Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, hingga kepala daerah. Pemilihan umum dianggap penting dalam sistem demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat melalui partai politik.

1. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Sebelum pemilu tahun 2004 pemilihan Presuden dan Wakil Presiden RI dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, mulai pemilu 2004 calon Presiden dan Wakil Presiden RI
dipilih oleh bangsa Indonesia mlalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Proses pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tahpan-tahapannya hampir sama
dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
1.Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Peserta pemili presiden dan WAkil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil
presiden hanya dapat diusulkan oleh paetai politik atau gabungan partai politik yang sekurang-kurangnya
15% dari jumlah kursi di DPR atau 20 dari perolehan suara sah secara nasional dalam
pemilu anggota DPR
2. Pemilih
Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah
berusia 17 tahunatau sudah/pernah kawin dan memiliki hak pilih.
3. Kampanye
Sama seperti pemilu DPR, DPD, dan DPRDsebelum diselenggarakan pemungutan suara untuk
pemilu presiden dan wakil persiden dilaksanakan kampanye. Lama kampanye 30 hari dan berakhir 3
hari sebelum pemungutan suara. Kampanye dislenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh
pasangan calon peresiden dan wakil presiden.
Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran
melalui media cetak dan medi elektronik, penyiaran radio, dan televisi, penyebaran kampanye kepada
umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
peraturan perundang-undangan.
4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Hari, tanggal, waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh KPU.
Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto,
dan nama pasangan calon. Pemberian suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan
mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Penghitungan suara dilakukan setelah
pemungutan suara berakhir.
5. Penetapan Calon Terpilih
Penetapan hasil rekapitukasi penghitungan suara dan prngumuman hasil pemilu presiden dan
wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya30 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari
pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suaradalam
pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
separuh jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Namun, apabila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada pasangan calon yang
mendapatkan lebih dari 50% suara sah pemilu maka diadakan pemilu tahap kedua. Mereka yang

2. mengikuti pemilu tahap kedua adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara sah pemilu terbanyak
pertama dan kedua.
Tahapan Pemilu Bupati dan Wakilnya
KPUD telah menetapkan tahapan-tahapan Pilbup yakni,
 Pendaftaran Pasangan Calon
 Kampanye
 Masa Tenang
 Hari Pemungutan Suara
 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Kandidat
Setelah KPUD menerima berkas pendaftaran kandidat peserta Pilbup, yang mendaftarkan diri pada jadwal
pendaftaran KPUD mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil
Hasil
Dari hasil pembacaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki
suara terbanyak dalam pilbup akan menjadi bupati dan wakil bupati di daerah tertentu.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan nikmat-Nya
sehingga makalah matematika tentang dapat Makalah Pemilihan Umum Calon Legislatif Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terselesaikan tepat dengan waktu yang diharapkan.
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
dengan dosen pengampu bidang studi PKn, dengan tujuan agar mahasiswa dan mahasiswi memahami
dan mengetahui materi dari makalah tersebut.
Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
yang senantiasa mendampingi dan membimbing kami dalam penyusunanan makalah ini. Tak lupa kami
mengucapkan segenap rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan
semangatnya kepada kami.
Tentunya makalah ini masih jauh dari kata sempurna , saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat
kami harapkan.
Akhirnya, semoga makalah ini bisa menjadi referensi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
di dalam kelas.

3. Pacitan, 29 Mei 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman judul ............................................................................................................
Kata pengantar .........................................................................................................
Daftar isi ....................................................................................................................... .
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah ….....................................................................
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... ...
C. Tujuan Masalah .......................................................................................... ....
BAB II PEMBAHASAN
A. Gambaran pelaksanaan Pemilu calon legislatif ............................
B. Pelaksanaan pemilu di Kab. Temanggung .......................................
BAB III PENUTUP ......................................................................................................... ......
B. TUJUAN
Tujuan pembahasan makalah ini adalah:
 Untuk memenuhi tugas semester Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Linimasa Pemilu DPR RI 2014
Secara garis besar, tahapan Pemilu 2014 terdiri dari tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan penyelesaian.
Berikut kami sampaikan rincian dari tahapan-tahapan Pemilu DPR 2014 mendatang:
1. Tahap Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu 2014 (9 Juni 2012 – 31 Desember 2013)
2. Penyusunan Peraturan KPU (9 Juni 2012 – 31 Desember 2013)
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (9 Agustus 2012 – 14 Januari 2013)
4. Penyelesaian sengketa TUN terkait masalah administrasi (12 Januari 2012 – 13 Mei 2013)
5. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (9 November 2012 – 23Oktober 2013
6. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri (1 April 2013 – 8 Oktober 2013)
7. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (10 Desember 2012 – 9 Maret 2013)
8. Pendaftaran calon anggota DPR (6 – 22 April 2013)
9. Pelaksanaan kampanye:
a. Pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga (11 Januari 2013
– 5 April 2014)
b. Kampanye melalui rapat umum, iklan media masa cetak dan eletronik (16 Maret 2014 – 5
April 2014)

4. 10. Masa tenang (6 – 8 April 2014)
11. Pemungutan dan Penghitungan Suara (30 Maret 2014 – 9 April 2014)
12. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (10 April – 7 Mei 2014)
13. Penetapan hasil pemilu secara nasional (7 – 9 Mei 2014)
14. Penetapan Parpol memenuhi ambang batas (7 – 9 Mei 2014)
15. Penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR terpilih (11 – 17 Mei 2014)
16. Peresmian keanggotaan (Juni – Juli 2014)
17. Pengucapan sumpah (Oktober 2014)
Sumber:
1. Pengumuman KPU No. 214/KPU/IV/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dalam Pemilu 2014, tanggal 5 April 2013.
2. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyeleggaraan Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
A. Latar Belakang
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan,
yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga
pilpres pun dimasukan ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan
pertama kali pada pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Ditengah
masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu l egislatif dan pemilu presiden dan wakil
presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan
sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam
kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat
memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi
adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.
Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai -partai politik. Partai politik
yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu.
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada
dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya
disebut sistem distrik). Multy member constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya
dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilan berimbang).