ULMWP

1. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan
Melanesian Spearhead Group (MSG)
 Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang terdiri dari
empat negara di Melanesia, atau biasa disebut organisasi perhimpunan negara-negara
Pasifik selatan yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front
Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada bulan Juni 2015,
Indonesia diterima sebagai anggota rekan. (Wikipedia.com)
 Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi kerja sama subkawasan
Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan
antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan
peningkatan keamanan.(tempo.co)
Grup ini didirikan sebagai perkumpulan politik pada tahun 1986. Tanggal 23 Maret
2007, para anggotanya menandatangani Agreement Establishing the Melanesian Spearhead
Group dan meresmikannya di bawah hukum internasional. Grup ini bermarkas di Port Vila,
Vanuatu. Gedung sekretariatnya dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok dan diserahkan
kepada MSG bulan November 2007. Direktur Jenderal MSG pertama adalah Rima Ravusiro
dari Papua Nugini. Sejak September 2011, Direktur Jenderal MSG dijabat oleh Peter Forau
dari Kepulauan Solomon.
 Tujuan
Melanesian Spearhead Group dibentuk dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi antara negara-negara Melanesia. Tujuan dari kelompok ini adalah
1. Untuk mempromosikan dan memperkuat perdagangan antar keanggotaan, pertukaran
budaya Melanesia, tradisi, nilai-nilai kesetaraan dan kedaulatan;
2. Untuk mendorong kerja sama ekonomi dan teknik antara anggota; dan
3. Untuk menyelaraskan kebijakan negara anggota dan tujuan bersama anggota untuk
pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik dan
keamanan.
Salah satu fitur kunci dari MSG adalah Perjanjian Perdagangan MSG, perjanjian
perdagangan preferensial sub-regional yang didirikan untuk mendorong dan mempercepat
pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan dan menyediakan kerangka kerja
politik untuk konsultasi reguler dan ulasan tentang status Perjanjian, dengan maksud untuk
menjamin perdagangan yang baik dalam hal ekspor dan impor yang dilakukan dalam
semangat asli Solidaritas Melanesia dan dilakukan dengan negara yang telah disepakati.
Negosiasi diadakan secara berkala antara pemimpin anggota 'untuk mempertimbangkan
kemajuan dan perkembangan perjanjian. Setelah revisi pada tahun 2005, mencakup 180
artikel bebas pajak fiskal.

2. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Gerakan Pembebasan Serikat
untuk Papua Barat
Dalam pertemuan bersejarah pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada tanggal 7 Desember
2014. faksi yang berbeda dari gerakan kemerdekaan bersatu untuk membentuk sebuah badan
baru yang disebut Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP).
Organisasi baru ini menyatukan tiga organisasi utama yang telah lama berjuang untuk
kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Dengan datang bersama-sama untuk menyajikan
sebuah front bersatu, ini memungkinkan kita untuk mengirimkan ulang aplikasi segar untuk
keanggotaan MSG (MSG) serta melawan klaim Indonesia bahwa kelompok Papua Barat
dibagi. Negosiasi dan upacara kastom dihadiri oleh para pemimpin dari semua kelompok
utama dan diamati oleh kepala, gereja-gereja dan pemerintah Vanuatu menunjukkan bahwa
sekarang kita orang Papua Barat bersatu dalam satu kelompok dan satu perjuangan.
Kelompok-kelompok kunci yang telah bersatu termasuk Republik Federal Papua Barat
(NRFPB); Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua
Barat (NPWP). Sekretariat eksternal yang terdiri dari lima anggota yang dipilih dari berbagai
kelompok akan sekarang mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Octovianus Mote telah
terpilih sebagai Sekretaris Jenderal ULMWP sementara Benny Wenda adalah juru bicara dan
tiga anggota terpilih lainnya adalah Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak.
(diterjemahkan dari www.ulmwp.org)
 Ini Alasannya ULMWP Menjadi Anggota Penuh Adalah Harga Mati
FOKUSPAPUA.COM – Percaya atau tidak, situasi politik perjuangan Papua hari ini telah
berada pada tahap yang membuat Indonesia kebakaran jenggot. Melalui jalur pasifik, rakyat
Papua telah kembali ke keluarga besar melanesia. Kekeluargaan ini bukan hanya sebatas ras dan
kebudayaan tetapi juga turut mengembalikan sejarah politik bangsa Papua yang terjalin erat
dengan negara-negara itu sekitar tahun 40-an.
Sampai di sini kita ketahui hubungan Papua dengan negara-negara Pasifik Selatan seperti
Vanuatu, PNG, Fiji, Solomon, dan Kaledonia Baru ini bukan baru di bangun melalui MSG.
Papua memiliki hubungan yang begitu erat saat masa kuasa Belanda di Papua. Hubungan rakyat
Papua tersebut dengan negara-negara itu terjalin melalui South Pasific Comission (SPC) yang
dibentuk negara penjajah saat itu dan kembali diputuskan Indonesia pada tahun 1962.
Dari latar belakang itulah, rakyat Papua mulai menjalin hubungan mereka sejak tahun 2014 dan
hasilnya dari proses yang ditempuh itu. Saat ini kita tahu melalui ULMWP Papua telah menjadi
anggota Observer dalam organisasi Melanesia Spearhead (MSG) pada tahun 2015.

3. Bagaimana hubungan Papua saat ini dengan negara-negara Pasifik Selatan?
Saat ULMWP diterima sebagai anggota Observer di MSG. Indonesia telah menjadi anggota
Asosiatif. Sejak saat itu kedua organ ini bersaing menjadi anggota penuh di organisasi
beranggotakan lima negara itu.
Ketika diamati perjuangan kedua organ tersebut. Kita akan menemukan dua metode berbeda yang
digunakan kedua organ ini dalam meyakinkan para petinggi negara di wilaya itu. Selain itu, kita
juga akan menemukan perbedaan mendasar pada alasan yang melatarbelakangi kedua organ
tersebut bersaing dalam mengajukan diri menjadi anggota penuh di MSG.
Pertama alasan yang melatarbelakangi pihak Indonesia memperjuangkan diri menjadi anggota
penuh dalam MSG karena ingin menutupi lajunya perjuangan kemerdekaan Papua melalui
wilayah Pasifik. Secara politik alasan ini dibalut dengan argumennya. Beberapa wilayah di
Indonesia merupakan ras Melanesia yang selanjutnya dikenal dengan Melanesia Indonesia
(Melindo)
Singkatnya, keberadaan Indonesia di MSG bukan karena beberapa wilayah Indonesia dihuni oleh
ras Melanesia, tetapi untuk menutupi lajunya perjuangan Papua merdeka melalui wilayah Pasifik
Sayangnya taktik politik ini diketahui rakyat dan para petinggi negara di wilayah itu. Ya. Taktik
politik Indonesia ini tercium ketika Indonesia menolak tim pencari fakta yang diusulkan PIF
ataupun dialog yang diusulkan PM Solomon Menase Sogavare yang juga saat ini menjabat
sebagai ketua MSG sekaligus ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF).
Kedua Indonesia mengeluarkan berjuta triliuna rupiah hanya untuk berdiplomasi di wilayah
pasifik. Dari hasil itu, negara ini merebut dukungan dari dua petinggi negara. PNG dan Fiji.
Indonesa mendekati para petinggi negara itu dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat.
Dengan alasan itu pula, Indonesia berhasil menunda ULMWP menjadi anggota penuh dalam
MSG pada 14 Juli 2016 di Honiara. Jadi, jika anda membaca media-media besar di negara ini.
Anda akan menemukan pernyataan Dirjen Asia-Pasifik Desra Percaya yang menyatakan tidak ada
tempat bagi ULMWP di MSG. Meski demikian, pernyataan itu kelihatannya hanya pengalihan
isu belaka.
Ya. Karena kita tahu bawa penundaan ULMWP menjadi anggota penuh yang terjadi 14 Juli itu
bukan karena tekanan atau hasil diplomasi Indonesia yang berhasil menggagalkan itu, tetapi
karena masalah teknis. Alasan yang mendasari penundaan tersebut karena definisi penerimaan
anggota baru dalam MSG yang belum dirumuskan secara baik dan benar yang mana dalam
prakteknya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar

4. negara dan mengatur kedaulatan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain
sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.
Dan hal itu jika tidak dirumuskan secepatnya, bukan hanya akan mengancam ULMWP tetapi
juga Kaledonia Baru (FLNKS) sebagai salah satu pendiri MSG yang sampai saat ini belum
sepenuhnya berdaulat dari Francis. (Kaledonia Baru akan Referendum pada 2018)
Sederhananya, penundaan ini bukan keberhasilan politik Indonesia menutup perjuangan Papua di
wilayah itu, tetapi kekurangan MSG yang diberitahu Indonesia untuk merumuskan definisi
penerimaan anggota baru secepat mungkin. Poin ini serupa dengan ULMWP yang memberitahu
Indonesia akan kelemahan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan
di awal persaingan. Hasil dari itu, Indonesia membangun diplomasi dengan cepat di wilayah itu.
Dengan demikian alasan mendasar dari penundaan keanggotaan penuh rakyat Papua melaui
ULMWP di MSG bukan karena keberhasilan taktik politik Indonesia. Tetapi hanya persoalan
teknis dalam kubu MSG sendiri.
Ketiga alasan Indonesia yang menyataan, berdasarkan hukum internasional dan hukum dalam
pendirian MSG tidak mengintervensi persolan negara lain. Atau ULMWP bukan sebuah negara
yang berdaulat maka tidak layak mendapat status full member di MSG. Dari sudut pandang saat
ini, pernyataan itu tidak begitu kuat untuk dijadikan dasar acuan.
Hal ini karena seperti yang kita ketahui, setiap aturan hukum memiliki kontrol penerapan hukum
dan ketika penerapan hukum tersebut berkaitan dengan pelanggaran HAM suatu bangsa, maka
aturan itu tidak dapat lagi dipertahankan. Poin ini bisa kita lihat misalnya dari Palestina,
meskipun negara ini tidak diakui beberapa negara. Palestina memiliki kedutaan di beberapa
negara termasuk di Indonesia. Ini persolan Ham.
Selain itu, perjungan Papua merdeka melalui pasifik saat ini telah maju satu langkah. Hal ini
dapat diketahui dari dukungan negara-negera Pasifik Selatan. Awalnya hanya negara Vanuatu
yang mendukung penuh perjungan rakyat Papua. Saat ini telah bertambah menjadi 3 negara yang
menyatakan dukungannya secara resmi. Negera Solomon Island dan Kaledonia Baru telah
menyatakan dukungan mereka secara resmi.
Ketiga negara ini bukan hanya berjanji akan memperjuangkan ULMWP menjadi full member di
MSG, tetapi juga menggalang dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik maupun negara-
negara amggota PBB lainya.
Dari poin-poin di atas. Beberapa hal yang memperkuat ULMWP berpotensi untuk menjadi full
member di MSG bukan hanya karena kesamaan ras dan bangsa, tetapi juga memiliki dasar
hubungan sejarah politik yang jelas. Hal ini sebagaimana penjelasan dibagian pembuka artikel

5. ini. Selain itu, dukungan yang datang dari tiga negara anggota MSG di atas ditambah lagi dengan
desakan dan dukungan masyarakat sipil dan tokoh agama di wilayah itu sudah pasti akan
mendongkrak status ULMWP dari observer menjadi anggota Penuh. Dengan melihat fakta itu,
ketika pada bulan September mendatang definisi itu dirumuskan para petinggi MSG. ULMWP
sudah pasti akan diterima sebagai anggota penuh.
Sederhananya, kembalinya Papua ke MSG sama halnya dengan Papua kembali ke rumah dan
keluarga sendiri dari pembuangan. West Papua back to familly.
Apa yang akan dilakukan Indonesia jika rakyat Papua melalui ULMWP diterima sebagai
anggota penuh di MSG?
Pertama dari sudut pandang Indonesia dapat dipastikan bahwa kemungkinan besar Indonesia
akan meninggalkan MSG. Hal ini tercermin dari sikap Indonesia yang terlalu agresif dalam
mempertahankan kelicikan dan kebohongan.
Misalanya saja, ketika bendera bintang kejora di kibarkan sejajar dengan keenam bendera lainya
pada saat KTT MSG yang berlangsung 14 Juli 2016 di Honiara. Dikabarkan Indonesia walk out.
Meski hal ini dibantah pihak Indonesia, bisa jadi tindakan itu merupakan cerminan sikab
Indonesia yang sangat muak melihat rakyat Papua berdaulat. Dan Bisa jadi juga jika bulan
September mendatang ULMWP diterima sebagai anggota penuh di MSG. Indonesia akan
meninggalkan MSG untuk selamanya.
Kedua sejak beberapa tahun belakangan Indonesia kewalahan dalam meredam tuntutan
kemerdekaan Papua. Bukan hanya kewalahan tetapi juga panik melihat lajunya pergerakan
perjuangan Papua. Bentuk-bentuk kepanikan ini bisa kita lihat dari pemberlakuan maklumat
kapolda Papua tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang di dalamnya terdapat 3 poin.
Pengangkatan Tito Karnavian sebagai calon tunggal KAPORLI oleh Jokowi yang notabenenya
anti demokrasi. Ya, satu hari setelah pelantikannya pun terjadi penangkapan dan pemukulan
terhadap puluhan mahasiswa Papua di Yogya. Asrama Papua di segel polisi, sampai-sampai
beberapa beberapa mahasiswa dipukul dan di amankan Paksa.
Anehnya lagi, polisi dan omas yang mengepung asrama tersbut mengelurakan kata-kata rasis
seperti ” KERA” orang Papua di anggap kera, pemukulan, pengepungan, dan penangkapan itu
terjadi di asrama. Bukan di jalan atau saat anarkis.
Beberapa poin di atas memperlihatkan bahwa jika ULMWP diterima sebagai anggota penuh di
MSG. Indonesia akan memperketat keamanan dalam negeri dengan memberlakukan aturan-
aturan ganda dalam melindungi kepentingannya di Papua. Lebih mendalam lagi, TNI -PORLI
akan mendominasi Papua. Ya. Menurut saya negara ini bertahan karena kekuatan militernya,

6. bukan atas nasionalisme yang tertanam secara alamiah. Hal ini bukan hanya pendapat saya, tetapi
beberapa orang di negara ini menyatakan itu.
Misalnya, Abdullah Hehamahua yang memprediksi Indonesia Bakal Pecah Jadi 12 Negara
Bagian pada tahun 2050 (news.merahputih.com)
Dengan demikian dapat kita asumsikan NKRI bertahan karena kekutan militernya, bukan karena
nasionalisme yang tumbuh secara alamiah. Asumsi ini dapat diperkuat dengan meningkatnya
keinginan beberapa pulau di Indonesia untuk lepas dari negara ini. Daerah-daerah tersebut seperti
Papua, Aceh, RMS, Kalimantan dll. Ya. selama ini aceh pun terus bertahan dalam NKRI karena
operasi militer yang memakan ribuan korban nyawa. Hal serupa juga untuk tanah Papua.
Sederhananya, Indonesia bertahan karena kekuatan militernya. Bukan karena nasionalisme yang
tumbuh secara alamiah dan mendara danging.
Ketiga poin-poin di atas membuktikan tidak ada tempat bagi Indonesia untuk menutupi
perlakuan tidak manusiawi yang selama ini diterapkan kepada orang Papua. Bukan hanya
pelanggaran Ham, tetapi juga tentang diskriminasi rasial yang terus terjadi terhadap orang Papua.
Jalan satu-satunya untuk menutupi itu adalah Indonesia akan menggunakan kekuatan militernya.
Dan ketika kekutan itu diterapkan, sudah pasti akan memperparah situasi. Kekeran terhadap
pelanggaran HAM akan terus bertamabah. Ketika pelanggaran Ham terus meningkat. Sudah
pasti Indonesia akan menelan kata-katanya sendiri, yang mengaku Indonesia merupakan negara
penyelenggara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Hal ini serupa dengan penyataan bapak
proklamator Indonesia. Pendiri negara Ir. Soekarno saat itu menelang kata-katanya sendiri.
Dalam hubungan politik luar negerinya, ia membentuk “non blok” tetapi akhirnya memihak juga
kekomunis.
Hasil akhirnya, semakin Indonesia agresif dan koersif terhadap orang Papua, maka semakin cepat
pula rakyat Papua akan berdiri sama tinggi di forum-forum internasioanal. Salah satunya MSG
yang kata negara ini tidak ada tempat bagi ULMWP di dalam MSG. Mari kita menanti hasil
keputusannya bulan September mendatang. Rakyat Papua di harapkan teus berdoa dan tenang
melewati setiap prosesnya. Papua menjadi anggota penuh di MSG adalah harga
mati.(http://www.dihaimoma.com) (https://fokuspapua.wordpress.com)