Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang peran kepemimpinan kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa dan lurah berperan sebagai agen pembangunan melalui kemampuan manajerial, kemampuan mempengaruhi, dan kemampuan membangun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Dasar Hukum Kepemimpinan
Kepala Desa/ Kelurahan
Bagian Kedua : Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004) Pasal
202
(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
(2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes dan Perangkat Desa
Bagian Kedua :
Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Pemerintah Desa
Pasal (12) PP
No. 72 Tahun 2005
4. (1)Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa & Perangkat Desa
(2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes & Perangkat Desa
(3)Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
a. Sekdes
b. Pelaksana teknis lapangan
c. Unsur kewilayahan
(4)Jumlah perangkat desa disesuaikan
(5)Susunan organisasi & tata kerja pemerintahan desa ditetapkan
dengan peraturan desa
5. Dasar Hukum Kepemimpinan Lurah
PP No. 73 Tahun 2005
Bagian III Kedudukan dan Tugas
Pasal 3
(1)Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang
berbeda bukan diwilayah kecamatan
(2)Kelurahan dipimpin oleh lurah bertanggung jawab kepada
Bupati/ Walikota melalui Camat
(3)Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Camat PNS
(4)Syarat :
Pangkat / gol minimal Perab (IIIC)
Kemampuan teknik di bidang administrasi pemerintahan dan
memahami Sosbud setempat
6. Aspek Teoritis
Berdasarkan aspek normatif tersebut diatas
jelas bahwa baik kepala desa/ kepala kelurahan
secara teoritis dianggap sebagai seorang
pemimpin
Pemimpin/ kepemimpinan adalah kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain/ bawahan/
pengikut untuk melaksanakan apa yang
diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai
tujuan yang diinginkan
7. Pengaruh
Kemampuan
Kedudukan Dengan kata lain pemimpin
adalah orang yang mempunyai :
1. Position Power
2. Personal Power
Pemimpin adalah orang yang memiliki :
Kekuasaan
Kewenangan
Kewibawaan
Kekuatan
Keterampilan
8. Dalam diri pemimpin melekat :
1. Legitimate Power
2. Coercive Power
3. Reward Power
4. Expert Power
5. Referent Power
9. Aspek Praktek / Empirik
1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
1. Pemerintahan
2. Pembangunan
3. Kemasyarakatan
10. 2. Kewenangan Kepala Desa (Pasal 14 ayat 2) ada 9
kewenangan Kepala Desa :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan PERDES
3. Menetapkan PERDES persetujuan bersama BPD
4. Mengajukan/ mengusulkan rancangan Perdes mengenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan
9. Melaksanakan wewenang lain
11. 3. Perencanaan Pembangunan Desa (Bab VI Pasal 63)
1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun
perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/ kota
2. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif
3. Dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
12. 1. Perencanaan PEMDES disusun secara berjangka
a. Rencana pembangunan jangka menengah
desa (RPJMD) 5 tahun
b. Rencana kerja PEMDES → RK Desa
penjabaran dari RDSMD 1 tahun
2. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa
RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala
desa → PERDA
Pasal 64
1. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada
data informasi yang akurat dan dipertanggung
jawabkan
2. Mencakup penyelenggaraan PEMDES :
Organisasi dan tata laksana
Keuangan desa
Profil desa
Informasi lain
Pasal 65
13. Kelurahan Bab III
Pasal (4)
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :
1. Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/
Walikota
3. Pelimpahan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan efisien
dan peningkatan akan stabilitas
4. Pelimpahan difacto sarana – prasarana, pembiayaan & personil
5. Pelimpahan berpedoman pada Permen
Pasal (5)
Fungsi Lurah (6) :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Keterlibatan & ketentraman
5. Pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
14. Dari gambaran tentang kepemimpinan Kepala Desa / Kepala Kelurahan
tersebut dapat disimpukan bahwa :
Kepemimpinan Kepala Desa/ Kelurahan adalah sebagai agen pembangunan :
1. Agent
of Change
2. Agent of
Development
3. Agent of
Innovation
4. Agent of
Stabilization
15. Kepemimpinan Kepala Desa / Kelurahan dalam
Pelaksanaan Pembangunan
Managerial
Skill Kemampuan
Mempengaruhi
Komunikan
Visi
Misi
Core Market
Core belief
Keyakinan
Usaha
kepemimpinan
kepala desa/
kelurahan,
wewenang / tugas
Kinerja
Pembangunan
Hasil
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Partisipasi
tentang peran
sebagai kepala
desa/ kelurahan Kemampuan
membangun
Partisipasi
Masyarakat
Nilai tambah
peran kepala
desa/ kelurahan
Desain kerjasama
dengan BPD/
Lembaga
Kemasyarkatan,
Masyarakat
16. Curriculum Vitae
A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1954
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jabatan Struktural saat ini : PPID – UB
6. Alamat Kantor : Jl. Haryono MT 163
Telepon : 0341 – 553737
7. Alamat Rumah : Jl. Semanggi Timur 8
Telepon : 0341 – 481695
Hp : 0811364707
E-mail : Ulin_domai@yahoo.co.id
B. DATA PRIBADI AKADEMIK
1. Pendidikan
S1
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Tahun Lulus : 1980
Judul Skripsi : Pengaruh Fatalisme dalam Pengambilan Keputusan
S2
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Gajah Mada
Tahun Lulus : 1978
Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi KUD
17. S3
Bidang Ilmu : Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Tahun Lulus : 2009
Judul Skripsi : Kerjasama Antar Pemda dalam Perspektif Sound Governance
2. Bidang Keahlian : Leaderships dan Keuangan Publik
3. Mata Kuliah yang Diasuh : Manajemen Publik / Keuangan Publik
C. KARYA ILMIAH TERPENTING
Jurnal/ Buku
(Internasional/Nasional )
: 1. Manajemen Keuangan Publik/ Leadership
2. Jurnal Internasional: Interregional, Cooperation Policy in Sound
Governance Perspektif
D. PENELITIAN TERAKHIR : Kebijakan Kerjasama antar Pemda di Yogjakarta, Sleman, Bantul
E. PENGABDIAN MASYARAKAT : Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
F. PENGHARGAAN : Presentasi Terbaik dalam Pertemuan Program Doktor Se-Indonesia
Dirjen Dikti Kemendiknas Tahun 2010/2011