kab. muna

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam
suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat
istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamirkan
kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu
sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah
satu alat pengitegrasi bangsa ini.
Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih
berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum
Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (
KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini
dianggap masih tetap berlaku.. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar
1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “ segala peraturan perundang-undangan yang
masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-
undang dasar 1945”
Terlepas daripada sistem hukum positif yang terulis diatas ada sistem hukum lain yang
dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan
berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan
dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian
sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum
nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Hal ini seperti yang terdapat pada
salah satu suku di kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yaitu suku Naulu. Salah satu
suku yang hidup di Petuanan Negeri Sepa, merupakan salah satu suku terasing di Pulau
Seram, tepatnya di Dusun Bonara, yang berjarak 35 km2 dari Pusat kota Kecamatan.
Suku Naulu ini memiliki banyak adat istiadat yang terbilang unik, namun salah satu adat
yang paling mengerikan adalah Tradisi adat memotong kepala manusia buat
persembahan.Oleh masyarakat Suku Naulu diyakini sebagai kepercayaan yang mutlak
dilakukan. Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika manusia, karena diyakini jika
tidak mendapat kepala manusia buat persembahan bisa mendatangkan bala atau musibah.
Meskipun demikian tidak banyak masyarakat Maluku yang mengetahui hal tersebut. Tradisi
ini baru tercium khalayak ramai setelah terjadinya kejadian tahun 2005 silam. Warga di
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan penemuan dua sosok
mayat manusia yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Bonefer Nuniary dan Brusly
Lakrane adalah korban persembahan tradisi Suku Naulu saat akan melakukan ritual adat
memperbaiki rumah adat marga Sounawe.

2. 2
Kepala manusia yang dikorbankan diyakini akan menjaga rumah adat mereka. Akibat
perbuatannya itu, tiga warga Naulu yang merupakan komunitas adat tertinggal di Pulau
Seram ini divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Masohi. Mereka
adalah Patti Sounawe, Nusy Sounawe, dan Sekeranane Soumorry. Sementara tiga lainnya
divonis hakim hukuman penjara seumur hidup masing-masing Saniayu Sounawe, Tohonu
Somory, dan Sumon Sounawe. Para pelaku mutilasi ini dinyatakan bersalah melakukan
pembunuhan secara berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHPidana.
Bunyi pasal 340 KUHP : “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun”
Pasal 55 ayat 1 ( 1) : “ dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersirat dalam pasal
tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa para pelaku yang melakukan pembunuhan dalam hal
ini adalah pembunuhan berencana, maka akan dipidana dengan hukuman mati atau pidana
penjara seumur hidup. Namun satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa ketiga pelaku tersebut
adalah warga masyarakat yang tidak tahu bahwa tindakan mereka telah melanggar ketentuan
hukum pidana, hukum yang dianggap tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Hakim
mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi hakim bukan corong undang-undang. Hakim
harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu
hukum kebiasaan/hukum adat/ atau hukum tidak tertulis. Sebagaimana tertera dalam pasal 5
ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa :
“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
Dalam realiatanya sangat disayangkan karena pada praktiknya hakim di Indonesia umumnya
hanya menjadi corong undang-undang. Kebanyakan hakim selalu berpandangan positivisme
bahwa apa yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah hukum. Padahal hukum adat
juga merupakan sumber hukum tidak tertulis yang diakui dan dijadikan pedoman hidup
dalam masyarakat. Terutama masyarakat tradisional, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan
dan tidak memiliki latar belakang pendidikan terutama pendidikan tentang hukum, dalam hal
ini adalah hukum modern sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Sehingga terkadang apa yang menurut hukum adat itu merupakan suatu hal yang biasa bagi
masyarakat adat ternyata hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum tertulis, dan terlebih
lagi bahwa perbuatan tersebut harus dijatuhi dengan sanki pidana sebagaimana tercantum
dalam ketentuan peraturan peundang-undangan.

3. 3
Melihat pada kondisi demikian tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum
terutama hakim, agar dalam memutus perkara perlu lebih objektif lagi, karena seperti pada
upacara adat penggal kepala manusia oleh masyarakat suku Naulu merupakan suatu hal yang
sakral, dan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama yang dilakukan secara
turun-temurun. Dan ketika para pelaku tersebut divonis hukuman mati merupakan suatu hal
yang menurut penulis merupakan keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan pada
masyarakat Naulu karena suku ini terbilang masih asing dan tidak memiliki latar belakang
pendidikan terutama mengenai hukum itu sendiri. Karena dengan vonis pidana mati itu
sangatlah tidak tepat karena seharusnya suku Naulu ini harus diberi pemahaman dan
pengertian tentang hukum itu agar terciptanya kesadaran hukum diantara mereka.
Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan
dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat. Untuk itu hakim yang baik haruslah dalam memutus perkara seyogyannya
harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengetahui mengenal, merasakan dan
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas
masalah ini dengan mengambil judul “ Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Upacara
Adat Penggal Kepala Suku Naulu Di Kabupaten Maluku Tengah” (Suatu Tinjauan
Sosiologis )
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pkok yang akan diteliti adalah :
1 Bagaimanakah Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Upacara Adat Penggal Kepala
Suku Naulu Tersebut Jika Dilihat Dari Kacamata Sosiologis ?
2 Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para
pelaku ( pemenggal kepala manusia )?
3 Bagaimana kebijakan hukum pidana agar upacara adat pemenggalan kepala manusia
tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang?
C. TUJUAN PENELITIAN
a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakkan hukum pidana
terhadap Upacara Adat penggal kepala manusia Suku Naulu tersebut jika dilihat
dari kacamata sosiologis
b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana mati terhadap para pelaku.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana agar upacara adat
pemenggalan kepala manusia tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.

4. 4
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Ø Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi
dalam bidang hukum pidana terkait dengan upacara adat penggal kepala yang terjadi pada
suku Naulu. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui
tentang upacara adat penggal kepala pada masyarakat
Ø Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara
mendalam tentang penegakkan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis
utarakan diatas.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka
meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya hakim dalam pengambilan
keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

5. 5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum
Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap
masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing,
mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan
hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam
masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.
Menurut Satjipto Rahardjo,
“penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep
menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain
adalah pikiranpikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan
hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai
kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang
dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu
dijalankan
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:
“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Penegakan
Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut
pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akantetapi
mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan
moral”
Menurut Jimly Ashhidiq
““Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari
sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau
sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam
setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum

6. 6
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,
dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”
Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan
perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin
menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak
sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan
dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.
Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu
(i) pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’), (ii) sosialisasi,
penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law,
dan (iii) penegakan hukum (the enforcement of law).
Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) adminstrasi hukum (the administration of law) yang
efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab
(accountable). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat
disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda
tersebut di atas. Dalam arti luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian
pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam
pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan
publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka
pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusankeputusan administrasi negara
(beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis)hakim di seluruh jajaran dan lapisan
pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas,
bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut
dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat
taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai
doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana
pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan
masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan
hukum secara sistematis dan bersahaja.
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan,
seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan
cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki
terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan
wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku

7. 7
kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam
kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya
menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan
gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam
lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan
masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa;
(2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat
imperatif;
(3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai
sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia
terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,
damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah
dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi
kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan,yaitu kepastian
hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zwekmassigkeit ) dan keadian ( Gerechtigkeit ).
Ketiga konsep ini pertama kali dikemukan oleh Gustav Radbruch
Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:
“Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya
hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku;
pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; fiat justitia et pereat mundus ( meskipun dunia
ini runtuh hukum harus ditegakkan ). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian
hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang
berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya
kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian
hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat megharapkan
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka
pelaksanaan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai
justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam
masyarakat.”
Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam
pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau
penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan itu bersifat
umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.
Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut
peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan.

8. 8
Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah
peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar
pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada
nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun
nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum
tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya
berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan
kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai
kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan
nilai kegunaan dan kepastian hukum.
Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa
pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum
yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh
wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-
keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan
seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari
lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya( Penjelasan UU No.48/
2009 )
Oliver Holmes dalam teorinya mengatakan bahwa:
“aturan hukum bukanlah sebuah poros keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa
diandalkan menjawab dunia kehidupan dunia yang begitu kompleks. Dan lagi pula kebenaran
yang riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Lebih lanjut
Holmes mengatakan seorang pelaksana hukum ( hakim ) sesungguhnya mengahadapi gejala-
gejala hidup secara realistis. Sering ia menghadapi dua bahkan lebih kebenaran yang seolah
meminta kepastian mana yang lebih unggul dalam konteks tertentu. Salah satu diantaranya
adalah kebenaran versi aturan hukum. Tidak jarang, bahkan amat sering, kebenaran-
kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal. Mereka lebih relevan, lebih
tepat, dan bahkan lebih bermanfaat untuk suatu konteks riil, ketimbang kebenaran yang
ditawarkan aturan legal. Dalam hal inilah seorang hakim mempertaruhkan kepekaan dan
kearifannya. Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan
resiko mengalahkan aturan resmi."

9. 9
II. Tinjauan Umum Tentang Pidana
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.
Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan
penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana
dengan hukum yang lainnya. Menurut
Satochid Kartanegara, bahwa :
“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum
pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh
undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau pende-ritaan itu dengan keputusan hakim
dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau
penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang
dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum
pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan
dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu
adalah sebagai berikut:
1) Jiwa manusia (leven);
2) Keutuhan tubuh manusia (lyf);
3) Kehormatan seseorang (eer);
4) Kesusilaan (zede);
5) Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid);
6) Harta benda/kekayaan (vermogen). “
Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:
Menurut van Hamel:
“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd
rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als
handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te
spreken.” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)
Menurut Simons:
“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan
den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh
undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang
dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

10. 10
Sedangkan Menurut Sudarto: ]Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan oleh Roeslan
Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
Menurut Ted Honderich:[26] Punishment is an authority‟s infliction of penalty (something
involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (artinya: pidana adalah suatu
penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan
dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).
Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau
ciri-ciri sebagai berikut: [27]
1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau
akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
(oleh yang berwenang);
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut
undang-undang.
Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa “
“pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti
bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.
Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh
arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali
telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada
beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis
Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “doel der straf” dengan
perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “doel der straf” itu
sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan”.[28]
Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan
adalah sebagai berikut[29]:
1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat pidana sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak Pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan

11. 11
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Jenis- jenis pidana dalam ketentuan KUHP antara lain : menurut pasal 10 :
1. Pidana pokok :
a) Pidana mati
b) Pidana penjara
c) Pidana kurungan
d) Pidana denda
e) Pidana tutupan
2. Pidana tambahan :
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Perampasan barang-barang tertentu
c) Pengumuman putusan hakim
III. Konsep Pembunuhan atau Pembunuhan Dalam Upacara Adat Penggal Kepala
Suku Naulu
Seperti sudah disinggung pada latar belakang bahwa salah satu suku di kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku, yaitu suku Naulu. Salah satu suku yang hidup di Petuanan Negeri
Sepa, merupakan salah satu suku terasing di Pulau Seram, tepatnya di Dusun Bonara, yang
berjarak 35 km2 dari Pusat kota Kecamatan. Suku Naulu ini memiliki banyak adat istiadat
yang terbilang unik, namun salah satu adat yang paling mengerikan adalah Tradisi adat
memotong kepala manusia buat persembahan.Oleh masyarakat Suku Naulu diyakini sebagai
kepercayaan yang mutlak dilakukan. Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika
manusia, karena diyakini jika tidak mendapat kepala manusia buat persembahan bisa
mendatangkan bala atau musibah. Meskipun demikian Kepala manusia yang dikorbankan
diyakini akan menjaga rumah adat mereka.
Konsep penggal kepala dalam upacara adat suku naulu dalam pandangan hakim pengadilan
negeri Maluku Tengah merupakan konsep pembunuhan. Dan Pembunuhan tersebut adalah
merupakan pembunuhan yang terencana sehingga melanggar ketentuan
Pasal 340 KUHP;
“ barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang
lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”
Pasal 55 ayat 1 ( 1) :
“ dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

12. 12
BAB III
METODE PENELITIAN
A. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian Non Doctrinal yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori
mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam
masyarakat/Socio Legal Research.[30].
2. Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :
a) Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai
perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata,
maupun perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/
arsip.[31] Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara
wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan
b) Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi
kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum.
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki
suatu autoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti,
peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan
penegakkan hukum pidana.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/
mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan
lain-lain.
c. Bahan hukum tersier ( non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus
hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.
3. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Sepa Kabupaten Maluku Tengah dan Pengadilan Negeri
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada hakim pengadilan negeri
Maluku Tengah dan pengamatan secara langsung pada masyarakat adat setempat. Sedangkan
data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur
dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
5. Analisa Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

13. 13
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih
berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum
Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (
KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini
dianggap masih tetap berlaku.. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar
1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “ segala peraturan perundang-undangan yang
masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-
undang dasar 1945”
Terlepas daripada sistem hukum positif yang terulis diatas ada sistem hukum lain yang
dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan
berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan
dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian
sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum
nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Hal ini seperti yang terdapat pada
salah satu suku di kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yaitu suku Naulu. Salah satu
suku yang hidup di Petuanan Negeri Sepa, merupakan salah satu suku terasing di Pulau
Seram, tepatnya di Dusun Bonara, yang berjarak 35 km2 dari Pusat kota Kecamatan.
B. SARAN
Proposal ini masih memiliki berbagia jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat saya harapkan

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
 Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran,
Bandung
 Arief, Barda Nawawi, 2000, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara. BPUNDIP, Semarang
 Kansil, CST, 1993, Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia, Ctk.9, Balai
Pustaka, Jakarta,
 Kholiq, M.Abdul, 2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Lamintang,
P.A.F. 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung
 Mahmud Marzuki, Peter, 2005.Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, Jakarta
 Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta

15. 15
PROPOSAL PENELITIAN
PENEGAKAN HUKUM
OLEH :
NAMA : LA SIANE
NIM : 21209320
SEMESTER : VI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2015