Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

1. • SPM Uang Persediaan (SPM-UP)
• SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP)
• SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)
• SPM LS Non Belanja Pegawai
• SPM LS Belanja Pegawai
• SPM Dana PNBP

2. SPM Uang Persediaan (SPM-UP)
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Rincian Rencana Penggunaan Dana (Keperluan riil
satu bulan)
 Surat Pernyataan Penggunaan Dana

3. SPM Ganti Uang Persediaan
(SPM-GUP)
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Surat Pernyataan Penggunaan yang menyatakan :
 Dana tersebut harus habis dalam satu bulan
 Tidak seharusnya dengan SPM-LS
 Sisa dana jika tidak habis harus disetor ke rekening kas negara
 Rincian Rencana Penggunaan Dana (Keperluan riil satu bulan)
 Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir
 Surat persetujuan kepala KPPN Lubuk Sikaping setinggi-
tingginya Rp. 200 Juta
 Surat Persetujuan Kepala Kanwil III Ditjen. Perbendaharaan
Sumatera Barat untuk jumlah diatas Rp. 200 juta

4. SPM Tambahan Uang Persediaan
(SPM-TUP)
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK).
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) jika
bukti-bukti pengeluaran s.d Rp. 10 juta untuk setiap
kuitansi atau daftar pembiayaan honor untuk jumlah
tidak terbatas.
 Rincian penggunaan dana untuk permintaan bulan
berikutnya.
 SPP yang telah dilegalisir oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

5. SPM LS Non Belanja Pegawai
A. Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa :
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Resume Kontrak
 SPTB
 Faktur PAjak beserta SSP yang telah ditandatangani
oleh wajib pajak
 Jaminan Bank bila dipersyaratkan
 Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam
kontrak/SPK yang dananya sebagian/seluruhnya
bersumber dari pinjaman/hibah LN

6. SPM LS Non Belanja Pegawai
B. Langganan Daya dan Jasa
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Bukti tagihan daya dan jasa
 Nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN,
PT.TELKOM, PDAM)

7. SPM LS Non Belanja Pegawai
C. Perjalanan Dinas
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 SPTB
 Daftar Nominatif Perjalanan DInas yang berisi antara
lain informasi mengenai data pejabat
(nama, pangkat, golongan), tujuan , tanggal
keberangkatan , lama perjalanan dinas dan biaya yang
diperlukan masing-masing pegawai

8. SPM LS Belanja Pegawai
A. SPM Gaji Induk/ Bulanan
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman luar daftar gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji
 Daftar perubahan data pegawai
 Daftar perubahan potongan
 Daftar penerimaan gaji bersih
 Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai
 ADK data pegawai dan ADK Belanja Pegawai
 SSP PPh Pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

9. SPM LS Belanja Pegawai
B. SPM Gaji Susulan
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman luar daftar gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji
Susulan
 Daftar perubahan data pegawai
 Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai
 ADK Belanja Pegawai
 SSP PPh Pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

10. SPM LS Belanja Pegawai
C. SPM Kekurangan Gaji (Rapel Gaji)
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman luar daftar gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji
 Daftar perubahan data pegawai
 Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai
 ADK Belanja Pegawai
 SSP PPh Pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

11. SPM LS Belanja Pegawai
D. SPM Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman luar daftar uang duka wafat/tewas dan
rekapitulasi uang duka wafat/tewasi
 Daftar perubahan data pegawai
 SK Pemberian Uang Duka Tewas
 Surat Keterangan dan permintaan Tunjangan
kematian/uang duka wafat/tewas
 Surat keterangan kematian/visum
 ADK Belanja Pegawai
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

12. SPM LS Belanja Pegawai
E. SPM Gaji Terusan
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman luar daftar terusan penghasilan gaji dan
rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji
 Daftar perubahan data pegawai
 Copy dokumen pendukung
 ADK belanja pegawai
 SSP PPh Pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

13. SPM LS Belanja Pegawai
F. SPM Uang Muka/Persekot Gaji
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Halaman laur daftar uang muka gaji dan rekapitulasi
daftar uang muka gaji
 Copy dokumen pendukung
 ADK belanja pegawai
 SSP PPh pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

14. SPM LS Belanja Pegawai
G. SPM Lembur/Honor/Vakasi
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Daftar perhitungan pembayaran
Lembur/Honor/Vakasi Copy dokumen pendukung
 SPK Lembur/SK Panitia
 SSP PPh Pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

15. SPM LS Belanja Pegawai
H. SPM Uang Makan
 SPM dan Arsip Data Komputer (ADK)
 Daftar perhitungan uang makan
 SSP PPh pasal 21
 SPTJM dari Kuasa PA/PPK

16. Syarat Pengajuan SPM Dana
PNBP
Persyaratan SPM Dana PNBP mengacu pada
Ketentuan yang berlaku pada SPM UP/TUP/GU/LS dan
dilengkapi dengan :
 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah
dilegalisir KPPN Mitra Kerja Bank Tempat Penyetoran
PNBP berkenaan.
 Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.