Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a PEMBANGUNAN DESA
Similar a PEMBANGUNAN DESA (20)
Último
Último (20)
PEMBANGUNAN DESA
- 1. PEMBANGUNAN DESA BERBASIS ASET DAN POTENSI DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA Disampaikan dalam: Diskusi Terbatas Bincang KOMPAS dengan Tema 1.Perencanaan Desa berbasis Aset berorientasi Kesejahteraan 2.Pengelolaan Keuangan Desa untuk keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Diselenggarakan oleh INFEST Bekerjasama dengan KOMPAS Yogyakarta, 02 November 2015
- 2. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Tantangan Pembangunan Desa
- 3. Pada tahun 2010: sebanyak 52,03% penduduk tinggal di perkotaan dan 48 % penduduk tinggal di perdesaan. Gambar disamping menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Dalam 5 dekade (1970-2020 prediksi), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat dan sebaliknya penduduk perdesaan berkurang 3 Kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Kondisi desa yang masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja dan keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan masyarakat desa berbondong- bondong menuju ke kota (urbanisasi). 3 TANTANGAN (1) DESA KURANG MENJADI DAYA TARIK PENDUDUK TANTANGAN (1) DESA KURANG MENJADI DAYA TARIK PENDUDUK
- 4. Tingkat Pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18 % per tahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1 % per tahun. Sedangkan Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64 % per tahun. Hal ini menunjukan bahwa kecenderungan masyarakat ingin bekerja diperkotaan dibandingkan diperdesaan karena lapangan kerja di perdesaan TERBATAS. 4 TANTANGAN (2) URBANISASI TINGGI TANTANGAN (2) URBANISASI TINGGI
- 5. Sumber: Renstra Kementerian Desa, PDTT TANTANGAN (3) Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar TANTANGAN (3) Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar
- 6. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Aset dan Potensi Desa
- 7. 7 ASET DESA (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ASET DESA (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.“ Aset lainnya milik Desa: a.kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b.kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.hasil kerja sama Desa; dan e.kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. dapat berupa: tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa
- 8. 82,77% atau 68.025 Desa di Indonesia memiliki potensi di bidang pertanian dengan komoditas padi, palawija, hortikultura, perkebunan, jasa pertanian Desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Potensi pengembangan sektor pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilyah perkotaan. Potensi itu seperti lahan pertanian dan SDM yang mayoritas pekerjaanya adalah petani. Hasil atau komoditi pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan, misalnya pengembangan saripati singkong menjadi ethanol, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku bio fuel, dan lain-lain 8 POTENSI DESA (1)POTENSI DESA (1)
- 9. Potensi dan peluang yang besar dalam menguatkan ketahanan pangan dan energi nasional di desa perlu menjadi perhatian utama kita bersama. Desa menjadi sumber penyedia dan penguat bagi cadangan pangan dan energi yang merupakan kebutuhan pokok nasional. Pemerintah telah berkomitmen untuk membagun desa demi mewujudkan masa depan dan cita Indonesia, melalui adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dan Pendamping desa. Dengan membangun desa, bukan hanya mampu menjadi sumber cadangan pangan dan energi nasional. Beberapa masalah mendasar desa juga diharapkan dapat terselesaikan, misalnya meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga menekan angka urbanisasi, menekan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. POTENSI DESA DESA MASA DEPAN INDONESIA POTENSI DESA (2)POTENSI DESA (2)
- 10. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Konsep dan Paradigma Perencanaan Pembangunan Desa
- 11. KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan → Suatu upaya perbaikan →Ada rangkaian kegiatan yang dilakukan →Didasarkan pada suatu rencana →Bermuara pada satu tujuan Perencanaan → suatu proses penyiapan perangkat keputusan untuk dilaksanaakan pada waktu tertentu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran; → Akivitas untuk menentukan apa yang hendak dicapai, apa yang harus dijalankan, bagaimana urutannya, fasilitas apa yang diperlukan, mengapa harus dicapai/dijalankan serta bagaimana caranya. Perencanaan Pembangunan → tahapan dalam proses pembangunan → Perencanaan akan menghasilkan rencana yg selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan
- 12. Jenis Perencanaan Pembangunan 1 Bottom-up Planning 2 Top-down Planning berdasarkan Proses/Hierarki Penyusuan oleh Ginanjar Kartasasmita
- 13. Pembangunan Partisipatif Dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Program pemerintah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa Peningkatan peran pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Program pemerintah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa Peningkatan peran pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- 14. Mewujudkan Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ASAS TUJUAN KEDUDUKAN POKOK-POKOK PENGATURAN DESA Menjadi landasan/arahan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa
- 15. PEMBANGUNAN DESA PENDEKATAN TEKNOKRATIS Kewenangan Penugasan -Pelayanan Sosial Dasar -Pengembangan Usaha Ekonomi Desa -Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna -Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa -Pemberdayaan Masyarakat Desa Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Dukungan Dana Desa Dukungan Alokasi Dana Desa Pendampingan -Helping Proses/Pemberian Bantuan Teknis -Community Learning/Pembelajaran Masyarakat/Penguatan/Kapasitas Masyarakat Kewenangan 1. Asal Usul 2. Skala Lokal Desa DESA MEMBANGUN KEGIATAN BERBASIS INISIATIF MASYARAKAT/ PARTISIPATIF Membangun Paradigma Baru UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa DESA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
- 16. Kuadran Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Pemerintah Masyarakat Dari LuarDari Dalam IntervensiIntervensiIntervensiIntervensi FasilitasiFasilitasi RekognisiRekognisi EmansipasiEmansipasi
- 17. Segitiga Partisipasi-Pemberdayaan Masyarakat-Kemandirian Desa Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi Kemandirian Desa Aset & Potensi Desa (bidang Garapan)
- 18. Diskoneksi Partisipasi dengan kemandirian Aset Desa & Potensi Alam (Bidang Garapan) Modal Sosial Praktek Partisipasi Pemenuhan Kebutuhan Mengatasi Masalah Kemandirian Desa (sosial- ekonomi)
- 19. Tantangan dalam Menerapkan Perencanaan Partisipatif Masyarakat 2 Hambatan Internal 3 Hambatan Kurang Terkuasainya Metode dan Teknik Hambatan dan tantangan terbesar 1 Hambatan Struktural Oleh: Hetifah, 2000 Resistensi Birokrasi & Politisi, Terbatasnya kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa
- 20. Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai (diapresiasi) Masyarakat Desa harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan Masyarakat Desa akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan
- 21. Faktor Kondusif Bagi Partisipasi
Notas del editor
- tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik (Hetifah. 2000), yaitu: Pertama, hambatan structural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal. Kedua, adalah hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi. Ketiga, adalah hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi. Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan partisipatif adalah resistensi birokrasi (mental block ) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi local (kelembagaan partisipasi masyarkat) pun dilaksanakan dengan pendekatan proyek. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang harus ditempuh antara lain: Pemaksaan melalui pembaruan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang lebih prodemokrasi/partisipasi ( structural ); dan pendekatan social-kultural ( mental treatment , pendidikan dan latihan, dsb). Resistensi politisi diperkirakan akan muncul karena salah satu konsekuensi dari desentralisasi fiscal adalah berkurangnya anggaran daerah yang berarti juga mengurangi nominal anggaran legislative. Hal ini lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan politik dengan mengedepankan sikap kenegarawanan.