Laporan ini membahas upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta merevitalisasi sektor pertanian pada tahun 2011. Prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan melalui bantuan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Upaya penanggulangan pengangguran dilakukan dengan memperluas lapangan kerja dan pelatihan ketrampil

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
PIDATO BUPATI SLEMAN
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SLEMAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sleman
tahun 2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun
2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2010.
Sesuai dengan kerangka acuan tersebut, telah ditetapkan visi Kabupaten
Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin,
berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015. Untuk mencapai visi
tersebut ditetapkan 5 misi yaitu 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima
bagi masyarakat; 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3) meningkatkan kemandirian
ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4)
memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup; serta 5) meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di
segala bidang.
Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang
dihadapi Pemkab Sleman, maka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tahun 2011 sebagai tahun pertama dari rangkaian pelaksanaan
RPJMD tahun 2011-2015, diprioritaskan untuk 1) penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran; 2) Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3) Menjaga
kualitas kesehatan; 4) Peningkatan kualitas pendidikan; 5) Peningkatan ekonomi
masyarakat yang berbasis potensi lokal; 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 7) Menjaga kualitas
sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
8) Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam.
1

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2011
dilaksanakan dengan kebijakan untuk penjaminan masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar, peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasi-
kan pada keterpaduan dan sinergisme antar sektor, agar masyarakat miskin
memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan aktivitas perekonomian
dan sosial keluarga.
Penjaminan masyarakat miskin dilaksanakan di bidang kesehatan, melalui
pelayanan JPKM. Pada APBD tahun 2011 telah dilakukan fasilitasi penjaminan
kesehatan sebanyak 127.472 orang, dan fasilitasi pelayanan Jamkesmas yang
didanai APBN kepada 202.763 orang. Selain itu bagi masyarakat rawan miskin
yang sakit difasilitasi dengan Bantuan Sosial Kesehatan terhadap 1.283 orang,
serta pemberian makanan tambahan bagi 5.250 balita dan 465 ibu hamil dan ibu
nifas. Program JPKM juga melayani peserta yang mampu secara mandiri.
Penjaminan juga disasarkan untuk keberlanjutan pendidikan siswa SMK
dan SMA dari keluarga miskin melalui bantuan jaminan pendidikan pada 4.043
siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anak di Sleman minimal
berpendidikan SMK dan SMA.
Pemkab Sleman juga memfasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni
berupa 12 ribu zak semen dan bantuan stimulan bedah rumah 34 unit bagi
keluarga miskin. Bantuan juga diberikan oleh Kementerian Perumahan 100 unit,
Kementrian Sosial 100 unit dan Pemerintah Propinsi 140 unit.
Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
miskin dilakukan dengan pemberian ketrampilan dengan memanfaatkan potensi
lokal dan dapat secara langsung memberikan nilai ekonomis. Pembinaan diberikan
kepada 840 kelompok dan penguatan modal diberikan kepada 225 kelompok.
Pemkab Sleman juga memfasilitasi pembuatan 3.190 KTP dan 1.6190
Kartu Keluarga dan 228 akta kelahiran bagi warga miskin, fasilitasi distribusi raskin
dan kartu Rumah Tangga Miskin kepada 37.416 RTM dan pemberian bantuan
kebutuhan dasar 300 orang lansia rentan sosial ekonomi.
Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pendampingan
PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan dari pemerintah pusat, dengan dana
pendampingan dari APBD Rp 550 juta.
2

3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Dalam upaya mengatasi pengangguran, kebijakan kami adalah mewajibkan
semua pengembangan usaha di Sleman memanfaatkan 70% tenaga kerja lokal
dan meningkatkan kapasitas ketrampilan para pencari kerja agar siap kerja. Pada
tahun 2011 di Sleman terdapat 1.031 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja
yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut sebanyak 56.222 pekerja.
Upaya perluasan lapangan kerja juga dilaksanakan melalui program
pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar, meliputi Angkatan Kerja Lokal,
Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara dengan dukungan
peran sektor swasta dan masyarakat. Pada tahun 2011 tercatat 4.050 pencari kerja
terdaftar, dan berhasil disalurkan sebanyak 85,93% atau 3.480 orang.
Pemkab Sleman juga melaksanakan program padat karya produktif untuk
masyarakat korban Erupsi Merapi tahun 2010 di 12 Desa untuk 816 orang dari
keluarga miskin.
Perluasan peluang kerja juga dilakukan dengan memotivasi masyarakat
untuk mengembangkan usaha dengan pengucuran dana penguatan modal Rp20
milyar yang diberikan pada 65 kelompok usaha peternakan, 97 kelompok usaha
perikanan, 163 kelompok usaha pertanian, 40 kelompok usaha industri, 29
kelompok usaha koperasi dan 225 kelompok usaha pemberdayaan keluarga dan
perempuan.
Berbagai upaya penanggulan kemiskinan dan pengangguran tersebut, telah
mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman 2,59%. Pada tahun
2011 terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK atau 16,57%.
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas
pembangunan tahun 2011 tidak hanya sekadar untuk memperbaiki produksi dalam
mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga diorientasikan untuk
meningkatkan kontribusi aktivitas pertanian didalam pertumbuhan perekonomian
daerah.
Sektor pertanian pada tahun 2011 masih menjadi unggulan perekonomian
daerah, dengan komposisi terdapat 28,26% masyarakat Sleman yang bermata
pencaharian dari sektor ini. Erupsi Merapi tahun 2010 dan banjir lahar dingin tahun
2011 telah menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada lahan pertanian,
dengan kerugian untuk sektor pertanian tanaman pangan sebesar Rp236 milyar
lebih, komoditas peternakan Rp19 milyar lebih, di sektor perikanan Rp11 milyar
3

4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
lebih, di sektor kehutanan tercatat hutan rakyat seluas 840 ha dan sekitar 1.000 ha
lebih lahan TNGM mengalami kerusakan. Sedangkan lahar dingin telah
menyebabkan 5,2 hektare lahan padi siap panen dan 14 buah kolam ikan produksi
tertimbun material, 1 unit kandang ayam petelur dengan kapasitas 10 ribu ekor
roboh total, kematian 7 ekor sapi, 9 ekor kambing.
Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan yang diambil pada tahun 2011
adalah pemulihan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk
mengembalikan mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian yang hilang
ataupun rusak. Hal tersebut dimaksudkan agar produksi pertanian tetap
berkelanjutan dan tidak mengganggu ketersediaan pangan.
Aktivitas pemulihan telah memotivasi para petani untuk bangkit kembali
mengembangkan budidaya pertaniannya. Hasil produksi produksi beras sebanyak
147.075 ton menurun 12,53% dibanding tahun 2010. Penurunan tersebut selain
akibat dampak erupsi Merapi, juga terganggunya saluran irigasi dan mewabahnya
hama wereng coklat. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
mengakibatkan kurang lebih 2.700 ha tanaman padi mengalami puso terutama di
wilayah Sleman barat.
Hasil komoditas ubi kayu 14.741 ton, produksi jagung 30.488 ton,
meningkat 16,81% dibanding tahun sebelumnya, produksi kedelai meningkat
9,93% atau mencapai 775 ton.
Produksi ikan konsumsi mencapai 18.364 ton naik 26%, produksi ikan hias
11 juta ekor lebih, meningkat 4,05%, produksi benih ikan 840 juta ekor, meningkat
6,91%.
Budidaya peternakan mengalami peningkatan populasi. Populasi sapi
potong 51.706 ekor meningkat 9,93%, sapi perah 3.522 ekor meningkat 12,38%,
kambing 35.732 ekor meningkat 12,23%, domba 70.698 ekor meningkat 9%, ayam
buras 1.538.058 ekor meningkat 4,1%, ayam petelur 1.668.820 ekor meningkat
16,4%, ayam pedaging 2.713.870 ekor meningkat 7,6%, itik 205.815 ekor
meningkat 2,46% dan burung puyuh 916.305 ekor meningkat 4,19%.
Produksi hasil peternakan seperti telur, susu dan daging mengalami
penurunan. Produksi susu 2.756 ton menurun 40%. Produksi daging 19.749 ton
menurun 7,5% dan produksi telur 17.647 ton menurun 2,7%.
Pada sektor perkebunan, produksi tembakau rakyat meningkat 65,17% dan
tembakau virginia 714,28%. Pengelolaan bidang kehutanan difokuskan pada
4

5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
pemulihan hutan, peningkatan perlindungan konservasi, rehabilitasi lingkungan
dan sumber daya alam serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Upaya ini dapat mengurangi 4,13% luas lahan kritis
akibat Erupsi Merapi dan meningkatkan 19,53% luas hutan rakyat.
Ketersediaan pangan pada tahun 2011 secara umum mengalami surplus,
meliputi. Ketersediaan beras surplus 63.865 ton, jagung surplus; 22.833 ton,
kacang tanah surplus: 2.834 ton, ubi kayu surplus: 4.992 ton dan ubi jalar surplus;
1.078 ton.
Tingkat konsumsi masyarakat Sleman untuk beras sebesar 63,70 kg per
kapita sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan angka nasional sebesar 120
kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi protein hewani mencapai 19,26 kg/kapita/tahun,
meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 16,29 kg/kapita/tahun. Tingkat
konsumsi ikan sebesar 27,78 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya 26,73kg/kapita/tahun.
Kontribusi sektor pertanian pada PDRB harga berlaku 12,56% dengan
tingkat pertumbuhan sebesar 6,16%.
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dilakukan
dengan upaya mempertahankan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan kualitas dan
kuantitas tenaga pendidikan, mewujudkan iklim belajar yang kompetitif berdasar pada
potensi akademis dan budi pekerti, serta meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.
Untuk meningkatkan SDM pendidik, upaya yang dilakukan antara lain
melalui evaluasi kinerja 150 kepala sekolah sebagai bahan penataan kepala
sekolah, validasi data pendidik sebanyak 7.924 PNS, fasilitasi sertifikasi 2.000
guru, penilaian angka kredit 1.267 guru, serta pemberian insentif GTT, GTY, PTT,
pamong PAUD 7.348 orang. Secara kuantitatif rata-rata persentase jumlah guru
layak mengajar jenjang SD sebesar 58,19%, SMP 82,12% dan SMA/SMK 88,47%.
Ketidaklayakan akibat latar pendidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi
S1/DIV, karena masih berpendidikan SPG dan D2. Untuk menyelesaikan
permasalahan ini diperlukan dukungan pemerintah pusat khususnya dalam hal
pendanaan.
Berdasarkan indikator aksesbilitas pendidikan menunjukkan peningkatan
pada angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terutama
jenjang SD dan SMA/SMK/MA, sedangkan pada jenjang SMP/MTs mengalami
5

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
penurunan. APK tingkat SD/MI sebesar 116,45% naik 0,03%, jenjang SMP/MTs
turun 1,8% menjadi 113,68% dan jenjang SMA/SMK/MA naik 0,49% menjadi
77,66%. Sedangkan APM jenjang SD/MI meningkat 0,78% menjadi 101,51%,
jenjang SMP/MTs turun 2,06% menjadi 79,65% dan jenjang SMA/SMK/MA naik
0,01% menjadi 54,04%. Tingkat kelulusan SD, SMP, SMA/SMK mencapai 94,53%.
Data rata-rata persentase kelulusan jenjang SD sebesar 97,74%, SMP 90,01% dan
SMA/SMK 95,83%.
Upaya peningkatan akses pendidikan, juga dilakukan melalui
penyelenggaraan pendidikan non formal paket B setara SMP dan C setara SMA.
Pendidikan non formal ini sangat mendukung upaya meningkatkan angka melek
huruf yang mencapai 95,45%.
Jumlah play group (kelompok bermain) 219 lembaga dengan jumlah siswa
6.755 anak dan 1.046 pamong belajar, 507 satuan PAUD Sejenis dengan jumlah
warga belajar sebanyak 20.580 anak dan 2.442 pamong belajar, Taman Penitipan
Anak (TPA) 107 lembaga dengan jumlah anak yang dititipkan 2.739 anak dengan
pamong belajar sebanyak 516 orang.
Untuk pemerataan pelayanan perpustakaan ke seluruh lapisan masyarakat
telah dilaksanakan layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Elektronik
Keliling di 47 lokasi, dengan jumlah pengunjung 61.691 orang dan layanan kantong
perpustakaan desa dan instansi sebanyak 14 perpustakaan desa, pendampingan
terhadap 7 perpustakaan desa, dan supervisi pembinaan pada 9 perpustakaan SD
dan 3 perpustakaan instansi.
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Untuk menjaga kualitas kesehatan disasarkan untuk mewujudkan
persentase balita gizi buruk sebesar 0,50%, angka kematian bayi sebesar 5,80 per
1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan sebesar kurang dari 70 per
100.000 kelahiran hidup, meningkatnya jumlah KB mandiri sebesar 2%, serta
angka harapan hidup waktu lahir sebesar 74,6.
Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat
dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan akses pelayanan dan
manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, serta
optimalisasi pelayanan di puskesmas dan RSUD. Pemasyarakatan PHBS
dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan secara sinergi lintas sektoral PKK-KB-
Kesehatan-Pendidikan, dan pemantauan PHBS rumah tangga terhadap 41.672 KK.
6

7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Strategi lain untuk mendukung upaya tersebut, juga dilaksanakan akselerasi desa
siaga aktif sebanyak 40 desa.
Mengantisipasi ancaman kasus penyakit menular berupa DBD, HIV/AIDS,
dan TBC, dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Jumlah
kasus DBD pada tahun 2011 tercatat 163 kasus dengan kematian nihil.
Penanganan DBD dilakukan melalui pemantauan jentik pada institusi perkantoran,
pendidikan dan kesehatan, penyemprotan insektisida, pelayanan imunisasi bagi
12.128 bayi, 14.524 ibu hamil dan di 547 sekolah.
Untuk kasus HIV/AIDS sampai akhir tahun 2011 penderita yang tercatat di
wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 276 orang. Penanganan peyakit HIV/AIDS
dilakukan melalui upaya penemuan dan pendampingan bagi penderita, deteksi dini
penyalahgunaan NAPZA, serta pengembangan implementasi sistem pelaporan
narkotika dan psikotropika. Sedangkan untuk penanganan penyakit TBC antara
lain dilakukan dengan konsultasi klinis TB, sosialisasi ke pondok pesantren,
pengobatan dan penyediaan ruang rawat inap khusus TB paru.
Usia harapan hidup masyarakat mencapai 75,78 tahun, di atas rata-rata
provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. Angka kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup sebesar 5,25 yang lebih baik daripada angka provinsi sebesar 16
dan angka nasional sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah ibu melahirkan
meninggal 15 orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu
melahirkan/AKI sebesar 122), sementara AKI di Provinsi DIY sebesar 124 dan
Nasional 228. Persentase gizi buruk balita 0,5%, lebih baik daripada angka
provinsi 0,68% dan nasional sebesar 4,9%.
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, diupayakan
melalui promosi peningkatan minat investasi, peningkatan kualitas sarana
prasarana pasar tradisional, peningkatan akses permodalan bagi usaha industri
mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran, promosi peningkatan daya
tarik dan daya saing pariwisata.
Untuk membantu upaya promosi wisata telah dibentuk Badan Promosi
Pariwisata Kabupaten (BPPS) yang merupakan lembaga independen untuk
meningkatkan citra kepariwisataan di Sleman. Dengan upaya tersebut jumlah
kunjungan wisatawan nusantara meningkat 2,51% dari 2,9 juta menjadi sekitar 3
juta orang. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sleman 262 ribu orang.
7

8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan dibandingkan tahun lalu masih sama
2,5 hari untuk wisatawan nusantara dan 2,7 hari untuk wisatawan mancanegara.
Aktivitas industri pada tahun 2011 masih didominasi oleh industri kecil dan
rumah tangga sebanyak 15.449 unit dari 15.564 unit. Peningkatan kapasaitas
pelaku terus diupayakan melalui pelatihan para pelaku industri, peningkatan mutu
dan desain, inovasi dan peningkatan produk, kemasan dan packing, ketrampilan
teknologi olahan, sertifikat halal dan pemberian bantuan teknologi ATBM.
Akibat erupsi Merapi maka 1.489 Industri Kecil Menengah (IKM) menderita
kerusakan, untuk itu telah disalurkan bantuan bagi IKM yang berada di Kecamatan
Cangkringan, Pakem, Ngaglik, dan Turi. Bantuan yang diberikan kepada 37
kelompok IKM berupa 404 unit mesin dan peralatan senilai Rp.1,4 milyar berasal
dari dana APBN dan APBD Provinsi DIY. Untuk menguatkan kemandirian Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) telah digulirkan bantuan modal selama 2001-2011
sebesar Rp.6,596 milyar.
Guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan, tetap didorong aktivitas koperasi
untuk menyangga kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi perkoperasian
menunjukkan bahwa dari 604 unit koperasi yang terdata kondisi aktif 541 unit
(89,56%), kondisi pasif 9 unit (1,49%) dan koperasi beku 54 buah (8,94%). Jika
dibandingkan data tahun 2010 jumlah koperasi aktif naik 4,64%, jumlah koperasi
pasif tetap sama dan jumlah koperasi beku turun 25%. Jumlah anggota koperasi
mencapai 234.584 orang. Untuk memacu pertumbuhan koperasi yang sehat maka
telah digulirkan modal usaha dari tahun 2001 sampai tahun 2011 sebanyak
Rp 17,782 milyar untuk 461 koperasi.
Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada pengembangan
pasar, perlindungan konsumen dan fasilitasi peningkatan eksport, pengembangan
prasarana dan sarana pasar, serta pembinaan bagi pedagang pasar dan PKL.
Perlindungan konsumen dilakukan dengan pengamanan produk - produk melalui
peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berupa monitoring barang
yang rusak dan kadaluwarsa di toko – toko, swalayan dan pasar, serta monitoring
harga 20 komoditas secara rutin. Untuk melindungi produk masyarakat telah
dilaksanakan fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 14
merk dagang terdaftar dan 1 paten hak cipta.
Selain itu telah diupayakan pengendalian terhadap tumbuhnya pasar
modern dengan terbitnya Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 tentang
8

9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Revitalisasi terhadap
pasar tradisional agar tercipta pasar yang bersih dan nyaman, dilakukan dengan
rehabilitasi 9 pasar tradisional, pembinaan pedagang pasar, fasilitasi pembentukan
dan pembinaan pengurus paguyuban pasar, penataan tempat dagangan dan jenis
mata dagangan di 7 UPT Pelayanan Pasar dan peningkatan pelayanan pedagang
pasar di 40 pasar dan Taman Kuliner. Upaya peningkatan ekspor dilakukan
dengan fasilitasi promosi perdagangan internasional dengan mengikuti 6 pameran
produk UKM di Jakarta dan di Yogyakarta yang diikuti 29 pengusaha UKM serta
pelatihan manajemen ekspor impor terhadap 25 pengusaha.
Perkembangan investasi di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan
dari 41 unit usaha PMA mencapai US$185 juta, meningkat 13,92% dan mampu
menyerap tenaga kerja 6.385 orang. Sebanyak 32 unit usaha PMDN memiliki nilai
investasi Rp827 miliar, meningkat 148,33%, dengan penyerapan tenaga kerja
9.269 orang. Nilai invetasi dari 31.566 unit usaha investasi non PMA/PMDN
meningkat 108,61% menjadi Rp3,03 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja
249.189 orang.
Berbagai upaya meningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi
lokal, telah berhasil mencapai sasaran pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan sektor industri pengolahan sebesar 3,44%, pertumbuhan sektor
perdagangan, hotel dan restoran tercapai 6,75%, pertumbuhan sektor jasa-jasa
tercapai 5,38%, serta meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 18,60%.
Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, disasarkan untuk mewujudkan hasil evaluasi sistem
pengendalian intern pemerintah kategori baik, kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk
mewujudkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang profesional, mampu
mengatasi permasalahan daerah, meningkatkan pengelolaan administrasi dan
pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau.
Untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dilakukan dengan
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD) di RSUD, seluruh puskesmas, UPT laboratorium, dan UPT JPKM.
Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan tercermin dengan sertifikasi ISO
9

10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
9001:2008 pada 19 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah
Menengah Kejuruan.
Untuk mendukung perbaikan sistem pemerintahan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan pengembangan sistem berbasis
teknologi informasi, melalui pengembangan Sistem Informasi Manjemen berbasis
digital (SIM). Selain itu juga dilakukan pengembangan blue print dan penyusunan
dokumen teknis e-government. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan
dibukanya akses komunikasi dan informasi serta aduan dari masyarakat melalui
website, sms, dan media cetak.
Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga dilakukan
peningkatan kualitas SDM aparat melalui peningkatan kompetensi pegawai,
pembinaan pegawai dengan pemberian penghargaan dan hukuman.
Untuk menjaga kinerja pemerintahan, diupayakan melalui peningkatan
efektifitas pengendalian dan pengawasan internal, serta pembentukan satgas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bekerjasama dengan BPKP.
Dengan upaya tersebut pada tahun anggaran 2011 dapat diselamatkan keuangan
negara Rp256.586.900,00.
Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 telah
dievaluasi oleh pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan
hasil nilai cukup baik. Oleh karena itu Pemkab Sleman berhasil mendapatkan
penghargaan dari Presiden RI sebagai juara II tingkat Nasional dari 497
Kabupaten/Kota se Indonesia.
Didalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemandirian Pemerintah
Desa, pemerintahan desa diberi Alokasi Dana Desa (ADD), yang besarnya 10%
dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Meskipun sejak
tahun 2009 ADD terus mengalami penurunan dan pada tahun 2011 hanya
dialokasikan Rp1,75 milyar, namun tetap diupayakan dana bantuan kepada
pemerintah desa dengan nominal sekitar Rp20 milyar. Bantuan tersebut meliputi
hadiah lunas PBB Rp300 juta, tunjangan penghasilan aparatur desa Rp14,08
milyar, tunjangan BPD Rp2,39 milyar, bantuan RT/RW Rp1,65 milyar, bantuan
operasional dukuh Rp1,45 milyar, bantuan penyelenggaraan pilkades Rp350 juta,
penggantian kerugian terkena erupsi Merapi Rp234 juta serta penghargaan bagi
10

11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
perangkat desa purna tugas dan bantuan lainnya Rp160 juta.
Didalam upaya peningkatan pendapatan daerah, ditempuh melalui
peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber - sumber
penerimaan lainnya. Capaian target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2011
terealisasi 103,05% dari target sebesar Rp1,311 triliun. Realisasi capaian PAD
sebesar Rp203 milyar meningkat 39,03% dari tahun 2010. Dana Perimbangan
sebesar Rp737 milyar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp332 milyar.
Untuk realisasi Belanja daerah mencapai Rp1,376 triliun atau 92,83% dari
rencana APBD tahun 2011 sebesar Rp1,278 triliun. Realisasi penerimaan
pembiayaan mencapai Rp111 milyar atau 100% dari rencana. Rencana pengeluar-
an pembiayaan Rp7,13 milyar dapat direalisasikan 85,99%. Pada tahun 2011
pengelolaan APBD yang menggunakan prinsip defisit spending dapat menutup
defisit dan memiliki SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) Rp138,5 milyar.
Dalam pengelolaan asset daerah, telah dilakukan pendataan dengan
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA), yang
diharapkan mampu menciptakan ketertiban pengelolaan asset.
Untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi
Gunung Merapi, telah dilakukan efisensi terhadap beberapa program dan fasilitasi
terhadap pihak ketiga yang bermaksud membantu. Selama tahun 2011 telah
dilakukan perjanjian kerjasama 58 kali dalam rangka penyediaan prasarana dan
sarana pendidikan dan kesehatan. Kerjasama dengan pihak ketiga maupun antar
wilayah juga terus dilakukan antara lain dalam Forum Java Promo untuk
pariwisata, dan Kartamantul untuk penanganan masalah perbatasan Yogyakarta,
Sleman dan Bantul.
Saudara Pimpinan, para anggota Dewan yang kami hormati,
Didalam pemenuhan infrasrtuktur fasilitas transportasi dan distribusi, pada
tahun 2011 dilakukan upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan. Upaya tersebut berupa peningkatan jalan di 5 Kecamatan sepanjang
15,35 km, pemeliharaan jalan aspal kabupaten 400 km, rehabilitasi 11 ruas jalan
kabupaten sepanjang 14,35 km, pembangunan jalan desa di 18 lokasi,
peningkatan jembatan 9 buah dan gorong-gorong 58 m, pemeliharaan jembatan 25
buah dan gorong-gorong 35 buah dan pembangunan jembatan desa 2 lokasi.
11

12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
Dalam upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan, juga didorong partisipasi aktif masyarakat. Untuk mendorong partisipasi
tersebut, pemerintah memberikan bantuan Gotong Royong dan aspal sebagai
bantuan stimulan kepada masyarakat.
Untuk mengembalikan kelancaran prasarana irigasi yang mengalami
kerusakan telah dilakukan rehabilitasi 59 buah Daerah Irigasi, rehabilitasi dan
normalisasi sungai di 6 lokasi dan pengerukan sedimentasi di 15 lokasi,
pembangunan 6 buah bendung dan 18 buah saluran, pembangunan embung /
waduk lapangan Krapyak Barepan, serta pemeliharaan embung dan mata air.
Secara umum kondisi saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat 29,7%
yaitu dari 249.568 m menjadi 323.787 m.
Didalam memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat telah dilakukan
pemeliharaan jaringan sumur pompa di 11 lokasi, rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan air bersih 5 lokasi wilayah merapi, pengadaan Sambungan Rumah (SR)
200 unit, penyediaan air bersih korban Merapi bagi 20.000 jiwa, pemeliharaan
jaringan air bersih/air minum dan reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan
36 unit, pembangunan konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 3 lokasi yaitu di
Kemirikebo, Boyong dan Sendangarum, serta konstruksi jaringan air minum bersih
di 5 lokasi.
Untuk mengatasi limbah telah dilakukan pembangunan jaringan pelayanan
3 lokasi, pembangunan 5 SR sebanyak 750 unit, pengembangan jaringan air
limbah di Padukuhan Karangwuni, serta penyusunan DED jaringan air limbah 750
SR di Kayen dan Colombo.
Upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalulintas, telah
dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 unit, pengecatan marka jalan
1.500 m2
, pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 20 unit,
pemasangan flashing 3 unit, pengadaan barikade II 15 unit, dan pengadaan traffic
cone 100 unit, Uji emisi kendaraan bermotor pada 500 kendaraan dari 25 lembaga,
pengujian kendaraan bermotor pada 17 ribu kendaraan serta pemeliharaan LPJU
di 2.250 titik dan pemasangan KWH meter 20 kelompok. Selama tahun 2011,
seluruh APILL sebanyak 32 buah dalam kondisi baik, rambu lalu lintas sebanyak
1.875 buah, dalam kondisi baik sebanyak 1.863 buah, sedangkan 2 buah flashlight
dalam kondisi baik.
Upaya menjaga kualitas lingkungan selain dilakukan dengan penataan
12

13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
ruang, juga pengaturan pertambangan pengembangan serta penggunaan energi
terbarukan. Pada tahun 2011 telah tersusun peta rencana wilayah pertambangan
dan peta rencana normalisasi DAS berhulu di Gunung Merapi. Pengembangan
energi terbarukan dilakukan pembangunan PLTS 12 unit, pemeliharaan PLTS 10
unit dan 3 unit biogas serta tersedianya Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan
Menengah (JTR-JTM) untuk 60 KK di Kecamatan Gamping dan Minggir. Kondisi
lingkungan hidup di Kabupaten Sleman sampai tahun 2011 masih termasuk
kategori baik. Dari hasil pemeriksaan 32 titik kandungan sulfur dioksida, karbon
monoksida, nitrogen, hidrokarbon, timah hitam dan partikel debu di udara, masih di
bawah ambang batas.
Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik
dengan hasil memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi
sumber air minum pada tahun ini telah ditambah sanitasi berbasis masyarakat,
sehingga sampai tahun 2011 berjumlah 11 unit. Dalam pengelolaan sampah,
kelembagaan pengelolaan sampah mandiri meningkat menjadi 64 lembaga.
Penanganan sampah oleh pemerintah daerah mencapai 94,54% dari volume
sampah sebanyak 300 ribu meter kubik, dengan sampah yang dapat diangkut dari
TPS ke TPA meningkat menjadi 350 m3
/hari.
Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
perumahan dan pemukiman dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat
dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain pembangunan prasarana dan sarana rusunawa di 3 lokasi
yaitu Rusunawa Dabag Condongcatur, Rusunawa Mranggen Sinduadi, dan
Gemawang Sinduadi Mlati, fasilitasi pelaksanaan rekompak JRF di 6 desa,
pembangunan jalan di kawasan Land Consolidation (LC) Sinduadi, serta
pembangunan prasarana dan sarana dasar di TPU Seyegan.
Saudara Pimpinan, para anggota Dewan yang kami hormati,
Erupsi Merapi tahun 2010 telah memberikan limpahan bahan galian batuan
jenis pasir bangunan, yang potensinya mencapai 45 juta m3
. Didalam pengelolaan
tambang tersebut dilakukan sekaligus untuk normalisasi aliran sungai. Untuk
pelaksanaannya telah dikeluarkan Keputusan Bupati Sleman tentang Normalisasi
Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunung Merapi. Pelaksanaan normalisasi sungai
dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi deposit pasir dan batu di jalur sungai
13

14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
wilayah masing-masing sungai yang mengganggu aliran sungai. Kegiatan
normalisasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan warga masyarakat setempat
dengan penanggungjawab kepala desa setempat.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, dan analisis dari BPPTK (Balai Penyelidikan dan
Pengembagan Teknologi Kegunungapian), Pemkab Sleman telah menetapkan 9
padukuhan di 3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi kawasan yang
harus bebas dari hunian. Ke sembilan padukuhan tersebut yaitu Padukuhan
Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo. Padukuhan Kaliadem, Petung,
Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo. Padukuhan Kalitengah Lor, Kalitengah
Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo. Hal tersebut memerlukan komitmen
bersama didalam memformulasikan kebijakan dan implementasinya. Komitmen
tersebut tidak hanya pada para pengambil kebijakan dan stakeholders didalam
internal wilayah tetapi juga antar wilayah, terutama sekali pada wilayah-wilayah
perbatasan.
Dalam bidang pertanahan pada tahun 2011 telah diproses permohonan
baru izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sebanyak 1.177 buah dengan hasil
478 buah (40,61%) disetujui, 176 buah (14,95%) ditolak, dan 385 buah (32,71%)
dalam proses, serta penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya sebanyak
180 buah. Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan
melalui pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 232 bidang, inventarisasi
penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan pemanfaatan tanah (P4T)
sebanyak 2.623 bidang, pemrosesan dan penerbitan 17 rekomendasi izin pakai
(kekancingan) tanah-tanah Sultan Ground, serta pemrosesan dan penerbitan 21
permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa meliputi 7 izin
pelepasan TKD dan 14 izin sewa menyewa TKD.
Penertiban administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan
batas wilayah dengan pemasangan dan pemeliharaan pilar batas, pelacakan
kembali dan pemasangan pilar batas wilayah di Kecamatan Turi sebanyak 35 pilar
batas, pemasangan 27 pilar batas wilayah Kecamatan Cangkringan dan 61 patok
batas desa.
Pembangunan kembali Huntap di wilayah Sleman akan dilaksanakan untuk
3.023 KK yang memerlukan lahan seluas 36,828 ha dengan perincian 34,53 ha
menggunakan tanah Kas Desa dan sisanya menggunakan lahan mandiri. Dalam
14

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
penyediaan lahan untuk huntap maka pemerintah akan memfasilitasi sampai
sertifikat hak milik dan telah disiapkan regulasi khusus agar dikemudian hari tidak
menimbulkan masalah baru. Pembangunan huntap diupayakan tidak merubah
struktur masyarakat lokal, dan tahun 2011 telah di bangun 352 unit Huntap.
Saudara Pimpinan, para anggota dewan yang kami hormati,
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman pada
tahun 2011 secara umum aman dan stabil. Untuk menjaga stabilitas kemanan dan
ketertiban masyarakat tersebut dilakukan pada upaya-upaya preventif dengan cara
penyelesaian konflik di tingkat bawah sehingga tidak menjadi besar.
Berkaitan dengan pembinaan generasi muda, selain pemberdayaan
pemuda, dilaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan
narkoba, yang banyak kasus dilakukan oleh pemuda. Kegiatan yang dilakukan
antara lain pembinaan dan penyuluhan narkoba bagi 2.400 orang pemuda, dan
fasilitasi sarasehan dialog remaja. Disamping itu ditingkatkan koordinasi dengan
Badan Narkotika Kabupaten (BNK), pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan
Napza, penyuluhan anti narkoba, pembentukan dan penyampaian bantuan sarana
operasional bagi satgas anti narkoba baru, bimbingan lanjut bagi satgas anti
narkoba, pembinaan kepada kelompok pemuda anti narkoba dan pembinaan
kelompok siswa anti narkoba.
Saudara Pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang kami hormati,
Demikian pokok-pokok materi laporan keterangan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan tahun 2011 yang kami sampaikan, dan secara
lengkap buku laporan telah disampaikan kepada segenap anggota Dewan. Perlu
kami sampaikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011, sebagai
berikut:
1. Sesuai dengan target kuantitaf pencapaian visi masyarakat Sleman yang
sejahtera lahir dan batin dengan indikator pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) pada tahun 2015 sebesar 80 point, kondisi IPM Sleman tahun
terakhir (2010) mencapai 78.20 point, dengan nilai komponen kesehatan
83,43, komponen pendidikan sebesar 84,63 serta komponen pendapatan
sebesar 66,52. Nilai IPM tersebut meningkat dibandingkan perhitungan tahun
sebelumnya sebesar 77,70. IPM tersebut menempatkan Kabupaten Sleman pada
15

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Akhir Tahun Anggaran 2011
peringkat 13 dari 497 kabupaten dan kota secara nasional. Penggunaan IPM
tahun 2010 karena penghitungan IPM tahun 2011 baru pada dilaksanakan BPS
pada pertengahan tahun ini.
2. Masyarakat berdaya saing didalam visi yang secara kuantitatif ditargetkan
pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% pada tahun 2015,
pada tahun 2011 tercapai 4,84%.
3. Capaian Masyarakat yang berkeadilan gender tergambarkan dari capaian
indeks pembangunan gender 74,17, dan diperolehnya penghargaan Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) oleh presiden atas keberhasilan Pemkab Sleman
dalam menerapkan pengarusutamaan gender.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
sesungguhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat, DPRD,
pemerintah daerah maupun satuan kerja vertikal. Oleh karena itu kami
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan
kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Sleman didalam
melaksanakan rehabilitas dan rekonstruksi pasca erupsi gunung Merapi tahun
2010. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Sleman, Maret 2012
BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO
16