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelengaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi dsebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat
penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal
23, yang meliputi;
a. Akuntan, arsitek, dokter notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas.
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

3. Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau
Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
pajak penghasilan Pasal 21.
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :
1. Dividen, dengan naman dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
3. Royalty
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
sewa tanah dan/atau bangunan dan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah;
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha
dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan diindonesia dengan syarat;
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor;

4. 4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;
6. Sisa hasil usaha koperasi yamg dibayarkan oeleh koperasi kepada anggotanya
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
yang diatur dengan Peraturan Kementerian Keuangan.
TARIF PEMOTONG
Bsarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:
1. Sebesar 15% (lima belas persen)ndari jumlah bruto atas
a. Dividen;
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
c. Royalti; dan
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong
pajak penghasilan pasal 21;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan
nilai, atas;
a. Telah Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari;
Jasa penilai (appraisal);
Jasa aktuaris;
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporang keuangan.
Jasa Perancang (design):
 Jasa perancang (design)
 Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas
bumi(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 Jasa penunjang dibidang penambangan migas;

5.  Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain
migas;jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara;
 Jaa penerbangan hutan;
 Jasa pengolahan limbah
 Jasa penyedia tenaga kerja
 Jasa perantara
 Jasa dibidang perdagangan surat-surat beharga, kecuali yang dilakukan oleh
bursa Efek, KSEI dan KPEI
 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 Jasa mixing film
 Jasa maklon
 Jasa penyelidik dan keamanan
 Jasa pengepakan
 Jasa catering atau tata boga
 Jasa kebersihan atau cleaning service,
 Jasa catering atau tata boga
 Jasa pembasmian hama
 Jasa penyelenggara atau event
 Jasa perawatan
 Jasa pemasangan mesin
Dalam hal Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%
(seratus persen). Kepemilikan Nomor Wajib pajak dapat dibuktikan oleh Wajib
Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
PERHITUNGAN PPh Pasal 23
Perhitungan Pajak via sb-advice.com
Untuk memahami lebih mudah tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan
(PPh Pasal 23), ilustrasi di bawah ini akan menjelaskannya kepada Anda.
PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku
dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan
PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian:
1. Pembayaran terhadap royalti tiga orang penulis: Damayanti dengan NPWP
01.444.888.2.987.000, Nurmadina NPWP 01.888.555.2.456.000, dan Azzahra
yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti

6. sebesar Rp25.000.000. Royalti untuk Nurmadina sebesar Rp10.000.000. Dan
royalti untuk Azzahra sebesar Rp5.000.000.
2. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP
03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.
Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT Insan Media Print
adalah sebagai berikut:
1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:
a. Damayanti 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000
b. Nurmadina 15% x Rp10.000.000 = Rp1.500.000
c. Azzahra 15% x Rp5.000.000 = Rp750.000
Karena Azzahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh
sebesar 100% dengan nominal: 100% x Rp750.000 = Rp750.000. Dengan demikian,
Azzahra akan terkena pemotongan sebesar Rp750.000 + Rp750.000 = Rp1.500.000.
Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti
pemotongan.
2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh Pasal
23. Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank
dan merupakan pengecualian terhadap PPh Pasal 23.
3. Ketentuan Tambahan yang Mengatur tentang PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa hal lain yang bisa menjadi referensi
Anda dalam melakukan pembayaran pajak.
5. Pembayaran PPh Pasal 23 1
6. Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara
membuat ID Billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui
bank yang telah disetujui Kementrian Keuangan. Sementara jatuh temponya
adalah tanggal 10, satu bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.
7. Bukti Potong PPh Pasal 23 2.
8. Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib
memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak
yang dikenakan pajak tersebut.
9. Pelaporan PPh Pasal 23 3.
10. Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh
Pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh
tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal
23.

7. Penting Bagi Penyedia dan Pembeli Jasa Mengetahui PPh Pasal 23
Dengan memahami ketentuan PPh Pasal 23 di atas, pemahaman Anda tentang
segala hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan
penghargaan akan semakin lengkap. Selama ini yang umum diketahui adalah PPh
Pasal 21 sebagai pajak yang dikenakan. Karena itu, ketentuan PPh Pasal 23 penting
untuk diketahui. Sebab pajak penghasilan ini berlaku bagi Anda sebagai penyedia
jasa atau sebagai pembeli jasa.
Ketentuan Tambahan yang Mengatur tentang PPh
Pasal 23
PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa hal lain yang bisa menjadi referensi Anda
dalam melakukan pembayaran pajak.
Pembayaran PPh Pasal 23 1
Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID
Billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah
disetujui Kementrian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10, satu
bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.
Bukti Potong PPh Pasal 23 2.
Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib
memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak yang
dikenakan pajak tersebut.
Pelaporan PPh Pasal 23 3.
Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23.
Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan
adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.
Penting Bagi Penyedia dan Pembeli Jasa Mengetahui
PPh Pasal 23
Dengan memahami ketentuan PPh Pasal 23 di atas, pemahaman Anda tentang segala
hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan
akan semakin lengkap. Selama ini yang umum diketahui adalah PPh Pasal 21 sebagai

8. pajak yang dikenakan. Karena itu, ketentuan PPh Pasal 23 penting untuk diketahui.
Sebab pajak penghasilan ini berlaku bagi Anda sebagai penyedia jasa atau sebagai
pembeli jasa.
Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak
tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

9. 1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:
 Badan pemerintah;
 Subjek pajak badan dalam negeri;
 Penyelenggara kegiatan;
 Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur
Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 Wajib pajak dalam negeri;
 Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Setelah menghitung PPh Pasal 23 dan membayar pajak, biasanya Anda akan
mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Masukan NTPN
tersebut ke aplikasi OnlinePajak, maka Anda akan mendapatkan bukti potong secara
otomatis. Setelah itu, Anda pun bisa langsung melaporkan SPT PPh Pasal 23
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan fitur e-Filing dari
aplikasi OnlinePajak.
Pengecualian PPh 23
Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:
1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan
hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:
 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;
 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif.

10.  SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
Kesimpulan
 Pemerintah telah menambahkan objek PPh Pasal 23 menjadi 62 jenis jasa
lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.040/2015.
 PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal,
penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh
Pasal 21.
 Tarif PPh 23 ada dua yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya.
 Ada 5 manfaat buat perhitungan, setor dan efiling PPh 23 di OnlinePajak,
yaitu:
o Telah disahkan DJP.
o Cepat dan mudah (perhitungannya otomatis dan akurat).
o Terintegrasi. Hitung, setor dan lapor pajak online PPh 23 dilakukan
dalam satu aplikasi terpadu.
o Gratis untuk hitung, buat ID billing, setor dan e-Filing PPh 23.
o Sedia jasa pengiriman bukti potong pajak.
Tentang Kami
OnlinePajak adalah aplikasi pajak yang telah disahkan sebagai mitra resmi Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu perusahaan/bisnis, konsultan pajak dan
keuangan dalam hitung, setor dan lapor online pajak badan secara lebih mudah, cepat,
terintegrasi dan gratis.
Ingin mengurangi biaya pengeluaran perusahaan?
 Buat e-Faktur & e-Filing PPN dengan 1 Klik
 Hitung Otomatis & e-Filing PPh 21 Gratis
 Buat ID Billing & Setor Pajak Online
 e-Filing SPT Apa Saja Tanpa Batas, Gratis Selamanya
 Integrasikan Aplikasi / Platform Bisnis Anda dengan API Kami

11. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
(PPh YANG BERSIFAT FINAL)
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh
final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak
pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan
pajaknya bersifat final.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya.
Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau
bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak,
maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1
bulan. Cara mudah membayar pajak UKM ini tanpa harus antre di bank adalah
dengan menggunakan aplikasi PPh Final 1 Persen OnlinePajak.
Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final
PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-
penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang.
Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam
sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian,
pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 )
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) dikenakan pada jenis
tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:
 Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar
dalam 1 tahun masa pajak;

12.  Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi
negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota masing-masing;
 Hadiah berupa lotere / undian;
 Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan
di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra
perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
 Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan;
dan
 Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang
individu, dimana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka
perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.
Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar
harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.
Jadwal Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2
Penghasilan
Batas Waktu
Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
Omzet penjualan
(peredaran bruto)
usaha
Tanggal 15 bulan
berikutnya setelah masa
pajak berakhir
Jika sudah validasi NTPN, WP
tidak perlu lapor lagi. Cukup
menyertakan lampiran laporan PPh
Final 1% pada pelaporan SPT
Tahunan Badan / Pribadi (SPT
1770)
Bunga,
deposito/tabungan,
diskonto SBI,
bunga/diskonto
Tanggal 10 bulan
berikutnya setelah masa
pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak berakhir
Transaksi penjualan
saham
Tanggal 20 bulan
berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi
Tanggal 25 bulan berikutnya
setelah bulan terjadinya transaksi
penjualan saham

13. penjualan saham
Hadiah undian
Tanggal 10 bulan
berikutnya setelah bulan
saat terutangnya pajak
20 hari setelah masa pajak berakhir
Persewaan tanah
dan/atau bangunan
Tanggal 10 (bagi
Pemotong Pajak) atau
tanggal 15 (bagi WP
pengusaha persewaan)
dari bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir.
20 hari setelah masa pajak
berakhir
Jasa konstruksi
Tanggal 10 (bagi
Pemotong Pajak) dan
tanggal
15 (bagi WP jasa
konstruksi) bulan
berikutnya setelah
masa pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak
berakhir
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2
Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme,
yaitu :
1. Mekanisme Pemotongan
Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong
Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya.
Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut
sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Mekanisme Pembayaran Sendiri

14. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final
sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan.
Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas,
maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak
finalnya.
Cara Mudah Hitung & Setor PPh Final 1 Persen
Bagi UMKM yang dijalankan wajib pajak badan maupun pribadi dengan peredaran
bruto atau omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan
tarif sebesar 1% dari total omzet penjualan per bulan.
Tidak seperti kewajiban pajak lainnya. UMKM hanya perlu membayar pajak final
setiap bulannya dan memvalidasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang
diterima saat setor pajak tersebut sebagai bukti pembayaran dan pelaporan PPh Final.
Di akhir bulan Maret setiap tahunnya, seorang pengusaha baru melaporkan PPh final
yang didapatnya tersebut dalam lampiran SPT Tahunan 1770.
Sedangkan wajib pajak badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak
finalnya tersebut pada SPT Tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap
tahunnya.
Lalu, bagaimana cara menghitung dan menyetor PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh final untuk
UKM yang paling mudah, sekaligus mendapatkan lampiran laporan tahunannya
secara otomatis?
Gunakanlah aplikasi PPh final 1 % OnlinePajak
Hitungnya otomatis dan bayar pajaknya juga cukup 1 klik saja, tanpa perlu repot
membuat ID billing terlebih dahulu dan antre di bank. Di akhir masa pajak, Anda
juga bisa mendapatkan lampiran PDF untuk laporan SPT Tahunan Badan atau Pribadi
( SPT 1770 ) secara otomatis.
Berikut ini, 2 langkah mudah cara penggunaannya :
1. Hitung Pajak Otomatis

15. Pertama, daftar / masuk aplikasi PPh Final 1% OnlinePajak. Kemudian
masukkan data faktur penjualan dan dapatkan hasil perhitungan pajak secara
otomatis.
2. Bayar Pajak Online dengan 1 Klik dan Dapatkan NPTN
Selanjutnya klik "Setor Pajak", pastikan Anda memiliki cukup saldo untuk
membayar pajak terutang pada sistem Cash Management OnlinePajak. Setelah itu,
dapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti pembayaran
Anda.
Kesimpulan
 PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) dikenakan
atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan
tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh Final.
 Salah satu objek PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah omzet penjualan usaha (di bawah
Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun), baik yang dimiliki wajib pajak badan maupun
orang pribadi. Tarifnya adalah 1 persen dari total omzet penjualan per bulan.
 Cara termudah hitung dan setor pajak final ini, sekaligus mendapatkan
lampiran PDF laporan tahunannya secara otomatis adalah dengan
menggunakan aplikasi PPh Final 1 Persen OnlinePajak.

16. DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2016.PerpajakanEdisiTerbaru2016.Yogyakarta:ANDI.
RepublikIndonesia, Undang-undangNomor7Tahun1983TentangPajakPenghasilan.
https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-23
https://www.online-pajak.com/id/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif