SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
TUGAS POKOK:
Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya.
FUNGSI :
1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya.
3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang masalah atau
kegiatan bidang pengembangan sumberdaya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal.
ISU STRATEGIS NASIONAL dalam RKP 2013
tentang PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
ARAH KEBIJAKAN PDT TAHUN 2013 - 2014
1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah

2.
3.
4.
5.

6.

tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal
dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal (berbasis
sumberdaya lokal).
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau di daerah tertinggal.
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di
daerah tertinggal.
Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah
tertinggal.
Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu
yang lebih spesifik.
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2014**

KONDISI SAAT INI

IPM: 67,7

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA-KPDT

*Pertumbuhan Ekonomi : 6,6%
*Kemiskinan : 18,8%

IPM: 72,2
*Pertumbuhan Ekonomi : 7,1%
*Kemiskinan : 14,2%

Pengangguran di DT :
2,2%/tahun
**Berkurangnya status kabupaten
tertinggal paling sedikit 50 kabupaten
pada akhir Tahun 2014
TARGET PRIORITAS NASIONAL
TARGET PRIORITAS NASIONAL 10 10 RPJMN 2010-2014
- RPJMN 2010-2014
SUBSTANSI INTI : Pengentasan daerah tertinggal

sedikitnya
Meningkatnya Indeks Pembangunan
50 kabupaten paling lambat tahun 2014. sehingga
Manusia daerah tertinggal
setara dengan atau mendekati rata-rata
IPM nasional, yaitu menjadi 72,2 pada
tahun 2014

SASARAN

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah tertinggal sehingga mendekati
atau sama dengan rata-rata nasional,
yaitu 7,1% selama 2010-2014
Berkurangnya persentase penduduk
miskin di daerah tertinggal sehingga
sama dengan rata-rata nasional, yaitu
14,2 % pada tahun 2014
HASIL MIDTERM REVIEW
PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010-2014
(BAPPENAS DAN KPDT)
IPM

Sumber: BPS diolah KPDT

Target Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 72,2.
Melihat pertumbuhan rata-rata IPM pada tahun existing (2005-2010) sebesar
0,35. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan tersebut, jika diasumsikan normal
maka maka target 72,2 akan dapat tercapai dalam kurun waktu 16 tahun,
dengan kata lain pada tahun 2026 target IPM Daerah Tertinggal baru akan
terwujud. Untuk mencapai target IPM tahun 2014, maka dibutuhkan rata-rata
pertumbuhan sebesar 1,43.
PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: BPS diolah KPDT

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mencapai
7,1%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada tahun existing (20052010), pertumbuhan naik rata-ratanya hanya 0,1%. Apabila ini
berlangsung dengan konstan maka target tersebut dapat tecapai
dalam kurun waktu 12 tahun (tahun 2022). Untuk dapat mencapai
target pertumbuhan ekonomi 7,1% pada tahun 2014, maka dibutuhkan
percepatan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,5% pertahun.
KEMISKINAN

Sumber: BPS diolah KPDT

Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,2%, ini
merupakan capaian yang cukup berat melihat penurunan angka kemiskinan ratarata existing (tahun 2005 s/d 2010) hanyalah 1,03%. Jika penurunan diasumsikan
normal seperti diatas maka diperlukan waktu selama 7 tahun dimulai pada tahu
2011, dengan kata lain pada tahun 2017 baru dapat tercapai.. Jika diinginkan
target tingkat kemiskinan tercapai pada tahun 2014, maka penurunan ratarata pertahun harus mencapai angka 1,9%.Dalam rangka mempercepat tingkat
pengentasan kemiskinan dari rata-rata 1,03% menjadi 1,9%, diperlukan kegiatankegiatan strategis yang afirmatif (berpihak) pada daerah tertinggal dan
berorientasi pada kemiskinan (pro poor).
HASIL MID TERM REVIEW RPJMN 20102014
SASARAN

Meningkatnya
rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di DT
Berkurangnya
persentase
penduduk
miskin di DT
Meningkatnya
kualitas
sumberdaya
manusia di DT

Perkembangan
Pencapaian
TARGET
(2014)

Status
Estimasi
Capaian Target
2014 Secara
Nasional

Status Estimasi
Capaian Target
2014 per
Kabupaten

SATU
AN

STATUS
AWAL
(2009)

2010

2011*

2012*

Rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di DT

(%)

5,84

6,00

6,08

6,16

7,10

Perlu kerja
keras

48 kab/ 26,23%
87 kab/ 47,54%
48 kab/ 26,23%

Persentase
penduduk
miskin di DT

(%)

20,19

19,86

19.15

18.31

14.20

Perlu kerja
keras

105 kab/ 57,38%
64 kab/ 34,97%
14 kab/ 7,65%

65,77

66,51

66,99

67,48

72,20

Perlu kerja
keras

32 kab/ 17,49%
133 kab/ 72,68%
18 kab/ 9,84%

INDIKATOR

Indeks
pembangunan
manusia (IPM)
di DT

Status Indikator-Indikator menunjukan bahwa masih diperlukan upaya Kerja Keras
untuk mencapai target RPJMN 2010-2014 melalui kebijakan dan langkah strategis
Keterangan:
Hijau
: Sudah tercapai

1

Kuning : Perlu kerja keras

2

Merah : Tidak akan tercapai
133 kab.

• IPM
Lebih
dari :
72,2

• IPM antara
60,68 s/d
72,2

32 kab.

1

Sudah tercapai atau
On Track/on Trend

• Kurang
dari 60,68

18 kab.

2

Perlu Kerja Keras

Sangat Sulit Tercapai
FOKUS PENINGKATAN IPM
DAERAH TERTINGGAL
TREND DAN TARGET PENINGKATAN IPM DI DT

67,48
66,57

0,9

Ket. : 1. Dengan Pertumbuhan 0,9/tahun dibutuhkan waktu 6 tahun (tahun 2019)
untuk mencapai IPM 72,2. Sedangkan dengan pertumbuhan 0,35 /tahun
dibutuhkan waktu 16 tahun (tahun 2026) agar dapat mencapai IPM 72,2.
2. Terdapat peningkatan trend pertumbuhan IPM dari 0,35 (tahun 2005-2010)
menjadi 0,9 (tahun 2010 - 2012) di Daerah Tertinggal
TARGET PENCAPAIAN IPM : 72,2

KESEHATAN

PENDIDIKAN

DAYA BELI

• Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat DT,
fokus AHH dibawah ratarata nasional 69,43 Tahun

• Peningkatan Kualitas Pendidikan
Masyarakat, fokus AMH dan LS
dibawah rata-rata nasional AMH
92,91%, dan LS 7,92 Tahun

• Peningkatan Daya Beli
Masyarakat DT, memiliki
Pengeluaran Perkapita
dibawah rata-rata nasional
Rp. 633.640

ASDEP
KESEHATAN

ASDEP
Pendidikan
dan
Keterampilan

1. ASDEP
TEKNOLOGI DAN
INOVASI
2. ASDEP MINERGI
3. ASDEP HAYATI
NO

KOMPONEN
PENINGKATAN
IPM

STRATEGI

INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN

1).

Angka Melek
Huruf

Meningkatkan
AMH di Daerah
Tertinggal
diatas rata-rata
nasional
(92,91)

1) Keaksaraan Dasar
2) Keaksaaraan Lanjutan
3) Keaksaraan Usaha
Mandiri

2).

Angka Rata-Rata
Lama Sekolah

Meningkatkan
Rata-Rata Lama
Sekolah di DT
diatas rata-rata
Nasional (7,91)

1) Peningkatan Akses
Pendidikan SD dan SMP
bagi masyarakat miskin
dan anak putus sekolah
di DT
2) Pembangunan Sekolah
Berasrama (boarding
school) di daerah
perbatasan dan terpencil
3) Peningkatan kompetensi
profesionalisme guru di
DT
4) Pemerataan Jumlah
Pendidik dan Tenaga
Pendidik di DT
5) Peningkatan Insentif
Guru SD dan SMP di DT

LOKASI

MEKANISME KOORDINASI
ASDEP

K/L

67

1. Asdep DIKTRAM
2. Asdep Infrastruktur
Sosial
3. Asdep Perbatasan

1.
2.
3.
4.
5.

Kemendikbud
Kemenag
Kemensos
Kemenakertrans
Perpustakaan
Nasional

133

1. Asdep DIKTRAM
2. Asdep Infrastruktur
Sosial

1. Kemendikbud
2. Kemenag

Kemendikbud
Kemenag
Kemendikbud
Kemendikbud/Pemda
Kemendikbud
Kemenkeu
NO

KOMPONEN
PENINGKATAN IPM

1).

Peningkatan Angka
Harapan Hidup

2).

Pengurangan Angka
Kematian Bayi

3).

Peningkatan
Persentase Penolong
Persalinan Terakhir
oleh Tenaga
Kesehatan

STRATEGI
Percepatan
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Dan Infrastruktur
Pelayanan Kesehatan
Dasar di Perdesaan

INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN
 Percepatan
peningkatan Distribusi
dan Motivasi Dokter
Puskesmas
 Percepatan
peningkatan Distribusi
dan Motivasi Bidan
Desa.
 Percepatan
Ketersediaan Saran Air
Besih Rumah Tangga
Di Perdesaan
 Percepatan
Ketersediaan Sarana
Sanitas Rumah Tangga
Di Perdesaan
 Peningkatan
Keterjangkauan Gizi
Terutama Bagi Bumil,
Busui dan Balita

LOKASI

MEKANISME KOORDINASI
ASDEP

84

1) Asdep
Kes.
2) Asdep
Infrsos
3) Asdep
Pember
dayaan
Masy.

K/L
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kemndikbud
Kemenkes
Kemen PU
Kemenhub
Kemenkominfo
Kemen KP
Kemensos
Kemendagri
NO

KOMPONEN
PENINGKATAN IPM
1) Peningkatan
Pengeluaran
Perkapita

STRATEGI

MEKANISME KOORDINASI
LOKASI
ASDEP

K/L

69

1. Kelembagaa
n Ekonomi
2. Penguatan
Organisasi
Masyarakat

1. Kemenkop
dan UKM
2. KKP
3. Kementan
4. Kemendag
5. Kemenperin

69

1. Kelembagaan
Ekonomi
2. Penguatan
Organisasi
Masyarakat
3. Asdep
Teknologi

1. Kemenkop
dan UKM
2. KKP
3. Kementan
4. Kemendag
5. Kemenperin

3). Bantuan TTG Pengolahan
Komoditas

Perluasan Lapangan
Kerja di Perdesaan

1) Penyediaan Kredit
Usaha Mikro untuk
Pengelolaan Sumber
Daya bagi Rakyat
Miskin
2). Pembinaan Usaha Mikro
sektor pertanian,
perikanan, perkebunan
dan sekor jasa

2) Peningkatan
Pendapatan

Mengembangkan
Sumber Daya Terpadu
di Daerah Tertinggal

INDIKASI
PROGRAM/KEGIATAN

12 Kab.

Asisen Deputi
Teknologi

Kementan
Kemenperin
Kemendagri
KKP

1). Pengembangan
Keterampilan Usaha

69

Asdep Diktram

Kemenakertras
Kemensos

2). Program Padat Karya

69

Infrastruk. Tur
Ekonomi
Infr.astruktur
Transportasi

Kemen PU
Kemendag
Kemenperin
FASILITASI PROGRAM
PENINGKATAN
IPM DI DAERAH TERTINGGAL 2013
Arah Kebijakan :
Desa Cerdas Mandiri adalah desa
sadar pendidikan yang secara
mandiri berupaya menurunkan
angka tuna aksara dan
meningkatkan partisipasi sekolah
karena membaiknya perekonomian
di perdesaan.
TUJUAN DAN SASARAN DCM
Meningkatnya IPM di daerah tertinggal
sesuai target RPJMN tahun 2010-2014
melalui penurunan angka tuna aksara dan
peningkatan rata-rata lama sekolah.

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur
dasar di pedesaan daerah tertinggal
untuk meningkatkan aksesibilitas
terhadap pendidikan di daerah tertinggal.
Mempersiapkan tenaga kerja trampil di
pedesaan dan mendorong
kewirausahaan berbasis SDA lokal
melalui pelatihan peningkatan
keterampilan dan belajar mandiri
sehingga dapat menurunkan angka
5 (LIMA) PILAR DESA CERDAS MANDIRI

P
E
N
U
N
T
A
S
A
N

A
K
S
A
R
A
D
I

D
T T
U
N
A

P
E
M
E
R
A
T
A
A
N

P
E
N
D
I
D
I
K
A
N

A
S
K
E
S

D
A
S
A
R

P
E
M
E
R
A
T
A
A
N
G
U
R
U

&
T
E
N
A
G
A
P
E
N
D
I
D
I
K

P
E
N
Y
E
T
A
R
A
A
N

P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
D
A
S
A
R

IPM BIDANG PENDIDIKAN

R
E
V
I
T
A
L
I
S
A
S
I

P
A
U
D
D
A
N
T
B
M
PROGRAM DESA CERDAS MANDIRI
1. PENUNTASAN TUNA AKSARAN DI DAERAH TERTINGGAL :
Menurunkan angka tuna aksara di daerah tertinggal hingga mencapai
angka diatas rata-rata nasional
2. PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR : Penyediaan infrastruktur
pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal sehingga setiap
anak usia sekolah lebih mudah mengakses pendidikan di desa-nya
3. PEMERATAAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK : melakukan koordinasi
dengan pihak terkait agar tenaga pendidik tersedia secara proporsional di
setiap sekolah dasar di daerah tertinggal.
4. PENYETARAAN PENDIDIKAN DASAR : melakukan koordinasi dengan
pihak terkait untuk program penyetaraan pendidikan sekolah dasar dan
menengah di perdesaan daerah tertinggal dalam kerangka peningkatan
angka rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal.
5. REVITALISASI PAUD DAN TBM (TAMAN BACAAN MASYARAKAT) :
melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya memperkuat pendidkan
usia dini di daerah tertinggal dan mendorong pendayagunaan taman
bacaan masyarakat sebagai upaya penurunan angka tuna aksara.
Jenis Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan Tahun 2013
No

Nama Kegiatan

Jumlah

Jumlah Kab.

Ket.

20

16.00
0

Bantuan
1

Pendidikan
Keaksaraan

Rp.
19.500.000.000,-

2

Pelatihan Keterampilan Rp.
Pengolahan Potensi
1.950.000.000,Lokal

8

3

Peningkatan Kualitas
Pembelajaran PAUD
dan SD

Rp.
1.100.000.000,-

5

4

Pendidikan Alternatif

Rp.
2.550.000.000,-

10

5

Layanan Kursus dan
Keahlian Fokasional

Rp.
1.000.000.000,-

10
Jumlah Penurunan Tuna Aksara di Daerah
Tertinggal Tahun 2013 (Usia 15 – 59 tahun)
(Jumlah Tuna Aksara pada 20 kab. tersebut sebanyak 604.543 orang)

1
Kabupaten
= 20 Desa

34.000
orang
Terentaska
n dari
Tuna
Aksara di
DT

1 Desa = 40
org
(4 Kel.
Belajar)

800 Orang
Warga Belajar/
Kabupaten

16.000 orang
Bebas Tuna
Aksara

800 orang x
20
kabupaten

18.000 orang tuna aksara terentaskan
dari kerjasama Kemendikbud dan
Kementerian PDT
Lokasi Kegiatan DCM di Daerah Tertinggal
KPDT
KEMENDIKBU
D
Monitoring Station

DCM
Satellite

1. Pidie Jaya
2. Nias Selatan
3. Tapanuli Tengah

7. Seluma

4. Seluma

8. Kaur

12. Lombok Tengah
13. Lombok Timur

5. Pasaman Barat

9. Sukabumi
10. Bondowoso
11. Sampang

14. Kayong Utara
15. Lembata
16. Manggarai Barat

6. Empat Lawang

17. Jeneponto
18. Morowali
19. Banggai Kepulauan
20. Kep. Aru
TUJUAN PERDESAAN SEHAT
TERWUJUDNYA PERCEPATAN
KETERJANGKAUAN PELAYANAN
KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI
DAERAH TERTINGGAL

TERWUJUDNYA PERCEPATAN
PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL
TERWUJUDNYA PENCAPAIAN
SASARAN PERCEPATAN
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) RATARATA DI DAERAH TERTINGGA
SEBESAR 68,8 PADA TAHUN 2014
ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KUALITAS
KESEHATAN YANG
BERTUMPU PADA
KAPASITAS LEMBAGA DAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR DI PERDESAAN
DAERAH TERTINGGAL
PILAR PERDESAAN SEHAT
1. KETERSEDIAAN
DOKTER PUSKESMAS DI
DAERAH TERTINGGAL
2. KETERSEDIAAN BIDAN
DI DESA DT
3. KETERSEDIAAN AIR
BERSIH SETIAP RUMAH
TANGGA DI DT
4. KETERSEDIAAN
SANITASI DISETIAP
RUMAH TANGGA DI DT
5. KETERSEDIAAN GIZI
SEIMBANG BAGI IBU
HAMIL, IBU MENYUSUI
DAN BALITA.
Jenis Kegiatan Perdesaan Sehat Tahun 2013
No
1

Nama Kegiatan

Bantuan Stimulan
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Poskesdes (Alat
Kesehatan KIA)
2
Bantuan Peningkatan Kualitas
Layanan Ruah Sakit Type D di
Daerah Tertinggal
3
Bantuan Stimulan Puskesmas
Keliling Perairan
4
Bantuan Stimulan
Pemenuhan Kecukupan
Nutrisi
Total Anggaran Bansos Bidang
* Angka Setelah Penghematan

Jumlah Kab.

Ket.

48

14

7
6

Rp. 148,01
TUJUAN
 Membangun kawasan perdesaan dengan memanfaatkan

potensi unggulan lokal sebagai penggerak ekonomi
perdesaan, yang didukung infrastruktur dan kelembagaan,
dalam kerangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah perdesaan,
 Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi melalui program

pemberdayaan masyarakat,
 Mengembangkan budaya industri sebagai landasan

pengembangan usaha mandiri menuju keungulan komparatif
wilayan perdesaan.
OUTPUT YANG DIHARAPKAN
 Terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan

infrastruktur dalam rangka mendorong
peningkatan usaha produktif yang memiliki
daya saing, nilai tambah, dan menjadi prime
mover bagi kemajuan daerah tertinggal.
 Terciptanya peningkatan pendapatan
masyarakat sesuai standar MDGs.
 Masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan
dan pendidikan yang pada akhirnya akan
meningkatkan IPM daerah tersebut.
SKEMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI

Deputi I, V dan
Pemkab:
Lahan dan Potensinya,
Design Pengembangan,
dan Model
Implementasinya

Deputi I, II dan
Pemkab. :
Infrastruktur dan
industri pengolahan

Deputi IV dan
Pemkab. :
Kelembagaan
petani, pelatihan &
pemberdayaan

PELATIHAN :
- PDT
- KABUPATEN
- BUMN
- PERG. TINGGI
- BALAI LATIHAN

Sumber Pendanaan Murah &
Pendampingan Manajemen

Bank

PNM
LKM

PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO

Industri
Pengolahan

Aliran dana

Deputi III dan
Pemkab:
Permodalan
dan Pasar

Pemerintah
Pusat dan Daerah

LEMBAGA DONOR

BUMN/BUMD

PASAR

Industri Pengolahan

KEMITRAAN DAN KETERKAITAN USAHA

PABRIK SKALA
KECIL

PABRIK SKALA
MENENGAH
JUAL BELI
PRODUKSI

JUAL BELI
PRODUKSI

Poktan

PABRIK SKALA
BESAR

Poktan

Poktan

P

E

T

Poktan

A

N

JUAL BELI
PRODUKSI

Poktan

I

Poktan
PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA
& PERUBAHAN MINDSET
LOKASI PILOT PROJECT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI TAHUN 2013
TARGET PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI/NELAYAN
PERHARI MINIMAL : US $ 2,45/HARI/ORANG

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. KAUR

KAB. BANGGAI KEP.
KAB. JENEPONTO

KAB. LOMBOK
KAB. LOMBOK TIMUR
TIMUR

KAB. LEMBATA
SEKIAN

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaanMakalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Dede Adi Nugraha
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusia
SLAMET SUGIHARTO
 
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Operator Warnet Vast Raha
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Stiunus Esap
 

La actualidad más candente (20)

Ipbk
IpbkIpbk
Ipbk
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
 
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaanMakalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusia
 
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
 
Education Diagnostic
Education DiagnosticEducation Diagnostic
Education Diagnostic
 
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
 
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi  Peluang atau AncamanBonus Demografi  Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
 
Revisi Perekonomian di Indonesia kelompok 5
Revisi Perekonomian di Indonesia kelompok 5Revisi Perekonomian di Indonesia kelompok 5
Revisi Perekonomian di Indonesia kelompok 5
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410
 
Sambutan meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008
Sambutan meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 Sambutan meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008
Sambutan meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
 
Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)
 
umum
umumumum
umum
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
 
1
11
1
 
Makalah ekonomi
Makalah ekonomiMakalah ekonomi
Makalah ekonomi
 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI ACEH TAHUN 2015
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI ACEH TAHUN 2015MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI ACEH TAHUN 2015
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI ACEH TAHUN 2015
 
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
 

Similar a KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DESA CERDAS MANDIRI (DCM)

Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
syaruddin1
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
dinkesmitra
 
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boykeProfil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Pertanianburu
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Muh Saleh
 
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
sopyanbkkbn
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
Aliahavanza
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyat
Hery Rock
 
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Muh Saleh
 

Similar a KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DESA CERDAS MANDIRI (DCM) (20)

130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
130318 paparan dir kkdt@rakorpus kpdt
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
 
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boykeProfil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
 
Penajaman Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia
Penajaman Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan ManusiaPenajaman Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia
Penajaman Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan KemiskinanPerencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
 
20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
Executive Summary LAKIP BKKBN 2011
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanArah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
PAPARAN rakor juli.pptx
PAPARAN rakor juli.pptxPAPARAN rakor juli.pptx
PAPARAN rakor juli.pptx
 
Inovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPMInovasi kegiatan penunjang IPM
Inovasi kegiatan penunjang IPM
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyat
 
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
 

Último

Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 

Último (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DESA CERDAS MANDIRI (DCM)

  • 2. TUGAS POKOK: Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya. FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya. 3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang masalah atau kegiatan bidang pengembangan sumberdaya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
  • 3. ISU STRATEGIS NASIONAL dalam RKP 2013 tentang PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
  • 4. ARAH KEBIJAKAN PDT TAHUN 2013 - 2014 1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah 2. 3. 4. 5. 6. tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal (berbasis sumberdaya lokal). Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu yang lebih spesifik.
  • 5. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2014** KONDISI SAAT INI IPM: 67,7 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA-KPDT *Pertumbuhan Ekonomi : 6,6% *Kemiskinan : 18,8% IPM: 72,2 *Pertumbuhan Ekonomi : 7,1% *Kemiskinan : 14,2% Pengangguran di DT : 2,2%/tahun **Berkurangnya status kabupaten tertinggal paling sedikit 50 kabupaten pada akhir Tahun 2014
  • 6. TARGET PRIORITAS NASIONAL TARGET PRIORITAS NASIONAL 10 10 RPJMN 2010-2014 - RPJMN 2010-2014 SUBSTANSI INTI : Pengentasan daerah tertinggal sedikitnya Meningkatnya Indeks Pembangunan 50 kabupaten paling lambat tahun 2014. sehingga Manusia daerah tertinggal setara dengan atau mendekati rata-rata IPM nasional, yaitu menjadi 72,2 pada tahun 2014 SASARAN Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal sehingga mendekati atau sama dengan rata-rata nasional, yaitu 7,1% selama 2010-2014 Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sehingga sama dengan rata-rata nasional, yaitu 14,2 % pada tahun 2014
  • 7. HASIL MIDTERM REVIEW PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010-2014 (BAPPENAS DAN KPDT)
  • 8. IPM Sumber: BPS diolah KPDT Target Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 72,2. Melihat pertumbuhan rata-rata IPM pada tahun existing (2005-2010) sebesar 0,35. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan tersebut, jika diasumsikan normal maka maka target 72,2 akan dapat tercapai dalam kurun waktu 16 tahun, dengan kata lain pada tahun 2026 target IPM Daerah Tertinggal baru akan terwujud. Untuk mencapai target IPM tahun 2014, maka dibutuhkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,43.
  • 9. PERTUMBUHAN EKONOMI Sumber: BPS diolah KPDT Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mencapai 7,1%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada tahun existing (20052010), pertumbuhan naik rata-ratanya hanya 0,1%. Apabila ini berlangsung dengan konstan maka target tersebut dapat tecapai dalam kurun waktu 12 tahun (tahun 2022). Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,1% pada tahun 2014, maka dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,5% pertahun.
  • 10. KEMISKINAN Sumber: BPS diolah KPDT Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,2%, ini merupakan capaian yang cukup berat melihat penurunan angka kemiskinan ratarata existing (tahun 2005 s/d 2010) hanyalah 1,03%. Jika penurunan diasumsikan normal seperti diatas maka diperlukan waktu selama 7 tahun dimulai pada tahu 2011, dengan kata lain pada tahun 2017 baru dapat tercapai.. Jika diinginkan target tingkat kemiskinan tercapai pada tahun 2014, maka penurunan ratarata pertahun harus mencapai angka 1,9%.Dalam rangka mempercepat tingkat pengentasan kemiskinan dari rata-rata 1,03% menjadi 1,9%, diperlukan kegiatankegiatan strategis yang afirmatif (berpihak) pada daerah tertinggal dan berorientasi pada kemiskinan (pro poor).
  • 11. HASIL MID TERM REVIEW RPJMN 20102014 SASARAN Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di DT Berkurangnya persentase penduduk miskin di DT Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di DT Perkembangan Pencapaian TARGET (2014) Status Estimasi Capaian Target 2014 Secara Nasional Status Estimasi Capaian Target 2014 per Kabupaten SATU AN STATUS AWAL (2009) 2010 2011* 2012* Rata-rata pertumbuhan ekonomi di DT (%) 5,84 6,00 6,08 6,16 7,10 Perlu kerja keras 48 kab/ 26,23% 87 kab/ 47,54% 48 kab/ 26,23% Persentase penduduk miskin di DT (%) 20,19 19,86 19.15 18.31 14.20 Perlu kerja keras 105 kab/ 57,38% 64 kab/ 34,97% 14 kab/ 7,65% 65,77 66,51 66,99 67,48 72,20 Perlu kerja keras 32 kab/ 17,49% 133 kab/ 72,68% 18 kab/ 9,84% INDIKATOR Indeks pembangunan manusia (IPM) di DT Status Indikator-Indikator menunjukan bahwa masih diperlukan upaya Kerja Keras untuk mencapai target RPJMN 2010-2014 melalui kebijakan dan langkah strategis Keterangan: Hijau : Sudah tercapai 1 Kuning : Perlu kerja keras 2 Merah : Tidak akan tercapai
  • 12. 133 kab. • IPM Lebih dari : 72,2 • IPM antara 60,68 s/d 72,2 32 kab. 1 Sudah tercapai atau On Track/on Trend • Kurang dari 60,68 18 kab. 2 Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai
  • 14. TREND DAN TARGET PENINGKATAN IPM DI DT 67,48 66,57 0,9 Ket. : 1. Dengan Pertumbuhan 0,9/tahun dibutuhkan waktu 6 tahun (tahun 2019) untuk mencapai IPM 72,2. Sedangkan dengan pertumbuhan 0,35 /tahun dibutuhkan waktu 16 tahun (tahun 2026) agar dapat mencapai IPM 72,2. 2. Terdapat peningkatan trend pertumbuhan IPM dari 0,35 (tahun 2005-2010) menjadi 0,9 (tahun 2010 - 2012) di Daerah Tertinggal
  • 15. TARGET PENCAPAIAN IPM : 72,2 KESEHATAN PENDIDIKAN DAYA BELI • Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat DT, fokus AHH dibawah ratarata nasional 69,43 Tahun • Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, fokus AMH dan LS dibawah rata-rata nasional AMH 92,91%, dan LS 7,92 Tahun • Peningkatan Daya Beli Masyarakat DT, memiliki Pengeluaran Perkapita dibawah rata-rata nasional Rp. 633.640 ASDEP KESEHATAN ASDEP Pendidikan dan Keterampilan 1. ASDEP TEKNOLOGI DAN INOVASI 2. ASDEP MINERGI 3. ASDEP HAYATI
  • 16. NO KOMPONEN PENINGKATAN IPM STRATEGI INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN 1). Angka Melek Huruf Meningkatkan AMH di Daerah Tertinggal diatas rata-rata nasional (92,91) 1) Keaksaraan Dasar 2) Keaksaaraan Lanjutan 3) Keaksaraan Usaha Mandiri 2). Angka Rata-Rata Lama Sekolah Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah di DT diatas rata-rata Nasional (7,91) 1) Peningkatan Akses Pendidikan SD dan SMP bagi masyarakat miskin dan anak putus sekolah di DT 2) Pembangunan Sekolah Berasrama (boarding school) di daerah perbatasan dan terpencil 3) Peningkatan kompetensi profesionalisme guru di DT 4) Pemerataan Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik di DT 5) Peningkatan Insentif Guru SD dan SMP di DT LOKASI MEKANISME KOORDINASI ASDEP K/L 67 1. Asdep DIKTRAM 2. Asdep Infrastruktur Sosial 3. Asdep Perbatasan 1. 2. 3. 4. 5. Kemendikbud Kemenag Kemensos Kemenakertrans Perpustakaan Nasional 133 1. Asdep DIKTRAM 2. Asdep Infrastruktur Sosial 1. Kemendikbud 2. Kemenag Kemendikbud Kemenag Kemendikbud Kemendikbud/Pemda Kemendikbud Kemenkeu
  • 17. NO KOMPONEN PENINGKATAN IPM 1). Peningkatan Angka Harapan Hidup 2). Pengurangan Angka Kematian Bayi 3). Peningkatan Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan STRATEGI Percepatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Dan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Dasar di Perdesaan INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN  Percepatan peningkatan Distribusi dan Motivasi Dokter Puskesmas  Percepatan peningkatan Distribusi dan Motivasi Bidan Desa.  Percepatan Ketersediaan Saran Air Besih Rumah Tangga Di Perdesaan  Percepatan Ketersediaan Sarana Sanitas Rumah Tangga Di Perdesaan  Peningkatan Keterjangkauan Gizi Terutama Bagi Bumil, Busui dan Balita LOKASI MEKANISME KOORDINASI ASDEP 84 1) Asdep Kes. 2) Asdep Infrsos 3) Asdep Pember dayaan Masy. K/L 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Kemndikbud Kemenkes Kemen PU Kemenhub Kemenkominfo Kemen KP Kemensos Kemendagri
  • 18. NO KOMPONEN PENINGKATAN IPM 1) Peningkatan Pengeluaran Perkapita STRATEGI MEKANISME KOORDINASI LOKASI ASDEP K/L 69 1. Kelembagaa n Ekonomi 2. Penguatan Organisasi Masyarakat 1. Kemenkop dan UKM 2. KKP 3. Kementan 4. Kemendag 5. Kemenperin 69 1. Kelembagaan Ekonomi 2. Penguatan Organisasi Masyarakat 3. Asdep Teknologi 1. Kemenkop dan UKM 2. KKP 3. Kementan 4. Kemendag 5. Kemenperin 3). Bantuan TTG Pengolahan Komoditas Perluasan Lapangan Kerja di Perdesaan 1) Penyediaan Kredit Usaha Mikro untuk Pengelolaan Sumber Daya bagi Rakyat Miskin 2). Pembinaan Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sekor jasa 2) Peningkatan Pendapatan Mengembangkan Sumber Daya Terpadu di Daerah Tertinggal INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN 12 Kab. Asisen Deputi Teknologi Kementan Kemenperin Kemendagri KKP 1). Pengembangan Keterampilan Usaha 69 Asdep Diktram Kemenakertras Kemensos 2). Program Padat Karya 69 Infrastruk. Tur Ekonomi Infr.astruktur Transportasi Kemen PU Kemendag Kemenperin
  • 19. FASILITASI PROGRAM PENINGKATAN IPM DI DAERAH TERTINGGAL 2013
  • 20.
  • 21. Arah Kebijakan : Desa Cerdas Mandiri adalah desa sadar pendidikan yang secara mandiri berupaya menurunkan angka tuna aksara dan meningkatkan partisipasi sekolah karena membaiknya perekonomian di perdesaan.
  • 22. TUJUAN DAN SASARAN DCM Meningkatnya IPM di daerah tertinggal sesuai target RPJMN tahun 2010-2014 melalui penurunan angka tuna aksara dan peningkatan rata-rata lama sekolah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar di pedesaan daerah tertinggal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan di daerah tertinggal. Mempersiapkan tenaga kerja trampil di pedesaan dan mendorong kewirausahaan berbasis SDA lokal melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan belajar mandiri sehingga dapat menurunkan angka
  • 23. 5 (LIMA) PILAR DESA CERDAS MANDIRI P E N U N T A S A N A K S A R A D I D T T U N A P E M E R A T A A N P E N D I D I K A N A S K E S D A S A R P E M E R A T A A N G U R U & T E N A G A P E N D I D I K P E N Y E T A R A A N P E N D I D I K A N D A S A R IPM BIDANG PENDIDIKAN R E V I T A L I S A S I P A U D D A N T B M
  • 24. PROGRAM DESA CERDAS MANDIRI 1. PENUNTASAN TUNA AKSARAN DI DAERAH TERTINGGAL : Menurunkan angka tuna aksara di daerah tertinggal hingga mencapai angka diatas rata-rata nasional 2. PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR : Penyediaan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal sehingga setiap anak usia sekolah lebih mudah mengakses pendidikan di desa-nya 3. PEMERATAAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK : melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tenaga pendidik tersedia secara proporsional di setiap sekolah dasar di daerah tertinggal. 4. PENYETARAAN PENDIDIKAN DASAR : melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk program penyetaraan pendidikan sekolah dasar dan menengah di perdesaan daerah tertinggal dalam kerangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal. 5. REVITALISASI PAUD DAN TBM (TAMAN BACAAN MASYARAKAT) : melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya memperkuat pendidkan usia dini di daerah tertinggal dan mendorong pendayagunaan taman bacaan masyarakat sebagai upaya penurunan angka tuna aksara.
  • 25. Jenis Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan Tahun 2013 No Nama Kegiatan Jumlah Jumlah Kab. Ket. 20 16.00 0 Bantuan 1 Pendidikan Keaksaraan Rp. 19.500.000.000,- 2 Pelatihan Keterampilan Rp. Pengolahan Potensi 1.950.000.000,Lokal 8 3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAUD dan SD Rp. 1.100.000.000,- 5 4 Pendidikan Alternatif Rp. 2.550.000.000,- 10 5 Layanan Kursus dan Keahlian Fokasional Rp. 1.000.000.000,- 10
  • 26. Jumlah Penurunan Tuna Aksara di Daerah Tertinggal Tahun 2013 (Usia 15 – 59 tahun) (Jumlah Tuna Aksara pada 20 kab. tersebut sebanyak 604.543 orang) 1 Kabupaten = 20 Desa 34.000 orang Terentaska n dari Tuna Aksara di DT 1 Desa = 40 org (4 Kel. Belajar) 800 Orang Warga Belajar/ Kabupaten 16.000 orang Bebas Tuna Aksara 800 orang x 20 kabupaten 18.000 orang tuna aksara terentaskan dari kerjasama Kemendikbud dan Kementerian PDT
  • 27. Lokasi Kegiatan DCM di Daerah Tertinggal KPDT KEMENDIKBU D Monitoring Station DCM Satellite 1. Pidie Jaya 2. Nias Selatan 3. Tapanuli Tengah 7. Seluma 4. Seluma 8. Kaur 12. Lombok Tengah 13. Lombok Timur 5. Pasaman Barat 9. Sukabumi 10. Bondowoso 11. Sampang 14. Kayong Utara 15. Lembata 16. Manggarai Barat 6. Empat Lawang 17. Jeneponto 18. Morowali 19. Banggai Kepulauan 20. Kep. Aru
  • 28.
  • 29. TUJUAN PERDESAAN SEHAT TERWUJUDNYA PERCEPATAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI DAERAH TERTINGGAL TERWUJUDNYA PERCEPATAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TERWUJUDNYA PENCAPAIAN SASARAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) RATARATA DI DAERAH TERTINGGA SEBESAR 68,8 PADA TAHUN 2014
  • 30. ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN YANG BERTUMPU PADA KAPASITAS LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL
  • 31. PILAR PERDESAAN SEHAT 1. KETERSEDIAAN DOKTER PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL 2. KETERSEDIAAN BIDAN DI DESA DT 3. KETERSEDIAAN AIR BERSIH SETIAP RUMAH TANGGA DI DT 4. KETERSEDIAAN SANITASI DISETIAP RUMAH TANGGA DI DT 5. KETERSEDIAAN GIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL, IBU MENYUSUI DAN BALITA.
  • 32. Jenis Kegiatan Perdesaan Sehat Tahun 2013 No 1 Nama Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Poskesdes (Alat Kesehatan KIA) 2 Bantuan Peningkatan Kualitas Layanan Ruah Sakit Type D di Daerah Tertinggal 3 Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling Perairan 4 Bantuan Stimulan Pemenuhan Kecukupan Nutrisi Total Anggaran Bansos Bidang * Angka Setelah Penghematan Jumlah Kab. Ket. 48 14 7 6 Rp. 148,01
  • 33.
  • 34. TUJUAN  Membangun kawasan perdesaan dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal sebagai penggerak ekonomi perdesaan, yang didukung infrastruktur dan kelembagaan, dalam kerangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan,  Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat,  Mengembangkan budaya industri sebagai landasan pengembangan usaha mandiri menuju keungulan komparatif wilayan perdesaan.
  • 35. OUTPUT YANG DIHARAPKAN  Terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan usaha produktif yang memiliki daya saing, nilai tambah, dan menjadi prime mover bagi kemajuan daerah tertinggal.  Terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat sesuai standar MDGs.  Masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM daerah tersebut.
  • 36. SKEMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI Deputi I, V dan Pemkab: Lahan dan Potensinya, Design Pengembangan, dan Model Implementasinya Deputi I, II dan Pemkab. : Infrastruktur dan industri pengolahan Deputi IV dan Pemkab. : Kelembagaan petani, pelatihan & pemberdayaan PELATIHAN : - PDT - KABUPATEN - BUMN - PERG. TINGGI - BALAI LATIHAN Sumber Pendanaan Murah & Pendampingan Manajemen Bank PNM LKM PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO Industri Pengolahan Aliran dana Deputi III dan Pemkab: Permodalan dan Pasar Pemerintah Pusat dan Daerah LEMBAGA DONOR BUMN/BUMD PASAR Industri Pengolahan KEMITRAAN DAN KETERKAITAN USAHA PABRIK SKALA KECIL PABRIK SKALA MENENGAH JUAL BELI PRODUKSI JUAL BELI PRODUKSI Poktan PABRIK SKALA BESAR Poktan Poktan P E T Poktan A N JUAL BELI PRODUKSI Poktan I Poktan PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA & PERUBAHAN MINDSET
  • 37. LOKASI PILOT PROJECT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI TAHUN 2013 TARGET PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI/NELAYAN PERHARI MINIMAL : US $ 2,45/HARI/ORANG KAB. PASAMAN BARAT KAB. KAUR KAB. BANGGAI KEP. KAB. JENEPONTO KAB. LOMBOK KAB. LOMBOK TIMUR TIMUR KAB. LEMBATA