1. - 1 -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa ketersediaan makam merupakan kebutuhan masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat yang harus dipenuhi;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat menyediakan tempat pemakaman umum dan
pelayanan pemakaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan
huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan
Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan………/2

2. - 2 -
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas
Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman
yang dimiliki pemerintah daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang
berada dibawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah daerah.
6. Pelayanan pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam
penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa
pemakaman.
7. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh pengelola TPU atas permohonan
orang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi
tanggungjawabnya.
8. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas
pemesanan seseorang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang
menjadi tanggungjawabnya.
9. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat dipergunakan untuk 2 (dua)
jenazah atau lebih.
10. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggungjawab jenazah yang
mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan
pemakaman.
11. Penanggung…../3

3. - 3 -
11. Penanggungjawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung
jawab atas pemakaman jenazah.
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi pelayanan pemakaman adalah pungutan daerah atas pemakaman dan
atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman
umum.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar terhutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan
atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat
pemakaman.
(2) Pengaturan pelayanan pemakaman jenazah bertujuan untuk menjaga kepentingan
dan kemanfaatan umum.
(3) Setiap pelayanan pemakaman jenazah harus dengan persetujuan Kepala Daerah
dan dipungut retribusi.
BAB III
TAMAN PEMAKAMAN UMUM
Pasal 3
(1) Pemerintah daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
(2) Penentuan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Pasal………/4

4. - 4 -
Pasal 4
(1) TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam.
(2) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.
(3) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
PELAYANAN PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat
dimanfaatkan masyarakat.
(2) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyediaan tanah makam terdiri dari:
(1) penggunaan tanah makam;
(2) perpanjangan penggunaan tanah makam;
(3) tanah makam cadangan.
b. jasa pemakaman terdiri dari:
1) penggalian makam dan pemindahan jenazah;
2) pemasangan plakat makam dan pusara makam;
3) penggunaan kendaraan jenazah.
c. Pelayanan Kebersihan makam
Bagian Kedua
Penyediaan Tanah Makam
Paragraf 1
Tanah Makam yang Langsung Dipergunakan
Pasal 6
(1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenazah yang memanfaatkan tanah makam
yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggungjawab jenazah dan
surat keterangan kematian.
(3) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk
pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan izin pemanfaatan tanah makam.
Pasal……/5

5. - 5 -
Pasal 7
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 5 tahun sepanjang
memenuhi peraturan yang berlaku.
(2) Pengelola TPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ahli waris atau
penanggungjawab jenazah untuk melakukan perpanjangan izin pemanfaatan tanah
makam.
(3) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam.
(4) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah berwenang
memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah
makam.
Pasal 8
(1) Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dimanfaatkan
untuk pemakaman tumpang.
(2) Pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan
apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka
waktu 5 (lima) tahun.
Pasal 9
Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan tanpa
memperoleh izin dari ahli waris atau penanggungjawab dari jenazah yang telah
dimakamkan.
Paragraf 2
Tanah Makam Cadangan
Pasal 10
(1) Setiap orang yang memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan
permohonan.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
(3) Permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin tanah makam
cadangan.
Pasal 11
(1) Izin tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
(3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas
tanah makam menjadi gugur.
Bagian….../6

6. - 6 -
Bagian Ketiga
Pelayanan Jasa Pemakaman
Pasal 12
(1) Setiap orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman wajib mengajukan
permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pemohon.
Bagian Keempat
Tata Cara Penguburan, Penggalian dan Pemindahan Jenazah
Pasal 13
(1) Penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli
waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah setelah mendapatkan
persetujuan pengelola TPU.
(2) Ketentuan tata cara penggalian dan atau pemindahan jenazah diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Bupati.
Pasal 14
Setiap penguburan jenazah yang bukan marga tanah maka ahli waris atau penanggung
jawab jenazah diwajibkan memberikan penghormatan secara adat Pakpak berupa 1
(satu) lembar oles mandar kepada sipajek kuta dimana TPU berada.
BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 15
Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan
pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Pasal 16
Obyek retribusi pelayanan pemakaman pada TPU meliputi:
a. Penyediaan tanah makam:
1. Penggunaan tanah makam;
2. Perpanjangan penggunaan tanah makam;
3. Tanah makam cadangan.
b. Penggunaan jasa pemakaman:
1. Penggalian makam dan pemindahan jenazah;
2. Pemasangan plakat makam dan pusara makam;
3. Penggunaan kendaraan jenazah.
c. Pelayanan kebersihan makam.
Pasal………/7

7. - 7 -
Pasal 17
Yang tidak termasuk obyek retribusi adalah:
a. Pemakaman jenazah secara massal.
b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui
identitasnya.
c. Pemakaman jenazah yang tidak diketahui identitasnya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 18
Subyek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi, ahli waris, atau
penanggungjawab yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan
pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 19
Retribusi pelayanan pemakaman termasuk golongan retribusi jasa umum.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 20
Tingkat penggunaan retribusi jasa pelayanan pemakaman pada TPU diukur berdasarkan
jenis pelayanan pemakaman.
Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
dibutuhkan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta komponen biaya
retribusi.
Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Tarif pelayanan pemakaman:
a. Penyediaan tanah makam:
1. Pemakaman dewasa sebesar Rp. 100.000,- / 5 tahun.
2. Pemakaman anak-anak umur 0 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar Rp.
80.000,- / 5 tahun.
3.retribusi……./8

8. - 8 -
3. Retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk
pemakaman orang dewasa 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru
dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,- .
4. Retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk
pemakaman anak-anak 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru
dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,- .
5. Tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam sebesar Rp 25.000,-
per tahun.
b. Penggunaan jasa pemakaman:
1. Penggalian dan penutupan makam untuk makam baru dan makam yang
sudah ada sebesar Rp. 120.000,- .
2. Pemasangan plakat dan pusara makam sebesar Rp 150.000,- .
3. Pemakaian kendaraan jenazah:
a. kurang dari atau sampai dengan 10 km sebesar Rp 50.000.
b. lebih dari 10 km sebesar Rp 50.000 + Rp 5.000 per km.
c. Pelayanan kebersihan makam dan lingkungan TPU sebesar Rp 20.000 per
makam per tahun.
Bagian Keenam
Syarat Pendaftaran
Pasal 23
(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
Pasal 24
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan
retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 25
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
Pasal……./9

9. - 9 -
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 26
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau STRD.
(3) Pengelola TPU menyetorkan retribusi pemakaman ke kas daerah.
Pasal 27
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan tanda bukti
pembayaran berupa SSRD.
(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 28
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Wilayah Pemungutan
Pasal 29
Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai Retribusi tentang di
wilayah daerah.
Makam……../10

10. - 10 -
BAB VI
MAKAM KELUARGA
Pasal 30
(1) Makam keluarga adalah pemakaman milik keluarga atau wakaf, terletak pada areal
tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah
ini.
(2) Pemeliharaan makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggungjawab keluarga, penataan lokasinya berada di bawah pengawasan
pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku.
(3) Ahli waris dan atau yang bertanggungjawab terhadap makam keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaporkan lokasi pemakaman keluarganya
kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
peraturan daerah ini.
(4) Setelah 1 (satu) tahun sesuai ayat (2) makam keluarga yang tidak dirawat/ dikelola
dengan baik didenda Rp. 20.000 per makam.
(5) Makam-makam yang tidak jelas ahli waris atau penanggungjawabnya penataannya
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal……../11

11. - 11 -
Pasal 32
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
(1) Dalam kewajiban para ahli waris untuk membayar retribusi yang sudah ditetapkan,
maka apabila tidak dilakukan pembayaran dimaksud, maka dilakukan denda sebesar
2% (dua persen) setiap bulannya dari besar retribusi dimaksud.
(2) Kemudian apabila para ahli waris 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melakukan
pembayaran retribusi dimaksud maka tanah tempat pemakaman yang ada tersebut
dapat digunakan/ dialihkan penggunaannya kepada pihak lain yang membutuhkan.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
(1) Setelah diterbitkannya peraturan daerah ini, maka tidak diperbolehkan lagi
memakamkan jenazah diluar tanah wakaf dan TPU.
(2) Setelah ditetapkannya peraturan daerah ini, setiap pemakaman jenazah wajib
mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam.
(3) Setelah diterbitkannya peraturan daerah ini, pemakaman jenazah diluar tanah
wakaf dan TPU akan dikenakan sanksi pembongkaran dan atau pemindahan ke
lokasi TPU sesuai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditambah
dengan biaya pembongkaran dan pemindahan jenazah sebesar Rp. 500.000,- .
Pasal……../12

12. - 12 -
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 5 Desember 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
Dto
HOLLER SINAMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 5

13. - 13 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk
pemakaman, maka perlu dilakukan upaya untuk pemenuhannya oleh pemerintah
daerah. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah
membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan
pemakaman.
Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan
berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga
diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemakaman.
Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berkaitan dengan penyediaan tanah makam tersebut membutuhkan peran serta
masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan melalui pembayaran
retribusi pelayanan yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan
taman pemakaman umum dan penyelenggaraan jasa pemakaman dapat
dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa
umum.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.

14. - 14 -
Pasal 4 ayat (1)
a. yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang
digunakan untuk memakamkan jenazah;
b. yang dimaksud dengan Blok Makam adalah kumpulan dari beberapa
petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak dilingkungan makam.
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)
Pemakaman pada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga
jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan.
ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.

15. - 15 -
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 100