1. Prabowo Subianto
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17
Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia. Seorang mantan
perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus dengan pangkat Mayor Jenderal, dari bulan Desember 1995 hingga Maret 1998,
dan kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Namun,
baru dua bulan menjabat, ia diberhentikan pada bulan Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie.
Setelah tak aktif lagi dalam dinas militer, ia menjadi pengusaha, dan kemudian mulai aktif dalam
politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia mencalonkan diri sebagai wakil
presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2009 mendampingiMegawati
Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi hanya berhasil meraih sekitar
26,79% dari suara nasional, dan gagal terpilih. Pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia
maju sebagai calon presiden.
Kehidupan pribadi
Prabowo adalah anak dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, dan cucu
dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara
Indonesia dan Ketua DPA pertama. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani
Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal sebagai seorang
pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasuk Kanada, Russia dan Indonesia.
Prabowo adalah keturunan dari Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang
bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang
keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama. Selain itu, garis keturunannya
dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.[1]
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan
berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik
Indonesia.[2][3]
Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh
besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.
Karier militer
Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi
Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974 bersamaan dengan Susilo Bambang
Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat ini. Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai
Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai
bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan

2. komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk
menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai
Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik
Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di
selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo
pada tanggal 31 Desember 1978. [4]
.
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan
Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special
Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassusadalah Operasi Pembebasan Sandera
Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami
salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera
Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz
'95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti
biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan
Jerman.[5]
Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter
putih untuk menipu anggota OPM.[1][6]
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan
bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim
yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan
Jendral Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto.[7]
Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret
1997 dari Phakding,Nepal.
Jabatan militer
Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[8]
komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk
menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai
Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik
Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di
selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo
pada tanggal 31 Desember 1978. [4]
.
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan
Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special
Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassusadalah Operasi Pembebasan Sandera
Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami
salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera
Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz
'95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti
biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan
Jerman.[5]
Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter
putih untuk menipu anggota OPM.[1][6]
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan
bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim
yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan
Jendral Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto.[7]
Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret
1997 dari Phakding,Nepal.
Jabatan militer
Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[8]
komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk
menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai
Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik
Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di
selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo
pada tanggal 31 Desember 1978. [4]
.
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan
Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special
Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassusadalah Operasi Pembebasan Sandera
Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami
salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera
Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz
'95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti
biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan
Jerman.[5]
Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter
putih untuk menipu anggota OPM.[1][6]
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan
bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim
yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan
Jendral Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto.[7]
Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret
1997 dari Phakding,Nepal.
Jabatan militer
Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[8]

3. Tahun Jabatan
1976
Komandan Peleton Para
Komando Group-1 Kopassandha
1977
Komandan Kompi Para Komando
Group-1 Kopassandha
1983-
1985
Wakil Komandan Detasemen–81
Kopassus
1985-
1987
Wakil Komandan Batalyon Infanteri
Lintas Udara 328 Kostrad
1987-
1991
Komandan Batalyon Infanteri Lintas
Udara 328 Kostrad
1991-
1993
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas
Udara 17 Kostrad
1993-
1994
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan
Pasukan Khusus
1994
Wakil Komandan Komando Pasukan
Khusus
1995-
1996
Komandan Komando Pasukan
Khusus

4. 1996-
1998
Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus
1998
Panglima Komando Cadangan
Strategi TNI Angkatan Darat
1998
Komandan Sekolah Staf dan
Komando ABRI
Kontroversi
Upaya penculikan petinggi militer
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.[9]
Pada tahun 1983, Prabowo disinyalir pernah
mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB
Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini
digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil
Luhut saat itu.[10]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.
Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga
sipil di Timor Timur.[11]
Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan
Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen
TNI Adang Ruchiatna.[11][12]
Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan
dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[13]
Menurut
pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah
diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[14]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di
Timor Timur.[15][16]
Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[17]
Kontroversi penculikan aktivis
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap
sejumlah aktivis pro-Reformasi.[18]
Setidaknya 14 orang,[19]
termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji
Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga
1996-
1998
Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus
1998
Panglima Komando Cadangan
Strategi TNI Angkatan Darat
1998
Komandan Sekolah Staf dan
Komando ABRI
Kontroversi
Upaya penculikan petinggi militer
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.[9]
Pada tahun 1983, Prabowo disinyalir pernah
mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB
Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini
digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil
Luhut saat itu.[10]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.
Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga
sipil di Timor Timur.[11]
Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan
Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen
TNI Adang Ruchiatna.[11][12]
Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan
dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[13]
Menurut
pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah
diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[14]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di
Timor Timur.[15][16]
Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[17]
Kontroversi penculikan aktivis
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap
sejumlah aktivis pro-Reformasi.[18]
Setidaknya 14 orang,[19]
termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji
Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga
1996-
1998
Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus
1998
Panglima Komando Cadangan
Strategi TNI Angkatan Darat
1998
Komandan Sekolah Staf dan
Komando ABRI
Kontroversi
Upaya penculikan petinggi militer
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.[9]
Pada tahun 1983, Prabowo disinyalir pernah
mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB
Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini
digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil
Luhut saat itu.[10]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.
Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga
sipil di Timor Timur.[11]
Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan
Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen
TNI Adang Ruchiatna.[11][12]
Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan
dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[13]
Menurut
pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah
diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[14]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di
Timor Timur.[15][16]
Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[17]
Kontroversi penculikan aktivis
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap
sejumlah aktivis pro-Reformasi.[18]
Setidaknya 14 orang,[19]
termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji
Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga

5. sekarang.[20]
Mereka diyakini sudah meninggal.[21]
Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim
Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang
benar menurut rezim saat itu.[22][23]
Saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal
TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo
dalam kasus penculikan aktivis ini.[24]
Namun demikian, Prabowo masih belum diadili atas kasus
tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.[25][26]
Sementara
itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas
HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.[27][28]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Cina
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo
mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat
bangsa".[29]
Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah
mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan
membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[30]
dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba
menjatuhkan Suharto".[29]
Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir
semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[31]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari
Fakta.[32][33][34]
Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya PangabWiranto, untuk
menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila
kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[35]
Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[36]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa
menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan
Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal
tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai
Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando
karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia
memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[37]
Isu kudeta
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi
pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J.
Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga
sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan
sebagai Panglima Kostrad.[38]
sekarang.[20]
Mereka diyakini sudah meninggal.[21]
Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim
Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang
benar menurut rezim saat itu.[22][23]
Saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal
TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo
dalam kasus penculikan aktivis ini.[24]
Namun demikian, Prabowo masih belum diadili atas kasus
tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.[25][26]
Sementara
itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas
HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.[27][28]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Cina
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo
mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat
bangsa".[29]
Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah
mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan
membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[30]
dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba
menjatuhkan Suharto".[29]
Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir
semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[31]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari
Fakta.[32][33][34]
Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya PangabWiranto, untuk
menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila
kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[35]
Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[36]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa
menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan
Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal
tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai
Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando
karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia
memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[37]
Isu kudeta
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi
pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J.
Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga
sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan
sebagai Panglima Kostrad.[38]
sekarang.[20]
Mereka diyakini sudah meninggal.[21]
Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim
Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang
benar menurut rezim saat itu.[22][23]
Saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal
TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo
dalam kasus penculikan aktivis ini.[24]
Namun demikian, Prabowo masih belum diadili atas kasus
tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.[25][26]
Sementara
itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas
HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.[27][28]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Cina
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo
mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat
bangsa".[29]
Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah
mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan
membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[30]
dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba
menjatuhkan Suharto".[29]
Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir
semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[31]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari
Fakta.[32][33][34]
Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya PangabWiranto, untuk
menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila
kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[35]
Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[36]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa
menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan
Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal
tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai
Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando
karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia
memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[37]
Isu kudeta
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi
pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J.
Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga
sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan
sebagai Panglima Kostrad.[38]

6. Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal
pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadapPresiden B.J.
Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan
bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dariSoeharto dan ia akan ditunjuk
sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.[37]
Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan
Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.[39]
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Tetapi
yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,”
ujarnya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan.
Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa
saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah
seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.[40]
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.[41]
Ia mendapat suaka politik dan status
kewarganegaraan dari Abdullah II. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi
Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada
November 2001.[42]
Karier bisnis
Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. [43]
Ia
adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak
kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan,
pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya Hashim
Djojohadikusumo, menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan
membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi
di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha
yang dekat dengan Presiden Suharto[44]
. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman
senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri[45]
.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara,
kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan
di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan,
tambang, kelapa sawit, dan batu bara[46]
.
Banyak kalangan menilai, Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Pada Pilpres 2009, Prabowo
ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 Triliun dan US$ 7,57 juta[47]
, termasuk
84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 Milyar per ekor serta sejumlah mobil
mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300[48]
. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali

7. dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar
10,153 Milyar[49]
Organisasi nonpemerintah
Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-
2009 dan periode berikutnya 2010-2015. [50]
Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa
organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional
Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. [43]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang
berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi
penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja'far Hafsah[51][52]
. Pada saat Musyawarah
Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015
secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta
agar Prabowo kembali memimpin HKTI[53]
.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang
memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008,
Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-
2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD
tingkat kabupaten[54]
.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket
dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar
tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang
pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus Prabowo[55]
.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar
10,153 Milyar[49]
Organisasi nonpemerintah
Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-
2009 dan periode berikutnya 2010-2015. [50]
Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa
organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional
Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. [43]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang
berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi
penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja'far Hafsah[51][52]
. Pada saat Musyawarah
Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015
secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta
agar Prabowo kembali memimpin HKTI[53]
.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang
memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008,
Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-
2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD
tingkat kabupaten[54]
.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket
dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar
tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang
pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus Prabowo[55]
.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar
10,153 Milyar[49]
Organisasi nonpemerintah
Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-
2009 dan periode berikutnya 2010-2015. [50]
Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa
organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional
Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. [43]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang
berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi
penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja'far Hafsah[51][52]
. Pada saat Musyawarah
Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015
secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta
agar Prabowo kembali memimpin HKTI[53]
.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang
memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008,
Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-
2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD
tingkat kabupaten[54]
.
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket
dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar
tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang
pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus Prabowo[55]
.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

8. GERINDRAGERAKAN INOONUIA RAVA
PARTAI
Prabowo membuka turnamenpencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi
kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan
peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga
kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI [56]
. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga
pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang
dipertandingkan[57]
.
Karier politik
Pemilu 2004
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari
Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya
Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.[58]
Partai Gerindra
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Partai Gerakan Indonesia Raya
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan
mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta
sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada
tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat
(DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya
di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.[59]
Prabowo membuka turnamenpencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi
kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan
peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga
kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI [56]
. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga
pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang
dipertandingkan[57]
.
Karier politik
Pemilu 2004
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari
Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya
Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.[58]
Partai Gerindra
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Partai Gerakan Indonesia Raya
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan
mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta
sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada
tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat
(DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya
di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.[59]
Prabowo membuka turnamenpencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi
kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan
peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga
kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI [56]
. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga
pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang
dipertandingkan[57]
.
Karier politik
Pemilu 2004
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari
Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya
Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.[58]
Partai Gerindra
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Partai Gerakan Indonesia Raya
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan
mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta
sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada
tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat
(DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya
di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.[59]

9. Partai Gerindra
Pemilu 2009
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi
calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu
2009 pada KPU [60]
. Namun belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo
bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto 'Mega-
Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan
kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar
Gebang, Bekasi, Jawa Barat[61]
Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[62]
Deklarasi ini juga
mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan
berunjuk rasa di sejumlah tempat.[62]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei,
yakni LSI(Lembaga), LSI(Lingkaran), LP3ES, Puskaptis, CIRUS, LRI, dan Quick Count Metro TV,
memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan SBY-Boediono, dan Pemilu
Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. HasilPerhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli
2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara
penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[63]
.
Pemilu 2014
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 DPD Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan
presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
[64]
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon
presiden pada pemilihan presiden 2014[65]
. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk
dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat[66]
.
Partai Gerindra
Pemilu 2009
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi
calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu
2009 pada KPU [60]
. Namun belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo
bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto 'Mega-
Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan
kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar
Gebang, Bekasi, Jawa Barat[61]
Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[62]
Deklarasi ini juga
mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan
berunjuk rasa di sejumlah tempat.[62]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei,
yakni LSI(Lembaga), LSI(Lingkaran), LP3ES, Puskaptis, CIRUS, LRI, dan Quick Count Metro TV,
memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan SBY-Boediono, dan Pemilu
Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. HasilPerhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli
2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara
penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[63]
.
Pemilu 2014
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 DPD Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan
presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
[64]
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon
presiden pada pemilihan presiden 2014[65]
. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk
dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat[66]
.
Partai Gerindra
Pemilu 2009
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi
calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu
2009 pada KPU [60]
. Namun belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo
bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto 'Mega-
Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan
kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar
Gebang, Bekasi, Jawa Barat[61]
Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[62]
Deklarasi ini juga
mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan
berunjuk rasa di sejumlah tempat.[62]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei,
yakni LSI(Lembaga), LSI(Lingkaran), LP3ES, Puskaptis, CIRUS, LRI, dan Quick Count Metro TV,
memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan SBY-Boediono, dan Pemilu
Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. HasilPerhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli
2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara
penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[63]
.
Pemilu 2014
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 DPD Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan
presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
[64]
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon
presiden pada pemilihan presiden 2014[65]
. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk
dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat[66]
.

10. Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya;
apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat,
berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan
dan energi serta pengamatan suberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia
Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan
menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas
korupsi, kuat, tegas dan efektif. [67]
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan
calon-calon presiden lainnya[68]
, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo
akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang masih sangat rendah[69]
. Namun,
poitisi senior Permadi mengatakan, Megawati Soekarnoputri berjanji akan mencalonkan Prabowo
sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014[70]
.
Gelar kehormatan
Marga Lumban Tobing
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain
Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga
tersebut[71]
. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban
Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan[72]
.
Gelar adat Tongkonan
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat
desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara[73]
. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara
duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur
Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati
Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga
setempat.
Rujukan
1. ^
a b
Bland, Ben (28 Juni 2013). "Lunch with the FT: Prabowo Subianto". Financial Times.
Diakses 18 April 2014.
2. ^http://www.tempo.co/read/news/2013/10/10/078520725/Soal-Calon-First-Lady-Prabowo-
Tunggu-Saja
3. ^ (Indonesia) "Letjen Prabowo Dicopot". Banjarmasin Post. Diakses 8 Mei 2008.
4. ^ Ken Conboy (2003). Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces. Equinox
Publishing.ISBN 9789799589880.

11. 5. ^ Mapenduma (12 Januari 2004). "Membebaskan Sandera Cara Mapenduma". Tempo Interaktif.
Diakses 28 Desember 2011.
6. ^ Davis, Mark (12 July 1999). "Blood on the Cross".Four Corners, Australian Broadcasting
Corporation.
7. ^ "Ekspedisi Mount Everest". Kopassus. Diakses 18 April 2014.
8. ^ "Profil Pembina Utama". satriamudaindonesia.com. Diakses 27 January 2014.
9. ^ Eros, Jarot (2007). Prabowo Sang Kontroversi - Kisah Penculikan, Isu Kudeta, dan
Tumbangnya Seorang Bintang. Jakarta: Media Kita. ISBN 9797940365.
10. ^ Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 450–453. ISBN 9789797094089.
11. ^
a b
Soempono, Femi Adi (2009). Prabowo dari Cijantung bergerak ke istana. Yogyakarta:
Galang Press. hlm. 121. ISBN 9789797094089.
12. ^ Lowry, Bob (2013). Timor Timur: The Untold Story by Lieutenant General Kiki Syahnakri (retd),
Indonesian Armed Forces 10 (4). Australian Army Journal. hlm. 88.
13. ^ East Timor International Support Center (4 November 1998). "Prosecute Prabowo for crimes
against ETimorese people". Diakses 17 April 2014.
14. ^ Wahjana, Juliani (5 Juni 2009). "Buyung Nasution: "Kasus HAM Prabowo Belum Selesai"".
Diakses 17 April 2014.
15. ^ "What ever happened in Kraras, Timor Leste, ‘Pak’ Prabowo?". 20 Desember 2013. Diakses
27 Maret 2014.
16. ^ Anderson, Ben; Djati, Arief; Kammen, Douglas (Oktober 2003). "Interview with Mário
Carrascaläo".Indonesia (Cornell University Southeast Asia Program)76: 1–22.
17. ^ "Letter to the editor: Prabowo clarifies". 27 Desember 2013. Diarsipkan dari aslinya pada
tanggal 18 April 2014. Diakses 27 Maret 2014.
18. ^ (Indonesia) Supriyanto, Agus (3 juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan
Komnas HAM". tempointeraktif. Diarsipkan dari aslinya pada tanggal 18 April 2014. Diakses 7
oktober 2008.
19. ^ Lamb, David (24 Mei 1998). "Gen. Wiranto: From Brink of a Sacking to Strongman". Los
Angeles Times. Diakses 17 April 2014. "Prabowo, 46, who attended the advanced officers
training course at Ft. Bragg, N.C., in 1980 and wanted Wiranto's job as defense chief, was widely
believed to be behind some of Indonesia's most flagrant human rights abuses. Among them are
the disappearances of 14 student activists--five remain unaccounted for--and the supplying of
provocateurs to encourage riots against ethnic Chinese merchants"
20. ^ Progress Case Activists kidnapping in 1998. Kontras. Diakses 17 April 2014. "(...) but until
2004 there are still 14 people missing. They are Suyat, Yani afri, Sonny, M.Yusuf, Noval Alkatiri,

12. Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin
Muhidin and Wiji Thukul"
21. ^ Asydhad, Arifin (14 Juni 2005). "14 Korban Penculikan 1997-1998 Diyakini Sudah Meninggal".
Detik. Diakses 17 April 2014.
22. ^ "Penculikan Aktivis, Prabowo: Saya Tidak Ngumpet". 28 Oktober 2013. Diarsipkan dari aslinya
pada tanggal 26 Maret 2014. Diakses 26 Maret 2014.
23. ^ Progress Case Activists kidnapping in 1998. Kontras. Diakses 17 April 2014. "TNI Prabowo
Subianto admitted that he gave an order to kidnap and he also admitted mistake in analyzing an
order under the operational control and is willing to take responsibility."
24. ^ Mydans, Seth (25 Agustus 1998). "Suharto's Son-in-Law, a Much-Feared General, Is Ousted".
New York Times. Diakses 17 April 2014. "In announcing General Prabowo's discharge, the
armed forces chief, Gen. Wiranto, said General Prabowo, 47, could face a court-martial as more
evidence emerges about the abduction of more than two dozen dissidents earlier this year. At
least 14 are missing and feared dead."
25. ^ Fadillah, Ramadhian (14 November 2011). "Jenderal 08 Tak Kapok Dipecundangi". Detik.
Diakses 17 April 2014.
26. ^ Progress Case Activists kidnapping in 1998. Kontras. Diakses 17 April 2014. "Late 1998, a
military court was held to prosecute 11 members of Kopasus (Mawar Team) who admitted the
crime out of their own conscience. This team admitted of kidnapping 9 activits but was unable to
reveal the whereabouts of the other 14 victims. The team also denied of torturing the victims.
The defendants were sentence 15 to 26 months of imprisonment and release from TNI."
27. ^ (Indonesia) Supriyanto, Agus (3 Juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan
Komnas HAM". tempointeraktif. Diakses 7 Oktober 2008.
28. ^ (Indonesia) Maslan, M. Rizal (15 Juni 2005). "Komnas Panggil Wiranto, Prabowo & Sjafrie
untuk Ketiga Kali". Detik. Diakses 18 April 2014.
29. ^
a b
Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. hlm. 315. ISBN 0-674-
01137-6. "Soon afterward, Sofyan had direct conversation with General Prabowo, the president's
son-in-law, who had recently, in public, implored Muslims to join him in fighting "traitors to the
nation""
30. ^ Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Boulder: Westview Press, 2nd ed., 2000), hlm.. 346–347,
496n133; wawancara, Sofyan Wanandi, 21 Oktober 98 (keduanya dalam Friend (2003), hlm.
315.
31. ^ "Sofjan Wanandi bantah berkata Prabowo akan usir orang Cina.". Gres News. 19 Juli 2012.
Diakses 18 April 2014. "Yang benar adalah Schawrz bertanya kepada saya, benarkah ekonomi
Indonesia terpuruk pada 1997-1998 akibat ulah para etnis Tionghoa? Saya tak bilang Prabowo

13. akan usir semua orang Cina. Mungkin Schwarts salah tangkap, dia salah persepsi,” kata
pengusaha beretnis Cina itu ketika dikonfirmasi gresnews.com"
32. ^ Agus Supriyanto (3 juni 2005). "Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM".
tempointeraktif. Diakses 7 oktober 2008.
33. ^ "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diakses
18 April 2014. "A joint fact-finding team set up by the government alleged that the riots were part
of a scenario engineered by former president Soeharto's son-in-law Prabowo Subianto, then the
Army's Strategic Reserve Command (Kostrad) chief and most recently a Golkar Party
presidential candidate before he lost the nomination, in his attempt to have martial law declared,
which would allow him to take power amidst the national leadership crisis that ended with
Soeharto's resignation on May 21."
34. ^ Ester Indahyani Jusuf, dkk. KERUSUHAN MEI 1998 – FAKTA, DATA&ANALISA. 2005.
Jakarta. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangda, APHI, dan TIFA.
35. ^ Femi Adi Soempeno& AA Kunto A. PERANG PANGLIMA – SIAPA MENGKHIANATI SIAPA?.
2009. GALANG PRESS, Yogyakarta.
36. ^ "Six years after, May 1998 tragedy still unresolved". The Jakarta Post. 13 Mei 2004. Diakses
18 April 2014. "To this day, no legal action has been taken against Prabowo over his alleged
roles in the tragedy"
37. ^
a b
"Prabowo Ungkap Sekitar Lengsernya Soeharto -- Feisal & Wiranto Dalang Kerusuhan Mei
98". Jawa Pos Online. 28 Februari 2000. Diakses 18 April 2014.
38. ^ Subroto, Hendro (2009). Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 11–14. ISBN 9789797094089.
39. ^ "Habibie Jelaskan Pencopotan Prabowo dari Pangkostrad". Republika Online. 30 Agustus
2013. Diakses 18 April 2014.
40. ^ “Buku Putih” Prabowo: Kesaksian Tragedi Mei 1998. 2000. Majalah Berita Populer
“TOTALITAS”.Dikutip dari Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000.
41. ^ Hadad, Toriq; Wahyu Muryadi, Ahmad Fuadi, Purwani D. Prabandari (29 desember
1998). "Koneksi Prabowo di Negeri Gurun". Majalah Tempo (Tempo). Diakses 27 januari 2010.
42. ^ Amri, Arfi Bambani (17 April 2011). "9 Oktober 2008". VivaNews. Diakses 17 April 2014.
43. ^
a b
Achmad (22 Januari 2014). "Profil Tokoh: Prabowo Subianto". pemilu.com. Diakses 24
Maret 2014.
44. ^ http://bisnis.vivanews.com/news/read/60541-pabrik_kertas_prabowo_terbesar_di_asean
45. ^ http://www.kabarsaham.com/2011/kejagung-isyaratkan-sp3-kasus-pt-kiani-kertas.html
46. ^ http://bisnis.vivanews.com/news/read/60541-pabrik_kertas_prabowo_terbesar_di_asean

14. 47. ^ http://mediacenter.kpu.go.id/berita/635-kpu-umumkan-harta-kekayaan-dan-dana-awal-
kampanye-caprescawapres.html
48. ^http://indonesiamemilih.kompas.com/read/xml/2009/05/20/05460516/Alamak.Kuda.Prabowo.Ha
rganya.Rp.3.Miliar
49. ^ Syavira, Famega; Cheta Nilawaty, Tomi Aryanto (19 mei 2009). "Kekayaan Prabowo 1,7
Triliun". Tempo Interaktif. Diakses 27 januari 2010.
50. ^ "Profil Prabowo Subianto". prabowocenter.com. Diakses 24 Maret 2014.
51. ^ (Indonesia) Tempointeraktif (3 Desember 2004)."Prabowo Ikut Bursa Calon Ketua HKTI".
Tempointeraktif. Diakses 7 Oktober 2008.
52. ^ (Indonesia) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia."Ketua Umum Prabowo Subianto". HKTI.
Diakses 7 October. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
53. ^http://news.detik.com/read/2010/07/13/223516/1398674/10/prabowo-terpilih-secara-aklamasi-
pimpin-hkti
54. ^http://finance.detik.com/read/2008/08/06/171555/984138/4/prabowo-subianto-jadi-ketua-
asosiasi-pedagang-pasar
55. ^ http://www.inilah.com/read/detail/42647/prabowo-batasi-pasar-modern
56. ^http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/02/27/178498/Lagi-Prabowo-
Pimpin-PB-IPSI
57. ^ http://silatindonesia.com/2011/11/sea-games-indonesia-raih-juara-umum-cabang-pencak-silat/
58. ^ Rachmat Muslim (27 Februari 2014). "Prabowo: Digemari Responden Survei". Yahoo News
Indonesia. Diakses 9 April 2014.
59. ^ Fakhrurozi (27 Februari 2014). "Gerindra: Pilihan Hashim dan Gagasan Prabowo". Yahoo
News Indonesia. Diakses 9 April 2014.
60. ^ (Indonesia) M. Rizal Maslan (9 Mei 2008). "Datangi KPU, Partai Gerindra Usung Prabowo
Sebagai Capres". Detik.com. Diakses 7 Oktober 2008.
61. ^http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/13471323/deklarasi.mega-
pro.24.mei.di.bantar.gebang
62. ^
a b
"Deklarasi Megawati-Prabowo Mengundang Demo". Tempo Interaktif. 23 mei 2009. Diakses
27 januari 2010.
63. ^ Pramono (25 Juli 2009). "Tak Ada Sanksi Untuk Mega-Prabowo". Tempo Interaktif. Diakses 27
Januari 2010.
64. ^http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/09/m3qzzg-prabowo-resmi-jadi-capres-
partai-gerindra
65. ^ http://politik.vivanews.com/news/read/198671-prabowo-pasti-maju-2014

15. 66. ^ http://www.tribunnews.com/2011/12/12/prabowo-siap-maju-capres-2014
67. ^ "Prabowo Hadirkan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa 2014-2019". Gatra
News (gatra.com). 15 Juli 2013. Diakses 24 Maret 2014.
68. ^http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/02/44373/Tidak-Ada-yang-Lebih-Tangguh-
dari-Prabowo-
69. ^ http://politik.vivanews.com/news/read/198848-ada-perjanjian-pdip-calonkan-prabowo-di-2014-
70. ^ http://politik.vivanews.com/news/read/198848-ada-perjanjian-pdip-calonkan-prabowo-di-2014-
71. ^ "Prabowo Resmi Sandang Marga Lumban Tobing".KOMPAS. 17 Juni 2009. Diakses 22
Agustus 2010.
72. ^ "Difasilitasi PPSLB, Prabowo Dikukuhkan Marga Lumban Tobing Nomor 15 Turunan Raja
Sumurung".Sinar Indonesia Baru. 18 Juni 2009. Diakses 22 Agustus 2010.
73. ^ "Prabowo terima gelar adat Toraja". Kantor Berita Antara. 28 Desember 2011. Diakses 29
Desember 2011.
Pranala luar
 (Indonesia) Situs web resmi Prabowo Subianto
 (Indonesia) Prabowo Subianto di Facebook
 (Indonesia) Prabowo Subianto di Twitter
 (Indonesia) Biografi Prabowo Subianto di TokohIndonesia.com
 (Indonesia) Profile Prabowo Soebianto di pemiluindonesia.com
 (Indonesia) Prabowo Subianto, Adipati Mrapat dan Gegeran Kadipaten Wirasaba
 (Indonesia) Berita tentang calon presiden Prabowo Subianto di pemilu 2014
Didahului oleh:
Siswono Yudohusodo
Ketua Umum
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
5 Desember 2004 - sekarang
Diteruskan oleh:
masih menjabat
Didahului oleh:
Eddie M. Nalapraya
Ketua Umum
Ikatan Pencak Silat Indonesia
24 Agustus 2007 - sekarang
Diteruskan oleh:
masih menjabat
Didahului oleh:
Aries Muftie
Ketua Umum
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh
Indonesia
6 Agustus 2008 - sekarang
Diteruskan oleh:
masih menjabat
Didahului oleh:
Ketua Dewan Pembina
Partai Gerakan Indonesia Raya
Diteruskan oleh: