Tugas Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

1. Nama : Roy Asep Prastyo Rindiyanto
NIM : 5202414042
Prodi : Pend. Teknik Otomotif
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

2. Upaya Perlindungan Hak Anak Jalanan
Dalam video ini menceritakan kehidupan anak-anak jalanan yang hidup di
kejamnya kehidupan kota, menyusuri jalan hanya untuk mencari nafkah untuk makan,
berbagai pekerjaan mereka lakukan agar bisa makan, bahkan mereka rela tidur di
trotoar jalan. Salah satu dari mereka bernama Anto, awalnya Anto dititipkan ibunya di
rumah saudara di Bogor, saat dirumah saudara Bogor, Anto merasa merindukan ibunya
lalu mencoba mencari ibunya. Disisi lain ibu Anto mendapat kabar dari saudara Bogor
kalau Anto menghilang dan berusaha mencari Anto ke Cirebon, Bogor dan Jakarta,
namun tidak membuahkan hasil.
Saat perjalanan mencari ibunya, Anto pernah ditangkap pihak kepolisian karena
dikira Anto adalah seorang pengemis dan dimasukkan ke Panti Sosial Cipayung. Karena
merasa tidak nyaman di Panti akhirnya Anto mencoba kabur dan bertemulah Anto
dengan kumpulan anak-anak jalanan. Disana Anto ikut menjadi anak jalanan,
mengamen di bis kota. Saat menjadi anak jalanan Anto senang bermain judi
meskipunselalu kalah, hingga uang yang didapatnya selalu habis untuk judi. Walaupun
menjadi anak jalanan Anto tetap ingin melanjutkan sekolah, lalu seorang pemuda
jalanan berinisiatif untuk memasukkan Anto ke tempat pemuda tersebut belajar dulu
yaitu di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan (P3SA) yang dikelola
Departemen Sosial dengan konsep pelayanan menyeluruh dan berkelanjutan untuk
anak jalanan.
Berdasarkan video tersebut, menurut saya upaya pembelaan hak warga negara
khususnya anak jalanan sudah cukup baik namun masih belum terlaksana secara
maksimal dan menyeluruh, karena masih banyak anak jalanan seperti Anto diluar sana
yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, anak jalanan tak jauh berbeda dengan
anak-anak lainnya yang butuh perhatian orang-orang di sekitarnya, butuh pendidikan,
kehidupan yang nyaman. Meskipun mereka anak jalanan, mereka tetap warga negara
Indonesia yang memiliki hak-hak sebagaimana hak warga negara pada umumnya.
Dan hak mereka diatur dalam :
1. Pancasila sila ke-lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. UUD 1945 pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. UUD 1945 pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
4. UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.
5. UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

3. 6. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”.
7. UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah negara dan
meningkatkannya serta berhak kembali”.
8. UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
9. UUD 1945 pasal 28 G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara lain”.
10. UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
11. UUD 1945 pasal 28 H ayat 3 “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”.
12. UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
13. UUD 1945 pasal 28 I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
14. UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”.
15. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
16. UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
17. UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara”.
18. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dari video tersebut juga dapat dibandingkan kondisi antara anak jalanan seperti
Anto dan anak jalanan di kota lain, kita ambil contoh di Semarang saja, banyak kita
jumpai di jalan-jalan, perempatan jalan atau lampu-lampu lalulintas terlihat anak-anak
jalanan yang bekerja entah itu mengamen, menjual koran maupun meminta-minta.

4. Harusnya Dinas Sosial juga mendirikan tempat-tempat perlindungan untuk anak-anak
jalanan dan juga mengajari mereka ketrampilan agar tidak menjadi anak jalanan lagi.
Dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan hak warga negara khususnya anak-
anak jalanan sudah terlaksana di Indonesia, hanya saja belum terlaksana secara
maksimal karena masih banyak terlihat anak-anak jalanan berkeliaran terutama di
kota-kota besar. Pemerintah khususnya Dinas Sosial harusnya melindungi hak anak-
anak jalanan dan membuat tempat perlindungan untuk mereka, karena hak-hak mereka
sudah diatur dalam Pancasila, UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.