1.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara desa.
Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang
penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga
Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun
lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan
kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam
segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan
dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau
raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.
Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi
juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-
hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat.
Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal
seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan
lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan
pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui
kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa
dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum
berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa
mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat
terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah UU tidak berarti secara otomatis
mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan
baik dari pelaksanaan UU, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi
pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi
daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan
memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa. Paradigma
pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru
yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas

2.
melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh
masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara
keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari “pembangunan
masyarakat desa”.
Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa
dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk
tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat
diharapkan, sebagaimana tercantum dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni,
karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu
daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.
B. Rumusan Masalah
Karena kompleknya permasalahan dalam hubungannya dengan judul, untuk itu penulis
mempunyai batasan sebagai berikut :
a. Apa Pengertian Manajemen dan Pemerintahan ?
b. Bagaimana Susunan Pemerintahan Desa ?
c. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah ?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah secara khusus adalah :
a. Ingin mengetahui pengertian Manajemen dan Pemerintahan
b. Ingin mengetahui Susunan Pemerintahan desa.
c. Ingin mengetahui pelaksanaan otonomi daerah.
D. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan
D. Sistematika Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen dan Pemerintahan
B. Susunan Pemerintahan desa
C. Pelaksanaan Otonomi Daerah

3.
BAB III PENUTUP.
A. Kesimpulan
B. Saran-saran.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen dan Pemerintahan
a. Manajemen
Manajemen dapat diartikan sebagai tindakan atau kemampuan untuk memperoleh hasil yang
diinginkan dengan menggunakan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus
dibidangnya.
Berikut inidikemukakan tentang definisi manajemen menurur para ahli sebagai berikut :
· J.G. Longenecker
Manajemen adalah suatu proses kegiatan manager dalam pengambilan keputusan,
mengoordinasikan usaha-usaha kelompok dan kepemimpinan.
· Kast dan Rosenzweig
Manajemen itu meliputi koordinasi orang-orang dan koordnasi sumber-sumber materil untuk
mencapai tujuan organisasi.
· Henry L Sick
Manajemen adalah sebagai koordinasi dari semua sumber (
tenaga,manusia,dana,material,waktu, pengorganisasian,pengarahan,dan pengendalian supaya
mencapai sasaranyang diingkan.
b. Pemerintahan
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan berasal dari kataperintah.dalam kamus bahasa
Indonesia, kata-kata ini berarti :
· Perintah adalah perkataan yang brmakna menyuruh melakuan sesuatu
· Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau
Negara.
· Pemerintahan adalah perbuatan atau hal dalam memerintah. Menurut
Brown&Brown (1980 :304), pemerintahan adalah semua aparat dan prose yang
melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negera.
Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan
eksekutif, legislative dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan Negara.

4.
B. Susunan Pemerintahan Desa
1. Kepala Desa
Didesa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang disebut juga
pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala
desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh bupati dan
pejebat lain yang ditunjuk.
Kewenangan desa meliputi hak asal-usul desa, kewenangan yang sudah diatur dalam dalam
perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah dan tugas
pembantuan dari pemerintah (propinsi,kab/kota ).
Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :
· Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
· Membina perekonomian desa
· Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
· Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa
bersama kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD
adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun
dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan
dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.
Sedangkan fungsi BPD diatur dalam Pasal 11 yaitu;
1) Menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pasal 12, menyatakan tentang wewenang BPD yaitu:
1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepalaDesa;
2) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa san Peraturan
Kepala Desa;
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4) Membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala Desa;
5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; dan
6) Menyusun tata tertib BPD.

5.
C. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah penjabaran penting dari tuntutan demokrasi di segala bidang. Daerah
otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.Penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2004,menjelaskan tentang penyelenggaraan
otonomi daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya,dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab,prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang
bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannnya harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama daritujuan nasional.
Pelaksanaan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan
daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah
pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar
daerah dengan pemerintah artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah
Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan
tujuan Negara.
Menurut Muchsan (dalam Suko Wiyono, 2006:48-59), Secara teoritis dalam pelaksanaan
otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi. Sendi-sendi tersebut
meliputi:
1. Sharing of power (pembagian kewenangan);
Pembagian kewenangan (sharing of power) antara pusat dan daerah ini menurut Oentarto
dalam Suko Wiyono (2006: 49):
“Secara teoritis ada 3 (tiga) urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada Daerah yaitu:
pertahanan keamanan, urusan diplomasi atau politik luar negeri, dan urusan moneter dalam
pengertian mencetak dan memberi nilai mata uang”

6.
Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Th.2004 yang isinya Pemerintah menyelenggarakan
sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah
atau Wakil Pemerintahdi daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah
dan/atau pemerintahan Desa.
2. Distribution of income (pembagian pendapatan);
Pembagian pendapatan (distribution of income) diatur berdasarkan UU No.33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Landasan Filosofis dan landasan Konstitusionalnya adalahpasal 18 A ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan. Pasal ini mengamanatkan
agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah di atur dan dilaksanakn
secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen dan kinerja pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan
Pemerintah Desa yang reponsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan
terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan
bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib
BPD, Pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi
masyarakat.

7.
B. Saran
Penulis menyadari betul akan kekurangan dalam penulisan makalah ini, mohon kiranya
masukan dari berbagai pihak untuk leih menyempurnakan makalah ini.
DAFTAR PUSTAKA
· Mirrian sjofyan, dkk.Manajemen pemerintahan.Indonesia. Universitas Terbuka.2009
· Dasril radja,SH,MH. “ Hukum Tata Negara “.Indonesia. PT. Asdi Mahasatya.
Jakarta.2005