Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Juga membahas strategi umum pengembangan UKM, bidang usaha yang dikembangkan, daya dukung pengembangan, dan tantangan globalisasi bagi UKM.

1. i
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis
ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha
berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat
pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan
apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini
seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu
bersaing dengan unit usaha lainnya.
Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun
masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.
Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan
UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara
pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Apa itu Usaha Kecil Menengah?
2. Kriteria usaha kecil menegah?
3. Strategi Umum Pengembangan UKM
4. bidang-bidang usaha yang dikembangkan UKM
5. Daya dukung pengembangan UKM
6. Tantangan UKM dalam globalisasi
1.3 Tujuan Penulisan
untuk mengetahui pengertian dari UKM serta perkembanganya.

2. i
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN USAHA KECIL MENENGAH
Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan
kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu Kelompok ini terbukti tahan
terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan
penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak
kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalamUsaha Mikro Kecil dan Menengah telah
diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan
Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM
tersebut adalah :
1. Usaha Mikro
Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil
Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah
Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
B. KRITERIA UKM
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan
berdasarkan jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.
No Usaha
Kriteria
Asset Omzet
1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta

3. i
2 Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar
3 Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar
C. Strategi Umum Pengembangan UKM
Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu
untuk dilakukan.UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di
Indonesia.UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar.”Hampir semua
usaha besar berawal dari UKM.Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up
grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di
Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan
berkembang.
Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak
semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi
tanggung jawab Pemerintah.Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat
mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah.Selain Pemerintah dan UKM, peran
dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan,
terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi,
terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam
maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.
Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik
yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini
kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha
UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan,
akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan
usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.
Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis.Jadi, upaya
mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan
(khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk
‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak
hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan
ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama
pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi,
terciptanya keterkaitan antara usaha besar ukm saat ini,Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun
2020.Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun
tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam
Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang

4. i
dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif
sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing
dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif
apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas
dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional.
D. BIDANG-BIDANG USAHA YANG DI KEMBANGKAN UKM
a. Usaha Manufakur (Manufacturing Business)
Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada
konsumen. Kalau anda bingung, contohnya adalah konveksi yang menghasilkan
pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir
dan sebagainya.
b. Usaha Dagang (Merchandising Business)
Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat
jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko
kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.
c. Usaha Jasa (Service Business)
Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk
konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet
(warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa
browsing, searching, blogging atau yang lainnya.
Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan
statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan
dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4)
Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa – Jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang
memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1)
Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan; serta (4) Listrik, Gas dan Air Bersih. Secara kuantitas, UKM memang
unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih
dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UKM).Namun secara jumlah
omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesia digabungkan,
belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.Data-data
tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di
Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta,
khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk
menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB,
mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui
perpajakan.

5. i
E. DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN UKM
Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan
koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami
perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan
terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan
yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah
melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap
usaha kecil, m eneng ah dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah.
Berdasarkan kepada PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) 2000-2004 ditetapkan
program pokok pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai berikut:
1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta
menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai
prasyarat untuk berkembangnya PKMK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah
menurunnya biaya transaksidan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan
ekonomi.
2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang
tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk
meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar,
teknologi dan informasi.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan
Kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewira-usahaan serta
meningkatkan daya saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan
serta sikap wirausaha dan meningkatnya produk-tivitas PKMK.
Sebelum dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pembinaan terhadap usaha kecil, m
eneng ah dan koperasi ditangani langsung oleh jajaran Departemen Koperasi dan UKM
yang berada di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sekedar memfasilitasi, kalau
tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan dan pedoman
pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat, sementara aparat
di lapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan tersebut cenderung
dilakukan secara seragam terhadap seluruh Daerah dan lebih bersifat mobilisasi
dibandingkan pemberdayaan terhadpa usaha kecil, m eneng ah dan koperasi.
Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil,

6. i
menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah
Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom
akan sangat menentukan bagi pembinaan UKMK.
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka pembinaan terhadap usaha kecil, m
eneng ah dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat
memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, m eneng ah dan
koperasi tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan
lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional dan nasional.
Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman
pembinaan terhadap usaha kecil, m eneng ah dan koperasi yang telah dilaksanakan selama
ini.
Pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditawarkan untuk
meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain
adalah :
a. Pelaksana program-program pokok pengembangan UKMK yang telah diatur di dalam
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang meliputi ; Program
Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Program Peningkatan Akses kepada Sumber
Daya Produktif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK
Berkeunggulan Kompetitif secara terpadu dan berkelanjutan.
b. Pelaksanaan program-program pengembangan UKMK yang disusun dengan
memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan
kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah.
c. Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan,
lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan
usaha kecil, m eneng ah dan koperasi.
d. Pemberdayaan SDM aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses
pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, m eneng ah dan koperasi.
e. Pengembangan pewilayahan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang
dimiliki dalam suatu wilayah bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalama rangka
meningkatkan daya saing.
f. Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan
pengembangan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi sehingga mampu memberikan
kontribusi bagi pengembangan implentasi kebijakan Otonomi Daerah.
g. Sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era
pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trae Area), APEC ( Asia Pacific Cooperation) dan
WTO (World Trade Organization) kepada seluruh kelompok usaha kecil,meneng ah
dan koperasi. Akhirnya kita berharap melalui pola pembinaan yang dikembangkan
tersebut didapat outcomes yang yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha

7. i
kecil, m eneng ah dan koperasi dengan kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara
kebijakan Otonomi Daerah dengan pembinaan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi
terdapat simbiosis mutualisma. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan
menentukan bagi keberhasilan pembinaan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi serta
sebaliknya pelaksanaan pembinaan UKMK akan mendorong keberhasilan pelaksanaan
Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
F. TANTANGAN UKM DALAM ERA GLOBALISASI
Saat ini ketika krisis financial global terjadi di mana-mana, bahkan di negara (yang kita
kenal) sangat maju perekonomiannya. Krisis financial global ini juga (akan) berdampak
terhadap perekonomian domestik, dan perekonomian nasional pada umumnya.
Dampaknya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UKM), serta peran apa yang harus
dilakukan (juga) mulai dibicarakan dimana-mana. Posisi UKM Indonesia dengan jumlah
yang sangat besar inilah yang menyebabkan tentang hal ini menjadi sangat penting.
Banyak hal terkait dengan UKM. Mulai dari keterlibatan jutaan sektor primer yang ada di
dalamnya, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak, hingga sisi-sisi
strategis lainnya. Banyak pihak mulai memetakan fungsi strategis UKM dalam kontribusi
pembangunan dan ekonomi bangsa.
Dalam berbagai penelitian tentang UKM, sering dituturkan bahwa perannya begitu besar
bagi perkembangan ekonomi nasional. Saat krisis ekonomi, UKM bisa diandalkan sebagai
katup pengamanan yang handal. Namun harus diakui, sebagian besar UKM masih tersandera
dengan permasalahnnya sendiri, yaitu adanya keterbatasan tempat usaha, keterbatasan
sumberdaya manusia profesional yang kompeten dan memadai, serta terbatasnya teknologi,
dan keterbatasan modal.
Selama ini dalam berbagai kesempatan,saya sering mengungkapkan, bahwa masalah utama
membangun UKM adalah lemahnya integrasi dan mengoptimalisasi 4 hal di atas. Hingga kini
belum ada satu system yang mampu dibangun untuk melahirkan UKM-UKM Indonesia yang
tangguh dan memiliki daya saing handal.
Ada contoh yang baik yang dapat kita gunakan untuk membedah bahasan ini, yaitu ketika
Indonesia pada masa awal-awal keemasan orde baru mencanangkan swasembada beras.
Karena saat itu pemerintah menyadari bahwa beras bukan hanya komoditas pangan, tetapi
juga komoditas politik dan sosial. Seluruh elemen masyarakat, infrastruktur dan kebijakan
pemerintah diarahkan untuk mencapai target-target yang sudah jelas ditentukan oleh
pemerintah, yaitu tercapainya swasembada beras. Kemetrian-kementrian juga harus menjadi
bagian dari program tersebut (Bimas dan Inmas) dan tidak ada satu elemen masyarakat dan
pemerintah yang terlewatkan.

8. i
Dapat kita catat di era itu Indonesia mengalami pertumbuhan pembangunan infrastruktur
yang sangat membanggakan, mulai dari pembangunan bendungan dan irigrasi, pembangunan
jalan raya, pelabuhan, pabrik pupuk, dan sebagainya.
Perguruan tinggi, didorong juga untuk menciptakan dan menghasilkan produk-produk hasil
penelitian yang aplikatif, dan tepat guna. Mahasiswa dikerahkan untuk turun ke desa-desa
menjadi bagian perubahan bagi masyarakat petani, demikian juga dengan peran swadaya
masyarakat berupa lahirnya kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan, hingga
kelompok-kelompok peternak. Mereka di dukung oleh kehadiran Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL) yang menjadi ‘agen perubahan’ bagi aplikasi teknologi baru yang dilahirkan di balai-
balai penelitian dan perguruan tinggi untuk sampai ke masyarakat, khususnya petani.
Saat itu, sektor pertanian benar-benar ‘bergairah’. Inovasi di bidang pengolahan lahan,
pembibitan dan pembenihan, pupuk, serta teknologi pengolahan berkembang sangat pesat.
Bukan itu saja, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung dengan menugaskan
Kementrian Koperasi untuk membangun infrastruktur perkoperasian yang memadai, berupa
lahirnya Badan Usaha Unit Desa ( BUUD), Koperasi Unit desa (KUD) serta mendirikan
badan penunjang penting lainnya, antara Bulog, yang menjamin hasil produksi petani dapat
dijual dengan harga yang layak. Untuk membangun sinergi dan dukungan modal bagi petani,
pemerintah menugaskan perbankan untuk secara khusus untuk memberikan kredit bagi para
petani.
Cerita di atas bukan soal romantisme masa lalu, tetapi saya hanya ingin menunjukkan satu hal
bahwa lahan usaha, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, teknologi, dan modal, tidak bisa
dibangun sendiri-sendiri. Keterlibatan dan dukungan pemerintah harus nyata, partisipasi
masyarakat harus jelas, dukungan infrastruktur harus memadai, dan peran ‘agen of change’
harus ada dan berada di tengah masyarakat. Karena itu, membangun UKM itu bukan hanya
menyediakan kredit mikro saja, tetapi yang juga tak kalah pentingnya adalah membangun 4
elemen lainnya.

9. i
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis
ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha
berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Untuk itu harus
ada langkah yang ditempuh untuk mengatasi krisis tersebut.
Oleh karena itu usaha kecil menengah harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar
usaha kecil menegah bisa lebih berkembang dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan
yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar
perekonomian lebih stabil dengan adanya sector dari usaha kecil menengah.
B. SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu saran dan kritik yang
sifatnya membangun sangat kami harapkan.

10. i
DAFTAR PUSTAKA
1. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil
Menengah”,http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pengemb_UK
M.pd
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah

11. i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku
umatnya.
Makalah ini penulis membahas mengenai “PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat membantu sistem
pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha, Agustus 2013
Penyusun

12. i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang.................................................................................................1
B. Rumusan Masalah............................................................................................1
C. Tujuan..............................................................................................................2
D. Manfaat...........................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 3
2.1 Pengertian Filsafat ........................................................................................3
2.2 Filsafat Pendidikan .......................................................................................3
2.3 Esitimologi dan Ontologi ..............................................................................4
2.4 Beberapa Aliran Filsafat Pendidikan ............................................................5
BAB III PENUTUP ............................................................................................8
A. Kesimpulan......................................................................................................8
B. Saran................................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................9

13. i
MAKALAH
PENGEMBANGAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DISUSUN OLEH :
NAMA : ZAMRIA
JURUSAN : GEOGRAFI
SEMESTER : II
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2013

14. i