Perkembangan awal politik di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai partai politik pada masa penjajahan Belanda sebagai wujud kesadaran nasional untuk merdeka. Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi dan sistem menjadi otoriter, sebelum akhirnya bergerak ke arah demokrasi pasca reformasi dengan diberlakukannya kembali sistem multipartai.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari hari, kita pasti sering mendengar istilah Politik.Saat
ini politik di Indonesia sedang marak maraknya diperbincangkan. Tak dapat
dipungkiri, setiap negara di dunia mempunyai periode kepemimpinan politik yang
beragam. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal
awal terbentuknya sistem politik. Kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan
menjalankan roda kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan. Hal ini ditandai
dengan berbagai istilah di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Pada awal
kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya, ditandai dengan
berbagai perubahan yang dibuat. Pembentukan sifat politik ini menghadirkan era
kepemimpinan politik yang khas.
1.2. Tujuan
1. Agar siswa dapat lebih mengetahui Perkembangan Politik di Indonesia untuk
menunjang pembelajarannya.
2. Agar masyarakat dapat memahami dan mampu mengartikan bahwa Politik
khususnya di Indonesia memiliki sisi positif yang dapat memajukan Negara
Indonesia
3. Agar pemerintah tidak salah menggunakan istilah Politik dalam pemerintahan
yang hanya ingin memperkaya diri sendiri ( korupsi ).
1.3. Rumusan Masalah
1. Menjelaskan tentang definisi partai politik
2. Menjelaskan tentang fungsi partai politk
3. Menjelaskan tentang Perkembangan Politik di Indonesia
1.4 Mannfaat
1. Agar kita mengetahui Perkembangan Politik di Indonesia
2. Agar kita mengetahui siapa siapa saja yang pernah terlibat dalam Perkembangan
Politik di Indonesia
3. Agar kita dapat mengetahui Negara Negara apa saja yang pernah menajlin
Politik dengan Indonesi

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1.Definisi politik
Politik adalah proses pembagian dan pembentukan kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam
Negara.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
konstitusional
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu
antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
2.2.Definisi Partai Politik
Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau
dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil
- untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam
upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri
dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri,
mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusanpolitik, dan turut
menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.
Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau
dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama.
2

3. Tujuan dari pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka
2.3. Fungsi Partai Politik
Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan
dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar
anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan
partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti
ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.
2.4.Perkembangan Politik di Indonesia
 Perkembangan Politik Era Presiden Soekarno
Sebagai pemimpin besar revolusi, Soekarno dipandang sebagai Presiden
Republik Indonesia yang punya kharisma politik tersendiri. Lugas, tegas, menggebu-
gebu, semangat, dan cenderung anti-barat merupakan gambaran yang bisa kita
saksikan pada setiap pidato politiknya.Masa awal kepemimpinannya, ditandai dengan
terbentuknya sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini menciptakan sebuah
pemerintahan yang memberi kekuasaan dominan kepada lembaga legislatif.
Terbentuknya berbagai partai politik yang bebas menyuarakan aspirasi merupakan
tanda kehidupan politik terakomodir.
Perkembangan politik di era kepemimpinan Soekarno, telah memberikan
ruang luas bagi partai politik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya. Ini
terbukti dengan terbentuknya sistem kepartaian (multipartai). Masyarakat pun
memiliki pilihan yang banyak untuk menempatkan keterwakilan politiknya di
parlemen. Pemilu sebagai ciri dari negara demokrastis, di era Soekarno
diselenggarakan dengan baik. Kebebasan pers menduduki posisi tertinggi, sebagai
media informasi yang dijamin kebebasannya. Namun hal tersebut tidak berlangsung
lama. Era kepemimpinan kemudian ditandai dengan melemahnya sistem kepartaian
yang bebas. Lalu terjadi gerakan perkembangan yang lambat terhadap perkembangan
politik Indonesia saat itu.
 Perkembangan Politik Era Presiden Soeharto
Perkembangan politik Indonesia era kepemimpinan Presiden Soeharto di
mulai ketika ia "mengambil alih" kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pemerintahan
politik dijalani berdasarkan asas Pancasila, yang juga mengatur seluruh kehidupan
berbangsa dan bernegara. Awalnya, realisasi pengamalan Pancasila mampu diterima
masyarakat sebagi "kiblat"pemerintahan politik yang dijalankan Soeharto. Namun,
berubah sebagai alat pemaksaan kehendak, yang mengubah sistem pemerintahan
menjadi otoriter. Presiden menjadi komandan pemerintahan yang tidak boleh

4. tersentuh oleh apapun dan siapapun. Kehidupan politik yang diharapkan mengalami
perkembangan setelah runtuhnya rezim Soekarno ternyata hanya jadi retorika semata.
Posisi politik lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang
kekuasaan, malah menjadi tameng dari pemerintah yang dibangun secara over
sentralistik. Rotasi kekuasaan politik tak pernah terjadi hingga 32 tahun lamanya.
Pemilu hanya dijadikan rutinitas lima tahunan yang pemenangnya sudah bisa ditebak.
Partai Golkar menjadi kendaraan politik yang ampuh digunakan oleh Soeharto untuk
mengamankan setiap keputusan politik pemerintahannya di DPR. Bahkan, Presiden
Soeharto berubah sangat arogan, dengan menggunakan kekuatan militer pada setiap
situasi keamanan yang bisa saja mendorong masyarakat untuk bergerak melawan
rezimnya yang korup.
 Perkembangan Politik Era Reformasi
Tidak ada yang dapat memberikan penilaian dengan pasti apakah cita-cita
reformasi sudah terwujud atau belum. Runtuhnya kekuasaan Soeharto padahal telah
memberikan secercah harapan bagi terciptanya iklim demokrasi yang jauh lebih baik.
Namun, harapan itu kenyataan hanya menjadi mimpi tanpa realisasi nyata. Masih
adanya perbedaan dalam pandangan ketegasan terhadap sistem pemerintahan,
merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat. Di sini terlihat ada persaingan
politik yang terjadi, antara pemerintah dan legislatif sebagai pembuat produk undang-
undang.
Kekuasaan presiden tidak mutlak dijalankan secara penuh, tapi terpengaruh pada
parlemen. Hal ini akhirnya menciptakan situasi politik yang tidak sehat, karena
presiden terpaku oleh kepentingan lain. Kepentingan itu bisa jadi tidak berpengaruh
pada perbaikan kondisi bangsa secara keseluruhan. Dari uraian tadi, jelas terlihat
bahwa sistem demokrasi dalam perkembangan politik Indonesia yang dibangun pasca
Orde Baru masih mencari bentuk yang ideal. Satu prestasi yang patut kita cermati
adalah keinginan yang kuat untuk merealisasikan sistem pemilihan kepala daerah
langsung. Kebebasan berserikat dan berpendapat yang ada dalam undang-undang
dasar direalisasikan dengan sistem multipartai.

5. BAB III
PENUTUP
3.1.Kesimpulan
Perkembangan partai politik di Indonesia merupakan hal yang sudah lama dan
menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri yaitu sejak adanya
penjajah Belanda datang ke Indonesia sampai saat sekarang pasca refomasi yang
mana dinamika pergolakannya semakin tinggi. Indonesia sempat mengalami ancaman
dalam perkembangan iklim politiknya karena lahirnya partai komunis Indonesia, yang
melahirkan gerakan 30 September 1965. Namun berkat lahirnya Supersemar akhirnya
organisasi terlarang ini berhasil ditumpas sampai ke akarnya. Peran partai politik di
Indonesia mengalami banyak perubahan dan pasang surut dari mulai dibentuknya
partai politik di Indonesia untuk pertama kali di zaman pergerakan nasional yang
masih sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik, sampai dengan sekarang
yang perannya sebagai penyalur aspirasi rakyat sudah mulai bisa dimaksimalkan.
Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan
yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik.
Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri sebagai peserta
pemilu 1955. Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru
sejak tahun 1966. Padal pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak.
Tetapi pada pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan
secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI.
Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan golongan karya saja.
Menurut pendapat kami pada era reformasi ini sebaiknya, sistem multipartai tetap
dipertahankan dengan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mendirikan partai politik baru, namun perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan
dalam berpolitik agar tidak terjadi penyimpangan terhadap wadah aspirasi rakyat
tersebut.
3.2.Saran
Saran kami kepada pembaca agar memanfaatkan makalah ini dengan sebaik
baiknya dan menerapkan makalah ini dalam kehidupan sehari hari.

6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Husein. 2003. Kewarganegaraan. Bandung: Grafindo Media Pratama.
http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-partai-politik-di-
indonesia/

7. Awal Mula Perkembangan Politik
1. Masa penjajahan Belanda.
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa
(waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional.
Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan
Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat
Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional
untuk Indonesia merdeka.
Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi
kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah
didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan
ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi
Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai
Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep
di bawah pimpinan Muhammad Yamin.
Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik
dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk
KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis
Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk
tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan
organisasi buruh.
Masa pendudukan Jepang
Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam
diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di
bidang sosial.
Masa Merdeka (mulai 1945).
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang
besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik
Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

8. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU
dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan
partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak
dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik,
sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya.
Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa
demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa
demokrasi terpimpin.
Tujuan pemberontakan PKI
Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan Negara RI dan
menggantinya menjadi negara komunis. Beruntunglah pada saat itu Muso dan Amir
Syarifuddin berhasil ditangkap dan kemudian ditembak mati sehingga pergerakan PKI
dapat dikendalikan. Dari sisi demokratis dapat kami katakan bahwa PKI telah
mengganggu stabilitas dari Negara. Karena PKI tidak mencerminkan adanya
pengabdian kepada nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila pertama yaitu Ketuhanan
yang Maha Esa. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran PKI bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus dapat disimpulkan apabila PKI dibiarkan akan
mengganggu perkembangan iklim demokrasi di Indonesia.
Pengaruh munculnya era reformasi pada keberadaan partai palitik
Menurut kami munculnya era reformasi setelah era masa orde baru sangat
mempengaruhi keberadaan partai politik. Dalam era reformasi ini sistem kepartaian
diubah dari era pengekangan ke sistem kepartaian sangat terbuka. Dampak dari
munculnya era reformasi ini melahirkan puluhan partai politik baru yang meramaikan
situasi politik di tanah air. Karena akan kebebasan mendirikan partai politik. Partai
politik ini sebagai suatu asosiasi yang mengaktifkan partisipasi politik rakyat,
mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi persaingan, dan
memunculkan kepemimpinan politik, telah menjadi keharusan. Apalagi fungsi partai
politik bersaing untuk memenangkan pemilu, mengagregasikan berbagai kepentingan
masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon
pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan. Partai politik yang menentukan
keberadaan sistem politik dalam suatu negara. Tapi semenjak reformasi banyak upaya
untuk pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti penataan kembali

9. legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru
merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari. Maka dalam era reformasi
keberadaan partai politik sangat penting untuk menbangun negara.
Karena pada masa Orde Baru tidak adanya penegakan terhadap kebebasan
berpolitik dan setelah Runtuhnya Rezim Orba Reformasi pasca otoritarisme Orde
Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa
ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang
harus ada didalam suatu negara modern. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk
memperjuangkan keinginan sosial mereka. Sebagai suatu organisasi, partai politik
secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili
kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling
bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan
damai.
PEMILU ORDE LAMA :
Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai
yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang Pemilihan Umum 1955
yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol
dan juga terdapat peserta perorangan.
Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian
Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres
No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran
partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang
mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU,
PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun,
setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.
Pemilu Masa Orde Baru :
Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana.
Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977,
setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu
teratur dilaksanakan.

10. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah
bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar.
Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha
menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau
PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar.
Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya
hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP
dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen.
Pemilu di Masa Reformasi :
Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun
1955 diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-partai
Islam meraih suara siginifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara Golkar. Ketiga,
kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang dianggap paling
reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan PAN, mengingatkan
pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan
memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya.
Walaupun pengesahan hasil Pemilu 1999 sempat tertunda, secara umum
proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum,
Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru.
Partai politik merupakan organisasi politik yang dengan sengaja dibentuk oleh
sekelompok orang yang pada dasarnya memegang teguh sebuah ideologi tertentu dan
mempunyai sebuah tujuan yang memang disepakati bersama oleh orang-orang yang
membentuknya. Keberadaan Partai politik sendiri mempunyai banyak fungsi ataupun
tugas, baik mewadahi masyarakat yang ingin ikut berperan aktif dalam dinamika
perpolitikan pada suatu sistem kenegaraan maupun sebagai pembawa aspirasi
masyarakat, selain fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penampung
aspirasi, partai politik juga mempunyai peran penting dalam usaha memberikan
pencerdasan-percerdasan politik kepada masyarakat, fungsi percerdasan ini dirasa
paling substantife dari partai politik, hal ini didorong oleh latar belakang bangsa ini
yang bisa dibilang masih sangat ketinggalan jauh pemahaman politiknya jika
dibanding dengan negara-negara barat layaknya Belanda maupun Inggris.

11. Mengingat pentingnya fungsi partai politik maka menjadi hal yang menarik
pula untuk kita kawal sejauh mana tingkat efektifitas partai politik dalam menjalankan
fungsi-fungsinya, hal ini akan lebih menarik jika kita mau untuk menilik keadaan
perpolitikan di negeri ini. Sebuah kondisi yang pada awalnya hanya sebatas menarik,
namun tanpa kita sadari keadaan tersebut telah berubah menjadi hal yang wajib, wajib
untuk semua kalangan masyarakat berperan aktif dalam perpolitikan, jika dahulu
masyarakat hanya menjadi obyek politik sekarang mau tidak mau masyarakat harus
menjadi subjek politik, kondisi ini bukan tanpa sebab, sebab yang telah menjelma
dalam realitas kehidupan masyarakat.
peran partai politik di indonesia untuk menampung generasi muda dalam
pembelajaran politik sangat kurang dikarenakan partai politik masih di kuasai atau di
pimpin para generasi tua yang sudah berpengalaman dalam percaturan perpolitikan di
indonesia sehingga kebanyakan partai politik sekarang kurang mewadahi aspirasi para
kaum muda

12. MAKALAH BAHASA INDONESIA
“PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA”
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
KELOMPOK : 4
NAMA KELOMPOK :
1. YULI ATIM ( KETUA KELOMPOK )
2. SRI AULYA FIRDAYANI ( SEKRETARIS )
3. IYAN ( ANGGOTA )
4. SALIADIN ( ANGGOTA )
5. L.M ASHAR ( ANGGOTA )
SMAN I RAHA
TAHUN PEMBELAJARAN 2013/2014

13. KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan
karunianyalah, sehingga makalah yang berjudul “ PERKEMBANGAN POLITIK di
INDONESIA “ dapat terselesaikan dengan baik.
Makalah ini telah melalui beberapa peninjauan, dan insya ALLAH dapat memenuhi
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran khususnya pelajaran Bahasa
Indonesia tahun 2013/2014.
Kami selaku penyusun makalah ini, mengucapkan terimah kasih yang sebesar
besarnya kepada para pembaca yang telah berkenan membaca makalah ini, dan untuk
digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk mengetahui Perkembangan
Politik di Indonesia saat ini.
Kami harap para pembaca dapat mengerti makalah ini, dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari hari. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk
kami penulis maupun para pembaca.
Kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah makalah ini dengan sebaik baiknya.
Kami menyadari bahwa makalah ini, masih perlu ditingkatkan mutunya. Seperti kata pepatah
“ TAK ADA TEBING YANG TAK RENTAN “ seperti makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan
Raha,28 September 2013
Penyusun
Kelompok 4

14. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................ i
DAFTAR ISI.............................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN ……………………….........……………... 1
1.1. LATAR BELAKANG……………………….......……..……... 1
1.2. TUJUAN………………………………………...........…………. 1
1.3. RUMUSAN MASALAH ……………………………..........…... 1
1.4. MANFAAT …………………………………..…….........…….... 1
BAB II. PEMBAHASAN ………………………..………...........…….... 2
2.1 DEFNISI POLITIK …………………………….…...........……... 2
2.2. DEFINISI PARTAI POLITIK ………………….….......……. 2
2.3 FUNGSI PARTAI POLITIK ………………………..................... 3
2.4. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA ………............. 3
BAB3.PENUTUP……………………………………………......…...... 5
3.1 KESIMPULAN ……………………………………….....…....... 5
3.2 SARAN…………………………………………………........….. 5
DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 6