SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Ryan Danny
Muhammad Raafi
Nurzian T. P
Shintya Febri
Materi Pembahasan



                                                            Sejarah MK


                                                        Visi & Misi MK

                                                 Kewajiban & Wewenang MK

                                         Hakim Konstitusi

                              Persidangan MK




Materi Pembahasan Page 2
Sejarah MK di Indonesia


                          Diawali dengan diadopsinya ide MK dalam
                           amandemen konstitusi yang dilakukan oleh
                           Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
                          DPR dan Pemerintah menyetujui secara
                           bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
                           Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003
                           dan disahkan oleh Presiden.
                          Pada tanggal 16 Agustus 2003, Hakim
                           Konsitusi mengucap sumpah jabatan di istana
                           negara.




Sejarah MK Page 3
Mahkamah Konstitusi

 Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem
  ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
  pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
  dengan Mahkamah Agung.
 Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut
  persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi
  politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas
  ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-
  norma hukum yang bersifat umum.




Mahkamah Konstitusi  Page 4
MENGAPA MAHKAMAH KONSTITUSI
                    PERLU DIBENTUK?




Here comes your footer  Page 5
Struktur Organisasi




Struktur Organisasi MK  Page 6
Gedung Mahkamah Konstitusi




                        Jalan Merdeka Barat No.6, Jakarta.


Gedung MK  Page 7
Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

 Visi Mahkamah Konstitusi
  - Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta Negara hukum
    dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang
    bermartabat.

 Misi Mahkamah Konstitusi
  - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan
    kehakiman yang modern dan terpercaya.
  - Membangun Konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar
    berkonstitusi.




Visi dan Misi MK  Page 8
Kewajiban dan Wewenang MK

Wewenang :
 Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
  bersifat final.
 Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
  diberikan oleh UUD 1945.
 Memutus pembubaran partai politik dan,
 Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Kewajiban :
 Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
  mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
  menurut UUD 1945.


Wewenang & Kewajiban MK  Page 9
Ketua dan Hakim Konstitusi

 Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
  untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu
  kali masa jabatan.
 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang
  ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-
  masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan
  Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan
  Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1
  kali masa jabatan berikutnya.




Ketua dan Hakim Kosntitusi  Page 10
Hakim Konstitusi Periode 2008-2013

 Mohammad Mahfud MD (Ketua)
 Harjono (2009-), menggantikan Jimly Asshiddiqie (2008-2009)
 Maria Farida Indrati
 Ahmad Fadlil Sumadi (2009-), menggantikan Maruarar Siahaan (2008-
  2009)
 Hamdan Zoelva (2009-), menggantikan Abdul Mukthie Fajar (2008-2009)
 Muhammad Alim
 Achmad Sodiki
 Muhammad Arsyad Sanusi
 Muhammad Akil Mochtar




Hakim Konstitusi  Page 11
Ketua Mahkamah Konstitusi




     Jimly Asshiddiqie                Mahfud M.D
    Periode (2003-2007)           Periode (2008-2013)

Ketua MK Page 12
Persidangan MK

 Sidang Panel
 - Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi
   yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan.


 Sidang Pleno
 - Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi
   minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka
   untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan
   putusan.


 Rapat Permusywaratan Hakim
 - Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia.
   Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera.



Persidangan MK Page 13
End Slide  Page 14

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutyudikrismen1
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

La actualidad más candente (20)

Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepagawaian - Definisi dan Ruang Lingkup (Idik Saeful Bahri)
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 

Similar a Mahkamah konstitusi

Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnyaanrihalfajari
 
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusipengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusiAulia Faris Humam
 
Kumpulan soal lcc uud 1945
Kumpulan soal lcc uud 1945Kumpulan soal lcc uud 1945
Kumpulan soal lcc uud 1945Alek Sander Oke
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxShafiraShofia
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusivirmannsyah
 
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxIndahSimbolon2
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatifJimmy Lie
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanSena Aditya
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 

Similar a Mahkamah konstitusi (20)

Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusipengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
pengertian, tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi
 
Lembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemenLembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemen
 
Pkn broh
Pkn brohPkn broh
Pkn broh
 
Kumpulan soal lcc uud 1945
Kumpulan soal lcc uud 1945Kumpulan soal lcc uud 1945
Kumpulan soal lcc uud 1945
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusi
 
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI.pptx
 
Fiat Justitia ed.1 Maret 2013
Fiat Justitia ed.1 Maret 2013Fiat Justitia ed.1 Maret 2013
Fiat Justitia ed.1 Maret 2013
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatif
 
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan KehakimanPenyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 

Mahkamah konstitusi

  • 1. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Oleh: Ryan Danny Muhammad Raafi Nurzian T. P Shintya Febri
  • 2. Materi Pembahasan Sejarah MK Visi & Misi MK Kewajiban & Wewenang MK Hakim Konstitusi Persidangan MK Materi Pembahasan Page 2
  • 3. Sejarah MK di Indonesia  Diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden.  Pada tanggal 16 Agustus 2003, Hakim Konsitusi mengucap sumpah jabatan di istana negara. Sejarah MK Page 3
  • 4. Mahkamah Konstitusi  Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.  Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma- norma hukum yang bersifat umum. Mahkamah Konstitusi  Page 4
  • 5. MENGAPA MAHKAMAH KONSTITUSI PERLU DIBENTUK? Here comes your footer  Page 5
  • 7. Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat No.6, Jakarta. Gedung MK  Page 7
  • 8. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi  Visi Mahkamah Konstitusi - Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.  Misi Mahkamah Konstitusi - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. - Membangun Konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Visi dan Misi MK  Page 8
  • 9. Kewajiban dan Wewenang MK Wewenang :  Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.  Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.  Memutus pembubaran partai politik dan,  Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Kewajiban :  Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Wewenang & Kewajiban MK  Page 9
  • 10. Ketua dan Hakim Konstitusi  Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.  Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing- masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan Hakim Kosntitusi  Page 10
  • 11. Hakim Konstitusi Periode 2008-2013  Mohammad Mahfud MD (Ketua)  Harjono (2009-), menggantikan Jimly Asshiddiqie (2008-2009)  Maria Farida Indrati  Ahmad Fadlil Sumadi (2009-), menggantikan Maruarar Siahaan (2008- 2009)  Hamdan Zoelva (2009-), menggantikan Abdul Mukthie Fajar (2008-2009)  Muhammad Alim  Achmad Sodiki  Muhammad Arsyad Sanusi  Muhammad Akil Mochtar Hakim Konstitusi  Page 11
  • 12. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie Mahfud M.D Periode (2003-2007) Periode (2008-2013) Ketua MK Page 12
  • 13. Persidangan MK  Sidang Panel - Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan.  Sidang Pleno - Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan.  Rapat Permusywaratan Hakim - Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Persidangan MK Page 13
  • 14. End Slide  Page 14