Disampaikan dalam kegiatan:
RAPAT KOORDINASI SINERGI PERLUASAN AKSES PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DAERAH PADAT TUNA AKSARA DAN DAERAH 3 T
oleh:
Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Yogyakarta, 3 s/d 5 Juni 2013
2. TUGAS POKOK:
Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya.
FUNGSI :
1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya.
3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang masalah atau
kegiatan bidang pengembangan sumberdaya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal.
4. ARAH KEBIJAKAN PDT TAHUN 2013 - 2014
1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
2.
3.
4.
5.
6.
tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal
dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal (berbasis
sumberdaya lokal).
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau di daerah tertinggal.
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di
daerah tertinggal.
Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah
tertinggal.
Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu
yang lebih spesifik.
5. SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2014**
KONDISI SAAT INI
IPM: 67,7
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA-KPDT
*Pertumbuhan Ekonomi : 6,6%
*Kemiskinan : 18,8%
IPM: 72,2
*Pertumbuhan Ekonomi : 7,1%
*Kemiskinan : 14,2%
Pengangguran di DT :
2,2%/tahun
**Berkurangnya status kabupaten
tertinggal paling sedikit 50 kabupaten
pada akhir Tahun 2014
6. TARGET PRIORITAS NASIONAL
TARGET PRIORITAS NASIONAL 10 10 RPJMN 2010-2014
- RPJMN 2010-2014
SUBSTANSI INTI : Pengentasan daerah tertinggal
sedikitnya
Meningkatnya Indeks Pembangunan
50 kabupaten paling lambat tahun 2014. sehingga
Manusia daerah tertinggal
setara dengan atau mendekati rata-rata
IPM nasional, yaitu menjadi 72,2 pada
tahun 2014
SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah tertinggal sehingga mendekati
atau sama dengan rata-rata nasional,
yaitu 7,1% selama 2010-2014
Berkurangnya persentase penduduk
miskin di daerah tertinggal sehingga
sama dengan rata-rata nasional, yaitu
14,2 % pada tahun 2014
8. IPM
Sumber: BPS diolah KPDT
Target Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 72,2.
Melihat pertumbuhan rata-rata IPM pada tahun existing (2005-2010) sebesar
0,35. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan tersebut, jika diasumsikan normal
maka maka target 72,2 akan dapat tercapai dalam kurun waktu 16 tahun,
dengan kata lain pada tahun 2026 target IPM Daerah Tertinggal baru akan
terwujud. Untuk mencapai target IPM tahun 2014, maka dibutuhkan rata-rata
pertumbuhan sebesar 1,43.
9. PERTUMBUHAN EKONOMI
Sumber: BPS diolah KPDT
Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mencapai
7,1%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada tahun existing (20052010), pertumbuhan naik rata-ratanya hanya 0,1%. Apabila ini
berlangsung dengan konstan maka target tersebut dapat tecapai
dalam kurun waktu 12 tahun (tahun 2022). Untuk dapat mencapai
target pertumbuhan ekonomi 7,1% pada tahun 2014, maka dibutuhkan
percepatan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,5% pertahun.
10. KEMISKINAN
Sumber: BPS diolah KPDT
Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,2%, ini
merupakan capaian yang cukup berat melihat penurunan angka kemiskinan ratarata existing (tahun 2005 s/d 2010) hanyalah 1,03%. Jika penurunan diasumsikan
normal seperti diatas maka diperlukan waktu selama 7 tahun dimulai pada tahu
2011, dengan kata lain pada tahun 2017 baru dapat tercapai.. Jika diinginkan
target tingkat kemiskinan tercapai pada tahun 2014, maka penurunan ratarata pertahun harus mencapai angka 1,9%.Dalam rangka mempercepat tingkat
pengentasan kemiskinan dari rata-rata 1,03% menjadi 1,9%, diperlukan kegiatankegiatan strategis yang afirmatif (berpihak) pada daerah tertinggal dan
berorientasi pada kemiskinan (pro poor).
11. HASIL MID TERM REVIEW RPJMN 20102014
SASARAN
Meningkatnya
rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di DT
Berkurangnya
persentase
penduduk
miskin di DT
Meningkatnya
kualitas
sumberdaya
manusia di DT
Perkembangan
Pencapaian
TARGET
(2014)
Status
Estimasi
Capaian Target
2014 Secara
Nasional
Status Estimasi
Capaian Target
2014 per
Kabupaten
SATU
AN
STATUS
AWAL
(2009)
2010
2011*
2012*
Rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di DT
(%)
5,84
6,00
6,08
6,16
7,10
Perlu kerja
keras
48 kab/ 26,23%
87 kab/ 47,54%
48 kab/ 26,23%
Persentase
penduduk
miskin di DT
(%)
20,19
19,86
19.15
18.31
14.20
Perlu kerja
keras
105 kab/ 57,38%
64 kab/ 34,97%
14 kab/ 7,65%
65,77
66,51
66,99
67,48
72,20
Perlu kerja
keras
32 kab/ 17,49%
133 kab/ 72,68%
18 kab/ 9,84%
INDIKATOR
Indeks
pembangunan
manusia (IPM)
di DT
Status Indikator-Indikator menunjukan bahwa masih diperlukan upaya Kerja Keras
untuk mencapai target RPJMN 2010-2014 melalui kebijakan dan langkah strategis
Keterangan:
Hijau
: Sudah tercapai
1
Kuning : Perlu kerja keras
2
Merah : Tidak akan tercapai
12. 133 kab.
• IPM
Lebih
dari :
72,2
• IPM antara
60,68 s/d
72,2
32 kab.
1
Sudah tercapai atau
On Track/on Trend
• Kurang
dari 60,68
18 kab.
2
Perlu Kerja Keras
Sangat Sulit Tercapai
14. TREND DAN TARGET PENINGKATAN IPM DI DT
67,48
66,57
0,9
Ket. : 1. Dengan Pertumbuhan 0,9/tahun dibutuhkan waktu 6 tahun (tahun 2019)
untuk mencapai IPM 72,2. Sedangkan dengan pertumbuhan 0,35 /tahun
dibutuhkan waktu 16 tahun (tahun 2026) agar dapat mencapai IPM 72,2.
2. Terdapat peningkatan trend pertumbuhan IPM dari 0,35 (tahun 2005-2010)
menjadi 0,9 (tahun 2010 - 2012) di Daerah Tertinggal
15. TARGET PENCAPAIAN IPM : 72,2
KESEHATAN
PENDIDIKAN
DAYA BELI
• Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat DT,
fokus AHH dibawah ratarata nasional 69,43 Tahun
• Peningkatan Kualitas Pendidikan
Masyarakat, fokus AMH dan LS
dibawah rata-rata nasional AMH
92,91%, dan LS 7,92 Tahun
• Peningkatan Daya Beli
Masyarakat DT, memiliki
Pengeluaran Perkapita
dibawah rata-rata nasional
Rp. 633.640
ASDEP
KESEHATAN
ASDEP
Pendidikan
dan
Keterampilan
1. ASDEP
TEKNOLOGI DAN
INOVASI
2. ASDEP MINERGI
3. ASDEP HAYATI
16. NO
KOMPONEN
PENINGKATAN
IPM
STRATEGI
INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN
1).
Angka Melek
Huruf
Meningkatkan
AMH di Daerah
Tertinggal
diatas rata-rata
nasional
(92,91)
1) Keaksaraan Dasar
2) Keaksaaraan Lanjutan
3) Keaksaraan Usaha
Mandiri
2).
Angka Rata-Rata
Lama Sekolah
Meningkatkan
Rata-Rata Lama
Sekolah di DT
diatas rata-rata
Nasional (7,91)
1) Peningkatan Akses
Pendidikan SD dan SMP
bagi masyarakat miskin
dan anak putus sekolah
di DT
2) Pembangunan Sekolah
Berasrama (boarding
school) di daerah
perbatasan dan terpencil
3) Peningkatan kompetensi
profesionalisme guru di
DT
4) Pemerataan Jumlah
Pendidik dan Tenaga
Pendidik di DT
5) Peningkatan Insentif
Guru SD dan SMP di DT
LOKASI
MEKANISME KOORDINASI
ASDEP
K/L
67
1. Asdep DIKTRAM
2. Asdep Infrastruktur
Sosial
3. Asdep Perbatasan
1.
2.
3.
4.
5.
Kemendikbud
Kemenag
Kemensos
Kemenakertrans
Perpustakaan
Nasional
133
1. Asdep DIKTRAM
2. Asdep Infrastruktur
Sosial
1. Kemendikbud
2. Kemenag
Kemendikbud
Kemenag
Kemendikbud
Kemendikbud/Pemda
Kemendikbud
Kemenkeu
17. NO
KOMPONEN
PENINGKATAN IPM
1).
Peningkatan Angka
Harapan Hidup
2).
Pengurangan Angka
Kematian Bayi
3).
Peningkatan
Persentase Penolong
Persalinan Terakhir
oleh Tenaga
Kesehatan
STRATEGI
Percepatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Dan Infrastruktur
Pelayanan Kesehatan
Dasar di Perdesaan
INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN
Percepatan
peningkatan Distribusi
dan Motivasi Dokter
Puskesmas
Percepatan
peningkatan Distribusi
dan Motivasi Bidan
Desa.
Percepatan
Ketersediaan Saran Air
Besih Rumah Tangga
Di Perdesaan
Percepatan
Ketersediaan Sarana
Sanitas Rumah Tangga
Di Perdesaan
Peningkatan
Keterjangkauan Gizi
Terutama Bagi Bumil,
Busui dan Balita
LOKASI
MEKANISME KOORDINASI
ASDEP
84
1) Asdep
Kes.
2) Asdep
Infrsos
3) Asdep
Pember
dayaan
Masy.
K/L
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Kemndikbud
Kemenkes
Kemen PU
Kemenhub
Kemenkominfo
Kemen KP
Kemensos
Kemendagri
18. NO
KOMPONEN
PENINGKATAN IPM
1) Peningkatan
Pengeluaran
Perkapita
STRATEGI
MEKANISME KOORDINASI
LOKASI
ASDEP
K/L
69
1. Kelembagaa
n Ekonomi
2. Penguatan
Organisasi
Masyarakat
1. Kemenkop
dan UKM
2. KKP
3. Kementan
4. Kemendag
5. Kemenperin
69
1. Kelembagaan
Ekonomi
2. Penguatan
Organisasi
Masyarakat
3. Asdep
Teknologi
1. Kemenkop
dan UKM
2. KKP
3. Kementan
4. Kemendag
5. Kemenperin
3). Bantuan TTG Pengolahan
Komoditas
Perluasan Lapangan
Kerja di Perdesaan
1) Penyediaan Kredit
Usaha Mikro untuk
Pengelolaan Sumber
Daya bagi Rakyat
Miskin
2). Pembinaan Usaha Mikro
sektor pertanian,
perikanan, perkebunan
dan sekor jasa
2) Peningkatan
Pendapatan
Mengembangkan
Sumber Daya Terpadu
di Daerah Tertinggal
INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN
12 Kab.
Asisen Deputi
Teknologi
Kementan
Kemenperin
Kemendagri
KKP
1). Pengembangan
Keterampilan Usaha
69
Asdep Diktram
Kemenakertras
Kemensos
2). Program Padat Karya
69
Infrastruk. Tur
Ekonomi
Infr.astruktur
Transportasi
Kemen PU
Kemendag
Kemenperin
21. Arah Kebijakan :
Desa Cerdas Mandiri adalah desa
sadar pendidikan yang secara
mandiri berupaya menurunkan
angka tuna aksara dan
meningkatkan partisipasi sekolah
karena membaiknya perekonomian
di perdesaan.
22. TUJUAN DAN SASARAN DCM
Meningkatnya IPM di daerah tertinggal
sesuai target RPJMN tahun 2010-2014
melalui penurunan angka tuna aksara dan
peningkatan rata-rata lama sekolah.
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur
dasar di pedesaan daerah tertinggal
untuk meningkatkan aksesibilitas
terhadap pendidikan di daerah tertinggal.
Mempersiapkan tenaga kerja trampil di
pedesaan dan mendorong
kewirausahaan berbasis SDA lokal
melalui pelatihan peningkatan
keterampilan dan belajar mandiri
sehingga dapat menurunkan angka
23. 5 (LIMA) PILAR DESA CERDAS MANDIRI
P
E
N
U
N
T
A
S
A
N
A
K
S
A
R
A
D
I
D
T T
U
N
A
P
E
M
E
R
A
T
A
A
N
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
A
S
K
E
S
D
A
S
A
R
P
E
M
E
R
A
T
A
A
N
G
U
R
U
&
T
E
N
A
G
A
P
E
N
D
I
D
I
K
P
E
N
Y
E
T
A
R
A
A
N
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
D
A
S
A
R
IPM BIDANG PENDIDIKAN
R
E
V
I
T
A
L
I
S
A
S
I
P
A
U
D
D
A
N
T
B
M
24. PROGRAM DESA CERDAS MANDIRI
1. PENUNTASAN TUNA AKSARAN DI DAERAH TERTINGGAL :
Menurunkan angka tuna aksara di daerah tertinggal hingga mencapai
angka diatas rata-rata nasional
2. PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR : Penyediaan infrastruktur
pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal sehingga setiap
anak usia sekolah lebih mudah mengakses pendidikan di desa-nya
3. PEMERATAAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK : melakukan koordinasi
dengan pihak terkait agar tenaga pendidik tersedia secara proporsional di
setiap sekolah dasar di daerah tertinggal.
4. PENYETARAAN PENDIDIKAN DASAR : melakukan koordinasi dengan
pihak terkait untuk program penyetaraan pendidikan sekolah dasar dan
menengah di perdesaan daerah tertinggal dalam kerangka peningkatan
angka rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal.
5. REVITALISASI PAUD DAN TBM (TAMAN BACAAN MASYARAKAT) :
melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya memperkuat pendidkan
usia dini di daerah tertinggal dan mendorong pendayagunaan taman
bacaan masyarakat sebagai upaya penurunan angka tuna aksara.
25. Jenis Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan Tahun 2013
No
Nama Kegiatan
Jumlah
Jumlah Kab.
Ket.
20
16.00
0
Bantuan
1
Pendidikan
Keaksaraan
Rp.
19.500.000.000,-
2
Pelatihan Keterampilan Rp.
Pengolahan Potensi
1.950.000.000,Lokal
8
3
Peningkatan Kualitas
Pembelajaran PAUD
dan SD
Rp.
1.100.000.000,-
5
4
Pendidikan Alternatif
Rp.
2.550.000.000,-
10
5
Layanan Kursus dan
Keahlian Fokasional
Rp.
1.000.000.000,-
10
26. Jumlah Penurunan Tuna Aksara di Daerah
Tertinggal Tahun 2013 (Usia 15 – 59 tahun)
(Jumlah Tuna Aksara pada 20 kab. tersebut sebanyak 604.543 orang)
1
Kabupaten
= 20 Desa
34.000
orang
Terentaska
n dari
Tuna
Aksara di
DT
1 Desa = 40
org
(4 Kel.
Belajar)
800 Orang
Warga Belajar/
Kabupaten
16.000 orang
Bebas Tuna
Aksara
800 orang x
20
kabupaten
18.000 orang tuna aksara terentaskan
dari kerjasama Kemendikbud dan
Kementerian PDT
27. Lokasi Kegiatan DCM di Daerah Tertinggal
KPDT
KEMENDIKBU
D
Monitoring Station
DCM
Satellite
1. Pidie Jaya
2. Nias Selatan
3. Tapanuli Tengah
7. Seluma
4. Seluma
8. Kaur
12. Lombok Tengah
13. Lombok Timur
5. Pasaman Barat
9. Sukabumi
10. Bondowoso
11. Sampang
14. Kayong Utara
15. Lembata
16. Manggarai Barat
6. Empat Lawang
17. Jeneponto
18. Morowali
19. Banggai Kepulauan
20. Kep. Aru
28.
29. TUJUAN PERDESAAN SEHAT
TERWUJUDNYA PERCEPATAN
KETERJANGKAUAN PELAYANAN
KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI
DAERAH TERTINGGAL
TERWUJUDNYA PERCEPATAN
PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL
TERWUJUDNYA PENCAPAIAN
SASARAN PERCEPATAN
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) RATARATA DI DAERAH TERTINGGA
SEBESAR 68,8 PADA TAHUN 2014
30. ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KUALITAS
KESEHATAN YANG
BERTUMPU PADA
KAPASITAS LEMBAGA DAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR DI PERDESAAN
DAERAH TERTINGGAL
31. PILAR PERDESAAN SEHAT
1. KETERSEDIAAN
DOKTER PUSKESMAS DI
DAERAH TERTINGGAL
2. KETERSEDIAAN BIDAN
DI DESA DT
3. KETERSEDIAAN AIR
BERSIH SETIAP RUMAH
TANGGA DI DT
4. KETERSEDIAAN
SANITASI DISETIAP
RUMAH TANGGA DI DT
5. KETERSEDIAAN GIZI
SEIMBANG BAGI IBU
HAMIL, IBU MENYUSUI
DAN BALITA.
32. Jenis Kegiatan Perdesaan Sehat Tahun 2013
No
1
Nama Kegiatan
Bantuan Stimulan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Poskesdes (Alat
Kesehatan KIA)
2
Bantuan Peningkatan Kualitas
Layanan Ruah Sakit Type D di
Daerah Tertinggal
3
Bantuan Stimulan Puskesmas
Keliling Perairan
4
Bantuan Stimulan
Pemenuhan Kecukupan
Nutrisi
Total Anggaran Bansos Bidang
* Angka Setelah Penghematan
Jumlah Kab.
Ket.
48
14
7
6
Rp. 148,01
33.
34. TUJUAN
Membangun kawasan perdesaan dengan memanfaatkan
potensi unggulan lokal sebagai penggerak ekonomi
perdesaan, yang didukung infrastruktur dan kelembagaan,
dalam kerangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah perdesaan,
Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi melalui program
pemberdayaan masyarakat,
Mengembangkan budaya industri sebagai landasan
pengembangan usaha mandiri menuju keungulan komparatif
wilayan perdesaan.
35. OUTPUT YANG DIHARAPKAN
Terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan
infrastruktur dalam rangka mendorong
peningkatan usaha produktif yang memiliki
daya saing, nilai tambah, dan menjadi prime
mover bagi kemajuan daerah tertinggal.
Terciptanya peningkatan pendapatan
masyarakat sesuai standar MDGs.
Masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan
dan pendidikan yang pada akhirnya akan
meningkatkan IPM daerah tersebut.
36. SKEMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI
Deputi I, V dan
Pemkab:
Lahan dan Potensinya,
Design Pengembangan,
dan Model
Implementasinya
Deputi I, II dan
Pemkab. :
Infrastruktur dan
industri pengolahan
Deputi IV dan
Pemkab. :
Kelembagaan
petani, pelatihan &
pemberdayaan
PELATIHAN :
- PDT
- KABUPATEN
- BUMN
- PERG. TINGGI
- BALAI LATIHAN
Sumber Pendanaan Murah &
Pendampingan Manajemen
Bank
PNM
LKM
PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO
Industri
Pengolahan
Aliran dana
Deputi III dan
Pemkab:
Permodalan
dan Pasar
Pemerintah
Pusat dan Daerah
LEMBAGA DONOR
BUMN/BUMD
PASAR
Industri Pengolahan
KEMITRAAN DAN KETERKAITAN USAHA
PABRIK SKALA
KECIL
PABRIK SKALA
MENENGAH
JUAL BELI
PRODUKSI
JUAL BELI
PRODUKSI
Poktan
PABRIK SKALA
BESAR
Poktan
Poktan
P
E
T
Poktan
A
N
JUAL BELI
PRODUKSI
Poktan
I
Poktan
PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA
& PERUBAHAN MINDSET
37. LOKASI PILOT PROJECT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI TAHUN 2013
TARGET PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI/NELAYAN
PERHARI MINIMAL : US $ 2,45/HARI/ORANG
KAB. PASAMAN BARAT
KAB. KAUR
KAB. BANGGAI KEP.
KAB. JENEPONTO
KAB. LOMBOK
KAB. LOMBOK TIMUR
TIMUR
KAB. LEMBATA