Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip etika, aturan perilaku umum dan khusus auditor, larangan, sanksi pelanggaran, dan pengaturan organisasi pengawasan.

1. KODE ETIK
AUDITOR INTERN
PEMERINTAH INDONESIA
CV. Indo Media, yogyakarta
Email: cvindomedia@gmail.com
Website: cvindomedia.com
HP:082133440323
S-001/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
1

2. 2

3. RUANG LINGKUP
• Pendahuluan
• Prinsip Etika
• Aturan Perilaku Umum
• Aturan perilaku auditor intern pemerintah dalam
organisasi
• Hubungan sesama auditor
• Hubungan auditor dengan auditan
• Larangan
• Pelanggaran
• Pengecualian
• Sanksi atas pelanggaran
3

4. PENDAHULUAN
Pasal 52
(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern
pemerintah.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib
menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman
yang ditetapkan pemerintah.
4

5. PENDAHULUAN
• AAIPI sebagai organisasi profesi menyusun kode etik aparat pengawasan
intern pemerintah (KE-AIPI)
• Untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai
auditor intern pemerintah
• Tugas Pengawasan APIP:
1. Audit
2. Reviu
3. Evaluasi
4. Monitoring
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
5

6. PENDAHULUAN
KE-AAIPI:
Pedoman perilaku :
• bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya dan
• bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern
pemerintah.
6

7. TUJUAN
• untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan
intern pemerintah;
• berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai
negeri sipil lainnya;
• mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas,
objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia,
serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan
• untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis
7

8. FUNGSI
• auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
• sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi
pengawasan intern pemerintah
• mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI
tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi
pengawasan intern pemerintah
8

9. RUANG LINGKUP
• Auditor dan
• Pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak
lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9

10. KOMPONEN
1. Prinsip etika - yang relevan dengan profesi dan praktik
pengawasan intern pemerintah, dan
2. Aturan perilaku - yang menggambarkan norma perilaku yang
diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi
tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk
menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan
sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah
10

11. Prinsip Etika Aturan Perilaku Umum
a.Integritas kejujuran, ketekunan,
dan tanggung jawab
Tidak menerima
gratifikasi terkait dengan
jabatan dalam bentuk
apapun
Mentaati hukum dan membuat
pengungkapan yang diharuskan
oleh ketentuan perundang-
undangan dan profes
Menghormati dan
berkontribusi pada
tujuan organisasi
yang sah dan etis
b. Objektivitas Tidak berpartisipasi
dalam kegiatan atau
hubungan - konflik
kepentingan, dapat
menimbulkan prasangka
Tidak menerima sesuatu dalam
bentuk apapun yang dapat
mengganggu atau patut diduga
mengganggu pertimbangan
profesionalnya
Mengungkapkan
semua fakta
material yang
diketahui
c. Kerahasiaan Berhati-hati dalam
penggunaan dan
perlindungan informasi
yang diperoleh
Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan
pribadi atau dengan cara apapun yang akan
bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah
dan etis
11
Test

12. Prinsip Etika Aturan Perilaku
d. Kompetensi Memberikan layanan
sepanjang memiliki
pengetahuan, keahlian
dan keterampilan, serta
pengalaman
Melakukan pengawasan
sesuai dengan Standar
Audit Intern Pemerintah
Indonesia
Terus-menerus meningkatkan
keahlian serta efektivitas dan
kualitas pelaksanaan tugasnya,
baik yang diperoleh dari
pendidikan formal, pelatihan,
sertifikasi, maupun
pengalaman kerja
e. Akuntabel menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan
tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan
f. Perilaku
Profesional
Tidak terlibat dalam segala aktivitas
ilegal, atau terlibat dalam tindakan
yang menghilangkan kepercayaan
kepada profesi pengawasan intern
atau organisasi
Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi,
dan tanggung jawab manajemen auditan
dalam melaksanakan tugas yang bersifat
konsultasi
12

13. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI
a. Taat peraturan
b. Dukung visi, misi, tujuan, sasaran organisasi
c. Setia pada profesi dan organisasi
d. Mengikuti perkembangan peraturan, mengungkapkan sesuai
pertauran, etika, standar audit
e. Jujur, teliti, tanggung jawab, sungguh-sungguh
f. Tidak menjadi bagian kegiatan illegal, diskreditkan profesi dan
organisasi
g. Berani dan bertanggungjawab ungkapkan seluruh fakta berdasar
bukti audit
13

14. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI
h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat tidak
obyektif
i. Percaya diri bertumpu pada prinsip2 perilaku pengawasan
j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi
k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang
diperiksa
l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan
kualitas pengawasan.
14

15. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR
a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan
kekeluargaan; dan
c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku
15

16. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN
a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung
penyelesaian tugas; dan
c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan
kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat
bertugas
16

17. LARANGAN
a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan
dalam surat tugas;
b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk
kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak
nama baik organisasi;
c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan
keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat
mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam
pelaksanaan tugas.
17

18. PELANGGARAN KE-AIPI DAN SANKSI
Komite Kode Etik
Majelis Kode Etik
Pimpinan APIP Laporan
Rekom
Auditor yang disangka
melanggar kode etik
Pejabat lain yang terkait
Katagori Pelanggaran:
a. Pelanggaran Ringan
b. Pelanggaran Sedang
c. Pelanggaran Berat
Bentuk sanksi al:
a. teguran tertulis,
b. usulan pemberhentian dari tim
pengawasan,
c. tidak diberi penugasan
pengawasan selama jangka waktu
tertentu.
d. sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Pengurus AAIPI
18

19. SIMWASDA
C V. I n d o M e d i a , y o g y a k a r t a
E m a i l : c v i n d o m e d i a @ g m a i l . C o m
We b s i t e : c v i n d o m e d i a . C o m
H P : 0 8 2 1 3 3 4 4 0 3 2 3

20. PENGELOLAAN/PENGENDALIAN
PENGAWASAN/AUDIT
Dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) menuju Level 3/Integrated
secara sistemic, Aplikasi berbasis komputerisasi sudah semestinya diterapkan.
PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
mewajibkan pemantauan hasil pengawasan secara systemic, komprehensif, cepat, akurat
dan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan penugasan, pelaporan dan
tindak lanjut temuan.

21. CAKUPAN PENGENDALIAN PENGAWASAN:
1) Pembuatan Surat Tugas (langsung dari Aplikasi)
2) Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
3) Daftar Surat Tugas Terbit, Daftar penerbitan laporan hasil audit
4) Daftar Laporan temuan intern per sub kelompok
5) Pembuatan Usulan Biaya (Cost Sheet) yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran PKPT
6) Monitoring surat tugas yang terbit dan penyelesaian laporan hasil auditnya
7) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan TL hasil audit intern se-Pemda
maupun Per Auditan
8) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan tindak lanjutnya hasil audit
eskternal (BPK, BPKP, Itjen dll)
9) Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Periodik/sewaktu-waktu
10) Monitoring rincian dan Rekapitulasi penggunaan HP per pegawai/auditor
11) Histori penugasan per pegawai/auditor, dll

28. TERIMA KASIH
Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
28

29. Pendukung
Pasal 51
(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
(2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan
kelulusan program sertifikasi.
(3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi
pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan
intern pemerintah.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman
yang ditetapkan pemerintah.
29

30. 30
HUBUNGAN NILAI, NORMA, MORAL, ETIKA,
SIKAP DAN TINGKAH LAKU
Ragaan
NILAI NORMA MORAL ETIKA
SIKAP DAN PERILAKU MANUSIA
LAMIJAN

31. Pasal 48
Ayat (2)
Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penjaminan kualitas (quality assurance).
31

32. Huruf a
Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
32

33. Huruf c
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Huruf e
Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan
dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan
pemaparan hasil pengawasan.
33

34. (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri
atas:
a.BPKP;
b.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
c.Inspektorat Provinsi; dan
d.Inspektorat Kabupaten/Kota.
34