SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
KODE REKENING BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH
DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% DARI DANA DESA
YANG PENGGUNAANYA TELAH DIATUR PADA PERATURAN MENTRI DESA PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS DD
TAHUN 2023
SAMBEL DESA, RABU 15 NOVEMBER 2022
BERSAMA HERI PURWANINGTYAS (HOST SAMBEL DESA)
DASAR HUKUM
PERMENDES PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS ENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023
(PASAL 6 AYAT 2 HURUF g)
“ DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PALING BANYAK 3% DARI PAGU DANA DESA DI SETIAP DESA)
UNTUK ITU MELALUI SURAT EDARANYA NO 100.3.2.3/6149/BPD
KEMENTRIAN DALAM NEGRI MENAMBAHKAN KODE REKENING KHUSUS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% YANG BERSUMBER DARI DANA DESA.
BIDANG 1 : BIDANG PEMERINTAHAN DESA
SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DESA, KEGIATAN
OPERASIONAL DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (1.1.08)
FORMAT KODE REKENING SESUAI PMK 20 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
BUKAN HONOR TAPI BENTUK OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS
PEMERINTAH DESA….
MELIPUTI…..
BIAYA KOORDINASI, BIAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL
MASYARAKAT, PENGAMANAN DAN KEGIATAN KHUSUS LAINNYA
UNTUIK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA
YANG DIBERIKAN SETIAP BULAN
BIAYA KOORDINASI
( KODE OUTPUT 1.1.08.1)
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN KOORDINASI YANG
DILAKUKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH DESA LAIN, MASYARAKAT DAN ATAU KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN KEHARMONISAN
HUBUNGAN KOORDINASI SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA.
CONTOH KEGIATAN…….
A. USULAN KEGIATAN NGOPI BARENG AKD, PPDI, BKAD DLL (MAMIN,
TRANSPORT)
B. KOORDINASI DENGAN SUPRA DESA (SPPD)
C. TEMU WARGA (MAMIN)
BIAYA PENANGGULANAGAN KERAWANAN SOSIAL
MASYARAKAT
(KODE OUTPUT 1.1.08.02)
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN SEPERTI RAPAT/PERTEMUAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL YANG
DISEBABKAN KARENA KEMISKINAN/KESUSAHAN/MUSIBAH, KETERBATASAN DANA,
KONFLIK SOSIAL, BENCANA YANG MENIMPA WARGA MASYARAKAT.
CONTOH KEGIATAN ( KOLABORASI DARI PERMENDES PDTT 8 2022)
A. BANTUAN KEMATIAN
B. BANTUAN BENCANA
C. BANTUAN SOSIAL
D. BANTUAN TRANSPORT RUJUKAN (SAKIT,PERAWATAN, MELAHIRKAN)
BIAYA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA
(KODE REKENING 1.1.08.03
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PROMOSI, PROTOKOLER,
PEMBERIAN MASYARAKAT YANG BERPRESTASI, KEGIATAN OLAHRAGA, SOSIAL,
SENI BUDAYA, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGASAAN DAN PERSATUAN,
DAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA ORANG ATAU MASYARAKAT YANG
MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA, DILUAR KEGIATAN PEMBIAYAAN
SEBELUMNYA ( DIGUNAKAN UNTUK DUKUNGAN ACARA SEREMONIAL DI BIDANG
OLAH RAGA, SOSIAL, BUDAYA, SENI, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA
KEBANGSAAN DAN KESATUAN )
CONTOH KEGIATAN…
1. PEMEBERIAN HADIAH LOMBA DI LINGKUP DESA
2. KEGIATAN PROMOSI DESA
3. KEGIATAN KEBANGASAAN DAN PERSATUAN
4. PENTAS SENI
LAMPIRAN SURAT EDARAN
MAXIMAL 30% UNTUK KEGIATAN 01, 02, 05 DAN 06
DIATUR DALAM PP 11 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 43 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG
UNDANG DESA NON 6 TAHUN 2014
PASAL 100 DISEBUTKAN BAHWA…
BELANJA DESA YG DITETAPKAN DALAM APBDES DIGUNAKAN DENGAN KETENTUAN :
1. PALING SEDIKIT 70% DARI ANGGARAN BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA TERMASUK UNTUK BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN INSENTIF RT RW, PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA, PELAKSANAAN PEMBINAN KEMASAYRAKATAN DESA DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2. PALING BANYAK 30% UNTUK MENDANAI SILTAP KADES, SEKDES DAN PERANGKAT DESA SERTA UNTUK MENDANAI
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD
NOTE…..
PENGHITUNGAN BELANJA DESA DILUAR PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGOK
ATAU SEBUTAN LAIN
DAN PENDAPATAN BKK
TERIMA KASIHHHHHH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desa
Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desaSambutan bupati temu kerja batas wilayah desa
Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desaCelvinRamaPratama
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampahPerdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampahari saridjo
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxKAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxDianArdian6
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 

La actualidad más candente (20)

Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desa
Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desaSambutan bupati temu kerja batas wilayah desa
Sambutan bupati temu kerja batas wilayah desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampahPerdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah
Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Power poin up2 k
Power poin up2 kPower poin up2 k
Power poin up2 k
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptxKAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
KAMPUNG KB DAN DANA DESA.pptx
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 

Similar a KODE REKENING OPERASIONAL DESA

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
 
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriMisi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriSugono Aprianto
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesTV Desa
 
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.pptBARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.pptHanniKu
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
 
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptxSYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptxDEMAHADYATMACIPTA
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasionalhenra saragih
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxAwalFanin
 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfBuku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfWahyuSetiawan805309
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptasepmulyana83
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...SuheriPD2
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Agus hariyanto
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptxandyfsimanullang
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxBudi953659
 

Similar a KODE REKENING OPERASIONAL DESA (20)

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
 
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriMisi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
 
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.pptBARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
BARU - MATERI KADIS UTK ZOOM MEETING STUNTING 12 Mei 2020.ppt
 
DPMPD.pptx
DPMPD.pptxDPMPD.pptx
DPMPD.pptx
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptxSYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA                KABUPATEN.pptx
SYARAT – SYARAT DOKUMEN PENCAIRAN MODAL BUMDESA KABUPATEN.pptx
 
Spb 2 1 kebijakan pemdes
Spb 2 1 kebijakan pemdesSpb 2 1 kebijakan pemdes
Spb 2 1 kebijakan pemdes
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptxPaparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
Paparan Dana Desa 2023 TIPIDKOR POLDA.pptx
 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfBuku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
 
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2...
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
 

Último

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Último (12)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

KODE REKENING OPERASIONAL DESA

  • 1. KODE REKENING BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TINDAK LANJUT KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% DARI DANA DESA YANG PENGGUNAANYA TELAH DIATUR PADA PERATURAN MENTRI DESA PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS DD TAHUN 2023 SAMBEL DESA, RABU 15 NOVEMBER 2022 BERSAMA HERI PURWANINGTYAS (HOST SAMBEL DESA)
  • 2. DASAR HUKUM PERMENDES PDTT NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS ENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 (PASAL 6 AYAT 2 HURUF g) “ DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PALING BANYAK 3% DARI PAGU DANA DESA DI SETIAP DESA) UNTUK ITU MELALUI SURAT EDARANYA NO 100.3.2.3/6149/BPD KEMENTRIAN DALAM NEGRI MENAMBAHKAN KODE REKENING KHUSUS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBESAR 3% YANG BERSUMBER DARI DANA DESA. BIDANG 1 : BIDANG PEMERINTAHAN DESA SUB BIDANG : PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DESA, KEGIATAN OPERASIONAL DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (1.1.08)
  • 3. FORMAT KODE REKENING SESUAI PMK 20 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • 4. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BUKAN HONOR TAPI BENTUK OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS PEMERINTAH DESA…. MELIPUTI….. BIAYA KOORDINASI, BIAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT, PENGAMANAN DAN KEGIATAN KHUSUS LAINNYA UNTUIK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA YANG DIBERIKAN SETIAP BULAN
  • 5. BIAYA KOORDINASI ( KODE OUTPUT 1.1.08.1) DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKUKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA LAIN, MASYARAKAT DAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN KEHARMONISAN HUBUNGAN KOORDINASI SERTA KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA. CONTOH KEGIATAN……. A. USULAN KEGIATAN NGOPI BARENG AKD, PPDI, BKAD DLL (MAMIN, TRANSPORT) B. KOORDINASI DENGAN SUPRA DESA (SPPD) C. TEMU WARGA (MAMIN)
  • 6. BIAYA PENANGGULANAGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT (KODE OUTPUT 1.1.08.02) DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN SEPERTI RAPAT/PERTEMUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL YANG DISEBABKAN KARENA KEMISKINAN/KESUSAHAN/MUSIBAH, KETERBATASAN DANA, KONFLIK SOSIAL, BENCANA YANG MENIMPA WARGA MASYARAKAT. CONTOH KEGIATAN ( KOLABORASI DARI PERMENDES PDTT 8 2022) A. BANTUAN KEMATIAN B. BANTUAN BENCANA C. BANTUAN SOSIAL D. BANTUAN TRANSPORT RUJUKAN (SAKIT,PERAWATAN, MELAHIRKAN)
  • 7. BIAYA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA (KODE REKENING 1.1.08.03 DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PROMOSI, PROTOKOLER, PEMBERIAN MASYARAKAT YANG BERPRESTASI, KEGIATAN OLAHRAGA, SOSIAL, SENI BUDAYA, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGASAAN DAN PERSATUAN, DAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA ORANG ATAU MASYARAKAT YANG MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA, DILUAR KEGIATAN PEMBIAYAAN SEBELUMNYA ( DIGUNAKAN UNTUK DUKUNGAN ACARA SEREMONIAL DI BIDANG OLAH RAGA, SOSIAL, BUDAYA, SENI, KEAGAMAAN,PENGUATAN RASA KEBANGSAAN DAN KESATUAN ) CONTOH KEGIATAN… 1. PEMEBERIAN HADIAH LOMBA DI LINGKUP DESA 2. KEGIATAN PROMOSI DESA 3. KEGIATAN KEBANGASAAN DAN PERSATUAN 4. PENTAS SENI
  • 9.
  • 10. MAXIMAL 30% UNTUK KEGIATAN 01, 02, 05 DAN 06 DIATUR DALAM PP 11 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 43 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG UNDANG DESA NON 6 TAHUN 2014 PASAL 100 DISEBUTKAN BAHWA… BELANJA DESA YG DITETAPKAN DALAM APBDES DIGUNAKAN DENGAN KETENTUAN : 1. PALING SEDIKIT 70% DARI ANGGARAN BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TERMASUK UNTUK BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN INSENTIF RT RW, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PELAKSANAAN PEMBINAN KEMASAYRAKATAN DESA DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2. PALING BANYAK 30% UNTUK MENDANAI SILTAP KADES, SEKDES DAN PERANGKAT DESA SERTA UNTUK MENDANAI TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD NOTE….. PENGHITUNGAN BELANJA DESA DILUAR PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGOK ATAU SEBUTAN LAIN DAN PENDAPATAN BKK