SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
Pangkal pinang 28 april 2011
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG BNN
PERKAP BNN NO. 03/ V/ 2010/BNN TANGGAL 12 MEI 2010 TTG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN
PERKAP BNN NO. 04/ V/ 2010/BNN TANGGAL 12 MEI 2010 TTG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN PROVINSI DAN
BNN KAB/ KOTA
1.
2.
3.
4.
2
Prop. Kep. Babel
PERSONIL
PERATURAN PRESIDEN NO. 23
TAHUN 2010 TENTANG BNN
PERKAP BNN NO. 03/ V/ 2010/BNN
TANGGAL 12 MEI 2010 TTG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BNN
ANGGARAN
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2006 jo.
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR 59 TAHUN 2007
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
DAN UNDANG-UUNDANG RI
NO. 33 TH. 2004
KELEMBAGAAN
Uu no 35 / 2009
Uu no 32/2002
Perpres no 23/2010
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
BNNP
BAGIAN TATAUSAHA
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
BIDANG
PENCEGAHAN
KEPALA
SUBBAGIAN
LOGISTIK
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG
PEMBERANTASAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
DESIMINASI
INFORMASI
SEKSI
ADVOKASI
SEKSI
PERAN SERTA MASYARAKAT
SEKSI
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
SEKSI
INTELIJEN
SEKSI
PENYIDIKAN,
PENINDAKAN, &
PENGEJARAN
SEKSI
PENGAWASAN TAHANAN,
BARANG BUKTI, DAN
ASET
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
BNNK/KOTA
SEKSI
PENCEGAHAN
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
PEMBERANTASAN
SUBBAGIAN TATAUSAHA
NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG
1 KEPALA BNN PROPINSI II/A
KOMBES
POL
IV/C
2 KABAG TATA USAHA III/A PNS III/D-IV/A
3 KASUBBAG PERENCANAAN IV/A PNS III/B-III/C
4 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
5
PENGADMINISTRASI DATA PROGRAM
PERENCANAAN
- PNS II/C-III/A
6 PENGOLAH DATA PROGRAM PERENCANAAN - PNS II/C-III/A
7 PENYAJI DATA PROGRAM PERENCANAAN - PNS II/C-III/A
8 KASUBBAG LOGIS LOGISTIK IV/A PNS III/B-III/C
9 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
10 PENGADMINISTRASI DATA LOGISTIK - PNS II/C-III/A
11
PENGOLAH DAN PENYAJI DATA PERENCANAAN
LOGISTIK
- PNS II/C-III/A
12 KASUBBAG ADMINISTRASI IV/A PNS III/B-III/C
13 SEKRETARIS KEPALA - PNS II/C-III/A
14 PENGEMUDI KEPALA - PNS II/C-II/D
15 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
16 PENGADMINISTRASI DATA KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A
17 PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A
18 PENYAJI DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A
19 KABID PENCEGAHAN III/A PNS III/D-IV/A
20 KASI DESIMINASI DAN INFORMASI IV/A PNS III/B-III/C
21 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
22 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
23 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
24 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
25 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
26 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
27 ANALIS BAHAN DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 6
NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG
28 PENYAJI DATA DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A
29 KASI ADVOKASI IV/A PNS III/B-III/C
30 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
31 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
32 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
33 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
34 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
35 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
36 ANALIS BAHAN ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
37 PENYAJI DATA ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
38 KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III/A AKBP IV/B
39 KASI PERAN SERTA MASYARAKAT IV/A PNS III/B-III/C
40 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
41 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
42 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
43 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
44 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
45 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
46 ANALIS BAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
47 PENYAJI DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
48 KASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF IV/A PNS III/B-III/C
49 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
50 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
51 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
52 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A
53 ANALIS BAHAN PEMBERDAYAAN ALTERNATIF - PNS II/C-III/A
54 PENYAJI DATA PEMBERDAYAAN ALTERNATIF - PNS II/C-III/A
7
NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG
55 KABID PEMBERATASAN III/A AKBP IV/B
56 KASI INTELIJEN IV/A KOMPOL IV/A
57 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
58 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A
59 ANALIS, PENGOLAH DAN PENYAJI DATA INTELIJEN - AKP III/C
60 PENGUMPUL DAN PENYAJI DATA INTELIJEN - IPTU POL III/B
61 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F
62 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F
63 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F
64 KASI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN IV/A KOMPOL IV/A
65 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D
66 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D
67 ANALIS, PENGOLAH DAN PENYAJI DATA - AKP III/C
68 KOORDINATOR TIM PENYIDIK - IPTU POL III/B
69 KOORDINATOR TIM PENINDAK DAN PENGEJAR - IPDA POL III/A
70 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F
71 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F
72 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F
73 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F
74
KASI PENGAWASAN, BARANG BUKTI, TAHANAN DAN
ASET
IV/A KOMPOL IV/A
75 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D
76 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D
77 KOORDINATOR PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - IPTU POL III/B
78 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F
79 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F
80 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F
8
STRUKTUR ORGANISASITRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONALADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROV. KEP. BANGKA BELITUNGROV. KEP. BANGKA BELITUNG
JUMLAH PEGAWAI IDEAL
BNNP
** 1 ESELON II/A (KOMBES POL/ PNS
IV/C)
** 2 ESELON III/A (PNS III/D-IV/A)
** 2 ESELON III/A (AKBP)
*** 3 ESELON IV/A (KOMPOL)
*** 7 ESELON IV/A (PNS III/B-III/C)
**** 49 STAF (PNS II/C-III/A)
**** 2 AKP
**** 3 IPTU
**** 1 IPDA
**** 10 BINTARA
JUMLAH : 80 ORANG
SDMSDM BNNPBNNP
BABELBABEL
JUMLAH PEGAWAI BNNP
* 1 ESELON II/A (KOMBES POL)
* 3 ESELON III/A (PNS III/D-IV/B)
* 1 ESELON III/A (KOMPOL)
* 6 ESELON IV/A (PNS III/B-III/D)
* 9 STAF (PNS II/C-III/B)
* 22 PHL APBN
* 2 PHL APBD
JUMLAH : 44 ORANG
KEDUDUKAN JABATAN STRUKTURAL
DAN FUNGSIONAL
Pada 33 BNN PROPINSI
FORMASI 80 ORANG
KETERANGAN :
** KEPALA BNN PROPINSI (BISA DI ISI POLRI/ PNS)
** KABID PEMBERDAYAAN MASY (BISA DI ISI POLRI/ PNS
** KABID PEMBERANTASAN (SEMUA DI ISI PERS POLRI)
** JABATAN STRUKTURAL LAIN DI ISI PNS
*** STAF DI LUAR FUNGSI PEMBERANTASAN DI ISI PNS
11
RINCIAN KEBUTUHAN SDM UNTUK
33 BNN PROPINSI
FORMASI 80 ORG
DENGAN PERINCIAN :
** 1 ESELON II/A (KOMBES POL/ PNS IV/C)
** 2 ESELON III/A (PNS III/D-IV/A)
** 2 ESELON III/A (AKBP)
*** 3 ESELON IV/A (KOMPOL)
*** 7 ESELON IV/A (PNS III/B-III/C)
**** 49 STAF (PNS II/C-III/A)
**** 2 AKP
**** 3 IPTU
**** 1 IPDA
**** 10 BINTARA
1
2
2
3
7
49
2
3
1
10
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
66
66
99
231
1.617
66
99
33
330
2.640
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
12
PEMENUHAN KEBUTUHAN PERSONEL
PERCEPATAN KELEMBAGAAN VERTIKAL
BNN PROPINSI
FORMASI 80 ORG = MENJADI 45 ORG
BNN KAB/ KOTA
FORMASI 30 ORG = MENJADI 15 ORG
PEMENUHAN PERS POLRI/ PNS UNTUK MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL
POLRI = PERSETUJUAN KAPOLDA & MABES POLRI (DI TUGASKAN)
PNS = PERSETUJUAN GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
KEBUTUHAN STAF YANG AKAN DI ISI PNS
- LIMPAHAN/ PINDAHAN DARI PNS SETEMPAT
- HASIL WERVING SECARA BERTAHAP
13

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pendidikan ips di sd
Pendidikan ips di sdPendidikan ips di sd
Pendidikan ips di sd
arif08
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
pracoyo cipto nugroho
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfPPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
YemimaGraceTangke
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
KutsiyatinMSi
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
Muhammad Khamdan
 

La actualidad más candente (20)

Pendidikan ips di sd
Pendidikan ips di sdPendidikan ips di sd
Pendidikan ips di sd
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfPPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikUndang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Coaching Agenda 1,2,3 (7).pptx
Coaching Agenda 1,2,3  (7).pptxCoaching Agenda 1,2,3  (7).pptx
Coaching Agenda 1,2,3 (7).pptx
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP
 
e-BUDGETING
e-BUDGETINGe-BUDGETING
e-BUDGETING
 
TUGAS PAPER ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TUGAS PAPER ADMINISTRASI PERPAJAKAN TUGAS PAPER ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TUGAS PAPER ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
 
Manajemen Karir ASN
Manajemen Karir ASNManajemen Karir ASN
Manajemen Karir ASN
 
Contoh Presentasi Powerpoint Untuk Sidang Skripsi
Contoh Presentasi Powerpoint Untuk Sidang SkripsiContoh Presentasi Powerpoint Untuk Sidang Skripsi
Contoh Presentasi Powerpoint Untuk Sidang Skripsi
 
Agenda ii pkp-modul berfikir kreatif dalam pelayanan-
Agenda ii pkp-modul berfikir kreatif dalam pelayanan-Agenda ii pkp-modul berfikir kreatif dalam pelayanan-
Agenda ii pkp-modul berfikir kreatif dalam pelayanan-
 

Similar a Struktur bnn (6)

CONTOH FORM LAP P2K3.docx
CONTOH FORM LAP P2K3.docxCONTOH FORM LAP P2K3.docx
CONTOH FORM LAP P2K3.docx
 
Jaah
Jaah Jaah
Jaah
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
95daftar jabatan fungsional tertentu
95daftar jabatan fungsional tertentu95daftar jabatan fungsional tertentu
95daftar jabatan fungsional tertentu
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Executive summary data base jembatan tanjabtim 2020
Executive summary data base jembatan tanjabtim 2020Executive summary data base jembatan tanjabtim 2020
Executive summary data base jembatan tanjabtim 2020
 

Más de Rudy Irawan

Pembinaan & prospek jak
Pembinaan & prospek jakPembinaan & prospek jak
Pembinaan & prospek jak
Rudy Irawan
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
Rudy Irawan
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
Rudy Irawan
 
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
Rudy Irawan
 
Bahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatanBahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatan
Rudy Irawan
 
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakatProgram kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
Rudy Irawan
 

Más de Rudy Irawan (9)

Pembinaan & prospek jak
Pembinaan & prospek jakPembinaan & prospek jak
Pembinaan & prospek jak
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
 
Slide skj
Slide skjSlide skj
Slide skj
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08Slide analisis beban kerja  permendagri 12-08
Slide analisis beban kerja permendagri 12-08
 
Paparan inpres
Paparan inpresPaparan inpres
Paparan inpres
 
Jenis narkoba
Jenis narkobaJenis narkoba
Jenis narkoba
 
Bahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatanBahaya narkoba kesehatan
Bahaya narkoba kesehatan
 
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakatProgram kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
 

Struktur bnn

  • 1. Pangkal pinang 28 april 2011
  • 2. UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG BNN PERKAP BNN NO. 03/ V/ 2010/BNN TANGGAL 12 MEI 2010 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN PERKAP BNN NO. 04/ V/ 2010/BNN TANGGAL 12 MEI 2010 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN PROVINSI DAN BNN KAB/ KOTA 1. 2. 3. 4. 2
  • 3. Prop. Kep. Babel PERSONIL PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG BNN PERKAP BNN NO. 03/ V/ 2010/BNN TANGGAL 12 MEI 2010 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN ANGGARAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 jo. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN UNDANG-UUNDANG RI NO. 33 TH. 2004 KELEMBAGAAN Uu no 35 / 2009 Uu no 32/2002 Perpres no 23/2010
  • 4. BADAN NARKOTIKA NASIONAL STRUKTUR ORGANISASI BNNP BAGIAN TATAUSAHA SUBBAGIAN PERENCANAAN BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SUBBAGIAN LOGISTIK SUBBAGIAN ADMINISTRASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PEMBERANTASAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI DESIMINASI INFORMASI SEKSI ADVOKASI SEKSI PERAN SERTA MASYARAKAT SEKSI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF SEKSI INTELIJEN SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN, & PENGEJARAN SEKSI PENGAWASAN TAHANAN, BARANG BUKTI, DAN ASET
  • 6. NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG 1 KEPALA BNN PROPINSI II/A KOMBES POL IV/C 2 KABAG TATA USAHA III/A PNS III/D-IV/A 3 KASUBBAG PERENCANAAN IV/A PNS III/B-III/C 4 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 5 PENGADMINISTRASI DATA PROGRAM PERENCANAAN - PNS II/C-III/A 6 PENGOLAH DATA PROGRAM PERENCANAAN - PNS II/C-III/A 7 PENYAJI DATA PROGRAM PERENCANAAN - PNS II/C-III/A 8 KASUBBAG LOGIS LOGISTIK IV/A PNS III/B-III/C 9 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 10 PENGADMINISTRASI DATA LOGISTIK - PNS II/C-III/A 11 PENGOLAH DAN PENYAJI DATA PERENCANAAN LOGISTIK - PNS II/C-III/A 12 KASUBBAG ADMINISTRASI IV/A PNS III/B-III/C 13 SEKRETARIS KEPALA - PNS II/C-III/A 14 PENGEMUDI KEPALA - PNS II/C-II/D 15 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 16 PENGADMINISTRASI DATA KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A 17 PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A 18 PENYAJI DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - PNS II/C-III/A 19 KABID PENCEGAHAN III/A PNS III/D-IV/A 20 KASI DESIMINASI DAN INFORMASI IV/A PNS III/B-III/C 21 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 22 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 23 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 24 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 25 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 26 TIM SOSIALISASI DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 27 ANALIS BAHAN DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 6
  • 7. NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG 28 PENYAJI DATA DESIMINASI DAN INFORMASI - PNS II/C-III/A 29 KASI ADVOKASI IV/A PNS III/B-III/C 30 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 31 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 32 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 33 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 34 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 35 TIM SOSIALISASI ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 36 ANALIS BAHAN ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 37 PENYAJI DATA ADVOKASI MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 38 KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III/A AKBP IV/B 39 KASI PERAN SERTA MASYARAKAT IV/A PNS III/B-III/C 40 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 41 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 42 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 43 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 44 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 45 TIM SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 46 ANALIS BAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 47 PENYAJI DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 48 KASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF IV/A PNS III/B-III/C 49 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 50 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 51 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 52 TIM SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PNS II/C-III/A 53 ANALIS BAHAN PEMBERDAYAAN ALTERNATIF - PNS II/C-III/A 54 PENYAJI DATA PEMBERDAYAAN ALTERNATIF - PNS II/C-III/A 7
  • 8. NO. JABATAN ESELON PANGKAT RUANG 55 KABID PEMBERATASAN III/A AKBP IV/B 56 KASI INTELIJEN IV/A KOMPOL IV/A 57 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 58 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-III/A 59 ANALIS, PENGOLAH DAN PENYAJI DATA INTELIJEN - AKP III/C 60 PENGUMPUL DAN PENYAJI DATA INTELIJEN - IPTU POL III/B 61 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F 62 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F 63 TIM PENYUPLAI BAKET INTELIJEN - BINTARA II/A-II/F 64 KASI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN IV/A KOMPOL IV/A 65 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D 66 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D 67 ANALIS, PENGOLAH DAN PENYAJI DATA - AKP III/C 68 KOORDINATOR TIM PENYIDIK - IPTU POL III/B 69 KOORDINATOR TIM PENINDAK DAN PENGEJAR - IPDA POL III/A 70 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F 71 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F 72 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F 73 TIM PENINDAK, PENGEJAR DAN PENYIDIK - BINTARA II/A-II/F 74 KASI PENGAWASAN, BARANG BUKTI, TAHANAN DAN ASET IV/A KOMPOL IV/A 75 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D 76 OPERATOR/ PRANATA KOMPUTER - PNS II/C-II/D 77 KOORDINATOR PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - IPTU POL III/B 78 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F 79 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F 80 PENGAWAS BB, TAHANAN DAN ASET - BINTARA II/A-II/F 8
  • 9. STRUKTUR ORGANISASITRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONALADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNGROV. KEP. BANGKA BELITUNG
  • 10. JUMLAH PEGAWAI IDEAL BNNP ** 1 ESELON II/A (KOMBES POL/ PNS IV/C) ** 2 ESELON III/A (PNS III/D-IV/A) ** 2 ESELON III/A (AKBP) *** 3 ESELON IV/A (KOMPOL) *** 7 ESELON IV/A (PNS III/B-III/C) **** 49 STAF (PNS II/C-III/A) **** 2 AKP **** 3 IPTU **** 1 IPDA **** 10 BINTARA JUMLAH : 80 ORANG SDMSDM BNNPBNNP BABELBABEL JUMLAH PEGAWAI BNNP * 1 ESELON II/A (KOMBES POL) * 3 ESELON III/A (PNS III/D-IV/B) * 1 ESELON III/A (KOMPOL) * 6 ESELON IV/A (PNS III/B-III/D) * 9 STAF (PNS II/C-III/B) * 22 PHL APBN * 2 PHL APBD JUMLAH : 44 ORANG
  • 11. KEDUDUKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Pada 33 BNN PROPINSI FORMASI 80 ORANG KETERANGAN : ** KEPALA BNN PROPINSI (BISA DI ISI POLRI/ PNS) ** KABID PEMBERDAYAAN MASY (BISA DI ISI POLRI/ PNS ** KABID PEMBERANTASAN (SEMUA DI ISI PERS POLRI) ** JABATAN STRUKTURAL LAIN DI ISI PNS *** STAF DI LUAR FUNGSI PEMBERANTASAN DI ISI PNS 11
  • 12. RINCIAN KEBUTUHAN SDM UNTUK 33 BNN PROPINSI FORMASI 80 ORG DENGAN PERINCIAN : ** 1 ESELON II/A (KOMBES POL/ PNS IV/C) ** 2 ESELON III/A (PNS III/D-IV/A) ** 2 ESELON III/A (AKBP) *** 3 ESELON IV/A (KOMPOL) *** 7 ESELON IV/A (PNS III/B-III/C) **** 49 STAF (PNS II/C-III/A) **** 2 AKP **** 3 IPTU **** 1 IPDA **** 10 BINTARA 1 2 2 3 7 49 2 3 1 10 80 X X X X X X X X X X X 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 66 66 99 231 1.617 66 99 33 330 2.640 = = = = = = = = = = = 12
  • 13. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERSONEL PERCEPATAN KELEMBAGAAN VERTIKAL BNN PROPINSI FORMASI 80 ORG = MENJADI 45 ORG BNN KAB/ KOTA FORMASI 30 ORG = MENJADI 15 ORG PEMENUHAN PERS POLRI/ PNS UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL POLRI = PERSETUJUAN KAPOLDA & MABES POLRI (DI TUGASKAN) PNS = PERSETUJUAN GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA KEBUTUHAN STAF YANG AKAN DI ISI PNS - LIMPAHAN/ PINDAHAN DARI PNS SETEMPAT - HASIL WERVING SECARA BERTAHAP 13